2. KEDEPUTIAN KOORDINASI DAN SUPERVISI (KORSUP)
Deputi Bidang
Korsup
Direktur Korsup
Wilayah I
Direktur Korsup
Wilayah II
Direktur Korsup
Wilayah III
Direktur Korsup
Wilayah IV
Direktur Korsup
Wilayah V
Sekretariat Deputi
Bidang Korsup
3. DIREKTORAT KORSUP WILAYAH II
Direktur Korsup
Wilayah II
Kasatgas Pencegahan I Kasatgas Pencegahan II Kasatgas Penindakan I Kasatgas Penindakan II
7. CAPAIAN MCP 2020
PROGRESS 93%
Peringkat 1 LAMPUNG - 4 NASIONAL
Pemkab PRINGSEWU
PROGRESS 91,63%
Peringkat 2 LAMPUNG - 11 NASIONAL
Pemkab TULANG BAWANG
PROGRESS 84,88%
Peringkat 3 LAMPUNG - 60 NASIONAL
Pemkot BANDAR LAMPUNG
Pemprov Lampung
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Utara
Pemkot Tubaba
Pemkab Tanggamus
Pemkab Lampung Barat
80,66%
76,04%
74,82%
73,88%
73,19%
66,86%
Pemkab Lampung Selatan 63,66%
Pemkab Way Kanan 61,17%
Pemkot Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Lampung Timur
Pemkab Lampung Tengah
Pemkab Pesisir Barat
60,28%
55,19%
55,16%
46,76%
45%
9. MCP 2021
Secara umum Fokus Area
tetap mengacu pada MCP
Tahun 2020
Detail Indikator, Sub
Indikator dan Juknis
Program tahun 2021 akan
segera diinformasikan
10. Manajemen ASN
FOKUS AREA
Perencanaan & Penganggaran
APBD 1 5
Optimalisasi Pendapatan Daerah
Pengadaan Barang dan Jasa 2 6
Manajemen Aset Daerah
Perizinan Terpadu Satu Pintu 3 7
Tata Kelola Dana Desa
Kapabilitas APIP 4 8
12. PENYELAMATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1. PENERTIBAN ASET
2. PEMULIHAN ASET
3. PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
FOKUS AREA
13. PENYELAMATAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PENERTIBAN ASET
1
1. Sertifikasi Aset
2. Penertiban Kendaraan Dinas yang dikuasai Mantan Pejabat /
Pensiunan
3. Penertiban Kendaraan Dinas yang akan Dilelang
4. Penertiban Aset yang Tumpang Tindih dengan Instansi /
Pemda lain
5. Penertiban PSU (Fasum Fasos)
6. Penertiban Aset yang dikerjasamakan dengan Pihak Lain
namun belum Optimal Nilai Pemanfaatannya
7. Penertiban aset antar daerah yang mungkin terjadi akibat
pemekaran wilayah
14. PENYELAMATAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PEMULIHAN ASET
2
1. Pemulihan Aset yang dikuasai pihak ketiga
2. Pemulihan Aset sengketa
3. Penyelesaian aset bermasalah
15. PENYELAMATAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PENINGKATAN PAD
3
1. Upaya Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor
2. Upaya Peningkatan Pajak Air Permukaan
3. Upaya Peningkatan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir
4. Upaya Peningkatan Pajak Bumi & Bangunan dan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan
5. Upaya Peningkatan Pajak Air Bawah Tanah
6. Upaya Peningkatan Pajak Batuan Non Mineral Bukan Logam
16. INTEGRASI BPHTB
No Instansi ONLINE OFFLINE TANGGAL AKTIF
1 Kota Bandar Lampung √ 13-Jun-19
2 Kota Metro √ 30-Jul-20
3 Kabupaten Lampung Barat ×
4 Kabupaten Lampung Selatan √ 20-Jan-21
5 Kabupaten Lampung Tengah √ 28-Aug-20
6 Kabupaten Lampung Timur √ 21-Sep-20
7 Kabupaten Lampung Utara ×
8 Kabupaten Mesuji ×
9 Kabupaten Pesawaran ×
10 Kabupaten Pringsewu √ 09-Feb-21
11 Kabupaten Tanggamus ×
12 Kabupaten Tulang Bawang ×
13 Kabupaten Tulang Bawang Barat √ 13-Nov-20
14 Kabupaten Pesisir Barat √ 30-Jul-20
15 Kabupaten Way Kanan √ 09-Feb-21
Sumber : https://www.atrbpn.go.id/?menu=integrasiBPHTB tgl 18 Februari 2021
19. PENUGASAN KHUSUS
PENDAMPINGAN PENANGANAN
ISU STRATEGIS
1
1. Optimalisasi peran dan fungsi BUMD
2. Hubungan kerja antara Eksekutif dan Legislatif
3. Proyek Strategis Nasional
4. Update data DTKS secara periodik
5. DAU, DAK dan Banprov
6. Penyaluran Hibah Bansos
20. PENUGASAN KHUSUS
KOORDINASI KERJA PENCEGAHAN
KPK
2
1. Kepatuhan pelaporan LHKPN
2. Implementasi Pengendalian Gratifikasi
3. Pelaksanaan Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAK)
4. Implementasi Pendidikan Antikorupsi
21. KEPATUHAN 92%
KEPATUHAN 94%
Wajib Lapor – 146 Orang
Pemkab WAY KANAN
Wajib Lapor – 319 Orang
Pemkab TANGGAMUS
KEPATUHAN 100%
Pemkab PRINGSEWU
Wajib Lapor – 241 Orang
PENUGASAN KHUSUS
KOORDINASI KERJA PENCEGAHAN
KPK
2
1. Kepatuhan pelaporan LHKPN Pelaporan Tahun 2020
Pemkab Lampung Utara
Pemkab Tulang Bawang
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Mesuji
Pemkab Tubaba
Pemkab Lampung Barat
66%
62%
44%
37%
34%
32%
Pemkot Metro 29%
Pemprov Lampung 26%
Pemkab Lampung Tengah
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Timur
Pemkab Pesisir Barat
21%
28%
14%
13%
12%
*Update data 15 Feb 2021
22. PENUGASAN KHUSUS
KOORDINASI KERJA PENCEGAHAN
KPK
2
2. Implementasi Pengendalian Gratifikasi
*Data dari tahun 2015, cut
off 10 Feb 2021
PEMDA PERKADA PPG SK KADA - UPG LAPORAN
GRATIFIKASI*
Provinsi Lampung Ada Ada 18
Kota Bandar Lampung Ada Ada 5
Kota Metro Ada Ada 6
Kabupaten Lampung Barat Ada Ada 2
Kabupaten Lampung Selatan Ada Ada 0
Kabupaten Lampung Tengah Ada Ada 1
Kabupaten Lampung Timur Ada Ada 2
Kabupaten Lampung Utara Ada Ada 1
Kabupaten Mesuji Ada Ada 0
Kabupaten Pesawaran Ada Ada 0
Kabupaten Pringsewu Ada Ada 9
Kabupaten Tanggamus Ada Ada 0
Kabupaten Tulang Bawang Ada Ada 2
Kabupaten Tulang Bawang Barat Ada Ada 0
Kabupaten Pesisir Barat Ada Ada 0
Kabupaten Way Kanan Ada Ada 3
23. PENUGASAN KHUSUS
KOORDINASI KERJA PENCEGAHAN
KPK
2
3. Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAK)
Surat KPK B-1404 / 2020
Tentang Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi
s/d 2020
19 Orang Penyuluh dari LAMPUNG
2021 – dst ???
• 14 ASN
• 5 Non ASN
24. PENUGASAN KHUSUS
KOORDINASI KERJA PENCEGAHAN
KPK
2
4. Implementasi Pendidikan Antikorupsi
s/d 2020
15 Pemda di Wilayah LAMPUNG
sudah memiliki Perkada
Implementasi Pendidikan
Antikorupsi.
SE no. B-3927/10-14/08/2020
Tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi
di seluruh Indonesia