SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Download to read offline
PERAN STRATEGIS
KOMITE ETIK DAN HUKUM
MENGHADAPI TUNTUTAN
TERHADAP NAKES
Oleh: DR. Drg. Edi Sumarwanto. MM. MH. Kes
CURICULUM VITAE
Dr. drg. EDI SUMARWANTO. MM. MH. KES.
#Dokter Gigi FKG UGM, Master Manajemen
(Keuangan), Magister Hukum Kesehatan.,
Doktor Hukum
#Direktur RS Swasta – (Beberapa RS)
(tahun1989 s/d 2021)
#Majlis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia MKDKI - KKI. (tahun 2006 s/d
2016) selama 2 Periode.
#Dosen S1 dan Pasca Sarjana beberapa PT.
#Pengurus Persi (RS) Ketua Kompartemen
Hukum (Persi Pusat dan Persi Jateng)
#Mantan Sekjen PB PDGI th. 2005 – 2008
#MKEKG PB PDGI, Ketua Biro Hukum PB PDGI
(2022)
#DEWAS beberapa RS (RSGM UGM, Unimus,
RS. Roemani, RSDI Kendal)
#Dewan Pembina dan Surveyer KARS
THE HISTORY OF MEDICAL
HEALTH CARE
▪ The history of health care is relief, humanitarian and
social mission.
▪ If there is a problem, it can be solved by consultation.
▪ Nowadays doctor and patient relationship is
contractual, there are rights and obligations, also the
expensive cost. Therefore, if there is any problem, the
doctor will get civil penalties and criminal sanctions
and he/she will be summoned, prosecuted and
imprisoned.
PERHATIKAN GAMBAR
PAGAR RUMAH BERIKUT INI
Apa Fungsi Pagar Rumah tersebut?
BAGAIMANA
GAMBAR PAGAR RUMAH TADI??
Apa Fungsi Pagar Rumah ?
APA HUBUNGANNYA
PAGAR RUMAH DENGAN
KOMITE ETIK DAN HUKUM RS???
FUNGSI PAGAR RUMAH
• Menambah Cantik Rumah....? YA
• Menambah Fungsi keamanan .......? YA
• Kesan Orang luar saat melihat? Indah, anggun,
menyenangkan, Manusiawi !!
• Kesan Orang dalam yang dirasakan? Tentrem,
nyaman, Aman - safety terjaga!!
TERUS HUBUNGAN PAGAR RUMAH DENGAN
KOMITE ETIK DAN HUKUM RS APA???
MISI “PAGAR” RUMAH SAKIT
• RS aman dan tidak mudah di Teror
• RS Citranya cantik dan manusiawi
• RS menampakkan Visi-Misi nya bagus
• RS menampakan Etika dan ramahnya
• RS menampakan mutu & keselamatannya
• RS terlihat TKRS tertata dan taat regulasi
• RS dengan NAKES merasa terlindungi….
dan tidak gampang di obok-obok tuntutan
DIMANA “PAGAR” RS??
Posisi “Pagar” RS dapat di Komite Etik dan
Hukum RS yang kuat, yang merambah ke
berbagai sudut dan memberi warna seperti
dalam penyusunan General consent, hospital
bylaws , menyusun Kode Etik RS, menyusun
informed consent, saat penyusunan
kebijakan RS, di pedoman RS, di SOP atau
Prosedur RS, marketing RS, pola Tarif, cara
rekruitmen dan perjanjian karyawan, tata
hubungan kerja/peraturan RS, dll
PROAKTIF :
FILOSOFI KOMITE ETIK DAN HUKUM
• Menjaga Etik RS sehingga Citranya baik
• Menjaga dari aspek Hukum, sehingga RS
aman, SDM bekerja tenang dan tidak
mudah di tuntut secara hukum oleh siapa-
pun ( Pihak internal maupun ekternal RS)
• Menjaga terwujudnya Harmonisasi dalam
interaksi operasional RS
• Komite ini sebaiknya bersifat Proaktif
TUNTUNAN DAN TUNTUTAN
RUMAH SAKIT
• RS Wajib menerapkan ETIK dan
Mematuhi HUKUM dalam Pelayanannya
• Sanksi Etik merupakan Tuntunan tentang
nilai – nilai moral, Soal Pantas/ Tidak
Pantas untuk dilakukan
• Pelanggaran Hukum merupakan
Tuntutan, seperti adanya Sanksi ADM,
sanksi Perdata, dan sanksi Pidana.
PMK no. 42 th 2018 Tentang
KOMITE ETIK DAN HUKUM RS
• Setiap RS Wajib melaksanakan Etika RS
• Etika RS berbentuk Panduan Etika dan
Perilaku (Code of Conduct) sebagai
Pedoman SDM RS
• Komite terdiri : Ketua, sekretaris dan
anggota
TUGAS
KOMITE ETIK DAN HUKUM RS
• Wadah non structural beranggotakan tenaga
Ahli/Profesi (memahami Etik dan Hukum)
• Tugas Komite memberikan pertimbangan
strategis ke Direktur untuk mutu pelayanan dan
keselamatan
• Komite ditetapkan oleh Direktur, dan
bertanggung jawab kepada Direktur
• Komite bertugas memberikan : kajian, Pertim-
• bangan dan Rekomendasi, bahkan dapat
Negosiasi atau “Mediasi” sengketa medis RS
STANDAR AKREDITASI RS
STARKES 2022
• TKRS 12:1--- Direktur Menetapkan Komite Etik
RS
• TKRS 12:2--- Komite Etik Menyusun Kode Etik
RS mengacu KODERSI
• TKRS 12:3--- Komite Etik Menyusun kerangka
kerja pelaporan dan pengelolaan Etik RS
• TKRS 12:4--- RS menyediakan sumber daya
dan Diklat etik serta memberi solusi soal etik
KODE ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA
(KODERSI)
• KODERSI memuat rangkaian nilai2 dan norma
moral perumahsakitan & menjadi pedoman
setiap insan pengelola RS
• KODERSI di susun dan di kembangkan dari
Etik Bio medika secara luas dan di rangkum
dengan tata laksana pendekatan masing2
• KODERSI merupakan kewajiban moral yang
harus ditaati oleh setiap RS di Indonesia
• KODERSI menjadi acuan penanganan dugaan
pelanggaran etik RS
Cuplikan KODERSI
• RS wajib mentaati KODERSI, dan wajib Menyusun kode etik
sendiri dengan mengacu KODERSI (Pasal 1 – KODERSI)
• RS wajib menyelenggarakan pelayanan kes. yang aman,
mengutamakan pasien & kel, mutu, non diskriminasi, relevan,
adekuat sesuai stndar pelayanan RS (Pasal 4 – KODERSI)
• RS wajib meminta persetujuan umum kepada Pasien/ keluarga/
Pihak penanggungjawab Pasien (Pasal 5 – KODERSI)
• RS mendahulukan fungsi sosial rumah sakit (Pasal 11-KODERSI)
• RS wajib jujur, terbuka, peka terhadap saran-kritik, wajib
menanggapi dan menindaklanjuti keluhan pasien dan masyarakat
serta mendokumentasikannya (Pasal 15 – KODERSI)
• RS wajib menjaga lingkungan agar tidak terjadi pencemaran oleh
RS yang merugikan masyarakat (Pasal 16 – KODERSI)
• RS wajib (melalui DPJP,PPA) memberi penjelasan komprehensif,
terintegrasi kepada pasien/kel. ….dst,..dst (Pasal 19 – KODERSI)
TATA LAKSANA
PENEGAKAN ETIK RS
• PERSI: Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia,
merupakan wadah bergabungnya RS di Indonesia dan
MAKERSI ( Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit
Indonesia), mempersembahkan Kode Etik Rumah Sakit
Indonesia (KODERSI).
• PERSI DAN MAKERSI, mempunyai organ di tingkat
Pusat dan Wilayah (Provinsi) se Indonesia, merupakan
jaringan organisasi Perumahsakitan untuk berhimpun,
networking, memperjuangkan, membina, aliansi strategis
dan meningkatkan mutu,( membina, mengawasi) dll
• Penegakan Etik RS oleh MAKERSI Pusat, PERSI Pusat,
Makersi Wilayah, Persi Wilayah sedang di Godog
PRINSIP ETIKA
• ALTRUISME : SIKAP MEMENTINGKAN ORANG /PASIEN
• AKUNTABEL : PENUH TANGGUNG JAWAB
• BERKOMINTMEN JAGA MUTU DGN LIFE LONG
LEARNING/BELAJAR TERUS MENERUS
• MENJAGA KEHORMATAN PROFESINYA
PROGRAM KERJA KEH RS
• Sosialisasi PMK no. 42/2018 tentang KEH RS dan Tata
kelolanya
• Membuat Panduan Etik operasional (Bisnis) dan
Pelayanan RS agar tampilan dan pemunculan RS sesuai
dengan nilai2 yang diperjuangkan dalan Visi-Misi RS
• Menyusun Code Of Conduct (mengacu Kodersi)
• Penyusunan Etika Pelayanan Bersama Profesi, dan
Etika Penyelenggaraan RS dengan mengacu kodersi.
• Dilema Etik dan Hukum RS ( Resiko Hukum terkait
Regulasi yang ada)
• Etika dan Hukum terkait TKRS dalam STARKES
(Akreditasi RS), Dll
HUBUNGAN
ETIKA SDM RS DAN ETIKA RS
• SDM RS : Profesi Medis, Keperawatan, Kefarmasian,
Kesmasy., Keslingk., Gizi, Keterapian, Ketehnisian, dan
Non Nakes, terikat oleh kode Etik profesi masing2.
• RUMAH SAKIT : Institusi Pelay. Kes. Yang
menyelenggarakan Pelay. RI, RJ, dan GD juga terikat
Etika Penyelenggaraan mengacu KODERSI dan
Regulasi Etik serta Hukum Negara
• Tata Laksana di RS: SDM RS melakukan tugas dan
kewajiban sesuai kompetensinya dengan terikat oleh
etika Profesinya masing2 tetapi juga terikat pada nilai2
Etik dan Hukum RS, sehingga melekat erat tanggung
jawab etik dan hukum RS atas pelanggaran etik &
tuntutan Hukumnya
3 JENIS PELANGGARAN NORMA OLEH
SDM MEDIS RS (sbg Contoh)
• PELANGGARAN NORMA ETIK
Kewenangan memberi sanksi : MKE Profesi
• PELANGGARAN NORMA DISIPLIN
Kewenangan memberi sanksi : MKDKI
• PELANGGARAN NORMA HUKUM
Kewenangan memberi sanksi: Polisi/
PENGADILAN
PELANGGARAN ETIK
SDM MEDIS
• ETIK
Masalah Moral (baik~buruk),
Dibuat organisasi profesi (IDI-PDGI), kode
etik kedokteran/Kedokteran gigi , diatur u/
norma perilaku pelaksanaan profesi,
sanksi: moral/ psikologis, yang mengadili:
organisasi profesi (MKEK-IDI / MKEKG-
PDGI)
• DISIPLIN PROFESI SDM MEDIS
-Mengatur masalah kompetensi, standar
prosedur, perilaku Profesi.
- Dibuat KKI (Indonesia Medical Council)
- tujuan guna penegakan aturan untuk penerapan
keilmuan dalam prakteran kedokteran.
- sanksi : moral/ Peringatan/ cabut ijin,Re
schooling.
- Berwenang : MKDKI-KKI
PELANGGARAN NORMA HUKUM
• HUKUM
Masalah benar~salah,
Dibuat Pemerintah dan DPR, UU/PP/
Kepres/dll, diatur u/ norma perilaku
manusia umumnya, Sanksi : Pidana
(mati,kurungan, penjara atau denda),
Perdata (ganti rugi), Administrasi
(teguran,cabut ijin), Berwenang :
Pengadilan
APA PERAN
KOMITE ETIK & HUKUM RS
JIKA ADA TUNTUTAN
DI RUMAH SAKIT ??
KOMITE ETIK DAN HUKUM RS
DALAM PENYELESAIAN
TUNTUTAN KE NAKES
• Gugatan sengketa Pasien RS dapat ditujukan ke
RS dan / atau Nakes RS
• Komite Etik dan Hukum RS dapat berperan ikut
menyelesaikan tuntutan pasien RS ke Nakes
melalui jalur di luar Pengadilan/ non Litigasi
(misal: Negosiasi atau “Mediasi”)
• Sanksi Hukum di Pengadilan (Litigasi) dapat
berupa sanksi Sdministrasi, sanksi Perdata dan
sanksi Pidana
DOKTRIN TANGGUNGJAWAB
• RS membawahi Nakes untuk memberikan
pelayananan Kesehatan
• RS bertanggungjawab secara Hukum atas
kelalaian Nakesnya
• Doktrin Corporate Liability mengharuskan
RS mengawasi segala bentuk Tindakan
Nakesnya agar tidak terjadi Kelalaian.
• Lahir lah Pasal 46 UURS mengaturnya
NAKES BEKERJA DI RS LEBIH RINGAN
TANGGUNGJAWAB HUKUMNYA ??
“RS bertanggungjawab secara hukum
terhadap semua kerugian yang ditimbulkan
atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan di RS” (Pasal 46, UURS)
Gugatan Perdata !
Ujud: Kerugian Materiil (Rp) dan Imaterial ($) = Tanpa Batas!!
BAGAIMANA PIDANANYA?
KIAT MENGURANGI RESIKO
TUNTUTAN NAKES DI RS
• Komunikasi yang baik antara Nakes RS ~ Pasien dan Keluarga
• KEH RS Bersifat PROAKTIF (Rekomendasi Etik dan Hukum di RS)
• Prinsip Inspanning verbeintenis, jangan janji2 pasti sembuh.
• RS taat regulasi, semua syarat perijinan di penuhi.
• Informed consent ada & melindungi, Pasien/Kel. Ikut ambil putusan.
• Hak-hak pasien di berikan (informasi, Resume-RM, jaga rahasia)
• Ikuti standar prosedur operasional RS
• Junjung tinggi Etik Penyelenggaraan RS, Etik Pelayanan Pasien dan
Etik Profesi Nakes.
• Pelay. Disiplin profesi, dan Legalitas / hukum di penuhi (SIP,STR)
• Lakukan Audit (Medik, Kinerja) secara rutin setiap kasus, belajar dari
kesalahan untuk perbaikan berkelanjutan sebagai budaya RS
• Jika ada somasi/gugatan....segera selesaikan!! Periksa alat bukti!!
jika perlu pakai Mediator!! ------- Jangan cepat ambil jalur HUKUM.
• DOA, Mohon perlindungan Tuhan YME.
TerimA KasiH

More Related Content

Similar to KSK ETIK DAN HUKUM KARS.pdf

Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Operator Warnet Vast Raha
 
Etika Perilaku Profesional dan Bermartabat (dr Hj Abla Ghanie, Sp THTKL(K), F...
Etika Perilaku Profesional dan Bermartabat (dr Hj Abla Ghanie, Sp THTKL(K), F...Etika Perilaku Profesional dan Bermartabat (dr Hj Abla Ghanie, Sp THTKL(K), F...
Etika Perilaku Profesional dan Bermartabat (dr Hj Abla Ghanie, Sp THTKL(K), F...
Pratiwi66
 
Rts145 slide hospital_by_laws_2
Rts145 slide hospital_by_laws_2Rts145 slide hospital_by_laws_2
Rts145 slide hospital_by_laws_2
Rain Sualang
 
MI 2 materi perumahsakitan
MI 2 materi perumahsakitanMI 2 materi perumahsakitan
MI 2 materi perumahsakitan
ljjkadinkes
 
4 illah kebijakan_rumah_sakit_pendidikan_dalam_pendidikan_kedokteran_illah_sa...
4 illah kebijakan_rumah_sakit_pendidikan_dalam_pendidikan_kedokteran_illah_sa...4 illah kebijakan_rumah_sakit_pendidikan_dalam_pendidikan_kedokteran_illah_sa...
4 illah kebijakan_rumah_sakit_pendidikan_dalam_pendidikan_kedokteran_illah_sa...
Eva Va
 

Similar to KSK ETIK DAN HUKUM KARS.pdf (20)

Presentation pok 4 hbl
Presentation pok 4 hblPresentation pok 4 hbl
Presentation pok 4 hbl
 
REGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM TKRS
REGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM TKRSREGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM TKRS
REGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM TKRS
 
Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
 
Etika Perilaku Profesional dan Bermartabat (dr Hj Abla Ghanie, Sp THTKL(K), F...
Etika Perilaku Profesional dan Bermartabat (dr Hj Abla Ghanie, Sp THTKL(K), F...Etika Perilaku Profesional dan Bermartabat (dr Hj Abla Ghanie, Sp THTKL(K), F...
Etika Perilaku Profesional dan Bermartabat (dr Hj Abla Ghanie, Sp THTKL(K), F...
 
Kode etik
Kode etikKode etik
Kode etik
 
Etika Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
Etika Tim Penilai Jabatan Fungsional KesehatanEtika Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
Etika Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
 
Bagaimana dok
Bagaimana dokBagaimana dok
Bagaimana dok
 
00-MATERI ETIK PERALMUNI WEBINAR.pdf
00-MATERI ETIK PERALMUNI WEBINAR.pdf00-MATERI ETIK PERALMUNI WEBINAR.pdf
00-MATERI ETIK PERALMUNI WEBINAR.pdf
 
Rts145 slide hospital_by_laws_2
Rts145 slide hospital_by_laws_2Rts145 slide hospital_by_laws_2
Rts145 slide hospital_by_laws_2
 
BE & GG, Asteria Dian Perdanawati, Prof.Dr. Hapzi Ali. MM.CMA, ETIKA BISNIS D...
BE & GG, Asteria Dian Perdanawati, Prof.Dr. Hapzi Ali. MM.CMA, ETIKA BISNIS D...BE & GG, Asteria Dian Perdanawati, Prof.Dr. Hapzi Ali. MM.CMA, ETIKA BISNIS D...
BE & GG, Asteria Dian Perdanawati, Prof.Dr. Hapzi Ali. MM.CMA, ETIKA BISNIS D...
 
Etika publik
Etika publikEtika publik
Etika publik
 
Handout etika&hukum yuni
Handout etika&hukum yuniHandout etika&hukum yuni
Handout etika&hukum yuni
 
MI 2 materi perumahsakitan
MI 2 materi perumahsakitanMI 2 materi perumahsakitan
MI 2 materi perumahsakitan
 
PERAN MKEK DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN
PERAN MKEK DALAM PRAKTIK KEDOKTERANPERAN MKEK DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN
PERAN MKEK DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN
 
Etika moral dalam pelayanan kebidanan
Etika moral dalam pelayanan kebidananEtika moral dalam pelayanan kebidanan
Etika moral dalam pelayanan kebidanan
 
Hbl&msbl rsu kartini mojosari
Hbl&msbl rsu kartini mojosariHbl&msbl rsu kartini mojosari
Hbl&msbl rsu kartini mojosari
 
HBL & MSBL RSU Kartini Mojosari
HBL & MSBL  RSU Kartini MojosariHBL & MSBL  RSU Kartini Mojosari
HBL & MSBL RSU Kartini Mojosari
 
4 illah kebijakan_rumah_sakit_pendidikan_dalam_pendidikan_kedokteran_illah_sa...
4 illah kebijakan_rumah_sakit_pendidikan_dalam_pendidikan_kedokteran_illah_sa...4 illah kebijakan_rumah_sakit_pendidikan_dalam_pendidikan_kedokteran_illah_sa...
4 illah kebijakan_rumah_sakit_pendidikan_dalam_pendidikan_kedokteran_illah_sa...
 
KODE ETIK KEPERAWATAN INDONESIA
KODE ETIK KEPERAWATAN INDONESIAKODE ETIK KEPERAWATAN INDONESIA
KODE ETIK KEPERAWATAN INDONESIA
 
proyeksi pendidikan kesmas indonesia
proyeksi pendidikan kesmas indonesiaproyeksi pendidikan kesmas indonesia
proyeksi pendidikan kesmas indonesia
 

Recently uploaded

Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
AlMaliki1
 

Recently uploaded (10)

Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 

KSK ETIK DAN HUKUM KARS.pdf

  • 1. PERAN STRATEGIS KOMITE ETIK DAN HUKUM MENGHADAPI TUNTUTAN TERHADAP NAKES Oleh: DR. Drg. Edi Sumarwanto. MM. MH. Kes
  • 2. CURICULUM VITAE Dr. drg. EDI SUMARWANTO. MM. MH. KES. #Dokter Gigi FKG UGM, Master Manajemen (Keuangan), Magister Hukum Kesehatan., Doktor Hukum #Direktur RS Swasta – (Beberapa RS) (tahun1989 s/d 2021) #Majlis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MKDKI - KKI. (tahun 2006 s/d 2016) selama 2 Periode. #Dosen S1 dan Pasca Sarjana beberapa PT. #Pengurus Persi (RS) Ketua Kompartemen Hukum (Persi Pusat dan Persi Jateng) #Mantan Sekjen PB PDGI th. 2005 – 2008 #MKEKG PB PDGI, Ketua Biro Hukum PB PDGI (2022) #DEWAS beberapa RS (RSGM UGM, Unimus, RS. Roemani, RSDI Kendal) #Dewan Pembina dan Surveyer KARS
  • 3. THE HISTORY OF MEDICAL HEALTH CARE ▪ The history of health care is relief, humanitarian and social mission. ▪ If there is a problem, it can be solved by consultation. ▪ Nowadays doctor and patient relationship is contractual, there are rights and obligations, also the expensive cost. Therefore, if there is any problem, the doctor will get civil penalties and criminal sanctions and he/she will be summoned, prosecuted and imprisoned.
  • 4. PERHATIKAN GAMBAR PAGAR RUMAH BERIKUT INI Apa Fungsi Pagar Rumah tersebut?
  • 5.
  • 6. BAGAIMANA GAMBAR PAGAR RUMAH TADI?? Apa Fungsi Pagar Rumah ? APA HUBUNGANNYA PAGAR RUMAH DENGAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RS???
  • 7. FUNGSI PAGAR RUMAH • Menambah Cantik Rumah....? YA • Menambah Fungsi keamanan .......? YA • Kesan Orang luar saat melihat? Indah, anggun, menyenangkan, Manusiawi !! • Kesan Orang dalam yang dirasakan? Tentrem, nyaman, Aman - safety terjaga!! TERUS HUBUNGAN PAGAR RUMAH DENGAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RS APA???
  • 8. MISI “PAGAR” RUMAH SAKIT • RS aman dan tidak mudah di Teror • RS Citranya cantik dan manusiawi • RS menampakkan Visi-Misi nya bagus • RS menampakan Etika dan ramahnya • RS menampakan mutu & keselamatannya • RS terlihat TKRS tertata dan taat regulasi • RS dengan NAKES merasa terlindungi…. dan tidak gampang di obok-obok tuntutan
  • 9. DIMANA “PAGAR” RS?? Posisi “Pagar” RS dapat di Komite Etik dan Hukum RS yang kuat, yang merambah ke berbagai sudut dan memberi warna seperti dalam penyusunan General consent, hospital bylaws , menyusun Kode Etik RS, menyusun informed consent, saat penyusunan kebijakan RS, di pedoman RS, di SOP atau Prosedur RS, marketing RS, pola Tarif, cara rekruitmen dan perjanjian karyawan, tata hubungan kerja/peraturan RS, dll
  • 10. PROAKTIF : FILOSOFI KOMITE ETIK DAN HUKUM • Menjaga Etik RS sehingga Citranya baik • Menjaga dari aspek Hukum, sehingga RS aman, SDM bekerja tenang dan tidak mudah di tuntut secara hukum oleh siapa- pun ( Pihak internal maupun ekternal RS) • Menjaga terwujudnya Harmonisasi dalam interaksi operasional RS • Komite ini sebaiknya bersifat Proaktif
  • 11. TUNTUNAN DAN TUNTUTAN RUMAH SAKIT • RS Wajib menerapkan ETIK dan Mematuhi HUKUM dalam Pelayanannya • Sanksi Etik merupakan Tuntunan tentang nilai – nilai moral, Soal Pantas/ Tidak Pantas untuk dilakukan • Pelanggaran Hukum merupakan Tuntutan, seperti adanya Sanksi ADM, sanksi Perdata, dan sanksi Pidana.
  • 12. PMK no. 42 th 2018 Tentang KOMITE ETIK DAN HUKUM RS • Setiap RS Wajib melaksanakan Etika RS • Etika RS berbentuk Panduan Etika dan Perilaku (Code of Conduct) sebagai Pedoman SDM RS • Komite terdiri : Ketua, sekretaris dan anggota
  • 13. TUGAS KOMITE ETIK DAN HUKUM RS • Wadah non structural beranggotakan tenaga Ahli/Profesi (memahami Etik dan Hukum) • Tugas Komite memberikan pertimbangan strategis ke Direktur untuk mutu pelayanan dan keselamatan • Komite ditetapkan oleh Direktur, dan bertanggung jawab kepada Direktur • Komite bertugas memberikan : kajian, Pertim- • bangan dan Rekomendasi, bahkan dapat Negosiasi atau “Mediasi” sengketa medis RS
  • 14. STANDAR AKREDITASI RS STARKES 2022 • TKRS 12:1--- Direktur Menetapkan Komite Etik RS • TKRS 12:2--- Komite Etik Menyusun Kode Etik RS mengacu KODERSI • TKRS 12:3--- Komite Etik Menyusun kerangka kerja pelaporan dan pengelolaan Etik RS • TKRS 12:4--- RS menyediakan sumber daya dan Diklat etik serta memberi solusi soal etik
  • 15. KODE ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA (KODERSI) • KODERSI memuat rangkaian nilai2 dan norma moral perumahsakitan & menjadi pedoman setiap insan pengelola RS • KODERSI di susun dan di kembangkan dari Etik Bio medika secara luas dan di rangkum dengan tata laksana pendekatan masing2 • KODERSI merupakan kewajiban moral yang harus ditaati oleh setiap RS di Indonesia • KODERSI menjadi acuan penanganan dugaan pelanggaran etik RS
  • 16. Cuplikan KODERSI • RS wajib mentaati KODERSI, dan wajib Menyusun kode etik sendiri dengan mengacu KODERSI (Pasal 1 – KODERSI) • RS wajib menyelenggarakan pelayanan kes. yang aman, mengutamakan pasien & kel, mutu, non diskriminasi, relevan, adekuat sesuai stndar pelayanan RS (Pasal 4 – KODERSI) • RS wajib meminta persetujuan umum kepada Pasien/ keluarga/ Pihak penanggungjawab Pasien (Pasal 5 – KODERSI) • RS mendahulukan fungsi sosial rumah sakit (Pasal 11-KODERSI) • RS wajib jujur, terbuka, peka terhadap saran-kritik, wajib menanggapi dan menindaklanjuti keluhan pasien dan masyarakat serta mendokumentasikannya (Pasal 15 – KODERSI) • RS wajib menjaga lingkungan agar tidak terjadi pencemaran oleh RS yang merugikan masyarakat (Pasal 16 – KODERSI) • RS wajib (melalui DPJP,PPA) memberi penjelasan komprehensif, terintegrasi kepada pasien/kel. ….dst,..dst (Pasal 19 – KODERSI)
  • 17. TATA LAKSANA PENEGAKAN ETIK RS • PERSI: Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, merupakan wadah bergabungnya RS di Indonesia dan MAKERSI ( Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia), mempersembahkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI). • PERSI DAN MAKERSI, mempunyai organ di tingkat Pusat dan Wilayah (Provinsi) se Indonesia, merupakan jaringan organisasi Perumahsakitan untuk berhimpun, networking, memperjuangkan, membina, aliansi strategis dan meningkatkan mutu,( membina, mengawasi) dll • Penegakan Etik RS oleh MAKERSI Pusat, PERSI Pusat, Makersi Wilayah, Persi Wilayah sedang di Godog
  • 18. PRINSIP ETIKA • ALTRUISME : SIKAP MEMENTINGKAN ORANG /PASIEN • AKUNTABEL : PENUH TANGGUNG JAWAB • BERKOMINTMEN JAGA MUTU DGN LIFE LONG LEARNING/BELAJAR TERUS MENERUS • MENJAGA KEHORMATAN PROFESINYA
  • 19. PROGRAM KERJA KEH RS • Sosialisasi PMK no. 42/2018 tentang KEH RS dan Tata kelolanya • Membuat Panduan Etik operasional (Bisnis) dan Pelayanan RS agar tampilan dan pemunculan RS sesuai dengan nilai2 yang diperjuangkan dalan Visi-Misi RS • Menyusun Code Of Conduct (mengacu Kodersi) • Penyusunan Etika Pelayanan Bersama Profesi, dan Etika Penyelenggaraan RS dengan mengacu kodersi. • Dilema Etik dan Hukum RS ( Resiko Hukum terkait Regulasi yang ada) • Etika dan Hukum terkait TKRS dalam STARKES (Akreditasi RS), Dll
  • 20. HUBUNGAN ETIKA SDM RS DAN ETIKA RS • SDM RS : Profesi Medis, Keperawatan, Kefarmasian, Kesmasy., Keslingk., Gizi, Keterapian, Ketehnisian, dan Non Nakes, terikat oleh kode Etik profesi masing2. • RUMAH SAKIT : Institusi Pelay. Kes. Yang menyelenggarakan Pelay. RI, RJ, dan GD juga terikat Etika Penyelenggaraan mengacu KODERSI dan Regulasi Etik serta Hukum Negara • Tata Laksana di RS: SDM RS melakukan tugas dan kewajiban sesuai kompetensinya dengan terikat oleh etika Profesinya masing2 tetapi juga terikat pada nilai2 Etik dan Hukum RS, sehingga melekat erat tanggung jawab etik dan hukum RS atas pelanggaran etik & tuntutan Hukumnya
  • 21. 3 JENIS PELANGGARAN NORMA OLEH SDM MEDIS RS (sbg Contoh) • PELANGGARAN NORMA ETIK Kewenangan memberi sanksi : MKE Profesi • PELANGGARAN NORMA DISIPLIN Kewenangan memberi sanksi : MKDKI • PELANGGARAN NORMA HUKUM Kewenangan memberi sanksi: Polisi/ PENGADILAN
  • 22. PELANGGARAN ETIK SDM MEDIS • ETIK Masalah Moral (baik~buruk), Dibuat organisasi profesi (IDI-PDGI), kode etik kedokteran/Kedokteran gigi , diatur u/ norma perilaku pelaksanaan profesi, sanksi: moral/ psikologis, yang mengadili: organisasi profesi (MKEK-IDI / MKEKG- PDGI)
  • 23. • DISIPLIN PROFESI SDM MEDIS -Mengatur masalah kompetensi, standar prosedur, perilaku Profesi. - Dibuat KKI (Indonesia Medical Council) - tujuan guna penegakan aturan untuk penerapan keilmuan dalam prakteran kedokteran. - sanksi : moral/ Peringatan/ cabut ijin,Re schooling. - Berwenang : MKDKI-KKI
  • 24. PELANGGARAN NORMA HUKUM • HUKUM Masalah benar~salah, Dibuat Pemerintah dan DPR, UU/PP/ Kepres/dll, diatur u/ norma perilaku manusia umumnya, Sanksi : Pidana (mati,kurungan, penjara atau denda), Perdata (ganti rugi), Administrasi (teguran,cabut ijin), Berwenang : Pengadilan
  • 25. APA PERAN KOMITE ETIK & HUKUM RS JIKA ADA TUNTUTAN DI RUMAH SAKIT ??
  • 26. KOMITE ETIK DAN HUKUM RS DALAM PENYELESAIAN TUNTUTAN KE NAKES • Gugatan sengketa Pasien RS dapat ditujukan ke RS dan / atau Nakes RS • Komite Etik dan Hukum RS dapat berperan ikut menyelesaikan tuntutan pasien RS ke Nakes melalui jalur di luar Pengadilan/ non Litigasi (misal: Negosiasi atau “Mediasi”) • Sanksi Hukum di Pengadilan (Litigasi) dapat berupa sanksi Sdministrasi, sanksi Perdata dan sanksi Pidana
  • 27. DOKTRIN TANGGUNGJAWAB • RS membawahi Nakes untuk memberikan pelayananan Kesehatan • RS bertanggungjawab secara Hukum atas kelalaian Nakesnya • Doktrin Corporate Liability mengharuskan RS mengawasi segala bentuk Tindakan Nakesnya agar tidak terjadi Kelalaian. • Lahir lah Pasal 46 UURS mengaturnya
  • 28. NAKES BEKERJA DI RS LEBIH RINGAN TANGGUNGJAWAB HUKUMNYA ?? “RS bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di RS” (Pasal 46, UURS) Gugatan Perdata ! Ujud: Kerugian Materiil (Rp) dan Imaterial ($) = Tanpa Batas!! BAGAIMANA PIDANANYA?
  • 29. KIAT MENGURANGI RESIKO TUNTUTAN NAKES DI RS • Komunikasi yang baik antara Nakes RS ~ Pasien dan Keluarga • KEH RS Bersifat PROAKTIF (Rekomendasi Etik dan Hukum di RS) • Prinsip Inspanning verbeintenis, jangan janji2 pasti sembuh. • RS taat regulasi, semua syarat perijinan di penuhi. • Informed consent ada & melindungi, Pasien/Kel. Ikut ambil putusan. • Hak-hak pasien di berikan (informasi, Resume-RM, jaga rahasia) • Ikuti standar prosedur operasional RS • Junjung tinggi Etik Penyelenggaraan RS, Etik Pelayanan Pasien dan Etik Profesi Nakes. • Pelay. Disiplin profesi, dan Legalitas / hukum di penuhi (SIP,STR) • Lakukan Audit (Medik, Kinerja) secara rutin setiap kasus, belajar dari kesalahan untuk perbaikan berkelanjutan sebagai budaya RS • Jika ada somasi/gugatan....segera selesaikan!! Periksa alat bukti!! jika perlu pakai Mediator!! ------- Jangan cepat ambil jalur HUKUM. • DOA, Mohon perlindungan Tuhan YME.