SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
TATA CARA PENGAJUAN
USUL PENILAIAN DAN
PENETAPAN ANGKA
KREDIT
Usul Penilaian Angka Kredit
A. Guru diwajibkan mengusulkan hasil kinerja untuk
dinilai setiap tahun berdasarkan bukti sebagai berikut:
a. Salinan/fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) tahun terakhir.
b. Salinan/fotokopi sah surat keputusan terakhir
tentang pengangkatan/ pengangkatan kembali
dalam jabatan guru.
c. Salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan
sebagai Kepala Sekolah/madrasah/ Wakil Kepala
Sekolah/madrasah (apabila ada).
d. Daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) yang
dilampiri dengan bukti fisik berupa:
Daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) yang
dilampiri dengan bukti fisik berupa:
1.surat pernyataan telah melaksanakan proses
pembelajaran/pembimbingan
2.surat pernyataan telah melakukan unsur penunjang yang
ditandatangani oleh atasan langsung.
3.Pendidikan sekolah/madrasah adalah berupa salinan atau
fotokopi ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
4.Bukti asli telah melakukan proses pembelajaran/ pembimbingan
dan hasil penilaian kinerja.
5.Bukti fisik pengembangan diri berupa pendidikan dan pelatihan
fungsional dan/atau kegiatan kolektif guru adalah berupa
laporan deskriptif hasil pendidikan dan pelatihan dan/atau
kegiatan kolektif guru dilampiri fotokopi surat tugas dan fotokopi
sertifikat yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Lanjutan ……
6. Bukti fisik hasil karya dalam publikasi ilmiah/karya inovatif
adalah berupa laporan, yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
7. Bukti fisik telah melakukan kegiatan Penunjang Tugas Guru
adalah berupa salinan atau fotokopi laporan/surat keputusan
yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (apabila ada).
8. Fotokopi penetapan angka kredit (PAK) terakhir yang telah
disahkan. Bagi Guru yang belum pernah mendapat penetapan
angka kredit (PAK) untuk kenaikan pangkat jabatannya (masa
peralihan) harus melampirkan SK kepangkatan terakhir yang telah
mencantumkan angka kreditnya.
9. Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional guru
(khusus bagi guru yang akan naik pangkat pertama kali dalam
jabatan guru)
B. Hasil penilaian kinerja setiap tahun ditetapkan
dalam bentuk Hasil Penilaian Kinerja (HPK)
tahunan.
C. Penetapan angka kredit diberikan apabila guru
yang bersangkutan telah memenuhi angka kredit
kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan
pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
Tata Cara Penetapan
Angka Kredit
A. Kepala sekolah/madrasah dengan dibantu guru senior pada
sekolah/madrasah yang bersangkutan mencantumkan bukti
fisik sesuai dengan hasil kinerja guru tersebut.
B. Pencantuman perkiraan angka kredit penilaian kinerja
dilakukan dengan menggunakan formulir dan petunjuk pada
Lampiran III Peraturan ini.
C. Kepala sekolah/madrasah meneliti ulang kebenaran isinya
dan kemudian menandatangani formulir tersebut serta
melengkapi bukti-bukti sebagaimana yang ditetapkan pada
angka V.A. tersebut di atas.
D. Usul penetapan angka kredit diajukan oleh pejabat sebagai
berikut.
a. Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai
dengan Guru Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a
1. Kepala sekolah mengusulkan kepada Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan
Kabupaten/Kota selaku Ketua Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten/Kota melalui
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota selaku Sekretaris Tim Penilai
Kabupaten/Kota.
2. Kepala Sekolah mengusulkan kepada Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan
Provinsi selaku Ketua Tim Penilai angka kredit Provinsi melalui Sekretaris Dinas
Pendidikan Provinsi selaku Sekretaris Tim Penilai Provinsi.
3. Kepala Madrasah mengusulkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
selaku Ketua Tim Penilai bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a
sampai dengan Guru Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b di
lingkungan Kantor Kementerian Agama.
4. Kepala Madrasah mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
selaku Ketua Tim Penilai Angka Kredit bagi Guru Muda pangkat Penata golongan ruang
III/c sampai dengan Guru Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
5. Kepala Madrasah mengusulkan kepada Direktur Jenderal yang
membidangi pendidikan bagi Guru Madya pangkat Pembina golongan
ruang IV/a melalui Kepala Biro Kepegawaian selaku Sekretaris Tim
Penilai Angka Kredit dengan tembusan kepada Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama.
Contoh :
 Kepala sekolah/madrasah mengajukan kepada Kepala Kantor
Kementerian Agama selanjutnya Kepala Kantor Kementerian Agama
mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.
Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
mengusulkan kepada Direktur Jenderal pada Kementerian Agama
yang membidangi pendidikan bagi Guru Madya pangkat Pembina
golongan ruang IV/a.
6. Kepala Sekolah bagi sekolah di luar Kementerian Pendidikan Nasional
dan Kementerian Agama mengusulkan kepada pimpinan Instansi yang
relevan.
b. Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b
sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan
ruang IV/e.
 Kepala sekolah mengusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan
Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kepala BKD mengusulkan ke Menteri Pendidikan
Nasional melalui sekeretaris tim penilai angka kredit pusat.
 Pimpinan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasioanl dan
Kementerian Agama yang membidangi kepegawaian paling rendah Eselon II
mengusulkan penetapan angka kredit bagi guru di lingkungannya kepada
Menteri Pendidikan Nasional.
 Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang
membidangi pendidikan mengusulkan penetapan angka kredit bagi guru yang
diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri kepada Menteri
Pendidikan Nasional.
Pengajuan Usul
Penetapan Angka Kredit
1. Pengusulan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
selambat-lambatnya:
 tanggal 15 Juni untuk Guru yang akan naik pangkat/jabatan pada periode Oktober; dan
 tanggal 15 Desember untuk Guru yang akan naik pangkat/jabatan pada periode April tahun
berikutnya.
2. Usul penetapan angka kredit yang diterima oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit setelah tanggal 15 Juni dan 15 Desember, dinilai oleh tim penilai pada persidangan
berikutnya, dengan ketentuan:
 penetapan angka kredit ditetapkan pada akhir bulan setelah penilaian.
 tanggal mulai berlakunya penetapan angka kredit terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya
dilihat dari tanggal penetapan angka kredit.
3. Masa penilaian berikutnya dihitung mulai tanggal 1 setelah semester terakhir kinerja guru dinilai.
Contoh :
Dahlan, S.Pd. usulpenetapanangka kredit bulanMaret
2009 denganmenghitungprestasikinerjasampai
Desember 2008. Usulantersebutdinilaioleh tim
penilaipadabulanMaret 2009
danangkakreditnyaditetapkanpadatanggal 31 Maret
2009. Penetapanangka kredit yang baruuntukSdr.
Dahlan, S.Pd. berlakumulaitanggal 1 April 2009.
Maka masa penilaianberikutnyauntukSdr. Dahlan,
S.Pd. dilakukanmulai 1 Januari 2009.
Tanggal Penetapan Angka
Kredit
Tanggal penetapan angka kredit harus sesuai dengan masa berakhirnya penilaian kinerja jabatan fungsional
guru.
Contoh1
Masa penilaianberakhirpadatanggal 31 Desember tahun 2009 penilaiandilaksanakanpadabulan Desember, maka
penetapanangka kredit ditetapkanpadatanggal 31 Desember 2009, sehingga penetapan angka kredit tersebut
berlaku terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari tahun 2010. Masa penilaian berikutnya dimulai tanggal 1
Januari 2010.
Contoh 2
Masa penilaian berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2010, maka keputusan penetapan angka kredit pada tanggal
30 Juni 2010. Sehinggakeputusanpenetapanangka kredit tersebutterhitungmulaitanggal (TMT) 1 Juli 2010. Masa
penilaianberikutnyadimulaitanggal 1 Juli 2010.
Contoh 3
Masa penilaianberakhirpadatanggal 31 Desember 2009, usulanditerimabulanMaret 2010, danpadabulantersebut
tim penilaimelaksanakansidang tim penilai, maka penetapanangka kredit ditetapkanpadatanggal 31 Maret 2010.
Sehinggapenetapanangka kredit berlakuterhitungmulaitanggal 1 April 2010. Masa
penilaianberikutnyadimulaitanggal 1 Januari 2010.
KenaikanPangkatdanJabatansecaraBersamaa
n
1. Guru yang akan naikpangkatdansekaligusnaikjabatan, maka yang
bersangkutanterlebihdahuluditetapkanjabatannyaolehpejabat yang berwenang.
Kemudian yang bersangkutandiusulkanuntukkenaikanpangkatnyaolehpejabat
yang berwenang.
Contoh :
Dra. Dina guru SMAN 1 Bima di NTB PangkatPenataMudaTingkat I
golonganruang III/b
angkakreditnyasecarakumulatifsudahmemenuhisyaratuntuknaikjabatan dari
Guru PertamapangkatPenataMudaTingkat I golonganruang III/b ke Guru
MudapangkatPenatagolonganruang III/c tmt 1 Oktober 2010.
Penilaiandanpenetapanangka kredit ybspadabulan Juni, maka :
Dra. Adra guru SMAN 1 Bimatersebutditetapkan SK jabatannyatmt 1 Juli 2010,
danselanjutnya Dra.
AdradiusulkanuntukditetapkankenaikanpangkatnyamenjadiPenatagolonganrua
ng III/c dengantmt 1 Oktober 2010.
2. Guru wajibmengusulkanpenetapanangka kredit
untukpenilaiansetiaptahun. Apabilaybs akan naikpangkatataujabatan,
maka
pengusulanpenilaiantersebutharusmelampirkankeputusanpenetapanan
gka kredit (PAK) yang telahdiperolehsebelumnya.
Contoh:
Drs. Sumarto guru SMKN 1 CimahiJawaBaratpadatahunke 4 (empat)
sejakkenaikanpangkatterakhirtelahmemilikiangka kredit kumulatif
yang memenuhisyaratuntukkenaikanpangkatsetingkatlebihtinggi.
Yang bersangkutan akan naikpangkat dari golonganruang IV/a
kegolonganruang IV/b, maka
ybsdalampengusulantersebutselainkelengkapandaftarusulanangka
kredit (DUPAK) jugaharusmelampirkankeputusanpenetapanangka
kredit (PAK) terakhir yang dimiliki.
3. Guru wajibmengusulkanpenetapanangka kredit
untukpenilaiansetiaptahundanapabilaybstidakmengusulkanses
uaidenganketentuan, maka hasilkinerjaybshanyadinilai 3 (tiga)
tahunterakhir yang dihitung dari
saatmengusulkanpenilaiankinerja.
Contoh:
Dra. Rosiana guru SMKN 2
Ambonmengusulkanpenetapanangka kredit
untukpenilaianpadabulan Desember 2012, PAK terakhir yang
dimilikiybs TMT 1 Januari 2008.
Jikaybstidakmengusulkanpenilaiankinerjapadatahun 2009,
2010, 2011, 2012. maka kinerja yang
dapatdinilaihanyakinerjapadatahun 2010, tahun 2011 dantahun
2012 (3 tahunterakhir).

More Related Content

What's hot

What's hot (8)

Blanko tugas belajar
Blanko tugas belajarBlanko tugas belajar
Blanko tugas belajar
 
Persyaratan ijin belajar
Persyaratan ijin belajarPersyaratan ijin belajar
Persyaratan ijin belajar
 
Format laporan-pelaksanaan-tugas-guru
Format laporan-pelaksanaan-tugas-guruFormat laporan-pelaksanaan-tugas-guru
Format laporan-pelaksanaan-tugas-guru
 
Tutorial emis ptk 2018
Tutorial emis ptk 2018Tutorial emis ptk 2018
Tutorial emis ptk 2018
 
Biodata guru sekolah menengah kejuruan berprestasi
Biodata guru sekolah menengah kejuruan berprestasiBiodata guru sekolah menengah kejuruan berprestasi
Biodata guru sekolah menengah kejuruan berprestasi
 
Tata tertib
Tata tertibTata tertib
Tata tertib
 
Data priani
Data prianiData priani
Data priani
 
Pmptk_smp4
Pmptk_smp4Pmptk_smp4
Pmptk_smp4
 

Similar to 15. tata cara-penilaian-ak

Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru 1
Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru 1Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru 1
Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru 1lilisuryati
 
Work shop angka kredit
Work shop angka kreditWork shop angka kredit
Work shop angka kreditRAHMAT HIDAYAT
 
Edaran Tindak Lanjut Permenpan RB01 2023 oke(1).pdf
Edaran Tindak Lanjut Permenpan RB01 2023 oke(1).pdfEdaran Tindak Lanjut Permenpan RB01 2023 oke(1).pdf
Edaran Tindak Lanjut Permenpan RB01 2023 oke(1).pdfovied2014
 
10.PKG 2019.pptx
10.PKG 2019.pptx10.PKG 2019.pptx
10.PKG 2019.pptxKomangRauh
 
2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan
2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan
2014. pedoman penetapan_angka_kredit_danImam Syafi'i
 
Jafung was
Jafung wasJafung was
Jafung wasawinkabi
 
Prosedur pengajuan dupak pengawas
Prosedur pengajuan dupak pengawas Prosedur pengajuan dupak pengawas
Prosedur pengajuan dupak pengawas Suaidin -Dompu
 
2. DUPAK DAN BUKTI FISIKNYA PANGKAT.pptx
2. DUPAK DAN BUKTI FISIKNYA PANGKAT.pptx2. DUPAK DAN BUKTI FISIKNYA PANGKAT.pptx
2. DUPAK DAN BUKTI FISIKNYA PANGKAT.pptxMohSolahuddin
 
5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt
5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt
5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.pptdoni64769
 
Prosedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakProsedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakdwi fifi
 
Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5
Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5
Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5MajestikaSeptikasari
 
LOMBA GURU DAN KEPALA MADRASAH 2014
LOMBA GURU DAN KEPALA MADRASAH 2014LOMBA GURU DAN KEPALA MADRASAH 2014
LOMBA GURU DAN KEPALA MADRASAH 2014Susi Widiyanti
 
Lampiran i
Lampiran iLampiran i
Lampiran i-
 
Paparan mekanisme & prosedur pengajuan & penilaian pak
Paparan mekanisme & prosedur pengajuan & penilaian pakPaparan mekanisme & prosedur pengajuan & penilaian pak
Paparan mekanisme & prosedur pengajuan & penilaian pakSuaidin -Dompu
 
SKP-DOSEN-DPK.pptx
SKP-DOSEN-DPK.pptxSKP-DOSEN-DPK.pptx
SKP-DOSEN-DPK.pptxMasHeriK
 
3. prog unus 2017( revisi utk un 2017 )
3. prog unus 2017( revisi utk un  2017 )3. prog unus 2017( revisi utk un  2017 )
3. prog unus 2017( revisi utk un 2017 )Drs. HM. Yunus
 
Salinan Lampiran Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas d...
Salinan Lampiran Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas d...Salinan Lampiran Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas d...
Salinan Lampiran Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas d...Hadi Wuryanto
 
paparan prosedur pengajuan DUPAK
paparan prosedur pengajuan DUPAKpaparan prosedur pengajuan DUPAK
paparan prosedur pengajuan DUPAKZaenal Khayat
 

Similar to 15. tata cara-penilaian-ak (20)

Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru 1
Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru 1Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru 1
Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru 1
 
Edaran inpassing pak
Edaran inpassing pakEdaran inpassing pak
Edaran inpassing pak
 
Work shop angka kredit
Work shop angka kreditWork shop angka kredit
Work shop angka kredit
 
Edaran Tindak Lanjut Permenpan RB01 2023 oke(1).pdf
Edaran Tindak Lanjut Permenpan RB01 2023 oke(1).pdfEdaran Tindak Lanjut Permenpan RB01 2023 oke(1).pdf
Edaran Tindak Lanjut Permenpan RB01 2023 oke(1).pdf
 
10.PKG 2019.pptx
10.PKG 2019.pptx10.PKG 2019.pptx
10.PKG 2019.pptx
 
2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan
2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan
2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan
 
Jafung was
Jafung wasJafung was
Jafung was
 
Prosedur pengajuan dupak pengawas
Prosedur pengajuan dupak pengawas Prosedur pengajuan dupak pengawas
Prosedur pengajuan dupak pengawas
 
2. DUPAK DAN BUKTI FISIKNYA PANGKAT.pptx
2. DUPAK DAN BUKTI FISIKNYA PANGKAT.pptx2. DUPAK DAN BUKTI FISIKNYA PANGKAT.pptx
2. DUPAK DAN BUKTI FISIKNYA PANGKAT.pptx
 
5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt
5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt
5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt
 
Prosedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakProsedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupak
 
Prosedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakProsedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupak
 
Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5
Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5
Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5
 
LOMBA GURU DAN KEPALA MADRASAH 2014
LOMBA GURU DAN KEPALA MADRASAH 2014LOMBA GURU DAN KEPALA MADRASAH 2014
LOMBA GURU DAN KEPALA MADRASAH 2014
 
Lampiran i
Lampiran iLampiran i
Lampiran i
 
Paparan mekanisme & prosedur pengajuan & penilaian pak
Paparan mekanisme & prosedur pengajuan & penilaian pakPaparan mekanisme & prosedur pengajuan & penilaian pak
Paparan mekanisme & prosedur pengajuan & penilaian pak
 
SKP-DOSEN-DPK.pptx
SKP-DOSEN-DPK.pptxSKP-DOSEN-DPK.pptx
SKP-DOSEN-DPK.pptx
 
3. prog unus 2017( revisi utk un 2017 )
3. prog unus 2017( revisi utk un  2017 )3. prog unus 2017( revisi utk un  2017 )
3. prog unus 2017( revisi utk un 2017 )
 
Salinan Lampiran Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas d...
Salinan Lampiran Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas d...Salinan Lampiran Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas d...
Salinan Lampiran Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas d...
 
paparan prosedur pengajuan DUPAK
paparan prosedur pengajuan DUPAKpaparan prosedur pengajuan DUPAK
paparan prosedur pengajuan DUPAK
 

More from Widodo Imanly

Instrumen pk guru tugas tambahan ketua program keahlian
Instrumen pk guru tugas tambahan   ketua program keahlianInstrumen pk guru tugas tambahan   ketua program keahlian
Instrumen pk guru tugas tambahan ketua program keahlianWidodo Imanly
 
13. pembelajaran remidial
13. pembelajaran remidial13. pembelajaran remidial
13. pembelajaran remidialWidodo Imanly
 
13. pembelajaran remidial
13. pembelajaran remidial13. pembelajaran remidial
13. pembelajaran remidialWidodo Imanly
 
2. jurnal arif irham_khalid
2. jurnal arif irham_khalid2. jurnal arif irham_khalid
2. jurnal arif irham_khalidWidodo Imanly
 
1. intergrasi nasional power_point
1. intergrasi nasional power_point1. intergrasi nasional power_point
1. intergrasi nasional power_pointWidodo Imanly
 
Pp kn modul 3 kb 1 ppt
Pp kn modul 3 kb 1   pptPp kn modul 3 kb 1   ppt
Pp kn modul 3 kb 1 pptWidodo Imanly
 
1. intergrasi nasional power_point
1. intergrasi nasional power_point1. intergrasi nasional power_point
1. intergrasi nasional power_pointWidodo Imanly
 
002. perhitunganakguru edit
002. perhitunganakguru edit002. perhitunganakguru edit
002. perhitunganakguru editWidodo Imanly
 
Kisi kisi-p kn-kelas-x-genapp
Kisi kisi-p kn-kelas-x-genappKisi kisi-p kn-kelas-x-genapp
Kisi kisi-p kn-kelas-x-genappWidodo Imanly
 
Kisi kisi-p kn-kelas-x-genapp
Kisi kisi-p kn-kelas-x-genappKisi kisi-p kn-kelas-x-genapp
Kisi kisi-p kn-kelas-x-genappWidodo Imanly
 
Kisi kisi-p kn-kelas-x-genapp
Kisi kisi-p kn-kelas-x-genappKisi kisi-p kn-kelas-x-genapp
Kisi kisi-p kn-kelas-x-genappWidodo Imanly
 
Panduan penyusunan rpp revisi 2017
Panduan penyusunan rpp revisi 2017Panduan penyusunan rpp revisi 2017
Panduan penyusunan rpp revisi 2017Widodo Imanly
 

More from Widodo Imanly (17)

Instrumen pk guru tugas tambahan ketua program keahlian
Instrumen pk guru tugas tambahan   ketua program keahlianInstrumen pk guru tugas tambahan   ketua program keahlian
Instrumen pk guru tugas tambahan ketua program keahlian
 
13. pembelajaran remidial
13. pembelajaran remidial13. pembelajaran remidial
13. pembelajaran remidial
 
13. pembelajaran remidial
13. pembelajaran remidial13. pembelajaran remidial
13. pembelajaran remidial
 
0. daftar isi gi
0. daftar isi gi0. daftar isi gi
0. daftar isi gi
 
Buku 3 final 2016
Buku 3 final 2016Buku 3 final 2016
Buku 3 final 2016
 
2. jurnal arif irham_khalid
2. jurnal arif irham_khalid2. jurnal arif irham_khalid
2. jurnal arif irham_khalid
 
1. bab%20 iii
1. bab%20 iii1. bab%20 iii
1. bab%20 iii
 
1. intergrasi nasional power_point
1. intergrasi nasional power_point1. intergrasi nasional power_point
1. intergrasi nasional power_point
 
Pp kn modul 3 kb 1 ppt
Pp kn modul 3 kb 1   pptPp kn modul 3 kb 1   ppt
Pp kn modul 3 kb 1 ppt
 
1. intergrasi nasional power_point
1. intergrasi nasional power_point1. intergrasi nasional power_point
1. intergrasi nasional power_point
 
Ppt pkn
Ppt pknPpt pkn
Ppt pkn
 
009. pkb untuk-pkg
009. pkb untuk-pkg009. pkb untuk-pkg
009. pkb untuk-pkg
 
002. perhitunganakguru edit
002. perhitunganakguru edit002. perhitunganakguru edit
002. perhitunganakguru edit
 
Kisi kisi-p kn-kelas-x-genapp
Kisi kisi-p kn-kelas-x-genappKisi kisi-p kn-kelas-x-genapp
Kisi kisi-p kn-kelas-x-genapp
 
Kisi kisi-p kn-kelas-x-genapp
Kisi kisi-p kn-kelas-x-genappKisi kisi-p kn-kelas-x-genapp
Kisi kisi-p kn-kelas-x-genapp
 
Kisi kisi-p kn-kelas-x-genapp
Kisi kisi-p kn-kelas-x-genappKisi kisi-p kn-kelas-x-genapp
Kisi kisi-p kn-kelas-x-genapp
 
Panduan penyusunan rpp revisi 2017
Panduan penyusunan rpp revisi 2017Panduan penyusunan rpp revisi 2017
Panduan penyusunan rpp revisi 2017
 

Recently uploaded

JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 

Recently uploaded (20)

JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 

15. tata cara-penilaian-ak

  • 1. TATA CARA PENGAJUAN USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
  • 2. Usul Penilaian Angka Kredit A. Guru diwajibkan mengusulkan hasil kinerja untuk dinilai setiap tahun berdasarkan bukti sebagai berikut: a. Salinan/fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir. b. Salinan/fotokopi sah surat keputusan terakhir tentang pengangkatan/ pengangkatan kembali dalam jabatan guru. c. Salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Sekolah/madrasah/ Wakil Kepala Sekolah/madrasah (apabila ada). d. Daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) yang dilampiri dengan bukti fisik berupa:
  • 3. Daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) yang dilampiri dengan bukti fisik berupa: 1.surat pernyataan telah melaksanakan proses pembelajaran/pembimbingan 2.surat pernyataan telah melakukan unsur penunjang yang ditandatangani oleh atasan langsung. 3.Pendidikan sekolah/madrasah adalah berupa salinan atau fotokopi ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan 4.Bukti asli telah melakukan proses pembelajaran/ pembimbingan dan hasil penilaian kinerja. 5.Bukti fisik pengembangan diri berupa pendidikan dan pelatihan fungsional dan/atau kegiatan kolektif guru adalah berupa laporan deskriptif hasil pendidikan dan pelatihan dan/atau kegiatan kolektif guru dilampiri fotokopi surat tugas dan fotokopi sertifikat yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  • 4. Lanjutan …… 6. Bukti fisik hasil karya dalam publikasi ilmiah/karya inovatif adalah berupa laporan, yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 7. Bukti fisik telah melakukan kegiatan Penunjang Tugas Guru adalah berupa salinan atau fotokopi laporan/surat keputusan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (apabila ada). 8. Fotokopi penetapan angka kredit (PAK) terakhir yang telah disahkan. Bagi Guru yang belum pernah mendapat penetapan angka kredit (PAK) untuk kenaikan pangkat jabatannya (masa peralihan) harus melampirkan SK kepangkatan terakhir yang telah mencantumkan angka kreditnya. 9. Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional guru (khusus bagi guru yang akan naik pangkat pertama kali dalam jabatan guru)
  • 5. B. Hasil penilaian kinerja setiap tahun ditetapkan dalam bentuk Hasil Penilaian Kinerja (HPK) tahunan. C. Penetapan angka kredit diberikan apabila guru yang bersangkutan telah memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
  • 6. Tata Cara Penetapan Angka Kredit A. Kepala sekolah/madrasah dengan dibantu guru senior pada sekolah/madrasah yang bersangkutan mencantumkan bukti fisik sesuai dengan hasil kinerja guru tersebut. B. Pencantuman perkiraan angka kredit penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir dan petunjuk pada Lampiran III Peraturan ini. C. Kepala sekolah/madrasah meneliti ulang kebenaran isinya dan kemudian menandatangani formulir tersebut serta melengkapi bukti-bukti sebagaimana yang ditetapkan pada angka V.A. tersebut di atas. D. Usul penetapan angka kredit diajukan oleh pejabat sebagai berikut.
  • 7. a. Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a 1. Kepala sekolah mengusulkan kepada Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan Kabupaten/Kota selaku Ketua Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten/Kota melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota selaku Sekretaris Tim Penilai Kabupaten/Kota. 2. Kepala Sekolah mengusulkan kepada Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan Provinsi selaku Ketua Tim Penilai angka kredit Provinsi melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi selaku Sekretaris Tim Penilai Provinsi. 3. Kepala Madrasah mengusulkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota selaku Ketua Tim Penilai bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b di lingkungan Kantor Kementerian Agama. 4. Kepala Madrasah mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama selaku Ketua Tim Penilai Angka Kredit bagi Guru Muda pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Guru Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
  • 8. 5. Kepala Madrasah mengusulkan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan bagi Guru Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a melalui Kepala Biro Kepegawaian selaku Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Contoh :  Kepala sekolah/madrasah mengajukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama selanjutnya Kepala Kantor Kementerian Agama mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama mengusulkan kepada Direktur Jenderal pada Kementerian Agama yang membidangi pendidikan bagi Guru Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a. 6. Kepala Sekolah bagi sekolah di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama mengusulkan kepada pimpinan Instansi yang relevan.
  • 9. b. Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.  Kepala sekolah mengusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kepala BKD mengusulkan ke Menteri Pendidikan Nasional melalui sekeretaris tim penilai angka kredit pusat.  Pimpinan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasioanl dan Kementerian Agama yang membidangi kepegawaian paling rendah Eselon II mengusulkan penetapan angka kredit bagi guru di lingkungannya kepada Menteri Pendidikan Nasional.  Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang membidangi pendidikan mengusulkan penetapan angka kredit bagi guru yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri kepada Menteri Pendidikan Nasional.
  • 10. Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit 1. Pengusulan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit selambat-lambatnya:  tanggal 15 Juni untuk Guru yang akan naik pangkat/jabatan pada periode Oktober; dan  tanggal 15 Desember untuk Guru yang akan naik pangkat/jabatan pada periode April tahun berikutnya. 2. Usul penetapan angka kredit yang diterima oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit setelah tanggal 15 Juni dan 15 Desember, dinilai oleh tim penilai pada persidangan berikutnya, dengan ketentuan:  penetapan angka kredit ditetapkan pada akhir bulan setelah penilaian.  tanggal mulai berlakunya penetapan angka kredit terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dilihat dari tanggal penetapan angka kredit. 3. Masa penilaian berikutnya dihitung mulai tanggal 1 setelah semester terakhir kinerja guru dinilai.
  • 11. Contoh : Dahlan, S.Pd. usulpenetapanangka kredit bulanMaret 2009 denganmenghitungprestasikinerjasampai Desember 2008. Usulantersebutdinilaioleh tim penilaipadabulanMaret 2009 danangkakreditnyaditetapkanpadatanggal 31 Maret 2009. Penetapanangka kredit yang baruuntukSdr. Dahlan, S.Pd. berlakumulaitanggal 1 April 2009. Maka masa penilaianberikutnyauntukSdr. Dahlan, S.Pd. dilakukanmulai 1 Januari 2009.
  • 12. Tanggal Penetapan Angka Kredit Tanggal penetapan angka kredit harus sesuai dengan masa berakhirnya penilaian kinerja jabatan fungsional guru. Contoh1 Masa penilaianberakhirpadatanggal 31 Desember tahun 2009 penilaiandilaksanakanpadabulan Desember, maka penetapanangka kredit ditetapkanpadatanggal 31 Desember 2009, sehingga penetapan angka kredit tersebut berlaku terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari tahun 2010. Masa penilaian berikutnya dimulai tanggal 1 Januari 2010. Contoh 2 Masa penilaian berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2010, maka keputusan penetapan angka kredit pada tanggal 30 Juni 2010. Sehinggakeputusanpenetapanangka kredit tersebutterhitungmulaitanggal (TMT) 1 Juli 2010. Masa penilaianberikutnyadimulaitanggal 1 Juli 2010. Contoh 3 Masa penilaianberakhirpadatanggal 31 Desember 2009, usulanditerimabulanMaret 2010, danpadabulantersebut tim penilaimelaksanakansidang tim penilai, maka penetapanangka kredit ditetapkanpadatanggal 31 Maret 2010. Sehinggapenetapanangka kredit berlakuterhitungmulaitanggal 1 April 2010. Masa penilaianberikutnyadimulaitanggal 1 Januari 2010.
  • 13. KenaikanPangkatdanJabatansecaraBersamaa n 1. Guru yang akan naikpangkatdansekaligusnaikjabatan, maka yang bersangkutanterlebihdahuluditetapkanjabatannyaolehpejabat yang berwenang. Kemudian yang bersangkutandiusulkanuntukkenaikanpangkatnyaolehpejabat yang berwenang. Contoh : Dra. Dina guru SMAN 1 Bima di NTB PangkatPenataMudaTingkat I golonganruang III/b angkakreditnyasecarakumulatifsudahmemenuhisyaratuntuknaikjabatan dari Guru PertamapangkatPenataMudaTingkat I golonganruang III/b ke Guru MudapangkatPenatagolonganruang III/c tmt 1 Oktober 2010. Penilaiandanpenetapanangka kredit ybspadabulan Juni, maka : Dra. Adra guru SMAN 1 Bimatersebutditetapkan SK jabatannyatmt 1 Juli 2010, danselanjutnya Dra. AdradiusulkanuntukditetapkankenaikanpangkatnyamenjadiPenatagolonganrua ng III/c dengantmt 1 Oktober 2010.
  • 14. 2. Guru wajibmengusulkanpenetapanangka kredit untukpenilaiansetiaptahun. Apabilaybs akan naikpangkatataujabatan, maka pengusulanpenilaiantersebutharusmelampirkankeputusanpenetapanan gka kredit (PAK) yang telahdiperolehsebelumnya. Contoh: Drs. Sumarto guru SMKN 1 CimahiJawaBaratpadatahunke 4 (empat) sejakkenaikanpangkatterakhirtelahmemilikiangka kredit kumulatif yang memenuhisyaratuntukkenaikanpangkatsetingkatlebihtinggi. Yang bersangkutan akan naikpangkat dari golonganruang IV/a kegolonganruang IV/b, maka ybsdalampengusulantersebutselainkelengkapandaftarusulanangka kredit (DUPAK) jugaharusmelampirkankeputusanpenetapanangka kredit (PAK) terakhir yang dimiliki.
  • 15. 3. Guru wajibmengusulkanpenetapanangka kredit untukpenilaiansetiaptahundanapabilaybstidakmengusulkanses uaidenganketentuan, maka hasilkinerjaybshanyadinilai 3 (tiga) tahunterakhir yang dihitung dari saatmengusulkanpenilaiankinerja. Contoh: Dra. Rosiana guru SMKN 2 Ambonmengusulkanpenetapanangka kredit untukpenilaianpadabulan Desember 2012, PAK terakhir yang dimilikiybs TMT 1 Januari 2008. Jikaybstidakmengusulkanpenilaiankinerjapadatahun 2009, 2010, 2011, 2012. maka kinerja yang dapatdinilaihanyakinerjapadatahun 2010, tahun 2011 dantahun 2012 (3 tahunterakhir).