1. KISI-KISI UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/2016 untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas X di MA Negeri Cibaliung. Terdiri dari 40 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. 2. Materi soal meliputi sistem negara, ketatanegaraan, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, demokrasi, hukum dan peradilan nasional. 3. Soal ditujuk

1. KangOpanCivicHukum.Com/K13/2016
KISI – KISI UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Nama Sekolah : MA Negeri Cibaliung
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/ Program : X /IPA, IPS, AGAMA
Semester : Genap
Kompetensi Inti :
KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,
dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
No Kompetensi Dasar Indikator Materi
No
Soal
Jenis
Soal
Indikator Soal
Bobot
Soal
Ranah
Soal
1 3.3. Memahami bentuk dan
kedaulatan Negara sesuai
dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
3.3.1 Menjelaskan istilah negara
dari berbagai negara.
3.3.2 Menjelaskan hakikat bentuk
negara.
1
2
3
4
PG
PG
PG
PG
Siswa dapat menjelaskan istilah negara dari
bahasa Inggris.
Siswa dapat memilih salah satu yang bukan istilah
negara.
Siswa dapat memberikan contoh negara yang
mengadopsi bentuk negara kesatuan
Siswa dapat memberikan contoh negara yang
mengadopsi bentuk negara serikat.
2
2
2
2
C2
C2
C2
C2

2. KangOpanCivicHukum.Com/K13/2016
4.3. Menyaji hasil telaah bentuk
dan kedaulatan negara sesuai
dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
3.3.3 Menjelaskan system negara
kesatuan.
4.3.1. Menganalisis kedaulatan
negara.
4.3.2. Menjelaskan unsure-unsur
negara
4.3.3. Menganalisis system
pemerintahan negara.
4.3.4. Menjelaskan struktur
ketatanegaraan Indonesia
4.3.5. Menjelaskan tentang Pemilu
di Indonesia.
5
6
7
8
9
10
11
12
1
13
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
Essai
PG
Siswa dapat menjelaskan definisi dari sentralisasi.
Disajikan sebuah tabel keuntungan desentralisasi,
siswa mampu memilih yang termasuk keuntungan
desentralisasi.
Siswa mampu menjelaskan pengertian kedaulatan.
Disajikan 5 buah sifat dari kedaulatan menurut
Jean Bodin, siswa dapat memilih yang termasuk
sifat kedaulatan menurut Jean Bodin.
Siswa dapat memberikan contoh tokoh yang
mengadopsi kedaulatan Tuhan.
Siswa dapat menjelaskan salah satu unsure-unsur
negara.
Disajikan tabel system pemerintahan presidensil
dan parlementer, siswa dapat memilih yang
termasuk cirri-ciri system pemerintahan
presidensil.
Siswa dapat menentukan tanggal amandemen
UUD 1945 yang kedua.
Siswa dapat membuat diagram Struktur
ketatanegaraan sesudah amandemen UUD 1945.
Siswa dapat merumuskan sebuah definisi dari
salah satu asas Pemilu.
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
C2
C4
C2
C4
C2
C2
C4
C2
C4
C2

3. KangOpanCivicHukum.Com/K13/2016
2 Essai Siswa dapat menuliskan tahap-tahap Pemilu. 4 C1
2 3.4. Memahami hubungan
struktural dan fungsional
pemerintahan pusat dan
daerah menurut Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.
3.4.1. Menjelaskan pengertian
pemerintah.
3.4.2. Menjelaskan Hubungan
Pemerintahan Pusat dan
Daerah
3.4.3. Menganalisis Hubungan
Pusat-Daerah Bidang
Kewenangan
3.4.4. Menjelaskan Hubungan
Pusat-Daerah Bidang
Kelembagaan.
3.4.5. Menganalisis Hubungan
Keuangan Pusat Daerah.
3.4.6. Menganalisis Hubungan
Pusat-Daerah Bidang
Pengawasan
14
15
16
17
18
19
20
21
22
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
Siswa dapat menjelaskan pengertian pemerintah.
Siswa dapat menjelaskan pengertian pemerintahan
pusat.
Siswa dapat menjelaskan makna desentralisasi.
Siswa dapatmenjelaskan hubungan fungsional.
Disajikan sebuah tabel urusan bidang kewenangan
pusat-daerah, siswa mampu memilih Urusan
pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah
pusat.
Disajikan sebuah tabel urusan bidang kewenangan
propinsi-kota/kab, siswa mampu memilih Urusan
pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah
propinsi.
Siswa mampu memilih peraturan pemerintah yang
mengatur hubungan pempus dan pemda bidang
kelembagaan.
Disajikan sebuah tabel hubungan keuangan
pempus dan pemda, siswa dapat memilih yang
termasuk sumber-sumber keuangan daerah.
Siswa dapat memilih yang termasuk pengawasan
pempus-pemda dalam wewenang pengawasan
umum.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
C2
C2
C2
C2
C4
C4
C2
C4
C2

4. KangOpanCivicHukum.Com/K13/2016
3.4.7. Hubungan Pemerintah Pusat
dan Daerah Berdasarkan
Pasal 18 UUD 1945.
3.4.8. Hubungan Kewenangan
Pusat-Daerah Menurut UU
No.32 Tahun 2004.
3.4.9. Menjelaskan pengertian
demokrasi.
3.4.10.Menjelaskan macam-macam
demokrasi
3.4.11.Menjelaskan prinsip-prinsip
demokrasi.
3.4.12.Pengertian Demokrasi
Pancasila.
3.4.13.Pelaksanaan demokrasi di
Indonesia.
23
24
25
26
27
28
29
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
Siswa dapat merumuskan isi pasal 18 ayat 1 UUD
1945.
Siswa dapat menjelaskan dasar hukum yang
mengatur Hubungan Kewenangan Pusat-Daerah.
Siswa dapat menjelaskan pengertian demos dan
kratos.
Siswa dapat menjelaskan definisi demokrasi
langsung.
Siswa dapat memilih yang bukan termasuk
prinsip-prinsip demokrasi.
Siswa mampu menjelaskan pengertian demokrasi
Pancasila.
Siswa mampu memilih waktu terjasinya
demokrasi liberal di Indonesia.
2
2
2
2
2
2
2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
3 3.5. Memahami sistem hukum
dan peradilan nasional dalam
lingkup NKRI.
3.5.1. Menjelaskan definisi hukum
menurut pakar hukum.
3.5.2. Dasar pelaksanaan hukum di
Indonesia.
3.5.3. Memahami jenis hokum
30
31
3
PG
PG
Essai
Siswa dapat menjelaskan definisi hukum menurut
Drs. E. Utrecht, S.H.
Siswa dapat menyebutkan dasar hukum
pelaksanaan di Indonesia.
Siswa mampu menuliskan jenis hukum
menurut pasal 10 Kitab Undaang-undang
Hukum Pidana (KUHP).
2
2
4
C2
C2
C2

5. KangOpanCivicHukum.Com/K13/2016
3.5.4. Memahami tujuan hukum
3.5.5. Memahami subjek dan objek
hokum
3.5.6. Memahami macam hukum.
3.5.7. Memahami sumber hokum
3.5.8. Memahami kaedah hokum
3.5.9. Peradilan Nasional
3.5.10.Wewenang pengadilan tinggi
32
33
34
35
4
36
37
38
39
40
PG
PG
PG
PG
Essai
PG
PG
PG
PG
PG
Disajikan table tujuan hukum, siswa mampu
memilih yang termasuk tujuan hukum.
Disajikan table subjek dan objek hukum,
siswa mampu memilih yang termasuk subjek
hukum.
Disajikan sebuah table macam-macam
hukum, siswa mampu memilih yang termasuk
hukum public.
Siswa mampu memilih yang bukan termasuk
kaidah hukum islam.
Siswa dapat menuliskan sumber hukum formal.
Siswa dapat memberikan contoh dari norma
kesusulaan.
Siswa mampu memilih yang bukan termasuk
kekuasaan kehakiman dalam pasal 10 UU No. 14
Tahun 1970.
Siswa dapat menjelaskan pengertian pengadilan
negeri.
Siswa dapat mnjelaskan wewenang Mahkamah
Agung.
Siswa dapat menjelaskan wewenang Pengadilan
Tinggi.
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
C4
C4
C4
C2
C2
C2
C4
C2
C2
C2

6. KangOpanCivicHukum.Com/K13/2016
5 Essai Siswa dapat menjelaskan definisi amnesti,
rehabilitasi, dan abolisi.
4 C2
Cibaliung, 20 April 2016
Mengetahui,
Kepala Madrasah, Guru Mata Pelajaran
Drs. Ma’sum, M.Pd Opan Ahmad Solihin, S.Pd
NIP. 196102011993031001 NIP. 198610312011011011