HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
KSK ETIK DAN HUKUM KARS.pdf
1. PERAN STRATEGIS
KOMITE ETIK DAN HUKUM
MENGHADAPI TUNTUTAN
TERHADAP NAKES
Oleh: DR. Drg. Edi Sumarwanto. MM. MH. Kes
2. CURICULUM VITAE
Dr. drg. EDI SUMARWANTO. MM. MH. KES.
#Dokter Gigi FKG UGM, Master Manajemen
(Keuangan), Magister Hukum Kesehatan.,
Doktor Hukum
#Direktur RS Swasta – (Beberapa RS)
(tahun1989 s/d 2021)
#Majlis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia MKDKI - KKI. (tahun 2006 s/d
2016) selama 2 Periode.
#Dosen S1 dan Pasca Sarjana beberapa PT.
#Pengurus Persi (RS) Ketua Kompartemen
Hukum (Persi Pusat dan Persi Jateng)
#Mantan Sekjen PB PDGI th. 2005 – 2008
#MKEKG PB PDGI, Ketua Biro Hukum PB PDGI
(2022)
#DEWAS beberapa RS (RSGM UGM, Unimus,
RS. Roemani, RSDI Kendal)
#Dewan Pembina dan Surveyer KARS
3. THE HISTORY OF MEDICAL
HEALTH CARE
▪ The history of health care is relief, humanitarian and
social mission.
▪ If there is a problem, it can be solved by consultation.
▪ Nowadays doctor and patient relationship is
contractual, there are rights and obligations, also the
expensive cost. Therefore, if there is any problem, the
doctor will get civil penalties and criminal sanctions
and he/she will be summoned, prosecuted and
imprisoned.
6. BAGAIMANA
GAMBAR PAGAR RUMAH TADI??
Apa Fungsi Pagar Rumah ?
APA HUBUNGANNYA
PAGAR RUMAH DENGAN
KOMITE ETIK DAN HUKUM RS???
7. FUNGSI PAGAR RUMAH
• Menambah Cantik Rumah....? YA
• Menambah Fungsi keamanan .......? YA
• Kesan Orang luar saat melihat? Indah, anggun,
menyenangkan, Manusiawi !!
• Kesan Orang dalam yang dirasakan? Tentrem,
nyaman, Aman - safety terjaga!!
TERUS HUBUNGAN PAGAR RUMAH DENGAN
KOMITE ETIK DAN HUKUM RS APA???
8. MISI “PAGAR” RUMAH SAKIT
• RS aman dan tidak mudah di Teror
• RS Citranya cantik dan manusiawi
• RS menampakkan Visi-Misi nya bagus
• RS menampakan Etika dan ramahnya
• RS menampakan mutu & keselamatannya
• RS terlihat TKRS tertata dan taat regulasi
• RS dengan NAKES merasa terlindungi….
dan tidak gampang di obok-obok tuntutan
9. DIMANA “PAGAR” RS??
Posisi “Pagar” RS dapat di Komite Etik dan
Hukum RS yang kuat, yang merambah ke
berbagai sudut dan memberi warna seperti
dalam penyusunan General consent, hospital
bylaws , menyusun Kode Etik RS, menyusun
informed consent, saat penyusunan
kebijakan RS, di pedoman RS, di SOP atau
Prosedur RS, marketing RS, pola Tarif, cara
rekruitmen dan perjanjian karyawan, tata
hubungan kerja/peraturan RS, dll
10. PROAKTIF :
FILOSOFI KOMITE ETIK DAN HUKUM
• Menjaga Etik RS sehingga Citranya baik
• Menjaga dari aspek Hukum, sehingga RS
aman, SDM bekerja tenang dan tidak
mudah di tuntut secara hukum oleh siapa-
pun ( Pihak internal maupun ekternal RS)
• Menjaga terwujudnya Harmonisasi dalam
interaksi operasional RS
• Komite ini sebaiknya bersifat Proaktif
11. TUNTUNAN DAN TUNTUTAN
RUMAH SAKIT
• RS Wajib menerapkan ETIK dan
Mematuhi HUKUM dalam Pelayanannya
• Sanksi Etik merupakan Tuntunan tentang
nilai – nilai moral, Soal Pantas/ Tidak
Pantas untuk dilakukan
• Pelanggaran Hukum merupakan
Tuntutan, seperti adanya Sanksi ADM,
sanksi Perdata, dan sanksi Pidana.
12. PMK no. 42 th 2018 Tentang
KOMITE ETIK DAN HUKUM RS
• Setiap RS Wajib melaksanakan Etika RS
• Etika RS berbentuk Panduan Etika dan
Perilaku (Code of Conduct) sebagai
Pedoman SDM RS
• Komite terdiri : Ketua, sekretaris dan
anggota
13. TUGAS
KOMITE ETIK DAN HUKUM RS
• Wadah non structural beranggotakan tenaga
Ahli/Profesi (memahami Etik dan Hukum)
• Tugas Komite memberikan pertimbangan
strategis ke Direktur untuk mutu pelayanan dan
keselamatan
• Komite ditetapkan oleh Direktur, dan
bertanggung jawab kepada Direktur
• Komite bertugas memberikan : kajian, Pertim-
• bangan dan Rekomendasi, bahkan dapat
Negosiasi atau “Mediasi” sengketa medis RS
14. STANDAR AKREDITASI RS
STARKES 2022
• TKRS 12:1--- Direktur Menetapkan Komite Etik
RS
• TKRS 12:2--- Komite Etik Menyusun Kode Etik
RS mengacu KODERSI
• TKRS 12:3--- Komite Etik Menyusun kerangka
kerja pelaporan dan pengelolaan Etik RS
• TKRS 12:4--- RS menyediakan sumber daya
dan Diklat etik serta memberi solusi soal etik
15. KODE ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA
(KODERSI)
• KODERSI memuat rangkaian nilai2 dan norma
moral perumahsakitan & menjadi pedoman
setiap insan pengelola RS
• KODERSI di susun dan di kembangkan dari
Etik Bio medika secara luas dan di rangkum
dengan tata laksana pendekatan masing2
• KODERSI merupakan kewajiban moral yang
harus ditaati oleh setiap RS di Indonesia
• KODERSI menjadi acuan penanganan dugaan
pelanggaran etik RS
16. Cuplikan KODERSI
• RS wajib mentaati KODERSI, dan wajib Menyusun kode etik
sendiri dengan mengacu KODERSI (Pasal 1 – KODERSI)
• RS wajib menyelenggarakan pelayanan kes. yang aman,
mengutamakan pasien & kel, mutu, non diskriminasi, relevan,
adekuat sesuai stndar pelayanan RS (Pasal 4 – KODERSI)
• RS wajib meminta persetujuan umum kepada Pasien/ keluarga/
Pihak penanggungjawab Pasien (Pasal 5 – KODERSI)
• RS mendahulukan fungsi sosial rumah sakit (Pasal 11-KODERSI)
• RS wajib jujur, terbuka, peka terhadap saran-kritik, wajib
menanggapi dan menindaklanjuti keluhan pasien dan masyarakat
serta mendokumentasikannya (Pasal 15 – KODERSI)
• RS wajib menjaga lingkungan agar tidak terjadi pencemaran oleh
RS yang merugikan masyarakat (Pasal 16 – KODERSI)
• RS wajib (melalui DPJP,PPA) memberi penjelasan komprehensif,
terintegrasi kepada pasien/kel. ….dst,..dst (Pasal 19 – KODERSI)
17. TATA LAKSANA
PENEGAKAN ETIK RS
• PERSI: Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia,
merupakan wadah bergabungnya RS di Indonesia dan
MAKERSI ( Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit
Indonesia), mempersembahkan Kode Etik Rumah Sakit
Indonesia (KODERSI).
• PERSI DAN MAKERSI, mempunyai organ di tingkat
Pusat dan Wilayah (Provinsi) se Indonesia, merupakan
jaringan organisasi Perumahsakitan untuk berhimpun,
networking, memperjuangkan, membina, aliansi strategis
dan meningkatkan mutu,( membina, mengawasi) dll
• Penegakan Etik RS oleh MAKERSI Pusat, PERSI Pusat,
Makersi Wilayah, Persi Wilayah sedang di Godog
18. PRINSIP ETIKA
• ALTRUISME : SIKAP MEMENTINGKAN ORANG /PASIEN
• AKUNTABEL : PENUH TANGGUNG JAWAB
• BERKOMINTMEN JAGA MUTU DGN LIFE LONG
LEARNING/BELAJAR TERUS MENERUS
• MENJAGA KEHORMATAN PROFESINYA
19. PROGRAM KERJA KEH RS
• Sosialisasi PMK no. 42/2018 tentang KEH RS dan Tata
kelolanya
• Membuat Panduan Etik operasional (Bisnis) dan
Pelayanan RS agar tampilan dan pemunculan RS sesuai
dengan nilai2 yang diperjuangkan dalan Visi-Misi RS
• Menyusun Code Of Conduct (mengacu Kodersi)
• Penyusunan Etika Pelayanan Bersama Profesi, dan
Etika Penyelenggaraan RS dengan mengacu kodersi.
• Dilema Etik dan Hukum RS ( Resiko Hukum terkait
Regulasi yang ada)
• Etika dan Hukum terkait TKRS dalam STARKES
(Akreditasi RS), Dll
20. HUBUNGAN
ETIKA SDM RS DAN ETIKA RS
• SDM RS : Profesi Medis, Keperawatan, Kefarmasian,
Kesmasy., Keslingk., Gizi, Keterapian, Ketehnisian, dan
Non Nakes, terikat oleh kode Etik profesi masing2.
• RUMAH SAKIT : Institusi Pelay. Kes. Yang
menyelenggarakan Pelay. RI, RJ, dan GD juga terikat
Etika Penyelenggaraan mengacu KODERSI dan
Regulasi Etik serta Hukum Negara
• Tata Laksana di RS: SDM RS melakukan tugas dan
kewajiban sesuai kompetensinya dengan terikat oleh
etika Profesinya masing2 tetapi juga terikat pada nilai2
Etik dan Hukum RS, sehingga melekat erat tanggung
jawab etik dan hukum RS atas pelanggaran etik &
tuntutan Hukumnya
21. 3 JENIS PELANGGARAN NORMA OLEH
SDM MEDIS RS (sbg Contoh)
• PELANGGARAN NORMA ETIK
Kewenangan memberi sanksi : MKE Profesi
• PELANGGARAN NORMA DISIPLIN
Kewenangan memberi sanksi : MKDKI
• PELANGGARAN NORMA HUKUM
Kewenangan memberi sanksi: Polisi/
PENGADILAN
22. PELANGGARAN ETIK
SDM MEDIS
• ETIK
Masalah Moral (baik~buruk),
Dibuat organisasi profesi (IDI-PDGI), kode
etik kedokteran/Kedokteran gigi , diatur u/
norma perilaku pelaksanaan profesi,
sanksi: moral/ psikologis, yang mengadili:
organisasi profesi (MKEK-IDI / MKEKG-
PDGI)
23. • DISIPLIN PROFESI SDM MEDIS
-Mengatur masalah kompetensi, standar
prosedur, perilaku Profesi.
- Dibuat KKI (Indonesia Medical Council)
- tujuan guna penegakan aturan untuk penerapan
keilmuan dalam prakteran kedokteran.
- sanksi : moral/ Peringatan/ cabut ijin,Re
schooling.
- Berwenang : MKDKI-KKI
24. PELANGGARAN NORMA HUKUM
• HUKUM
Masalah benar~salah,
Dibuat Pemerintah dan DPR, UU/PP/
Kepres/dll, diatur u/ norma perilaku
manusia umumnya, Sanksi : Pidana
(mati,kurungan, penjara atau denda),
Perdata (ganti rugi), Administrasi
(teguran,cabut ijin), Berwenang :
Pengadilan
26. KOMITE ETIK DAN HUKUM RS
DALAM PENYELESAIAN
TUNTUTAN KE NAKES
• Gugatan sengketa Pasien RS dapat ditujukan ke
RS dan / atau Nakes RS
• Komite Etik dan Hukum RS dapat berperan ikut
menyelesaikan tuntutan pasien RS ke Nakes
melalui jalur di luar Pengadilan/ non Litigasi
(misal: Negosiasi atau “Mediasi”)
• Sanksi Hukum di Pengadilan (Litigasi) dapat
berupa sanksi Sdministrasi, sanksi Perdata dan
sanksi Pidana
27. DOKTRIN TANGGUNGJAWAB
• RS membawahi Nakes untuk memberikan
pelayananan Kesehatan
• RS bertanggungjawab secara Hukum atas
kelalaian Nakesnya
• Doktrin Corporate Liability mengharuskan
RS mengawasi segala bentuk Tindakan
Nakesnya agar tidak terjadi Kelalaian.
• Lahir lah Pasal 46 UURS mengaturnya
28. NAKES BEKERJA DI RS LEBIH RINGAN
TANGGUNGJAWAB HUKUMNYA ??
“RS bertanggungjawab secara hukum
terhadap semua kerugian yang ditimbulkan
atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan di RS” (Pasal 46, UURS)
Gugatan Perdata !
Ujud: Kerugian Materiil (Rp) dan Imaterial ($) = Tanpa Batas!!
BAGAIMANA PIDANANYA?
29. KIAT MENGURANGI RESIKO
TUNTUTAN NAKES DI RS
• Komunikasi yang baik antara Nakes RS ~ Pasien dan Keluarga
• KEH RS Bersifat PROAKTIF (Rekomendasi Etik dan Hukum di RS)
• Prinsip Inspanning verbeintenis, jangan janji2 pasti sembuh.
• RS taat regulasi, semua syarat perijinan di penuhi.
• Informed consent ada & melindungi, Pasien/Kel. Ikut ambil putusan.
• Hak-hak pasien di berikan (informasi, Resume-RM, jaga rahasia)
• Ikuti standar prosedur operasional RS
• Junjung tinggi Etik Penyelenggaraan RS, Etik Pelayanan Pasien dan
Etik Profesi Nakes.
• Pelay. Disiplin profesi, dan Legalitas / hukum di penuhi (SIP,STR)
• Lakukan Audit (Medik, Kinerja) secara rutin setiap kasus, belajar dari
kesalahan untuk perbaikan berkelanjutan sebagai budaya RS
• Jika ada somasi/gugatan....segera selesaikan!! Periksa alat bukti!!
jika perlu pakai Mediator!! ------- Jangan cepat ambil jalur HUKUM.
• DOA, Mohon perlindungan Tuhan YME.