1. Oleh :
H. Ma’arif, S.Ag
Kepala Seksi Bimas Islam
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli
2. H. Ma’arif, S.Ag
Kepala Seksi Bimas Islam
Kementerian Agama Kabupaten Bangli
Contact
Hobbie
+62 858-5865-0574
Kakemenag.kab.bangli@gmail.com
Jln. Sudamala, Gg.III/14 Bangli
kabbangli.kemenag.go.id
Travelling Bersepeda
Membaca Menulis
Pendidikan
1.Sekolah Dasar Negeri I Desa Srati Kec. Ayah Kab. Kebumen Tahun 1983
2. MTs Negeri Rowokele Kab. Kebumen Tahun 1986
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Kebumen Tahun 1989
Riwayat Jabatan
1. Staf Urusan Umum Kemenag Kab. Bangli 1990
2. Staf Penerangan Agama Islam Kemenag Kab. Bangli 1993
3. Kasubsie Mazawaib Kemenag Kab. Bangli 1995
4. STIT Al-Mustaqim Negara - Bali Tahun 2000
4. Kasubsie Penais Kemenag Kab. Bangli dan PLT Kasubsie Kepenghuluan Kemenag Kab. Bangli 1995
5. Kepala KUA Kecamatan Kintamani 2003
6. Kasi PAIS dan Pemberdayaan Masjid Kemenag Kab. Bangli 2007
7. Kasi PAIS dan Pemberdayaan Masjid Kemenag Kab. Gianyar 2010
8. Kasi Bimas Islam Kemenag Kab. Gianyar 2014
9. Kasi Bimas Islam Kemenag Kab. Klungkung
10. Kasi Bimas Islam Kemenag. Kab. Bangli
3. DASAR HUKUM
Undang – Undang Nomor 25 Tahun
2009, tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012, tentang Pelaksanaan Undang –
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
Peraturan Presiden Nomor 7
2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Nomor
83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama;
Peraturan Menteri Agama Nomor 13
Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama;
Peraturan Menteri Agama Nomor 65
Tahun 2016 tentang Pelayanan
pada Kementerian Agama;
5. PENGERTIAN MUTU
(GOETSCH AND DAVIS, 1994)
Mutu merupakan suatu keadaan dinamis yang
berhubungan dengan produk, jasa, proses,
dan sumber daya (resources) yang memenuhi
atau melebihi harapan pengguna/pelanggan
7. KANTOR URUSAN AGAMA
Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan
kemenag yang melaksanakan sebagian tugas
pemerintah di bidang Agama Islam, di wilayah
Kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No.11/2007).
Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA
secara langsung berhadapan dengan masyarakat.
Fakta sejarah juga menunjukan kelahiran KUA hanya
berselang sepuluh bulan dari kelahiran Depag,
tepatnya tanggal 21 Nopember 1946. Ini sekali lagi,
menunjukan peran KUA sangat strategis, bila dilihat
dari keberadannya yang bersentuhan langsung
dengan masyarakat, terutama yang memerlukan
pelayanan bidang Urusan Agama Islam (Urais)
8. Dalam malaksanakan tugas ke-Urais-an ini, KUA tidak sekedar
melakukan pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk saja, tetapi
juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti mengurus dan
membina tempat ibadah umat Islam (masjid, langgar/mushalla)
membina pengamalan agama Islam, zakat, wakaf, baitul mal dan
ibadah sosial, pangan halal, kemitraan umat Islam kependudukan
serta pengembangan keluarga sakinah, sesuai kebijakan Dirjen
Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
9. TUGAS DAN FUNGSI KUA
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34
Tahun 2016 Pasal 3 disebutkan bahwa sembilan tugas dan fungsi KUA
adalah:
• Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk,
• Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam,
• Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan,
• Pelayanan bimbingan keluarga sakinah,
• Pelayanan bimbingan kemasjidan,
• Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syariah,
• Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam,
• Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf,
• Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
10. JENIS-JENIS PELAYANAN
KUA
Pelayanan
administrasi.
Sebagai unit pelaksana
operasional Depag, mekanisme
kegiatan perkantoraan ditandai
aktifitas pelayanan administrasi
dalam bentuk pelayanan dan
bimbingan agama pada
masyarakat sebagai wujud
koordinasi baik vertikal
maupun horisontal, meliputi:
administrasi NTCR, kemesjidan,
perwakafan, bimbingan
keluarga sakinah, zakat dan
ibadah sosial, serta adminstrasi
keuangan
11. Pelayanan bidang kepenghuluan.
KUA adalah satu-satunya lembaga
pemerintah yang berwenang
melakukan pencatatan pernikahan
di kalangan umat Islam. Artinya
eksistensi KUA tidak semata-mata
karena pemenuhan tuntutan
birokrasi tetapi secara substansial
bertanggungjawab penuh terhadap
pelaksanaan keabsahan sebuah
pernikahan.
12. Pelayanan bidang perkawinan
dan keluarga sakinah. Keluarga
merupakan unit terkecil dalam
masyarakat yang akan
berkembang menjadi tatanan
masyarakat yang lebih luas.
Karena itu pembinaan keluarga
sakinah sangat penting karena
akan mewujudkan masyarakat
yang rukun, damai dan
bahagia baik secara fisik
maupun psikolog
13. Pelayanan
bidang
perwakafan.
Tanah wakaf bukan semata-
mata aset ummat, tetapi juga
aset bangsa. Untuk itu perlu
pengelolaan secara optimal dan
profesional yang dilegitimasi
dengan kekuatan hukum,
sehingga tidak menimbulkan
permasalahan seperti ;
pembatalan, pengalihan status,
diperjualbelikan dan lainnya.
Untuk itu KUA perlu secara
intensif memberikan bimbingan
dan pelayanan agar tanah wakaf
yang ada dapat dimanfaatkan
semaksimal mungkin sehingga
tepat guna dan tepat sasaran
14. Pelayanan bidang zakat dan ibadah sosial
Pelayanan bidang kemesjidan dan kehidupan beragama.
Pelayanan bidang pangan halal dan kemitraan umat Islam
Penyuluhan dan sosialisasi undang-undang perkawinan
Pelayanan bidang perhajian
Kegiatan lintas sektoral Banyak sekali kegiatan-kegiatan lintas
sektoral yang memerlukan keterlibatan KUA secara langsung
15. 5 INDIKATOR MUTU PELAYANAN
Emphaty: berupa pemberian pelayanan dengan penuh perhatian dan sesuai dengan
klien
Reliability: kemampuan provider untuk memberikan pelayanan yang diharapkan secara
Responsiveness: cepat tanggap, keinginan untuk membantu dan menyediakan pelayanan
dibutuhkan dengan segera
Communication: selalu memberikan informasi yang sebaik baiknya dan mendengarkan
yang disampaikan oleh klien
Caring: mudah dihubungi dan selalu memberikan perhatian kepada klien
16. SASARAN PENINGKATAN MUTU
Mutu pelayanan
Mutu program kerja
Mutu pelaksanaan
kegiatan administratif
Mutu pengendalian
