1. KOMPETENSI REKAM MEDIS
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI
No. 377/MENKES/SK/III/2007 tentang
Standar Profesi Perekam Medis, bahwa ada 2
kategori kompetensi yang harus dimiliki
perekam medis dan informasi kesehatan.
Kategori tersebut adalah kompetensi pokok
dan kompetensi pendukung yang kedua-
duanya harus dimiliki oleh seorang perekam
medis dan informasi kesehatan untuk
menjalankan tugas di sarana pelayanan 1
2. • Kompetensi perekam medis dan informasi kesehatan merupakan
pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh
seorang profesi perekam medis dan informasi kesehatan dalam
melakukan tanggung jawab diberbagai tatanan pelayanan
kesehatan. Seorang perekam medis dan informasi kesehatan
harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang
merupakan kompetensi dari profesinya.
• Kompetensi pokok merupakan kompetensi mutlak yang harus
dimiliki oleh profesi perekam medis.
• Sedangkan kompetensi pendukung merupakan Kemampuan yang
harus dimiliki sebagai pengembangan pengetahuan dan
keterampilan dasar untuk mendukung tugas. Artinya bahwa
seorang profesi perekam medis harus menguasai kompetensi
pokok yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi untuk
menjalankan kegiatan rekam medis dan informasi kesehatan,
selain itu juga harus menguasai kompetensi pendukung sebagai
pengembangan dari kompetensi dasar.
2
3. KOMPETENSI PEREKAM MEDIS DALAM
MENDUKUNG PELAKSANAAN INA DRG’s
• PENDAHULUAN
Dengan diberlakukannya sistem INA DRG’s, dalam
pembayaran pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka peran
perekam medis sangat menentukan terutama dalam hal
kodefikasi penyakit maupun tiundakan yang pada akhirnya
akan menentukan biaya pelayanan kesehatan. Hal ini berarti
bahwa apabila terjadi kesalahan dalam menentukan kode
penyakit maupun kode tindakan pasien maka akan muncul
biaya yang harus ditanggung tidak sesuai dengan kondisi atau
penyakit pasien.
• Oleh karena itu sangat diperlukan tenaga perekam medis
yang mampu dan mempunyai kopetensi dalam menentukan
kode penyakit berdasarkan ICD-10 dan kode tindakan
kedokteran berdasarkan ICD 9 CM dengan tepat sesuai
dengan aturan yang ada, sehingga dalam pelaksanaan sistem
pembayaran berdasarkan INA DRG’s akan berjalan sesuai 3
4. • TUJUAN
bertujuan untuk mendorong supaya sebagai organisasi profesi
perekam medis dan informasi kesehatan mempunyai kewajiban
dalam hal mempersiapkan tenaga yang mempunyai kompetensi
dalam bidang koding, sehingga secara tidak langsung PORMIKI
mempunyai andil dalam mendukung program yang telah
dicanangkan oleh pemerintah.
• METODE
Untuk mencapai tujuan yang optimal, maka metode yang harus
dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan, baik dilakukan
di kelas dengan cara ceramah maupun diskusi, juga perlu
melakukan praktek dengan menggunakan aplikasi INA DRG’s.
• HASIL
Menciptakan tenaga perekam medis yang handal dan kompeten
dalam menentukan kode penyakit dan tindakan kedokteran yang
akurat.
4
6. Organisasi rekam medis
Pelayanan Rekam Medis merupakan bagian dari
pelayanan rumah sakit (institusi pelayanan
kesehatan)
Perlu adanya suatu manejemen dan administrasi
yang baik. Salah satunya dengan adanya
pengorganisasian untuk pengelolaan rekam medis.
Pengorganisasian rekam medis pada suatu Rumah
Sakit, akan berbeda-beda tergantung pada Tipe,
Kelas dan Struktur organisasi dan Tata Kerja
rumah sakit tersebut.
Dasar hukum :
Instrumen akreditasi versi 2002
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
983/MENKES.SK/XI/1992 tentang pedoman organisasi
Rumah Sakit Umum (RSU), sesuai dengan klasifikasi
kelas A, B, C, D. (terlampir )
6
7. Dari semua Struktur organisasi
sesuai dengan klasifikasi kelas A,
B, C, D, menunjukan adanya kotak
oganisasi yang disebut Bagian atau
Sub Bagian atau Seksi atau urusan
rekam medis, disitulah posisi
pengelolaan rekam medis.
7
8. Adanya organisasi atau unit kerja dari rekam medis,
maka ada beberapa hal yang diperlukan diantaranya
yaitu :
1. Adanya Pernyataan tentang Tugas pokok dan
fungsi
2. Adanya bagan/ struktur organisasi yang
menggambarkan garis komando, tanggung jawab,
dan hubungan kerja dengan unit lain
3. Adanya uraian kerja dan kewajiban kerja yang
tertulis, yang diberikan kepada setiap pegawai,
yang meliputi :
a) Klasifikasi pemegang jabatan
b) Garis kewenangan/ perintah
c) Fungsi dan tanggung jawab
d) Uraian Kerja
e) Frekuensi dan evaluasi staf
f) Kondisi Kerja
8
9. Ketentuan tenaga yang diperlukan di
unit Rekam Medis
1) Pimpinan/ Kepala Unit Rekam Medis
Berdasarkan pedoman akreditasi rumah sakit
bahwa syarat kepala unit rekam medik minimal
pendidikan D3 Rekam Medis
2) Untuk RSU kelas A :
a. 4 Orang S1 dan Rekam Medis
b. 6 Orang DIII Rekam Medis
c. Semua staf Rekam Medis mempunyai
Sertifikat pelatihan Rekam Medis
minimal 200 jam
9
10. Untuk RSU kelas B dan RS setara :
a. 2 Orang S1 dan Rekam Medis
b. 4 Orang DIII Rekam Medis
c. Semua staf Rekam Medis mempunyai
Sertifikat pelatihan Rekam Medis minimal
200 jam
Untuk RSU kelas C dan RS setara :
a. 2 Orang DIII Rekam Medis
b. Semua staf Rekam Medis mempunyai
Sertifikat pelatihan Rekam Medis minimal
200 jam
10
Untuk RSU kelas D dan RS setara :
Semua staf Rekam Medis mempunyai Sertifikat
pelatihan Rekam Medis minimal 200 jam
11. Organisasi yang terkait langsung
Panitia Rekam Medis
Adalah “Kelompok kerja yang terdiri dari
tenaga kesehatan yang terlibat di dalam
pelayanan kesehatan, dalam rangka
membantu komite medis agar
penyelenggaraan rekam medis bermutu”.
Tujuan : Dalam rangka menjaga dan
meningkatkan kualitas dari rekam medis
maka perlu disusun suatu kelompok kerja
atau tim/ panitia yang menyusun,
mengawasi dan meningkatkan kualitas
rekam medis. 11
12. Keanggotaan Panitia Rekam Medis
Keanggotaan dari panitia rekam medis terdiri dari
a. Ka. Unit Rekam Medis
b. Tenaga medis
c. Tenaga Paramedis
d. Dan tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam
pengisian lembar rekam medis
12
13. Panitia Rekam Medis ditetapkan dengan
SK Direktur RS, dengan jangka waktu
3 tahun.
Untuk ketua sebaiknya dokter senior
dan sekretarisnya Ka. Unit Rekam
Medis.
13
14. Tanggung Jawab Panitia Rekam Medis
1) Memberikan saran-saran dan pertimbangan-
pertimbangan dalam hal penyimpanan rekam medis
dan menjamin bahwa semua informasi di catat sebaik-
baiknya dan menjamin tersedianya data yang
diperlukan untuk menilai pelayanan yang diberikan
kepasa seoranng pasien
2) Menjamin telah dijalankannya dengan baik filling
records, pembuatan indeks, penyimpanan rekam medis
dan tersedianya rekam medis dari semua pasien.
3) Mengajukan usul-usul kepada Direktur RS tentang
perubahan dari isi dan ukuran/format rekam medis
4) Membina kerjasama denga penasehat hukum dalam hal
hubungan-hubungan keluaran dan dan pengeluaran
data/keterangan untuk badan-badan di luar rumah
sakit.
14
15. Tata Kerja Panitia Rekam
Medis
1) Mengadakan pertemuan satu kali dalam
sebulan
2) Harus mempelajari rekam medis dengan
fokus perhatian pada mutu, terutama pada
untuk pasien yang telah keluar dari rumah
sakit dalam sebulan terakhir
3) Menilai kasus-kasus tanpa diagnosa,
perbedaan pendapat tentang diagnosa dan
sebab-sebab kematian
15
16. 4) Panitia juga dapat menilai kasus pasien
yang di rawat inap, rawat jalan serta
secara rutin pada pasien IGD dan secara
khusus melakukan penilaian pada pasien
yang meninggal dalam waktu 24 jam
setelah masuk rumah sakit di IGD
5) Semua lembar rekam medis harus
diperiksa untuk mencegah duplikasi
16
……Tata Kerja Panitia Rekam Medis
17. 6) Melakukan penyeragaman bentuk dan
ukuran /format rekam medis dan
mengurangi lembar rekam medis yang
dianggap tidak perlu
7) Penilaian dapat dilakukan dengan
sampling random
8) Dibuat jadwal rutin penilaian
9) Petugas rekam medis dapat menyerahkan
rekam medis yang tidak memenuhi syarat
pada panitia rekam medis
17
18. Wewenang Panitia Rekam
Medis
1) Memberikan penilaian akhir terhadap
kualitas pengisian data klinis
2) Menolak rekam medis yang tidak
memenuhi standar
3) Menerapkan tindakan-tindakan ke arah
perbaikan rekam medis yang tidak
memuaskan
4) Merekomendasikan untuk memberi sanksi
bagi tenaga kesehatan yang berkewajiban
melengkapi rekam medis, tetapi menolak
untuk melengkapi (Contoh sanksi :
Penurunan DP3 untuk RS Pemerintah)
18
19. Komite Medis
Komite Medis adalah “Wadah profesional medis
yang keanggotaannya berasal dari ketua
kelompok staf medis atau yang mewakili” (SK
Menkes RI No. 631/MENKES/SK/IV/2005)
Komite medis mempunyai otoritas tertinggi
didalam pengorganisasian staf medis.
Didalam struktur organisasi rumah sakit
pemerintah komite medis berada di bawah
Direktur rumah sakit, sedangkan di dalam
struktur organisasi rumah sakit swasta, komite
medis berada di bawah Direktur rumah sakit
atau bisa berada di bawah pemilik dan sejajar
dengan direktur rumah sakit.
19
20. Komite Medis Mempunyai Tugas (SK Menkes RI No.
631/MENKES/SK/IV/2005):
1) Membantu Direktur menyusun standar,
pelayanan dan memantau
pelaksanaannya
2) Melaksanakan pembinaan etika profesi,
disiplin profesi dan mutu profesi
3) Mengatur kewenangan profesi antar
jelompok staf medis
4) Membantu Direktur rumah sakit
menyusun kegiatan dan prosedur yang
terkait dengan mediko legal
5) Membantu Direktur rumah sakit
menyusun kegiatan dan prosedur yang
terkait dengan etika legal
20
21. 6) Melakukan koordinasi dengan direktur medis
dalam melaksanakan pemantauan dan
pembinaan pelaksanaaa tugas kelompok staf
medis
7) Melakukan monitoring dan evaluasi mutu
pelayanan medis antara lain melalui
monitoring dan evaluasi kasus bedah,
penggunaan obat (drug use), farmasi dan
terapi, ketepatan, kelengkapan dan keakuratan
rekam medis, tissue review, mortalitas dan
morbiditas, medical care review/peer
review/audit medis melalui pembentukan sub
komite- sub komite
8) Memberikan laporan kegiatan kepada
Direktur rumah sakit dan atau pemilik Rumah
sakit
21
… Tugas Komite Medik
22. Susunan Komite Medis terdiri dari :
Susunan Komite Medis terdiri dari :
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Anggota
e. Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis
f. Sub Komite Krudensial
g. Sub Komite Etika dan Profesi
h. Dalam melaksanakan tugas, komite medis
dapat dibantu oleh panitia yang anggotanya
terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga
profesional Salah satu Panitia itu adalah Panitia
Rekam Medis,
22