I. Dokumen tersebut membahas program kerja Gubernur Jawa Tengah untuk periode 2019-2023 yang mencakup peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur II. Dibahas pula manajemen talenta aparatur sipil negara di Jawa Tengah yang meliputi pemetaan kompetensi, pengembangan karir, dan penilaian kinerja berbasis kompetensi dan perilaku III. Sistem penilaian kinerja dan perilaku 360 derajat diuraikan

1. Semarang, 19 November 2019
Oleh :
KEPALA BKD PROVINSI JAWA TENGAH
Drs. WISNU ZAROH, M.Si

2. VISI MISI GUBERNUR 2018-2023
PROGRAM KERJA
1. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan
pemilu, gender, anti korupsi, dan magang gubernur untuk
siswa SMA/SMK
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah, dan
guru ngaji
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota, sistem
layanan terintegrasi
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak
huni.
kredit UMKM,
startup untuk
5. Obligasi daerah, kemudahan akses
penguatan BUMDes dan pelatihan
wirausahawan muda.
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk
petani serta melindungi kepentingan nelayan.
7. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta
dan bandara serta pembangunan embung/irigasi.
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian
terintegrasi
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN,
SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok
pesantren, madrasah dan difabel.
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga,
rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.
MENUJU

3. SINERGITAS ISU STRATEGISMANAJEMEN TALENTADALAM RPJMD JATENG 2018 - 2023
ISU STRATEGIS
2018 - 2023
NASIONAL
Penanggulangan
kemiskinan
Kat Kualitas
dan Daya
Saing SDM
Keberlanjutan
Pembangunan
Dgn Perhatikan
Daya Dukung
Lingkungan dan
Kelestarian SDA
Tata Kelola
Pemerintahan
& Kondusivitas
Daya Saing
Ekonomi & Kat
Kesempatan
Berusaha
1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang
& pemilu, gender,
magang gub untuk
anti
siswa
demokrasi
korupsi &
SMA/SMK.
2. Peningkatan Peran rumah ibadah,
fasilitasi pendakwah & guru ngaji.
3. Reformasi birokrasi di kab/kota yg
dinamis berbasis teknologi informasi
& sistem layanan terintegrasi.
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa,
rumah sederhana layak huni.
5. Obligasi daerah, kemudahan akses
kredit UMKM, penguatan BUMDes &
pelatihan startup untuk Wirausaha
Muda.
6. Jaga harga komoditas dan asuransi
gagal panen untuk petani serta
melindungi kepentingan nelayan.
7. Pengemb Transportasi massal,
revitaliasi jalur kereta dan bandara
serta pembangunan embung/irigasi.
8. Pembukaan kawasan industri baru dan
rintisan pertanian terintegrasi.
9. RS tanpa dinding, sekolah gratis untuk
SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah
swasta, ponpes, madrasah dan difabel.
10. Festival seni serta pengembangan
infrastruktur OR, rumah kebudayaan
dan kepedulian lingkungan
PROGRAM KERJA
2018 - 2023
ISU STRATEGIS
RPJMD PROV
JATENG 2018-2023
1. Mismatch antara
kebutuhan
spesifikasi jabatan
dan kualifikasi PN
2. Peningkatan kinerja
dan kedisiplinan
pegawai
3. Peningkatan jumlah
pelanggaran
kedisiplinan pegawai
pasca pelimpahan
kewenangan (P3D)
4. Kebutuhan kerja
kolaboratif dan
terintegrasi
termasuk dengan
Kabupaten/Kota
5. Kebutuhan sarpras
(hardware/software)
untuk peningkatan
otomatisasi
pelayanan ASN &
kepegawaian yg
cepat, mudah,
murah, terintegrasi,
real time dan
paperless
I. Pembangunan
manusia
melalui
pengurangan
kemiskinan dan
peningkatan
pelayanan
dasar
II. Pengurangan
kesenjangan
antarwilayah
melalui
penguatan
konektivitas
dan
kemaritiman
III. Peningkatan nilai
tambah
ekonomi melalui
pertanian,
industri, dan
jasa produktif
IV. Pemantapan
ketahanan
energi, pangan,
dan sumber
daya air

4. ISU STRATEGIS SDM
Mismatch antara
kebutuhan spesifikasi
jabatan dan kualifikasi
PNS
Peningkatan e-kinerja dan
Kolaborasi ASN
Dlm Managemen Talenta
Peningkatan
kemampuan SDM dan
Generasi di era 4.0
BASIS Digital sistem
Kebutuhan kerja kolaboratif
dan terintegrasi termasuk
dengan Kabupaten/Kota
Kebutuhan sarpras
(hardware/software) untuk
peningkatan otomatisasi
pelayanan kepegawaian yg
cepat, mudah, murah,
terintegrasi, real time dan
paperless

5. Rendahnya kompetensi SDM Aparatur
Rendahnya integritas SDM Aparatur
Sikap dan Perilaku Sektoral SDM Aparatur

6. Kurangnya Budaya Kerja untuk merasa
memiliki tanggung jawab kemajuan daerah
Rendahnya pemahaman SDM Aparatur
terhadap Peraturan Kepegawaian
Minimnya kader-kader potensial untuk
mengisi suksesi jabatan

7. Analisis Kebutuhan Talent :
1. Identifikasi jabatan
target;
2. Kriteria adm jab target.
Penilaian Potensi
Penilaian SKP dan
Perilaku 360°
Hasil Penilaian
Potensi
Hasil Penilaian
SKP dan Perilaku
360°
Promosi
Jabatan
Penilaian SKP dan
Perilaku 360°
Visi Misi
Nilai-nilai
Kebutuhan
Organisasi
ALUR MANAJEMEN TALENTA
Peta Talent
9 kotak
JA
JF
TS
1. Diklat
2. Mentoring
3. Evaluasi
Penempatan
Mutasi
DIagonal
1. Diklat
2. Mentoring
3. Evaluasi
Penempatan
MS/MMS
KMS/TMS
Talent
Pool

8. TES POTENSI
(MENGGUNAKAN CAT PSIKOMETRI)

9. Dasar :
1. UU ASN No. 5/2014 :
Sistem Merit adalah kebijakan
dan Manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi,
kompetensi dan kinerja secara
adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang
politik, ras, warna kulit, agama,
asal usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur atataupun
kondisi kecacatan.
2. PP 11/2017 tentang
Manajemen PNS
Kualifikasi
Pangkat, Golongan,
Pendidikan, dll
Kompetensi
Hardskil :
Kompetensi
Teknis
Softskill :
Kompetensi
Manajerial
Kinerja
Output/has
il pekerjaan
SKP
360
°

10. TUNTUTAN KOMPETENSI DALAM
JABATAN
Semakin tinggi jabatan, cenderung
semakin tinggi tuntutannya terkait
kemampuan kepemimpinan (leadership
skill) dan kemampuan manajerial
(manajerial skill), sedangkan pekerjaan
yang bersifat tekhnis akan semakin
berkurang. Demikian pula sebaliknya, di
level bawah karyawan akan lebih dituntut
kemampuan tekhnis, dibandingkan
kemampuan kepemimpinan dan
kemampuan manajerial
(Robert L.Katz, 1970)
Kemampuan
Teknis
Permenpan No. 38 Tahun :
Manajerial: (1) Integritas, (2) Kerja sama, (3) Komunikasi, (4) Orientasi pada Hasil, (5) Pelayanan Publik, (6)
Pengembangan Diri dan Orang Lain, (7) Mengelola Perubahan, (8) Pengambilan Keputusan
Sosio Kultural: (1) Perekat Bangsa
Level Manajerial
Kemampuan
Manajerial
Low
Middle
Top

11. RPJMD BKD PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN
2019 – 2023
PROGRAM KERJA GUBERNUR
JAWA TENGAH
TAHUN 2019-2023
mewujudkan reformasi
birokrasi berbasis kompetensi
dan memperkuat sistem
pelayanan publik secara cepat
murah, transparan dan
terintegrasi
melakukan
pemetaan 10.000 ASN
di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah

12. MANFAAT PEMETAAN
1. Penyusunan Database Kompetensi ASN
1.
a. b.
Menjadi bagian dalam
sistem informasi kepegawaian
(Simpeg) sebagai informasi
potensi dan kompetensi
yang bisa diakses oleh
pimpinan atau pengelola
kepegawaian.
Mewujudkan kuadran ASN
KINERJA
KOMPETENSI

13. MANFAAT PEMETAAN
1. Competency GAP Analysis
Melihat Kesesuaian Antara Kompetensi Yang Dimiliki ASN Dengan Jabatan
Yang Disandangnya
2.
1. Pengembangan Karir ASN
3.
1. Training Needs Analysis
menganalisa kebutuhan pelatihan dan pengembangan
4.

14. PENILAIAN SKP

16. Prinsip Penilaian Kinerja Pegawai
1. Objektif
2. Terukur
3. Akuntabel
4. Partisipasi
5. Transparan
Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh penilaian
subjektif pribadi dari pejabat penilai
Dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif.
Seluruh hasil penilaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
pejabat yang berwenang
Seluruh proses penilaian kinerja dengan melibatkan secara aktif antara
pejabat penilai dengan PNS yang dinilai
Seluruh proses dan hasil penilaian kinerja bersifat terbuka dan tidak bersifat
rahasia

17. BOBOT PENILAIAN KINERJA
60% x Nilai SKP
40% x Nilai Perilaku 360°
Nilai P2KP :

18. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
 SKP adalah rencana kerja dan target yg akan dicapai oleh
pegawai
 SKP disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan
(RKT), disetujui & ditetapkan oleh pejabat penilai (atasan
langsungnya) dengan prinsip jelas, dapat diukur, relevan,
dapat dicapai serta memiliki target waktu
 SKP memuat:
 Kegiatan Tugas Jabatan
 Target (kuantitas, kualitas, waktu, biaya)

19. Manfaat
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
• Sarana pendukung pemantauan capaian kegiatan SKPD
• Mendukung peningkatan capaian kinerja Pemprov Jateng
Badan Kepegawaian Daerah
• Meningkatkan akurasi penilaian SKP PNS
• Meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan data SKP
• Terbangunnya database SKP PNS yang akurat dan akuntabel
Stakeholder
• Alat bantu pemantauan penyelesaian kegiatan unit kerja
• Meningkatkan motivasi pegawai dalam penyelesaian pekerjaan
Masyarakat
• Pendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi
• Meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat
Menyajikan
informasi capaian keg
unit kerja (hsl integrasi
SKP+RKT) dlm rangka
mendukung kinerja
organisasi Pemprov
Jateng
Tujuan
SKP SEBAGAI PENDUKUNG KINERJA ORGANISASI

20. PENILAIAN PERILAKU
360°

21. Kerangka
Konseptual
PP Nomor 30 Tahun
2019 tentang
Penilaian Kinerja
PNS
Pergub
Penilaian
Kinerja Sikap
dan Perilaku
360°
UU No. 5 Tahun
2014 tentang
ASN
Kerangka Konseptual Penilaian Kinerja
dan Perilaku 360˚
Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara
optimal maka setiap PNS di lingkungan Pemprov Jateng secara
periodik dilaksanakan Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku
360˚
untuk mengetahui kinerja, sikap dan perilaku PNS di
Lingkungan Pemprov Jateng yang akan digunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan
kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS
dipandang perlu untuk dilakukan Penilaian Kinerja Sikap dan
Perilaku 360˚
Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360˚ dimaksud
dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendapat atasan,
rekan kerja setingkat dan bawahan langsung yang dilakukan
melalui survei secara tertutup dan periodik
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/124/2003
tentang Penilaian/Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural di
Lingkungan Pemprov Jateng sudah tidak sesuai dengan
perkembangan regulasi dan kondisi birokrasi saat ini, sehingga
perlu ditinjau kembali dan dilaksanakan secara online

22. TEKNIK
PENGUKURAN
ASPEK PENILAIAN
HASIL
1.Kinerja individu;
2.Kekurangan/kelebi
han;
3.Kesesuaian dgn
jabatan saat ini;
4.Integritas.
1. Ratings
2. Rankings
3. Critical Incidents
4. BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales
)
5. Management By Obyektif (MBO)
BARS, AC, Ratings dan
PP 46/2011 & PP 30 Tahun 2019
VISI DAN MISI GUB JATENG
1. PRIORITAS
TUGAS
 Program
Unggulan;
 Inovasi.
2. PRESTASI
KERJA;
3. PERILAKU
INDIVIDU
 Orientasi
pelayanan
 Integritas
 Komitmen
 Disiplin
 Kerjasama
 Kepemimpinan
 Nasionalisme
Penilaian secara mandiri, tertutup dan
rahasia dengan Instrumen terukur
dengan responden melibatkan
penilaian dari Atasan, Rekan Kerja
dan Bawahan
bahan pertimbangan
Konsep Penilaian Kinerja
Dan Perilaku 360 ̊
dalam pengangkatan,
pemindahan, dan
pemberhentian dalam
jabatan, pengembangan
kompetensi, serta pemberian
penghargaan bagi PNS

23. Penilaian perilaku kerja
dilakukan oleh atasan
langsung, rekan kerja
dan/atau bawahan (dengan
metode 360°)
Penilaian 360o
Metode Penilaian Kinerja, Sikap
dan Perilaku 360 ̊

24. REPUBLIK
INDONESIA
Penilaian Kinerja Sikap dan
Perilaku 360˚ dilaksanakan 2
(dua) kali dalam setahun
yaitu pada bulan Juni dan
Desember tahun berjalan
Penilaian Kinerja Sikap dan
Perilaku 360˚ sebagaimana
dimaksud dilaksanakan secara
mandiri secara online,
tertutup dan rahasia
sebagai bahan pertimbangan
dalam pengangkatan,
pemindahan, dan
pemberhentian dalam
jabatan, pengembangan
kompetensi, serta pemberian
penghargaan bagi PNS
untuk mengetahui kinerja,
sikap dan perilaku PNS di
Lingkungan Pemprov Jateng
yang akan digunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam
pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian dalam
jabatan, pengembangan
kompetensi, serta pemberian
penghargaan bagi PNS
14
Penilaian Kinerja dan
Perilaku 360 ̊
1. Tujuan
2. Waktu
Pelaksanaan
3. Tindak
Lanjut
4.
Pelaksanaan

25. Sasaran, Aspek dan Rentang
Penilaian Kinerja dan Perilaku 360˚
a. Sasaran Penilaian:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
2. Pejabat Administrator
3. Pejabat Pengawas
4. Pejabat Pelaksana
5. Pejabat Fungsional
b. Aspek Penilaian :
I. PRIORITAS TUGAS
1. Program Unggulan
2. Inovasi
I. PRESTASI KERJA
II. PERILAKU INDIVIDU
1. Oriestasi Pelayanan
2. Integritas
3. Komitmen
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Kepemimpinan
7. Nasionalisme
8. Anti Korupsi
No Nilai Sebutan Penjelasan
1. 91 – 100 Sangat Baik
Pegawai menerapkan
perilaku di setiap situasi
2. 76 – 90 Baik
Pegawai menerapkan
perilaku hampir di setiap
situasi
3. 61 – 75 Cukup
Pegawai menerapkan
perilaku di beberapa
situasi
4. 51 – 60 Kurang
Pegawai gagal
menerapkan perilaku di
setiap situasi
5.
50 ke
bawah
Buruk
Pegawai tidak
menerapkan perilaku di
setiap situasi
Rentang
Penilaian

26. a. Metode Penilaian Kinerja Sikap dan kerja dilakukan oleh atasan langsung, rekan
kerja dan/atau bawahan (dengan metode 360°), dengan ketentuan sebagai
berikut :
1. Dari atas : Atasan langsung pejabat yang dinilai
2. Dari samping : rekan kerja pejabat yang dinilai (jabatan/eselon yang sama
dalam satu bidang/unit)
3. Dari bawah : pejabat/pelaksana/fungsional dibawah langsung dari pejabat
yang dinilai.
b. Bahwa hasil penilaian kinerja Sikap dan Perilaku secara 360° akan digunakan
sebagai instrumen dalam pemetaan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dalam kuadran kompetensi.
c. Tata Cara Penilaian dilaksanakan secara online melalui alamat web yang
ditentukan dan di waktu yang ditentukan.
Metode, Tata Cara Penilaian

27. Alur Proses Penilaian Kinerja Sikap
dan Perilaku secara 360̊
INPUT
1.Pejabat Pimpinan
Tinggi;
2.Pejabat
Administrator;
3.Pejabat Pengawas;
4.Pejabat
Pelaksana/Fungsio
nal.
PROSES
1.Login pada alamat
web yang sudah
ditentukan;
2.Pejabat Penilai
melakukan
penilaian kepada
pejabat yang
dinilai (atasan,
rekan, dan
bawahan);
3.Penilaian
berdasarkan
instrumen/aspek
penilaian yang
telah ditentukan;
OUTPUT
Hasil Penilaian dari
Atasan, Rekan, dan
Bawahan;
OUTCAME
bahan pertimbangan
dalam
pengangkatan,
pemindahan, dan
pemberhentian
dalam jabatan,
pengembangan
kompetensi, serta
pemberian
penghargaan bagi
PNS

28. Konsep Penilaian Kinerja
dan Perilaku 360 ̊ secara online
Penilaian Kinerja
Sikap dan perilaku 360
Mulai tahun 2019 akan
dilaksanakan secara online
berbasis website.
Dan
Waktu Pelaksanaan
Penilaian dengan Aplikasi
akan disampaikan lebih
lanjut
Penilaian Kinerja,
Sikap dan Perilaku

29. TALENT SCOUTING

30. Free Powerpoint Templates
Page 30
Seleksi
Analisis
Problem
MS
Seleksi Adm
Tim Penilai
Kinerja
Seleksi Komp
(QAP)
Pra Seleksi :
Perumusan konsep, Presentasi
Gub, Pergub & tim pelaksana,
sosialisasi & surat edaran
Pendaft
aran
(online)
KMS
Konseling QAP
Penetapan
calon
Peserta
(website)
Pengum
uman
(website
&
SKPD)
1. Pengumuman calon Peserta
(website)
2. Konfirmasi & verifikasi calon
peserta yg namanya blm msk
3. Penetapan calon Peserta
1. Membuat makalah
serentak (komp bidang)
2. Penilai Tim Independen
3. Hasil diumumkan online
(website)
1. AC BKD
2. Instrumen Terukur (psikometri,
LGD, IB & Wawancara
3. Hasil MS dan MMS talent Pool
4. KMS ikut talent scouting
berikutnya.
Pertimbangan
Penempatan
dalam Jabatan

31. MATURSUWUN...