2. •2
kabupaten/kota yang mempunyai sistem
pembangunan berbasis hak anak melalui
pengintegrasian komitmen dan sumber daya
pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan
media yang terencana secara menyeluruh dan
berkelanjutan dalam kebijakan, program dan
kegiatan untuk menjamin “pemenuhan hak
anak dan perlindungan khusus anak”.
Apa itu KLA
(Kabupaten/Kota Layak Anak)?
3. 4
Dunia Layak Anak (World Fit for Children) 2000
Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2010
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2006, revitalisasi 2010
Klaster I Klaster II Klaster III Klaster IV
5 KLASTER HAK ANAK *)
Media
Lembaga
Yudikatif
Lembaga
Legislatif
Dunia
Usaha
Pemerintah:
K/L, SKPD Prov, SKPD Kab/Kota
KELUARGA
ANAK
PEMENUHAN HAK ANAK PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Provinsi Layak Anak (PROVILA) 2006, revitalisasi 2010
Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) 2014
Kecamatan Layak Anak (KELANA) 2014
Klaster V:
SIAPA
yang Berperan
Mewujudkan
KLA ?
Lembaga
Masyarakat
RW RT
Forum
Anak
PT
(PSW/G/A)
4. 5 KLASTER KONVENSI HAK ANAK
di Era Otda Diwujudkan melalui “KLA”
KLASTER I
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
KLASTER II
LINGKUNGAN KELUARGA DAN
PENGASUHAN ALTERNATF
KLASTER III
KESEHATAN DASAR DAN
KESEJAHTERAAN
KLASTER IV
PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU
LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA
KLASTER V
PERLINDUNGAN KHUSUS
Pemenuhan
Hak Anak
Perlindungan
Khusus Anak
PERLINDUNGAN
ANAK
KLA
•5
5. Kelembagaan
1. Perda KLA; 2. Terlembaga KLA; 3. Keterlibatan Masy, Dunia Usaha & Media Massa
4. Akta Kelahiran
5. Infomasi Layak Anak
6. Partisipasi Anak
7. Perkawinan Anak
8. Lembaga Konsultasi bg
Ortu/Keluarga
9. Lembaga Pengasuhan
Alternatif
10. Infrastruktur Ramah Anak
11. Persalinan di
Faskes
12. Prevalensi Gizi
13. Pemberian
Makan pada
Bayi dan Anak
(PMBA) Usia
di Bawah 2
Tahun
14. Faskes dgn
Pelayanan
Ramah Anak
15. Air Minum dan
Sanitasi
16. Kawasan
Tanpa Rokok
17. PAUD Holistik -
Integratif
18. Wajar 12 Th
19. Sekolah Ramah
Anak
20. Pusat
Kreatifitas Anak
21. Korban
Kekerasan &
Eksploitasi
22. Korban
Pornografi &
Situasi Darurat
23. Penyandang
Disabilitas
24. ABH,
Terorisme,
Stigma
I
Hak Sipil
Kebebasan II
Lingkungan
Keluarga &
Pengasuhan
Alternatif
III
Kesehatan
Dasar &
Kesejahteraan
IV
Pendidikan,
Pemanfaatan
Waktu Luang
& Kegiatan
Budaya
V
Perlindungan
Khusus
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
6. •7
8 jam
rumah
8 jam
lain2
8 jam
sekolah
Semua kebijakan yang menyangkut anak, maka perlu selalu
mempertimbangkan ALOKASI WAKTU ANAK dan LOKUS
dimana anak berada, serta yang harus menjadi pertimbangan
utama bahwa semuanya harus yang terbaik bagi si anak
7. PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN ANAK
Kepentingan Terbaik
bagi Anak semua
tindakan yang menyangkut
anak, maka yang terbaik bagi
anak harus menjadi
pertimbangan utama
8
Non Diskriminasi semua hak yang
terkandung dalam KHA diberlakukan kepada setiap
anak tanpa ada pengecualian
Hak Hidup, Kelangsungan
Hidup, dan Perkembangan hak
hidup yg melekat pada diri setiap anak harus
diakui dan dijamin
Menghargai
Pandangan
Anak
hal-hal yang
menyangkut
kehidupan anak, perlu
diperhatikan dalam
pengambilan
keputusan
10. •11
1. Komitmen
2. Pembentukan Gugus Tugas
3. Pengumpulan Data Basis
4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah
5. Pelaksanaan
6. Pemantauan & Evaluasi
7. Pelaporan
Tahap Persiapan
Tahap Perencanaan
BAGAIMANA Mengembangkan
KLA?
11. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN/KOTA KOTA LAYAK
ANAK (KLA)
UU 35/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2002 – Pasal 21 ayat (4,5,6)
Transformasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari bahasa
hukum ke dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan
untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan
khusus anak (PHPKA)
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak = PERLINDUNGAN ANAK
12. UU 35/2014 tentang Perubahan Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 21
• Ayat (4) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan
melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan
nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di
daerah.
• Ayat (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/
Kota Layak Anak.
• Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diatur dalam Peraturan Presiden.
13. UU 35/2014 tentang Perubahan Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 24
Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menjamin Anak untuk mempergunakan haknya
dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia
dan tingkat kecerdasan Anak.
14. INDIKATOR KLA mengalami
perubahan: dari 31 menjadi
24 INDIKATOR KLA
(sejak tahun 2017)
untuk mengukur PEMENUHAN HAK ANAK DAN
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
16. EVALUASI KLA 2017
Kategori Penghargaan KLA:
1.Kabupaten/Kota Layak Anak
2.Utama
3.Nindya
4.Madya
5.Pratama
• Menggunakan Aplikasi Web.
• Total 316 kabupaten/kota (dari 323 kabupaten/kota).
• Tim Evaluasi: Tim Pakar Anak, Kemenko PMK, Bappenas, Kemendagri,
Kemenkeu, Kemenkumham dan KPAI + suara/pendapat anak + media monitor
• Hingga Peringatan HAN 2017, anugerah untuk kategori Kabupaten/Kota Layak
Anak masih dinyatakan belum ada.
• Untuk kategori utama anugerah ini diraih kota Surabaya dan Surakarta.
• Untuk seluruh Kabupaten/Kota di DIY mendapatkan kategori Madya.
• Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan penghargaan sebagai Provinsi Penggerak
Kabupaten/Kota Layak Anak.
17. PERMASALAHAN ANAK, antara
lain…
Klaster I
Akta, Informasi (Pornografi), Partisipasi
Anak, dll
Klaster II
Perkawinan Anak, Peran Keluarga,
Pengasuhan, Infrastruktur, dll
Klaster III
Kematian Bayi, Gizi, ASI Eksklusif, NAPZA,
Air Minum & Sanitasi, Rokok, dll
Klaster IV PAUD-HI, Wajar 12 Th, Kreativitas, dll
Klaster V KTA, ABH, ABK, Pekerja Anak, dll
18. PERCEPATAN “KLA”
1. Gugus Tugas KLA: disarankan Ketua Gugus Tugas KLA adalah
Bupati/Walikota. Ketua pada Tahap Perencanaan adalah Bappeda.
Sekretariat adalah Dinas PPPA. Anggota: semua SKPD terkait yang
akan melaksanakan 24 Indikator ditambah dengan LM, swasta, media
lokal, perguruan tinggi, pakar dan pemerhati anak, dll. Gugus Tugas
KLA harus melakukan Rakor minimal 2x setahun.
2. Data Anak: harus dikumpulkan dari semua stakeholders (SKPD, dll),
tidak hanya data BPS. Data harus selalu diperbaharui setiap tahun,
dan data harus terkini/up-to-date/terbaru.
3. Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA: harus dibuat, minimal untuk
jangka waktu 5 tahun, dan isinya harus terintegrasi dengan dokumen
perencanaan daerah (RPJMD, Renstrada, RKPD, Renja SKPD, dll). RAD
KLA jangan terpisah dengan dokumen perencanaan daerah. Pastikan
semua kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk
mencapai 24 Indikator KLA, semuanya tersedia anggarannya
(anggaran tersebar di SKPD-SKPD terkait).
19. PERCEPATAN “KLA”
• KOMITMEN KEPALA DAERAH SANGAT UTAMA.
• PEMBANGUNAN ANAK (KLA) bukan hanya dilakukan oleh Dinas PPPA;
tetapi oleh semua stakeholders pelaksana 24 Indikator KLA:
• Pemda: Provinsi dan Kabupaten/Kota (SKPD), Desa/Kelurahan
• Lembaga-lembaga: DPRD, Kejaksaan, Hakim, Polri
• Non Pemerintah: Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Media, dll
• AGAR PEMBANGUNAN ANAK dilaksanakan OPTIMAL, maka perlu
lebih fokus pada upaya-upaya PENCEGAHAN untuk menekan biaya
pelayanan (relatif mahal; karena anak sudah terlanjur menjadi korban).
• PENCEGAHAN dengan PEMENUHAN HAK ANAK
