[Ringkasan] Manajemen kode etik dan hukum rumah sakit meliputi proses pengaturan, pembimbingan, pengendalian, dan pengawasan perilaku tenaga medis dan pengelola rumah sakit agar sesuai dengan etika dan hukum. Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit membantu kepala rumah sakit dalam menerapkan etika dengan meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan melalui pedoman perilaku dan penanganan pelanggaran secara independen, adil, dan

1. MANAJEMEN
KODE ETIK & HUKUM RS
DAN IMPLEMENTASINYA
dr. Fitriardi Sejati, Sp.B
RSU BUNGSU

2. RUMAH SAKIT
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat
jalan, dan gawat darurat.
UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
pasal 1 ayat (1) dan pasal 4.

3. ASAS RUMAH SAKIT
Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan
didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan
profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan
anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan
keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.
UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pasal 2.

4. PENGORGANISASIAN RUMAH SAKIT
Jenis Pelayanannya : Rumah Sakit Umum dan Rumah
Sakit Khusus
Berdasarkan Pengelolaannya : Rumah Sakit Publik
dan Rumah Sakit Privat
Rumah Sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit
Pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan
standar Rumah Sakit Pendidikan
UU No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Bab VI
Jenis Dan Klasifikasi pasal 18, 19, 20, 21, 22, 23

5. Pasal 33 UU No 44 tahun 2009 Tentang
Rumah Sakit
Setiap Rumah Sakit harus memiliki
organisasi yang efektif, efisien dan
akuntabel

6. TUJUAN RUMAH SAKIT
Mempermudah akses masyarakat untuk
mendapatkan layanan kesehatan
Memberikan perlindungan terhadap
keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan
rumah sakit, dan sumber daya manusia di
rumah sakit.

7. Meningkatkan mutu dan mempertahankan
standar pelayanan rumah sakit.
Memberikan kepastian hukum kepada pasien,
masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit,
dan rumah sakit.
UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pasal
3.

8. FUNGSI RUMAH SAKIT
Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan
pemulihan kesehatan sesuai dengan standar
pelayanan rumah sakit.
Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan
perorangan melalui pelayanan kesehatan yang
paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan
medis

9. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam
pemberian layanan kesehatan.
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta
penapisan tekhnologi bidang kesehatan dalam rangka
peningkatan pelayanan kesehatan dengan
memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang
kesehatan.

10. Tata Kelola Rumah Sakit
Setiap Rumah Sakit harus
menyelenggarakan tata kelola
Rumah Sakit dan tata kelola klinis
yang baik
UU No 44 tahun 2009 Tentang Rumah
Sakit pasal 36

11. Etika Rumah Sakit
Setiap Rumah Sakit mempunyai
kewajiban melaksanakan etika
Rumah Sakit
UU No 44 tahun 2009 Tentang Rumah
Sakit Pasal 29

12. Sanksi Rumah Sakit
Pelanggaran atas kewajiban Rumah Sakit dikenai sanksi
administratif berupa :
a. Teguran
b. Teguran tertulis
c. Denda; dan/atau
d. Pencabutan perizinan Rumah sakit
Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perumahsakitan

13. Mutu Pelayanan Rumah Sakit Dan Keselamatan
Pasien
Unsur
penyelenggara
pelayanan RS
Pasien
Komitmen RS melakukan
tata kelola pelayanan yang
baik
Pengorganisasian
Etika
Rumah Sakit Sanksi
Tata
Kelola

14. MANAJEMEN KODE ETIK DAN HUKUM RUMAH
SAKIT
Tata kelola dan etika hukum rumah sakit adalah
serangkaian proses yang terkait dengan tindakan
yang bersifat mengatur, membina, mengendalikan,
dan mengawasi perilaku pemberi pelayanan dan
pengelola Rumah Sakit agar sesuai dengan nilai-nilai
etika dan hukum Rumah Sakit. (PerMenKes No 42
Tahun 2018 Tentang Komite Etik Dan Hukum Rumah
Sakit).

15. KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT
Adalah unsur organisasi nonstruktural yang
membantu kepala atau direktur rumah sakit
untuk penerapan etika rumah sakit dan hukum
perumahsakitan.
Tujuannya : meningkatkan keselamatan pasien
dan mutu pelayanan Rumah Sakit.
Etika Rumah Sakit dituangkan dalam bentuk
Panduan Etik Dan Perilaku (Code of Conduct)

16. Code Of Conduct
Panduan Etik dan Perilaku adalah serangkaian
petunjuk yang berisikan etika perilaku umum, etika
pelayanan, dan etika penyelenggaraan rumah sakit
sebagai suatu standar perilaku sumber daya manusia
dan pengelola dalam menjalankan pelayanan
kesehatan dan penyelenggaraan Rumah Sakit untuk
mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai
dengan visi dan misi Rumah Sakit.

17. Etika Pelayanan Rumah Sakit yang selanjutnya
disebut Etika Pelayanan adalah sistem nilai atau
kaidah perilaku dalam pelayanan klinis di Rumah
Sakit.
Etika Penyelenggaraan Rumah Sakit yang
selanjutnya disebut Etika Penyelenggaraan
adalah sistem nilai atau kaidah perilaku institusi
dalam penyelenggaraan Rumah Sakit.

18. Pedoman Etika Pelayanan adalah serangkaian petunjuk
yang berisikan Etika Pelayanan.
Pelaksanaan penerapan etika Rumah Sakit dilakukan
melalui pembentukan Komite Etik dan Hukum sesuai
dengan kebutuhan dan beban kerja rumah sakit.
Bila belum mampu membentuk Komite Etik dan Hukum,
Rumah Sakit dapat memperkuat fungsi unsur organisasi
Rumah Sakit.
Fungsi unsur organisasi yang dimaksud merupakan
fungsi organisasi Rumah Sakit yang membidangi hukum
dan/atau etika.

19. Komite Etik dan Hukum
 Bertanggungjawab kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit
 Melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Kepala atau
Direktur Rumah Sakit paling sedikit 6 (enam) bulan atau
sewaktu-waktu bila diperlukan
 Merupakan unit yang bersifat memberi kajian, pertimbangan,
dan rekomendasi
 Kajian, pertimbangan dan rekomendasi yang dimaksud diatas
dapat digunakan Kepala atau Direktur Rumah Sakit dalam
menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan

20. STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTUR
KETUA
SEKRETARIS
BIDANG PELAPORAN
BIDANG PEMBAHASAN
KASUS
BIDANG PENDIDIKAN
ETIKA

21. TUGAS KOMISI ETIK DAN HUKUM
Meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan
etika dan hukum di Rumah Sakit, dengan cara :
a. Menyusun, membina dan mengawasi penerapan
Code Of Conduct
b. Menyelesaikan kasus pelanggaran etika pelayanan
yang tidak dapat diselesaikan oleh komite etika profesi
terkait atau kasus etika antar profesi di Rumah Sakit

22. c. Memberikan analisis dan pertimbangan etik
dan hukum
d. Memberikan pertimbangan mengenai
kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar
yang memiliki dampak etik dan/atau hukum
e. Memberikan pertimbangan dan/atau
rekomendasi terkait pemberian bantuan hukum
dan rehabilitasi SDM Rumah sakit

23. FUNGSI KOMITE ETIK DAN HUKUM
Pengelolaan data dan informasi
Pengkajian etika dan hukum perumahsakitan, termasuk
masalah profesionalisme, interkolaborasi, dll
Sosialisasi dan promosi Panduan Etik dan Perilaku (Code
of Conduct) dan Pedoman Etika Pelayanan
Pencegahan penyimpangan Panduan Etik dan Perilaku
(Code of Conduct) dan Pedoman Etika Pelayanan

24.  Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Panduan Etik
dan Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Etika Pelayanan
 Pembimbingan dan konsultasi terhadap penerapan Panduan
Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Etika
Pelayanan
 Penelusuran dan penindaklanjutan kasus terkait Etika
Pelayanan dan Etika Penyelenggaraan sesuai dengan
peraturan internal Rumah Sakit
 Penindaklanjutan terhadap keputusan etik profesi yang tidak
dapat diselesaikan oleh komite profesi yang bersangkutan
atau kasus etika antar profesi

25. WEWENANG KOMITE ETIK DAN HUKUM
Menghadirkan pihak terkait untuk menyelesaikan
masalah etik Rumah Sakit
Melakukan klarifikasi dengan pihak terkait sebagai
penyusunan bahan rekomendasi
Memberikan rekomendasi kepada Kepala atau
Direktur Rumah Sakit mengenai sanksi terhadap
pelaku pelanggaran Panduan Etik dan Perilaku (Code
of Conduct) dan Pedoman Etika Pelayanan

26. PENERAPAN CODE OF CONDUCT
Tujuan : mengatur dan mendorong seluruh SDM di Rumah Sakit
bekerja sesuai etika umum, etika profesi, etika pelayanan, dan
etika penyelenggaraan.
Penyusunan : disusun oleh Komite Etik dan Hukum dan
ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit
Review : dilakukan pengkajian dan peninjauan ulang secara
berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun sekali disesuaikan
dengan perkembangan, kebutuhan pelayanan dan dinamika
Rumah Sakit.

27. Sosialisasi dan Promosi dilakukan kepada seluruh
SDM Rumah Sakit dengan tujuan :
a. Mewujudkan rasa memiliki Code Of Conduct
b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan seluruh
SDM Rumah sakit
c. Memberikan kesadaran kepada SDM Rumah Sakit
bahwa Code Of Conduct merupakan bagian dari
pelaksanaan pelayanan.

28. Pelanggaran Code Of Conduct
Setiap SDM Rumah Sakit yang mengetahui terjadinya
pelanggaran Code Of Conduct wajib melaporkan kepada
Komite Etik dan Hukum, komite lain yang
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan etika profesi,
dan/atau atasan langsung.

29. PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN ETIK DAN
HUKUM RUMAH SAKIT

30. Prinsip-prinsip dalam penanganan dugaan
pelanggaran etik dan hukum :
 Independensi
 Praduga tak bersalah
 Akuntabilitas
 Kehati-hatian
 Kerahasiaan
 Objektif
 Efektif dan efisien
 Equality before the law
 Empati

31. IMPLEMENTASI KODE ETIK DAN HUKUM
DI RUMAH SAKIT
Kode Etik memiliki hubungan yang kuat terkait dalam
kepuasan standar pelayanan kesehatan.
Suatu pelayanan kesehatan disebut sebagai pelayanan
yang bermutu apabila penerapan kode etik serta
ukuran-ukuran pelayanan dapat memuaskan pasien.
Elemen Penilaian TKRS 12 (Etika Rumah Sakit)

32. Elemen Penilaian TKRS 12
 Direktur RS menetapkan Komite Etik RS
 Komite Etik telah menyusun Kode Etik RS yang mengacu pada KODERSI
dan ditetapkan Direktur
 Komite Etik telah menyusun kerangka kerja pelaporan dan pengelolaan
etik RS serta pedoman pengelolaan kode etik RS meliputi poin 1-12
dalam maksud dan tujuan sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang
dianut RS
 RS menyediakan sumber daya serta pelatihan kerangka pengelolaan
etik RS bagi praktisi kesehatan dan staf lainnya dan memberikan solusi
yang efektif dan tepat waktu untuk masalah etik.

33. Cakupan poin 1-12 (kerangka kerja)
Menjelaskan pelayanan yang diberikan kepada pasien secara
jujur
Melindungi kerahasiaan informasi pasien
Mengurangi kesenjangan dalam akses untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan dan dampak klinis
Menetapkan kebijakan tentang pendaftaran pasien, transfer,
dan pemulangan pasien

34. Mendukung transparansi dalam melaporkan
pengukuran hasil kinerja klinis dan kinerja non klinis
Keterbukaan kepemilikan agar tidak terjadi konflik
kepentingan (misalnya hubungan kepemilikan antara
dokter yang memberikan instruksi pemeriksaan
penunjang dengan fasilitas laboratorium/fasilitas
radiologi di luar RS yang akan melakukan
pemeriksaan.

35. Menetapkan mekanisme bahwa praktisi kesehatan dan staf
lainnya dapat melaporkan kesalahan klinis atau
mengajukan kekhawatiran etik tanpa takut dihukum,
termasuk melaporkan staf yang merugikan terkait masalah
klinis ataupun operasional.
Mendukung keterbukaan dalam sistem pelaporan
mengenai masalah etik tanpa takut diberikan sanksi.
Memberikan solusi yang efektif dan tepat waktu untuk
masalah etik yang terjadi.

36. Memastikan praktik non diskriminasi dalam pelayanan
pasien dengan mengingat norma hukum dan budaya
negara.
Tagihan biaya pelayanan harus akurat dan dipastikan
bahwa insentif dan pengelolaan pembayaran tidak
menghambat pelayanan pasien.
Pengelolaan kasus etik dan konflik antar profesi di RS,
serta penetapan Code Of Conduct bagi staf sebagai
pedoman perilaku sesuai dengan standar etik di RS.

37. Tinjauan Hukum Tindakan Medis Di RS
Tindakan medis tidak bertentangan dengan hukum bila
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 Mempunyai indikasi medis, untuk mencapai suatu tujuan yang
konkrit
 Bertindak secara hati-hati
 Bekerja berdasarkan standar profesi dan standar operasional
prosedur
 Ada persetujuan tindakan medik (informed consent) atau
penolakan tindakan medik (refusal consent).

38. SISTEM INFORMASI
UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 168, 169
(kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi
kesehatan agar upaya kesehatan menjadi efektif dan
efisien)
Memuat informasi yang bersifat promotif dan preventif
agar pasien berperan aktif dalam upaya peningkatan
kesehatan dirinya.

39. SISTEM DOKUMENTASI DAN
PENGENDALIAN DOKUMEN
UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran pasal 46
UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pasal 70
PerMenKes No 269/PER/MENKES/III/2008 Tentang Rekam
Medis
PerMenKes No 290/PER/MENKES/III/2008 Tentang Persetujuan
Tindakan Kedokteran
SE Dirjen Pelayanan Medik No HK.00.06.1.5.0.01160 Tahun 1995
Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir Rekam Medis
Dasar dan Pemusnahan Arsip Rekam Medis.

40. DOKUMENTASI
Merupakan proses mengumpulkan beberapa arsip
menjadi satu kesatuan yang dinamakan Rekam Medis.
Arsip berupa lembaran yang dimaksud adalah
persetujuan tindakan medis, hasil pemeriksaan
laboratorium, hasil pemeriksaan radiologi, hasil EKG,
hasil laporan tindakan/operasi, salinan resep, dan
pelayanan lain yang diberikan kepada pasien.
Bersifat rahasia dan hanya bisa dibuka atas perintah
pengadilan.

41.  Penyimpanan RM di Rumah Sakit untuk pasien rawat jalan ataupun
rawat inap sekurang-kurangnya lima (5) tahun
 Penyimpanan RM dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh
pimpinan Rumah Sakit
 Pemusnahan RM dapat dilakukan setelah lima (5) tahun, KECUALI
ringkasan pulang (resume medis) dan persetujuan tindakan medis
 Resume medis dan persetujuan tindakan medis harus disimpan
sepuluh (10) tahun sejak ringkasan dan persetujuan tindakan medis
ditanda tangani, artinya masih harus disimpan selama lima (5) tahun
lagi setelah RM dimusnahkan.

42. Pemusnahan RM
Berdasarkan SE Dirjen Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.1.5.0.01160 Tahun 1995
tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir Rekam Medis dan Pemusnahan Arsip
Rekam Medis, dilakukan dengan cara :
 RM yang sudah memenuhi syarat untuk dimusnahkan dilaporkan kepada Direktur
RS
 Direktur RS membuat keputusan tentang pemusnahan RM dan menunjuk Tim
Pemusnah RM
 Tim Pemusnah RM melaksanakan pemusnahan dan membuat Berita Acara
Pemusnahan yang disahkan oleh Direktur RS
 Berita Acara dikirim kepada pemilik RS dengan tembusan kepada Dirjen Pelayanan
Medik
TERIMAKASIH