1. KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
BIDANG URUSAN AGAMA ISLAM
STRATEGI PENGUATAN MUTU LAYANAN
KUA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2021
2. 2
Nama : H. A. MUPASIR, S.Ag., M.Pd
NIP : 197502032002121002
Pangkat/Gol : Pembina – IV/a
TTL : Serang, 03 Februari 1975
Pendidikan : S1 – Syari'ah jurusan Ahwalussyahsiyah IAIN SGD Bandung
S2 – Magister Pendidikan Jurusan Teknologi Pembelajaran PGRI
Adhi Buana Surabaya
Jabatan : 1. Penghulu pada KUA Kec.Neglasri Kota Tangerang (2003 - 2007)
2. Penghulu Priuk (2007 - 2009)
3. Pelaksana Ibsos Urais Kanwil (2009 - 2017)
4. Kasi Pemberdayaan KUA (2017 - 2020)
5. Kasi Kepenghuluan (2020 – 2021)
6. Analis Kebijakan pada Kelembagan KUA,& Sarpras KUA dan
Sistem Informasi Urais (2021 - sekarang)
CURICULUM VITAE
4. Prolog
Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai perpanjangan tangan Kantor
Kementerian Agama yang memiliki beberapa layanan yang tidak semua diketahui
masyarakat, Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak memilki akses yang dapat
digunakan oleh masyarakat luar kantor.
Akibatnya masyarakat harus berulang-ulang pergi ke Kantor Urusan Agama karena
rumitnya pelayanan, persyaratan, biaya dan berkas yang harus dilengkapinya,
menyebabkan banyak waktu yang terbuang sia-sia. tujuan dari kegiatan ini adalah
untuk merancang dan membangun sistem informasi pelayanan publik secara online
pada Kantor Urusan Agama sehingga proses pelayanan dapat dilakukan dengan
cepat dan mampu mengelola data serta penyimpanan dokumen secara digital.
4
5. Latar Belakang
Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak- hak sipil setiap warga negara dan
penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Praktek penyelenggaraan pelayanan publik adalah salah satu perwujudan dari
fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara.
Idealnya pelayanan publik harus diberikan secara baik guna mencapai kepuasan
masyarakat. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan
bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan.
5
6. Teknologi informasi didefinisikan sebagai
pengembangan aplikasi dan teknologi berbasis
komunikasi untuk memproses, penyajian, mengelola
data, dan informasi. Teknologi informasi mempunyai
pengertian luas meliputi segala sesuatu yang
berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat
bantu, dan pengelolaan informasi. Teknologi informasi
pada dasarnya merupakan seperangkat peralatan yang
saling berkaitan satu sama lain dalam membantu
memudahkan kerja manusia.
6
10. 10
MENINGKATKAN KUALITAS UMAT BERAGAMA
MEMPERKUAT PERAN KUA DALAM MENGELOLA
KEHIDUPAN BERAGAMA
MEMPERKUAT PROGRAM DAN LAYANAN KEAGAMAAN
MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KUA
SEBAGAI PUSAT LAYANAN KEAGAMAAN
13. 13
BERKAH BELAJAR
RAHASIA NIKAH
BIMBINGAN PERKAWINAN,
RELASI HARMONIS, EKONOMI
KELUARGA
KOMPAK
KONSULTASI,
MEDIASI,
PENDAMPINGAN,
DAN ADVOKASI
PENYELESAIAN KASIS
PERSELISIHAN, PERCERAIAN,
KDRT, KAWIN ANAK, dsb..
LESTARI
LAYANAN
BERSAMA
KETAHANAN
KELUARGA
INDONESIA
PENCEGAHAN KAWIN ANAK,
KESEHATAN REPRODUKSI, GIZI
KELUARGA, dsb..
15. Pelayanan Berbasis Digitalisasi
Terdapat 17 layanan aplikasi berbasis digitalisasi atau layanan secara online
dalam Sistem Informasi Bimas Islam (SIMBI) Kementerian Agama RI.
Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan kemenag yang
melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam, di wilayah
Kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No.11/2007). Dikatakan sebagai unit
kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.
Fakta sejarah juga menunjukan kelahiran KUA hanya berselang sepuluh bulan
dari kelahiran Depag. Sekali lagi, ini menunjukan peran KUA sangat strategis,
bila dilihat dari keberadannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,
terutama yang memerlukan pelayanan Bidang Urusan Agama Islam (Urais)
15
16. KUA tidak sekedar melakukan pengawasan dan pencatatan
nikah/rujuk saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas
lainnya seperti mengurus dan membina tempat ibadah umat
Islam (masjid, langgar/mushalla) membina pengamalan
agama Islam, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial,
pangan halal, kemitraan umat Islam kependudukan serta
pengembangan keluarga sakinah, sesuai kebijakan Dirjen
Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16
17. Kesimpulan
17
Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI) merupakan sistem
informasi yang dikembangkan Kementerian Agama guna meningkatkan
kulitas pelayanan yang optimal, tidak bersifat seadanya, masyarakat
akan bisa melihat informasi yang cepat, lengkap, akurat dan terbaru.
Dalam rangka meningkatkan kualitas ketersediaan informasi dan data
yang lengkap dan akurat, mengingat prasyarat informasi publik yang
harus kredibel, tentu saja harus juga didukung oleh operator yang
handal. Karena para operator ini yang bertugas untuk mengelola Aplikasi
SIMBI dalam menyajikan data dan informasi secara lengkap dan
akuntabel.
