hukum

1. SUMBER HUKUM
SUMBER HUKUM
DAN
DAN
SUMBER HUKUM
SUMBER HUKUM
TATA NEGARA
TATA NEGARA
SUMBER HUKUM
SUMBER HUKUM
DAN
DAN
SUMBER HUKUM
SUMBER HUKUM
TATA NEGARA
TATA NEGARA
OLEH : NURBETI,S.H.M.H
OLEH : NURBETI,S.H.M.H.
.

2. SECARA UMUM, SUMBER
HUKUM ADALAH :
• Segala apa yang menimbulkan aturan-
aturan yang mempunyai kekuatan yang
aturan yang mempunyai kekuatan yang
bersifat memaksa yang kalau
dilanggar mendapat sanksi yang tegas
dan nyata.

3. SUMBER HUKUM DAPAT
DITINJAU DARI BEBERAPA
SUDUT
1. Sejarah.
2. Filsafat.
3. Sosiologi.
4. Agama.

4. Sumber Hukum Menurut Tinjauan
Sejarah :
1. Stelsel Hukum apakah yang
memainkan peranan pada waktu
hukum yang sedang berlaku
sekarang (hukum positif )ditetapkan
sekarang (hukum positif )ditetapkan
?
2. Kitab-kitab Hukum, dokumen-
dokumen, surat-surat manakah, dan
sebagainya yang telah diperhatikan
oleh pembuat undang-undang pada
saat menetapkan hukum yang
berlaku sekarang ?

5. Sumber Hukum Dari Sudut
Filsafat :
1. Sumber Hukum untuk atau yang
menentukan isi hukum adalah ukuran
yang digunakan untuk menentukan
bahwa isi hukum itu sudah tepat
bahwa isi hukum itu sudah tepat
atau baik dan benar-benar adil atau
sebaliknya.
2. Sumber Hukum untuk menentukan
kekuatan mengikat suatu kaidah
hukum.

6. Sumber Hukum Menurut
Para Ahli
1. Soedikno Mertokusumo
Sumber hukum diartikan sebagai berikut :
a. sebagai asas hukum,sebagai sesuatu yang merupakan permulaan
hukum, misalnya kehendak Tuhan,akal manusia, jiwa bangsa
dsbnya.
b. menunjukkan hukum terdahulu yang memberikan bahan-bahan
pada hukum yang sekarang berlaku,seperti Hukum Prancis,
pada hukum yang sekarang berlaku,seperti Hukum Prancis,
Romawi dsbnya.
c. sebagai sumber berlakunya, yang memberikan kekuatan berlaku
secara formal kepada peraturan hukum(penguasa dan
masyarakat).
d. sebagai sumber dimana kita dapa mengenal hukum,misalnya
dokumen,undang-undang,ontar, batu bertulis dsbnya.
e. sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang
menimbulkan hukum.

7. 2. Van Apeldoorn
Istilah Sumber Hukum dipakai dalam arti
sejarah, kemasyarakatan, filsafat, dan arti
formal.
a. Sumber Hukum dalam arti sejarah :
1). Dalam arti sumber pengenalan hukum,yakni
semua
tulisan,dokumen,dsbnya.
tulisan,dokumen,dsbnya.
2). Sumber hukum dimana pembentuk undang-
undang memperoleh bahan untuk membentuk
undang-undang.Dalam sistem hukum, dari
mana tumbuhnya hukum positif dari suatu
negara.

8. b. Sumber Hukum dalam arti sosiologis :
Menurut ahli sosiologi sumber hukum adalah
faktor-faktor yang menentukan isi hukum
positif misalnya keadaan ekonomi, pandangan
agama, psikologis.
c. Sumber Hukum dalam arti filsafat :
1). Sebagai sumber untuk menentukan isi
hukum.
hukum.
2). Sebagai sumber untuk kekuatan
mengikat dari hukum.
d. Sumber hukum dalam arti formal :
peristiwa-peristiwa timbulnya hukum yang
berlaku.

9. 3. Joeniarto
1). Sumber Hukum dalam pengertian
asalnya hukum hukum positif.
2). Sumber Hukum dalam arti tempat
2). Sumber Hukum dalam arti tempat
ditemukannya aturan-aturan atau
ketentuan-ketentuan hukum positif.
3). Sumber Hukum filosofis, historis,
dan
sosiologis.

10. 4. Menurut Utrecht :
• Sumber Hukum terdiri atas :
1). Sumber Hukum Materil (Welborn):
Faktor-faktor yang mempengaruhi materi (isi)
hukum
hukum
atau tempat dimana materi hukum itu diambil.
2). Sumber Hukum Formal (Kenborn):
Tempat atau sumber dari mana suatu
peraturan itu
mempunyai kekuatan mengikat.
Ciri hukum dalam arti formal :
a). Dirumuskan dalam suatu bentuk.
b). Berlaku umum, mengikat, dan ditaati.

11. SUMBER HUKUM TATA
NEGARA
1. Sumber Hukum Materil :
Sumber hukum yang menentukan isi
kaidah Hukum Tata Negara, yaitu:
a. Dasar atau pandangan hidup
a. Dasar atau pandangan hidup
bernegara.
b. Kekuatan-kekuatan politik yang
berpengaruh pada saat
merumuskan
kaidah-kaidah hukum tata negara.

12. 2. Sumber Hukum Formal
Hukum
Tata Negara :
1. Hukum perundang-undangan
ketatanegaraan.
2. Hukum adat ketatanegaraan.
2. Hukum adat ketatanegaraan.
3. Hukum kebiasaan ketatanegaraan.
4. Yurisprudensi ketatanegaraan.
5. Hukum perjanjian internasional.
6. Doktrin ketatanegaraan

13. 1. Hukum perundang-
undangan
ketatanegaraan
a. Menurut TAP MPRS
No.XX/MPRS/1966:
1). UUD 1945.
1). UUD 1945.
2).TAP MPRS.
3). UU/Perpu.
4). PP
5). Kepres
6). Peraturan Pelaksana lainnya.

14. • b. Menurut TAP MPR No.
III/MPR/2000
1). UUD 1945.
• 2). TAP MPR
• 3). UU
• 4). Perpu.
• 4). Perpu.
• 5). PP
• 6). Kepres.
• 7). Perda.

15. c. Menurut UU No. 10 Tahun 2004 :
1). UUD 1945.
2). UU/Perpu.
3). PP.
4). Perpres.
5). Perda : - Perda Propinsi.
5). Perda : - Perda Propinsi.
- Perda Kab/Kota.
- Perda Desa… Nagari.

16. Menurut UU No.12 Tahun 2011
1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. UU/Perpu
3. UU/Perpu
4. PP
5. Perpres
6. Perda Propinsi
7. Perda Kab./Kota