1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENINGKATAN KUALITAS
PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BERBASIS DATA
Disampaikan pada:
Acara Rapat Koordinasi Pusat dan
Daerah Peningkatan Kualitas Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Berbasis Data
Jakarta, 12 Januari 2023
Dr. Drs. H. Suhajar Diantoro, M.Si.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
2. Menurut Mark Turner & David Hulme (1997) :
“... Negara yang mengalami pertumbuhan yang pesat dan sustainable seperti
Korea Selatan, Singapura, Thailand dan Malaysia
memiliki organisasi sektor publik yang efektif”
Mentransformasi organisasi pemerintahnya
menjadi organisasi yang berorientasi pelayanan
3. WEBERIAN, NEW PUBLIC MANAGEMENT DAN
NEW PUBLIC SERVICE
Max Weber
(Tahun 1922)
“Weberian stratification or
the three class system”
Christopher Hood
Tahun 1991
“A Public Management
for All Seasons”
Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt
Tahun 2003
The New Public Service:
Serving, Not Steering
4. Desain Organisasi Model Holakrasi
di Pemerintahan Negara Bagian Washington DC
Transformasi model birokrasi dari hirarkis ke
model holokrasi yang mengedepankan
keahlian teknis (fungsional) mampu
mengakselerasi penyelesaian isu
operasional organisasi dari 20 menit
menjadi 2 menit. DeAngelo (2017)
5. Revolusi Besar Sedang Terjadi
Dalam Layar Kecil Dalam Genggaman
Kekuatan Viral, Berkat 1 video viral di TikTok yg
ditonton lebih dari 6,5 jt orang memberikan
promosi senilai miliaran rupiah secara gratis
Munculnya berbagai aplikasi yg
merubah gaya dan cara hidup masyarakat
6. PEMDA 4.0
"Saya sudah mutar ke seluruh kota besar
se-Indonesia. Baru kali ini, hanya di
Makassar, saya lihat ada sistem CCTV
yang sangat komprehensif,“
Kapolri Tito Karnavian pada Giat Kunker
ke Makassar 12 April 2017
"Pada waktu istri saya melahirkan, saya minta
surat keterangan dari RS, baru setelah itu saya
ke Dispendukcapil. Tapi mulai hari ini, karena
kehebatan anda semua, ketika keluar dari RS
atau bidan, para orangtua sudah bisa bawa
pulang akta kelahirannya,“
Walikota Surabaya Eri Cahyadi di Balaikota 11
Juni 2021
7. Indonesia menganut paham Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan
Hukum. Pertemuan keduanya melahirkan sistem demokrasi
konstitusional.
Dasarnya UUD 1945 Alenia IV, dan dipertegas pasal 1 UUD 1945 yang
menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan bernegara:
7
Melindungi segenap
bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah
darah Indonesia
1
Memajukan
kesejahteraan
umum
2
Mencerdaskan
kehidupan bangsa
3
Ikut melaksanakan
ketertiban dunia
4
9. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI
UU 23/2014
Pasal 391 Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah
Daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.
Pasal 395 Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.
PERPRES 95/2018 TTG SPBE | PASAL 7
Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan
dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi,
Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk
menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional.
PERPRES 39/2019 TTG SDI | PASAL 2
Satu Data Indonesia bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan
pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka
penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
Terdapat 11 (sebelas) Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 yang salah satunya
terkait dengan Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis
elektronik;
DIJABARKAN DALAM SKB 5 MENTERI
(KPK, Bappenas, Mendagri, Menpan RB, KSP)
PERPRES 54/2018 TTG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN
KORUPSI (STRANAS PK)
PERPRES 54/2018 TTG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN
KORUPSI (STRANAS PK)
Dikelola dalam
Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah
(Permendagri 70/2019)
Jenis Informasi :
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Sistem Informasi Keuangan Daerah
Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Lainnya
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
DASAR HUKUM
1
11. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INFORMASI
PEMBANGUNAN
DAERAH
RPJMD RKPD
DASHBOARD
DATA PEMBANGUNAN
DAERAH
(BANGDA)
INFORMASI
PEMBANGUNAN
DAERAH
RPJMD RKPD
DASHBOARD
DATA PEMBANGUNAN
DAERAH
(BANGDA)
SINKRONISASI
DATA
RKPD
SINKRONISASI
RKPD
MUSRENBANG
RESES,POKO
K PIKIRAN
USULAN
DESA
USULAN
BANKEU
USULAN HIBAH
DAN BANSOS
RENJA OPD
INFORMASI KEUANGAN DAERAH
KUA/PPAS PELAPORAN
DASHBOARD
DATA KEUANGAN DAERAH
(KEUDA)
RAPBD PENATAUSAHAAN AKUNTANSI
INFORMASI KEUANGAN DAERAH
KUA/PPAS PELAPORAN
DASHBOARD
DATA KEUANGAN DAERAH
(KEUDA)
RAPBD PENATAUSAHAAN AKUNTANSI
SINKRONISASI
DATA
SINKRONISASI
RKPD
PEMBAHASAN
DPRD
KUA &
PPAS
RAPBD APBD SPD SPP SPM SP2D
LRA NERACA
ARUS
KAS
CaLK
EVALUASI
DATA
HASIL
EVALUASI
REALISASI
APBD
MONEV
REALISASI
PEMBANGUNAN
RANCANGAN
PERDA
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
RPJPD
INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH
LAINNYA
LPPD PERDA
DASHBOARD
DATA PEMERINTAHAN LAINNYA
SIP/e-AUDIT
EPPD
