1. “POKJA PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN EKSISTING DAN RENCANA IMPLEMENTASI
PEMBENTUKAN POKJA PKP KABUPATEN BANTUL”
Bappeda Kabupaten Bantul
Oleh :
2. PENGERTIAN POKJA PKP
Pokja PKP
Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) adalah lembaga yang
mengoordinasikan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
*Pasal 1 angka 5 Permen PUPR 12/2020
Fungsi Pokja PKP adalah sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pemerintahan
dalam penyelenggaraan bidang PKP.
Pokja PKP dibentuk di tingkat Pusat, Provinsi dan Kab/kota
Perangkat pemerintah daerah yang
seluruh atau sebagian dari urusan
tugasnya berkaitan dengan
perumahan dan Kawasan
permukiman.
Lembaga Pokja PKP di Daerah?
Perangkat Daerah yang dimaksud antara lain:
Perencanaan
Pekerjaan
umum dan
penataan
ruang
Perumahan
dan Kawasan
permukiman
Pertanahan
Lingkungan
Hidup
3
4
Memfasilitasi pembentukan dan
penyelenggaraan Forum PKP
kabupaten/kota.
Mendukung pengarusutamaan
pengembangan PKP dalam agenda
pembangunan daerah; dan
2
Melaksanakan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan, strategi,
program nasional dan program
provinsi di wilayah kabupaten/kota;
1
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
kegiatan perencanaan, pembangunan,
pemanfaatan, dan pengendalian
pengembangan PKP yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah
Daerah kabupaten/kota, dan pelaku lainnya;
Tugas Pokja PKP Kabupaten/Kota
*Pasal 33 ayat (2) Permen PUPR 12/2020
3. URGENSI POKJA PKP
Kurangnya sinkronisasi kebijakan bidang PKP antar
jenjang pemerintahan
Kelembagaan Penyelenggaraan
PKP belum optimal
Rancunya pembagian peran dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah
Belum optimalnya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas bagi
pemangku kepentingan
Lemahnya Pengawasan dan
Pengendalian dalam Penyelenggaraan
PKP
Terbatasnya peran dan pemahaman
masyarakat terhadap perencanaan hingga
pemeliharaan infrastruktur permukiman
Kurangnya Koordinasi
Penyelenggaraan PKP
koordinasi dan sinkronisasi
antar pelaku pembangunan PKP
Referensi dan data yang tidak akurat, serta
luasnya urusan PKP yang bersifat multisektor
dan multi stakeholder
Minimnya Pengembangan dan
Pemanfaatan Teknologi maupun kolaborasi
antara Pemerintah-Akademisi-Praktisi-
Pelaku Usaha Dalam Penyelenggaraan PKP
4
3
5
1
Keterbatasan
akses
infrastruktur
permukiman
yang layak
Kawasan
Kumuh
Belum terpadunya Infrastruktur Permukiman
Kawasan Permukiman diisi oleh berbagai dokumen
perencanaan sectoral dan institusi yang tidak
memiliki kesamaan tujuan/sasaran
6
Penyelesaian sengketa dan permasalahan di bidang
PKP memakan waktu dan berbiaya tinggi
8
7
UNTUK MENJAWAB PERMASALAHAN DI BIDANG PKP, TERUTAMA PERMASALAHAN KOORDINASI DAN PENGUATAN PERAN STAKEHOLDERS,
DIPERLUKAN SEBUAH LEMBAGA WADAH KOORDINASI, KOLABORASI DAN KOMUNIKASI
Backlog dan
Rumah
Tidak Layak
Huni
2
ILUSTRASI PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PKP:
3
5. 1, SK Bupati Bantul Nomor 300 Tahun 2017
tentang Pembentukan Kelompok Kerja PKP Kab. Bantul
2. SK Bupati Bantul Nomor 293 Tahun 2020
tentang Pembentukan Kelompok Kerja PKP Kab. Bantul
3. Peninjauan Kembali SK Pokja PKP Tahun 2020
(masih proses/Draft SK)
11. 1. Rapat Rutin Pokja PKP setiap bulan
2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
3. Review Lokasi (Peta) Kumuh Kab. Bantul Tahun 2020
4. Penanganan Kumuh (Peningkatan Kualitas Permukiman di
Lokasi Kumuh)
5. Penyelenggaraan Perumahan Khusus (Relokasi)
6. Identifikasi lokasi untuk SPM Perumahan
14. REALISASI PENDANAAN PROGRAM 2017-2019
TOTAL DANA
KOTAKU APBN APBD I APBD II DESA/KEL SWASTA/CSR SWADAYA MASY. RP %
1 BANGUNAN GEDUNG Rp - 1,660,000,000 50,000,000 2,390,000,000 2,596,031,900 - 377,500,000 7,073,531,900 12%
% 0% 23% 1% 34% 37% 0% 5% 100%
2 JALAN LINGKUNGAN Rp 4,422,029,000 1,133,365,400 240,860,000 2,724,053,300 27,675,403,400 - 85,000,000 36,280,711,100 60%
% 12% 3% 1% 8% 76% 0% 0% 100%
3 PENYEDIAAN AIR MINUM Rp 47,528,000 648,340,000 - - 122,118,000 - 98,000,000 915,986,000 2%
% 5% 71% 0% 0% 13% 0% 11% 100%
4 DRAINASELINGKUNGAN Rp 2,621,584,000 819,279,700 290,400,000 330,130,000 8,527,154,100 - 40,000,000 12,628,547,800 21%
% 21% 6% 2% 3% 68% 0% 0% 100%
5 PENGELOLAAN SANITASI/AIR LIMBAH Rp - 400,000,000 - 494,855,700 307,801,900 - - 1,202,657,600 2%
% 0% 33% 0% 41% 26% 0% 0% 100%
6 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Rp 76,575,000 19,300,000 - 82,000,000 368,403,800 - 9,000,000 555,278,800 1%
% 14% 3% 0% 15% 66% 0% 2% 100%
7 PROTEKSI KEBAKARAN Rp 19,500,000 - 22,500,000 1,750,000,000 - - - 1,792,000,000 3%
% 1% 0% 1% 98% 0% 0% 0% 100%
8 RTH(RTP) Rp - - - - - - - - 0%
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TOTAL Rp 7,187,216,000 4,680,285,100 603,760,000 7,771,039,000 39,596,913,100 - 609,500,000 60,448,713,200 100%
% 12% 8% 1% 13% 66% 0% 1% 100%
SUMBER DANA
INDIKATOR KUMUH
NO SATUAN
15. HASIL INVESTASI PENANGANAN KUMUH 2017-2019
HASILINVESTASI
KOTAKU APBN APBD I APBD II DESA/KEL SWASTA/CSR SWADAYA MASY.
1 BANGUNAN GEDUNG Unit 116 7 162 183 278 746
% 0% 16% 1% 22% 25% 0% 37% 100%
2 JALAN LINGKUNGAN Meter 8125.8 3,650 613 4,589 53,464 220 70,661
% 11% 5% 1% 6% 76% 0% 0% 100%
3 PENYEDIAAN AIR MINUM Unit 1 3 7 2 13
% 8% 23% 0% 0% 54% 0% 15% 100%
4 DRAINASELINGKUNGAN Meter 2446.5 80 2,527
% 97% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 100%
5 PENGELOLAAN SANITASI/AIR LIMBAH Unit -
%
Meter 100 45 145
% 0% 0% 69% 0% 31% 0% 0% 100%
6 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Unit 58 2 11 24 1 96
% 60% 2% 0% 11% 25% 0% 1% 100%
7 PROTEKSI KEBAKARAN Unit 15 1 5 21
% 71% 0% 5% 24% 0% 0% 0% 100%
8 RTH(RTP) m2 -
%
TOTAL
NO INDIKATOR KUMUH SATUAN
SUMBER DANA
16. HASIL INVESTASI PENANGANAN KUMUH 2017-2019
Indikator yang intervensinya sudah optimal;
Dilokasi Deliniasi Kumuh sudah optimal (capaian > 50%) pada indikator Jalan Lingkungan, Drainase
Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Persampahan
Indikator yang sisa permasalahannya masih cukup besar:
Dilokasi Deliniasi Kumuh dan Kelurahan Kumuh sisa permasalahan masih besar pada indikator penyediaan
air minum
Rp % SATUAN AWAL AKHIR CAPAIAN % SATUAN AWAL AKHIR CAPAIAN %
1 BANGUNANGEDUNG 7.073.531.900 12% 746 Unit KK 18.249 461 17.788 97,5% KK 614 1 613 99,8%
2 JALANLINGKUNGAN 36.280.711.100 60% 70.661 M M 16.601 (2.180) 18.781 113,1% M 5.317 - 5.317 100,0%
3 PENYEDIAANAIRMINUM 915.986.000 2% 13 Unit KK 5.395 5.364 31 0,6% KK 362 331 31 8,6%
4 DRAINASELINGKUNGAN 12.628.547.800 21% 2.526 M M 14.795 1.586 13.209 89,3% M 2.853 868 1.985 69,6%
5 PENGELOLAANSANITASI/ LIMBAH 1.202.657.600 2% Unit KK 1.886 665 1.221 64,7% KK 142 68 74 52,1%
145 M
6 PENGELOLAANSAMPAH 555.278.800 1% 96 Unit Unit 11.943 2.776 9.167 76,8% Unit 3.342 650 2.692 80,6%
7 PROTEKSIKEBAKARAN 1.792.000.000 3% 21 Unit Unit 273.443 1.066 272.377 99,6% Unit 1.379 42 1.337 97,0%
8 RTH/ RTP M2
TOTAL 60.448.713.200 100%
NUMERIK(PERMASALAHAN)DIKELURAHAN
KUMUH
NUMERIK(PERMASALAHAN)DIDELINIASIKUMUH
FLAG1&2
NO INDIKATORKUMUH
VOLUME
TOTALINVESTASI
17. PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
Audensi dengan Bupati Bantul dalam rangka rencana
pengusulan DAK Peumahan (16 Juni 2020)
POKJA PKP KAB. BANTUL
18. PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
Rakor dengan Asek II, Dinas PUPKP,
Bappeda, Pertanahan, Pariwisata, Kotaku (19
Juni 2020)
POKJA PKP KAB. BANTUL
19. PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
Monev ke lokasi permukiman kumuh (Banguntapan) Kadis PUPK,
Bappeda, OSP, Kotaku Bantul (3 Agustus 2020)
POKJA PKP KAB. BANTUL
20. SEBARAN WILAYAH BSPS (T-1) TH. 2020
KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PIYUNGAN
DESA SRIMULYO 40 UNIT
DESA SITIMULYO 40 UNIT
DESA SRIMARTANI 47
UNIT
KECAMATAN SEDAYU
DESA ARGODADI 40 UNIT
DESA ARGOSARI 40 UNIT
DESA ARGOMULYO 47 UNIT
KECAMATAN PLERET
DESA WONOLELO 30 UNIT
KECAMATAN BANTUL
DESA BANTUL 30 UNIT
KECAMATAN PANDAK
DESA CATURHARJO 23 UNIT
DESA GILANGHARJO 30
UNIT
KECAMATAN PAJANGAN
DESA TRIWIDADI 40 UNIT
27. PENYELENGGARAAN KEGIATAN
DISKUSI/RAPAT
Penyelenggaraan Kegiatan
dapat dilaksanakan dengan
Diskusi atau Rapat
Lokakarya
Penyelenggaraan
Kegiatan Diskusi/Rapat
Dilakukan
Oleh
Pengarah
OPD terkait
Pelaksana
Rapat/diskusi
menghasilkan
Rumusan Model
Kelembagaan
Tugas, Fungsi,
dan Wewenang
Struktur
Keanggotaan
Program
Kerja
Agenda Kegiatan
Kerja
Hasil Rapat
Dituangkan dalam
BERITA ACARA
KESEPAKATAN dan
ditandatangani oleh
seluruh peserta
Rapat
SKEMA PEMBENTUKAN POKJA PKP DAERAH
PENETAPAN OLEH KEPALA
DAERAH
27
28. STRUKTUR
POKJA PKP
Kepala
Daerah
Pengarah
Pelaksana
Bidang Kebijakan
dan Strategi
Bidang Teknis PKP Bidang
Kelembagaan,
Kemitraan dan
Informasi
Bidang
Pemantauan dan
Evaluasi
Es. I
Es. III
Es. II
Ketua
Umum
Ketua I Ketua II
Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tidak mengatur persis Pejabat atau OPD yang menjadi ketua Pokja, hal tersebut
diserahkan kepada mekanisme koordinasi yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing Kabupaten/Kota.
Permen PUPR 12 Tahun 2020 hanya mengatur adanya pengarah, pelaksana dan paling kurang 4 bidang di dalam
Pokja PKP
41. 1.Pembentukan Forum PKP
2.Review SK Kumuh Kabupaten Bantul
3.Menyusun Perda RP3KP
4.Penanganan RTLH
5.Penanganan (Kolaborasi) Kumuh SK
Thn.2020
6.Melaksanakan SK Pokja PKP sesuai
ketugasan masing2 Bidang
46. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSA
T DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPA
TEN/KOTA
1 2 3 4 5
1. Air Minum a. Penetapan pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM)
secara nasional.
b. Pengelolaan dan pengembangan
SPAM lintas Daerah provinsi, dan
SPAM untuk kepentingan strategis
Pengelolaan dan pengembangan SPAM
lintas Daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan dan
pengembangan SPAM di
Daerah kabupaten/kota .
2 Air Limbah a. Penetapan pengembangan sistem
pengelolaan air limbah domestik
secara nasional.
b. Pengelolaan dan pengembangan
sistem pengelolaan air limbah
domestik lintas Daerah provinsi, dan
sistem pengelolaan air limbah
domestik untuk kepentingan strategis
nasional.
Pengelolaan danpengembangan sistem air
limbah domestik regional.
Pengelolaan dan pengembangan sistem
air imbah domestik dalam Daerah
kabupaten/kota
47. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSA
T DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPA
TEN/KOTA
1 2 3 4 5
1. Perumahan a. Penyediaan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR).
b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah
korban bencana nasional.
c. Fasilitasi penyediaan rumah bagi
masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Pusat.
d. Pengembangan sistem pembiayaan
perumahan bagi MBR.
a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah
korban bencana provinsi.
b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi
masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah provinsi.
a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah
korban bencana kabupaten/kota.
b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi
masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
c. Penerbitan izin pembangunan dan
pengembangan perumahan.
d. Penerbitan sertifikat kepemilikan
bangunan gedung (SKBG).
49. No. Kecamatan Unit
1 BAMBANGLIPURO 18,936
2 BANGUNTAPAN 39,869
3 BANTUL 24,170
4 DLINGO 17,771
5 IMOGIRI 30,441
6 JETIS 24,459
7 KASIHAN 44,796
8 KRETEK 14,197
9 PAJANGAN 19,959
10 PANDAK 13,204
11 PIYUNGAN 21,000
12 PLERET 20,751
13 PUNDONG 13,494
14 SANDEN 14,620
15 SEDAYU 16,643
16 SEWON 43,123
17 SRANDAKAN 11,408
Jumlah 388,841
Jumlah Bangunan Rumah Tinggal dan Gedung
Di Bantul 2019
50.
51. RP3KP Kab. Bantul
Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (RP3KP) memerhatikan berbagai isu
terkait penyelenggaran perumahan dan kawasan
permukiman (PKP). Berikut ini merupakan isu-isu
strategis yang diakomodasi dalam penyusununan
RP3KP:
1. Masih terdapat penduduk yang bertempat
tinggal di hunian tidak layak;
2. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh;
3. Masih terjadi backlog perumahan terutama
pada golongan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah;
4. Masih kurangnya penyediaan lahan untuk
perumahan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah; dan
5. Pengembangan kawasan pertumbuhan baru
yang berdampak pada perkembangan
perumahan secara masif dan dinamis.
54. NO KECAMATAN
ARAH
PENGEMBANGAN PKP
1 Bambanglipuro Hunian tapak
2 Banguntapan Hunian vertikal
3 Bantul Hunian vertikal
4 Dlingo Hunian tapak
5 Imogiri Hunian tapak
6 Jetis Hunian tapak
7 Kasihan Hunian vertikal
8 Kretek Hunian tapak
9 Pajangan Hunian tapak
10 Pandak Hunian tapak
11 Piyungan Hunian tapak
12 Pleret Hunian tapak
13 Pundong Hunian tapak
14 Sanden Hunian tapak
15 Sedayu Hunian tapak
16 Sewon Hunian vertikal
17 Srandakan Hunian tapak
Pengembangan PKP di Kecamatan
Banguntapan, Sewon, Kasihan, dan Bantul
(kawasan perkotaan) mulai diarahkan untuk
pengembangan hunian vertikal dengan PSU
yang terintegrasi dengan PSU regionalnya.
