2. SUMBER HUKUM TATA NEGARA
–Hukum Tata Negara adalah
“sekumpulan peraturan hukum yang mengatur Organisasi
Negara, Hubungan antar alat kelengkapan negara dalam
garis horisontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara
dan hak-hak asasinya”.
3. PENGERTIAN SUMBER HUKUM
– Sumber Hukum adalah segala apa saja
yang menimbulkan aturan-aturan yang
memiliki kekuatan yang memaksa,
mengikat,dan apabila aturan tersebut
dilanggar terdapat sanksi yang tegas.
(utrecht “ Pengantar Hukum Indonesia”
4. Utrecht, mengatakan bahwa kebanyakan para ahli
memberikan istilah sumber hukum berdasarkan sudut
pandang keilmuannya. Yakni:
1. Sumber hukum ditinjau dari sudut pandang ahli
sejarah;
2. Sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli filsafat
3. Sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli sosiolog
4. Sumber hukum ditinjau dari sudut ahli ekonomi.
5. 5. Sumber hukum ditinjau dari
sudut ahli religius
6. Sumber hukum ditinjau dari
sudut pandang ahli hukum.
6. –Utrecht membagi sumber hukum, yakni:
1. Sumber Hukum Materiil
yakni sumber hukum yang menentukan isi
hukum
2. Sumber Hukum Formil
yakni sumber hukum yang dikenal dari
bentuknya, karena bentuknya itu
menyebabkan hukum berlaku umum,
diketahui dan ditaati.
7. A. Sumber Hukum Materiil
Ialah sumber hukum yang menentukan isi hukum.
Sumber hukum ini diperlukan ketika akan
menyelidiki asal-usul hukum dan menentukan isi
hukum.
Misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup
bangsa indonesia yang kemudian menjadi
falsafah negara merupakan sumber hukum
dalam arti materiil yang tidak saja menjiwai
bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan
hukum.
8. SUMBER HUKUM FORMIL
Yaitu, sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Karena
bentuknya inilah, sumber hukum formil diketahui dan ditaati
sehingga hukum itu berlaku umum.
Sumber hukum formil Hukum Tata Negara, meliputi:
1. Undang-undang;
2. Kebiasaan (costum) dan adat
3. Perjanjian antara negara (traktat)
4. Keputusan hakim (jurisprudensi)
5. Pendapat ahli hukum terkemuka (doktrin)
9. – Secara lebih spesifik, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie membagi sumber
HTN menjadi 7 macam, yaitu:
1. Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis
2. UUD, baik pembukaannya maupun pasal-pasalnya
3. Peraturan perundang-undangan tertulis
4. Yurisprudensi peradilan
5. Konvensi ketatanegaraan
6. Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius comminis
opinio doctorum
7. Hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah
berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional
