Presentation pok 4 hbl
•Download as PPTX, PDF•
3 likes•628 views
PIRS merupakan peraturan internal rumah sakit yang mengatur hubungan antara pemilik, pengelola, dan staf medis rumah sakit. PIRS terdiri atas dua bagian yaitu Peraturan Internal Korporat yang mengatur hubungan pemilik dengan pengelola, dan Peraturan Internal Staff Medis yang mengatur staf medis. PIRS bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan mutu pelayanan rumah sakit.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Presentation pok 4 hbl
Similar to Presentation pok 4 hbl (20)
More from INDONESIAN NAVY MEDICAL CORPS
More from INDONESIAN NAVY MEDICAL CORPS (10)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
Presentation pok 4 hbl
- 1. HOSPITAL BYLAWS KELOMPOK IV Bpk.Arie Widiyasa Bpk.Dedi Wahyudi Ibu.Dwi Winda Bpk.Uganda Sonpriadi
- 2. Pengertian HBL Hospital Rumah Sakit Bylaws Peraturan Internal PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (PIRS)
- 3. Pengertian PIRS • PIRS “Konstitusi” (ART) RS • Secara legal formal Tidak dapat dicampur dgn aturan yg seharusnya ditetapkan oleh Eksekutif (Direktur) dalam satu produk hukum • Kekeliruan pemahaman PIRS Dianggap sebagai : 1. Seperangkat SPO RS 2. Seperangkat Peraturan direksi - penyelenggaraan RS 3. Kebijakan tertulis RS 4. Job Description Perangkat RS
- 4. • PARADIGMA RUMAH SAKIT LEMBAGA SOSIAL YG KEBAL HUKUM. DOCTRIN OF CHARITABLE IMMUNITY • LEMBAGA SOSIAL YG DAPAT SEBAGAI SUBYEK HUKUM. PADAT MODAL, PADAT TEKHNOLOGI, PADAT TENAGA
- 5. POTENSI KONFLIK ANTARA PEMILIK, PENGELOLA DAN STAF MEDIS YG TINGGI PIRS Bukan kebijakan teknis operasional...!!! Lebih mengatur pemilik atau yang mewakili, direktur & staf medis.
- 7. Fungsi PIRS • Acuan pemilik dalam melakukan pengawasan • Acuan direktur dalam mengelola & menyusun kebijakan teknis operasional. • Sarana penjamin efektifitas, efisiensi & mutu • Sarana perlindungan hukum • Acuan penyelesaian konflik • Persyaratan Akreditasi RS
- 8. Tujuan PIRS Umum Khusus (Pedoman aspek hukum) • Suatu peraturan dasar mengatur pemilik, direktur & tenaga medis Penyelenggaraan RS yang efektif, efisien & berkualitas. • Hubungan dengan pemilik, direktur rumah sakit & staf medis. • Pembuatan kebijakan teknis operasional • Pengaturan staf medis TUJUAN DAN MANFAAT PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT
- 9. Manfaat PIRS Untuk RS Untuk Pengelola RS • Acuan aspek hukum dalam bentuk konstitusi • Kepastian hukum (ekst & int) sarana perlindungan hukum bagi RS atas tuntutan hukum. • Persyaratan akreditasi RS • Sarana peningkatan mutu RS • Kejelasan arah & tujuan dalam kegiatannya • Acuan kewenangan, hak, kewajiban & tanggung jawab • Memudahkan penyelesaian masalah • Menjaga hubungan harmonis • Pedoman resmi penyusunan kebijakan teknis operasional.
- 10. Manfaat PIRS Untuk Pemerintah Untuk Pemilik • Mengetahui arah & tujuan didirikannya RS • Acuan dalam menyelesaikan konflik di RS • Mengetahui tugas & kewajibannya • Acuan penyelesaian konflik internal • Acuan penilaian kinerja direktur
- 11. Manfaat PIRS Untuk Masyarakat • Mengetahui visi, misi dan tujuan rumah sakit • Mengetahui hak dan kewajiban pasien.
- 12. Kerangka hukum yg mengatur kehidupan organisasi RS Peraturan dasar penyelenggararaan 1. Peraturan perundangan kesehatan & perumahsakitan 2. Kebijakan pemerintah setempat 3. Konstitusi korporasi 4. Peraturan internal RS 5. Kebijakan teknis operasional RS 6. Aturan Hukum umum yg berlaku
- 15. STRUKTUR ORGAPROS RSMC TNI AL = MARINIR
- 16. Kerangka Hukum Pengatur Kehidupan RS • Berdasarkan hal tersebut maka posisi PIRS dibawah Anggaran Dasar badan hukum pemilik RS & diatas dari aturan pelaksanaan RS.
- 17. Hubungan PIRS – Kode Etik RS (KERS) • Sebagai tolak-ukur PIRS : tertulis perumusannya langsung dipakai sebagai ketentuan. • Masih perlu penafsiran lg KERS : bersifat umum & tidak langsung siap pakai.
- 18. Perbedaan PIRS - KERS CIRI KERS PIRS SIFAT Seharusnya Wajib Ditaati TOLAK UKUR Hati Nurani Ketentuan Tertulis DIBUAT OLEH Kelompok Sendiri Pemilik atau yang mewakili SANKSI DARI Organisasi -Pemilik/ yg mewakili -Pemerintah BERLAKU Internal Intern dan dapat dipakai sebagai peraturan bukti/hukum ATASAN BERWENANG Atasan/Instansi MKEK Atasan / Peradilan Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan diuraikan perbedaannya;
- 19. Materi PIRS • PIRS “tailor made” • Mengatur hubungan ketiga unsur : pemilik, direktur & staf medis “triad” atau “tiga tungku sejerangan 2 set PIRS yaitu: 1. PI mengatur hubungan pemilik dengan Direktur RS (pengelola) peraturan internal korporate (Corporate bylaws) 2. PI mengatur staf medis peraturan internal staf medis (Medical Staff bylaws)
- 20. Peraturan Internal Korporat / Institusi (Corporate Bylaws) - PIK Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1. Badan hukum pemilik rumah sakit • Bentuk badan hukum pemilik mempengaruhi organisasi pemilik. • Peraturan yang mengatur bentuk badan hukum & akte badan hukum pemilik RS acuan utama penyusunan PIK.
- 21. PIK(Corporate Bylaws) Bentuk badan hukum pemilik : Milik Pemerintah • DepKes • DepKes & DepKeu • PemDa Prov • PemDa Kab/Kota • Dep Hankam & POLRI • BUMN • Departemen Lain Milik swasta : • Yayasan • Perseroan terbatas (PT) • Badan Hukum lainnya Perbedaan kepemilikan mempengaruhi organisasi badan hukum pemilik, siapa yang dimaksud, yang mewakili serta peran & tugasnya
- 22. PIK(Corporate Bylaws) 2. Bentuk format peraturan internal korporate “tailor made” dengan alternatif sbb : • Merupakan SK pemilik dimana materi yang diatur dikelompokkan menjadi bab & pasal. • Merupakan buku dilampiri SK pemilik untuk diberlakukannya buku tersebut.
- 23. PIK(Corporate Bylaws) Materi yang perlu diatur PIK: • Nama, Tujuan, Filosofi • Pengaturan tentang Governing body • Pengorganisasian • Mekanisme Pengawasan • Direktur RS • Mekanisme review & revisi • Peraturan RS
- 25. Peraturan Internal Staff Medis (Medical Staff Bylaws) - PISM • Mengatur SM(dr & drg) • Bagi RS kecil (SM sedikit) PISM jadi satu dengan PIK & merupakan salah satu pasal pada PIRS.
- 26. PISM(Medical Staff Bylaws) Tujuan: Fungsi : • Kerja sama yang baik antara SM, pemilik & pimpinan RS. • Adaptasi kepentingan dokter & kepentingan RS. • Agar SM bertanggung jawab atas mutu pelayanan RS • Menggambarkan struktur organisasi SM • Prosedur & persyaratan penerimaan dokter • Mekanisme peer-review, re- appoinment, previleges, dll • Prosedur pengajuan permohonan • Dasar kegiatan standar pelayanan profesi & kode etik
- 28. Langkah Penyusunan PIRS Yang harus diperhatikan RS : • PIRS adalah “tailor made”...!!! • Laksanakan legal audit • PIRS untuk dilaksanakan bukan merupakan ideologi • Hindari pengulangan kalimat dari peraturan perundangan • Dibuat sesuai keadaan & Kebutuhan (tidak lebih atau kurang)
- 29. Langkah penyusunan PIRS 1. Pembentukan tim penyusun 2. Pertemuan tim penyusun 3. Melakukan legal audit 4. Penyusunan draft PIRS 5. Pembahasan draft 6. Penyempurnaan draft PIRS 7. Finalisasi PIRS 8. Sosialisasi PIRS 9. Monitoring dan evaluasi
- 30. Kesimpulan • PIRS Produk hukum konstitusi RS ditetapkan pemilik RS • PIRS bukanlah kumpulan peraturan teknis administratif ataupun klinis. • SPO, uraian tugas, SK direktur dsb bukan PIRS kebijakan teknis operasional • PIRS mengatur : 1. Organisasi pemilik 2. Peran, tugas & kewenangan pemilik 3. Peran, tugas & kewenangan direktur 4. Organisasi staff medis 5. Peran, tugas dan kewenangan staff medis
- 36. TERIMA KASIH