150520029.arie widiyasa.urindo 24 b.

TUGAS MANEJEMEN OPERASIONAL
PROPOSAL PENELITIAN
“ANALISIS PENGARUH MUTU PELAYANAN KB TERHADAP KEPUASAN
AKSEPTOR KB MANTAP DI POLI KB RSAL DR MINTOHARDJO DALAM
UPAYA MENCAPAI TUJUAN REVITALISASI PROGRAM PKBRS”
Disusun Oleh :
Arie Widiyasa
Nim : 150520029
Program Studi MARS Fakultas Pascasarjana
Universitas Respati Indonesia Jakarta 2016

2
URINDO 24B Arie Widiyasa 150520029
Daftar Isi
halaman
Judul 1
Daftar Isi 2
Kata Pengantar 3
Bab I Pendahuluan 4
I.1 Latar Belakang 4
I.2 Rumusan Masalah 6
I.3 Tujuan Penelitian 7
I.4 Manfaat Penelitian 7
Bab II Tinjauan Kepustakaan 9
II.1 Umum 9
II.2. Paradigma Nasional 10
II.3 Peraturan Perundangan 13
II.4 Landasan Teori 16
II.5 Program KB Rumah Sakit 28
II.6 7 Tools Manejemen Operasional 32
Bab III 7 Tools Basic Quality Pada Penelitian Ini 49
III.1 Kondisi Saat Ini 49
III.2 Faktor-Faktor Yang Berpengaruh 51
III.3 Permasalahan Yang Dihadapi 77
III.4 Implikasi 77
III.5 Penerapan Salah Satu 7 Basic Tools 78
Bab IV Pembahasan 83
IV.1 Kerangka Konsep 83
IV.2 Kerangka Teori 83
IV.3 Pembahasan 84
Bab V Kesimpulan dan Saran 87
Bab VI Daftar Pustaka 88

3
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan berkat dan karunianya sehingga makalah tugas semesteran
Manejemen Operasional mahasiswa Universitas Respati indonesia Fakultas Pasca
Sarjana Program Studi Administrasi Rumah Sakit berupa proposal penelitian
dipandang dari Manejemen Operasional dapat terselesaikan dengan waktu yang
ditetapkan oleh pengajar.
Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terimakasih yang dalam
kepada ibu dr Sandra Dewi MARS yang telah membimbing dan mendorong kami
demi terwujudnya makalah ini.
Makalah ini disusun karena bertujuan untuk Pemenuhan atau penyelesaian
tugas mata kuliah Manajemen Operasional. Bagaimanapun juga, makalah ini masih
jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak
yang akan diterima secara terbuka.
Terima kasih.
Penulis

4
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG.
Sesuai dengan bunyi Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang
TNI pada pasal 50 ayat (2) dan (3), pemerintah menjamin kesejahteraan
prajurit beserta keluarganya Dihadapkan spektrum penugasan beragam resiko
yang membutuhkan konsentrasi penuh, setiap anggota TNI AL dituntut memiliki
kesiapsiagaan tinggi dan selalu fokus dalam pekerjaan. Perkembangan jaman
saat ini, kesejahteraan hidup personel TNI AL dan keluarganya sangat
tergantung pada banyak faktor. Salah satunya adalah besarnya penghasilan
dan tunjangan yang diterima setiap bulannya (take home pay), digunakan
untuk membayar kebutuhan-kebutuhan hidup yang dihadapi baik saat
kedinasan maupun diluar kedinasan sebagai konsekuensi interaksi sosial
personel TNI AL dan keluarganya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah
berkaitan dengan besarnya beban keluarga yang harus ditanggung dalam satu
rumah tangga. Jadi bila cukup banyak jumlah personel dalam rumah tangga
yang menjadi tanggungan finansial oleh keluarga tersebut, tentu akan
mengganggu kemampuan daya elastis finansialnya selanjutnya bila menetap
dan berlangsung lama dapat mengganggu keharmonisan kehidupan
berumahtangga personel tersebut. Bila toleransi sampai melampaui
kemampuan batas maksimal selanjutnya dapat mengganggu berlangsungnya
kedinasan personel tersebut dalam melaksanakan tugasnya.
Pencanangan Revitalisasi Program Keluarga Berencana di Rumah Sakit
merupakan program kerjasama antara TNI dengan BKKBN (Badan Pemerintah
yang bertanggung jawab terhadap Program KB). Program ini merupakan upaya
pemerintah untuk membangkitkan dan memacu pelaksanaan Program KB,
dengan memperhatikan hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dirilis oleh
Bappenas awal Maret tahun 2011, bahwa jumlah penduduk Indonesia saat itu
adalah 237,6 juta orang dengan Laju Pertambahan Penduduk (LPP)
1,49/tahun. Jumlah ini dengan melihat analisa perkembangan lingkungan
strategis berdasarkan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya sudah mulai
terlihat dampak yang dapat mengancam stabilitas dalam nereri NKRI. Bila tak
dikendalikan maka pada tahu 2045, jumlah penduduk NKRI ini berkisar 450
juta orang. Personil TNI AL saat ini mampu berupaya dan mencukupi

5
kebutuhan keluarga, tetapi perlu diperhitungkan bahwa kedepan beban
tanggungan terasa berat. Pemerintah melalui Kepala Badan Koodinasi
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Panglima Tentara Nasional
Indonesia (TNI) menjalin kesepakatan bersama tentang Kerjasama Revitalisasi
Pelayanan Program Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) sebagai
tindak lanjut dari arahan Presiden RI H. DR Soesilo Bambang Yudoyono, pada
pidato penyampaian Nota Keuangan Sidang Paripurna DPR RI tanggal 16
Agustus 2008 tentang Upaya Revitalisasi Program KB Nasional di Rumah Sakit
dalam rangka mengakomodasi perubahan perkembangan lingkungan strategis
di era desentralisasi, serta untuk mendukung percepatan pencapaian sasaran
Program KB Nasional, dipandang perlu adanya peningkatan dan
pengembangan kerja sama antara BKKBN dengan TNI. Program Keluarga
Berencana merupakan program pemerintah yang telah lama dicanangkan. Dari
beberapa masa kepemimpinan presiden dengan program yang terkait
pelaksanaan KB, penulis menilai bahwa hanya jaman orde baru dibawah
kepemimpinan H.M Soeharto, Program KB berhasil berperan besar ikut
menekan laju pertambahan penduduk NKRI ini. Pada masa itu, penerapan di
kedinasan militer dan instansi pemerintah lainnya menerapkan peraturan yang
tegas pada mewajibkan mengikuti program KB. Sehingga seorang personel
yang mempunyai jumlah anak lebih dari ketentuan tentu karier dalam
kedinasannya berkembang lebih lambat dibanding personil yang menjadi
akseptor KB dan memiliki jumlah keluarga sesuai tujuan KB, “Keluarga Kecil
Bahagia dan Sejahtera”.
Tercapainya tujuan Program Revitalisasi tersebut, diharapkan
kesejahteran personil TNI dapat meningkat. Paling tidak ini merupakan upaya
TNI AL dalam hal ini memberikan alternatif agar personel TNI AL memiliki
kehidupan ekonomi yang baik, sehingga personel TNI AL bisa fokus dalam
menjalankan tugas kedinasannya sekaligus memberikan kehidupan yang layak
bagi keluarga dan anak-anaknya.1
Poli Keluarga Berencana di Rumah Sakit merupakan salah satu tempat
dari mata rantai terlaksananya pelayanan KB yang merupakan bagian yang
terintegraldari pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit.
1
Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia, Oleh Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2010

6
Kesepakatan Internasional dalam International Conference of Population
and Development (ICPD) di Kairo 1994 dengan paradigm baru kesehatan
reproduksi, telah merubah orientasi yang semula menempatkan manusia
sebagai obyek menjadi subyek dalam pengendalian kependudukan. Hak
reproduksi memberikan kebebasan kepada perempuan untuk mengatur
kehidupan reproduksinya termasuk dalam menjalankan Keluarga Berencana
(KB).
Sejak tahun 1995, beberapa program yang menyangkut pelayanan
kesehatan reproduksi telah dilaksanakan di Rumah Sakit termasuk pelayanan
KB. Rumah Sakit sebagai tingkat rujukan primer, sekunder dan tersier
mempunyai kewajiban menyediakan pelayan KIE dan konseling KB yang
diarahkan pada terciptanya akseptor mantap (MOW/MOP), penangan efek
samping dan komplikasi serta kegagalan KB, penanganan rujukan KB yang
meliputi pelimpahan kasus, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan,
penelitian dan pengembangan KB serta pembinaan medis pelayanan KB untuk
fasilitas pelayanan dasar.
Motivasi seorang akseptor KB untuk mengikuti kegiatan KB biasanya
didapatkan dari berbagai berita yang disampaikan atau didengar oleh akseptor
tersebut. Pengetahuan yang didapat akan menjadi dasar pegangan bagi para
akseptor untuk menjalani proses menjadi akseptor KB.
I.2 RUMUSAN MASALAH.
Permasalahan yang terjadi antara lain adalah rendahnya cakupan dari
KB, serta tingginya angka drop out yang terjadi di Fasilitas pelayanan KB TNI
AL. Belum adanya ketetapan dinas dalam mengharuskan anggota untuk
menjadi akseptor KB, adanya anggapan pembatasan kehamilan adalah tabu
dan melanggar agama, personel yang mengawakinya belum terlatih dan
terbatas, keterbatasan dukungan anggaran serta terbatasnya sarana dan
prasarana yang ada. Beberapa upaya dapat diberikan seperti meningkatkan
mutu pelayanan dan menekan angka malpraktek oleh tenaga medis yang
menanganinya, memperluas wilayah pelaksanaan program KB dengan cara
membentuk satgas-satgas mobile ke perumahan-perumahan dinas sebagai
bentuk peningkatan pelayanan, mengupayakan secara resmi berjenjang agar
timbul aturan yang tegas melalui KASAL up DISKESAL, melakukan
penyuluhan pada tempat tinggal/kompleks perumahan personel TNI AL untuk
mengubah persepsi yang salah, melakukan penyegaran ilmu dan mengikutkan

7
pelatihan resmi dari Kemenkes setiap anggota pengawak Poli KB serta
mengusulkan penambahan personel definitif dari Poli KB, mengusulkan
pembangunan dan melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung
kegiatan Poli KB.
I.3 TUJUAN PENELITIAN
I.3.1 TUJUAN UMUM
Analisis pengaruh mutu pelayanan medis terhadap kepuasan akseptor KB
Mantap di Poli KB RSAL dr Mintohardjo dalam upaya mencapai tujuan
revitalisasi program PKBRS.
I.3.2 TUJUAN KHUSUS
 Mendeskripsi karakteristik demografi di poli KB RSAL dr Mintohardjo
 Mengetahui dan memperinci factor-faktor kepuasan akseptor KB Mantap
yang dinyatakan setelah menjalani prosedur selama 6 bulan atau 1
tahun. Mengenai adanya gangguan fisik atau lainnya.
 Mengetahui dan memperinci factor-faktor yang berkaitan dengan mutu
pelayanan dari poli KB RSAL dr Mintohardjo. Berkaitan dengan penilaian
secara awam menyangkut ketrampilan medis, kedalaman pengetahuan
dan kemampuan mengkomunikasikannya serta perlakuan terhadap
akseptor.
 Memberikan saran agar cakupan akseptor KB Mantap meningkat dalam
upaya pencapaian tujuan dari program revitalisasi PKBRS.
I.4 MANFAAT PENELITIAN
I.4.1 BAGI RSAL DR MINTOHARDJO
 Memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan manejerial agar
kinerja manejemen lebih terarah dan berhasil guna.
 Tercapainya upaya revitalisasi program PKBRS.
 Membentuk budaya selalu melakukan kendali mutu pelayanan di poli
KB.
I.4.2 BAGI PENELITI
 Menambah wawasan tentang proses analisa mutu dari kinerja poli dan
bagaimana penaganannya
 Menambah pengetahuan tentang factor-faktor yang mempengaruhi
kepuasan akseptor.

8
 Langkah awal pemahaman mandiri yang bertanggungjawab terhadap
keputusan penilaian secara profesional
I.4.3 BAGI PROGRAM STUDI MARS URINDO
 Untuk menambah kepustakaan tentang penerapan ilmu Manejemen
Rumah Sakit dan sebagai bahan masukan bagi peneliti berikut
mengenai analisa mutu dan kepuasan akseptor KB Metoda Mantap di
RSAL dr Mintohardjo.
I.5. RUANG LINGKUP PENELITIAN
 Lingkup Sasaran.
Penelitian ini ditujukan pada semua peserta akseptor KB metoda
mantap yang dikerjakan di poli KB RSAL dr Mintohardjo.
 Lingkup masalah.
Masalah dibatasi pada factor-faktor yang mempengaruhi kepuasan
akseptor KB metoda mantap terhadap pelaksanaan prosedur medis dan
hasil pelaksanaan prosedur tersebut setelah beberapa waktu dan
pelayanan yang didapatkan akseptor selama menjalani prosedur
tersebut di poli KB RSAL dr Mintohardjo.
 Lingkup keilmuan.
Keilmuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua materi ajar
Manejemen Administrasi Rumah Sakit yang telah diterima berkaitan
dengan mutu dan kepuasan pelayanan.
 Lingkup metoda.
Metoda yang digunakan adalah retrospektif dengan survey kuesioner
 Lingkup lokasi.
Poli KB RSAL dr Mintohardjo dan kediaman masing-masing akseptor
 Lingkup waktu.
Pelaksanaan tentative.

9
BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN
II.1 UMUM
Dalam tiga abad, jumlah penduduk indonesia naik empat kali lipat. Pada
abad ke-17 (tahun 1600-an), jumlah penduduk diperkirakan hanya sekitar 10
juta jiwa. Pada awal abad ke-20, naik menjadi 40 juta jiwa. Dengan penduduk
tahun 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa (Sensus Penduduk 2010,BPS),
Indonesia berada di posisi keempat dunia dalam hal jumlah penduduk. Rata-
rata laju pertumbuhan penduduk per tahun selama periode 2000-2010
mencapai angka 1,49%. Angka ini cukup tinggi. Karena, pada saat yang
bersamaan, laju pertambahan penduduk dunia hanya sekitar 1,2% dan rata-
rata laju pertambahan penduduk negara berkembang lainnya hanya 1,4%.
Tingginya angka kelahiran juga tercermin dari jumlah bayi yang lahir setiap
hari rata-rata mencapai sekitar 12.000 bayi.2
Beberapa pendapat terdahulu berpikir bahwa Indonesia merupakan
negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.000-an pulau besar dan kecil serta
daya tampung lingkungan masih sangat memadai, sehingga lonjakan
penduduk tidak perlu dikhawatirkan. Kenyataannya, kepadatan penduduk
Indonesia perkilometer persegi justru jauh lebih tinggi daripada tingkat
kepadatan penduduk dunia. Data Badan Kependudukan Dunia (UNFPA) tahun
2010 mencatat bahwa rata-rata kepadatan penduduk dunia hanya 51 jiwa per
km2, padahal Indonesia sudah mencapai angka 122 jiwa per km2. Bahkan,
jika dibandingkan negara-negara berkembang pun (sebesar 68 jiwa per km2),
Indonesia masih jauh lebih tinggi. Tantangan pembangunan Indonesia saat ini
didominasi usia produktif (15-64 tahun), tentu berbeda dengan 30 tahun yang
lalu (didominasi penduduk usia muda, dibawah 15 tahun). Tingkat
pendidikanpun hanya dapat dinikmati sebahagian penduduk yang mampu,
upaya pemerintah dengan program 9 tahun wajib belajar juga mengalami
hambatan terutama masalah dana. Sehingga banyak tenaga kerja yang
dihasilkan masih berkualitas rendah. Fakta laju pertumbuhan penduduk yang
tinggi ternyata dianggap tidak terlalu mengkhawatirkan oleh sebagian
kalangan terutama penentu kebijakan dan pembuat undang-undang di negeri
ini. Thomas Robert Malthus mengungkapkan kemungkinan timbulnya bahaya
2
Media Indonesia “Fakta dan Logika Kependudukan Indonesia” Senin 12 Desember 2011, hal 17.

10
kelaparan akibat jumlah penduduk yang tumbuh menurut deret ukur
sedangkan pangan dan lapangan kerja hanya tumbuh menurut deret hitung.
Pada pertengahan tahun 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mencanangkan program akselerasi pengoptimalisasi pencapaian upaya
program keluarga berencana yaitu “Revitalisasi Program KB di Rumah Sakit”
dengan tujuan mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk. Mendorong
semua akses dari komponen masyarakat dan pemerintah guna mencapai
target MDGs. Secara garis komando Panglima TNI dan Kementerian
Pertahanan mengakomodasikan pelaksanaan program tersebut dengan
mencanangkan optimalisasi “Revitalisasi Program KB-Kesehatan di Faskes
TNI”, harapan dengan adanya kerjasama antara BKKBN dengan TNI tersebut,
kesejahteraan anggota TNI dalam hal ini personel TNI AL akan meningkat.
II.2. PARADIGMA NASIONAL
a. Landasan Idiil
Pancasila sebagai Idiologi Bangsa Indonesia memiliki karakter yang
berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan manusia Indonesia, termasuk
kesejahteraan sosial. Pada sila kelima terkandung makna yaitu: Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia harus dicapai suatu kesejahteraan hidup secara adil dan
merata. Kesejahteraan dapat diartikan dalam beban finansial yang ditanggung
personel TNI AL dalam menempuh kehidupan berumah tangga harus mampu
diatasi. Sehingga personil TNI AL dapat berkonsentrasi penuh pada
penugasan-penugasannya. Dengan sendirinya pelaksanaan tugas pokok TNI
AL sebagai bagian dari TNI dapat terlaksana dengan maksimal karena
personel-personel yang mengawakinya dalam keadaan sejahtera. Dengan
terlaksananya misi dan visi BKKBN, diharapkan apa yang dijelaskan oleh sila
kelima dari Pancasila dapat terwujud.
b. Landasan Konstitusional (UUD 1945)
Pasal 27 ayat 2, menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” artinya bahwa
personil TNI AL selain berhak bergabung dengan TNI AL dan berhak
mendapatkan penghidupan yang layak karena personil TNI AL juga merupakan
warga negara NKRI. Jadi bila jumlah tanggungan keluarga bila tak banyak
maka dapat mewujudkan Keluarga Kecil Sejahtera. Pasal 28A, menyatakan
bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan

11
hidup dan kehidupannya”. Pasal ini dapat diartikan bahwa dalam menjalani
kehidupan di dunia ini, personil TNI AL berhak berupaya bagaimana caranya
agar dirinya dan keluarganya mendapat penghidupan yang layak serta dapat
mengembangkan diri dan mencapai kondisi taraf kehidupan yang lebih baik.
Pada pasal 28H Amandemen UUD 1945, menyatakan bahwa, “Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan”. Pada pasal ini diartikan bahwa setiap personel TNI AL dalam
upaya mendapatkan kehidupan yang layak, damai dan sejahtera, personel TNI
AL dan keluarganya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, agar
mendapatkan kualitas kesejahteraan yang baik dan hidup panjang. Hal yang
senada disampaikan oleh Maslow pada Teori Hierarki Kehidupan. Pasal 34
ayat 2 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan”, pada pasal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah
dalam upaya menjaga stabilitas dalam berkehidupan berbangsa dan
bernegara, Pemerintah wajib mengupayakan segala cara tanpa meninggalkan
rasa kemanusiaan serta memperhatikan asas keadilan. Sedangkan pada Pasal
34 ayat 3 disebutkan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”, dengan
demikian Negara dalam upaya mengendalikan pertambahan jumlah
penduduknya melalui Program “Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera” oleh
BKKBN yang akan menjalankan program-programnya secara adil dan
berkemanusiaan. Sebagai organisasi bentukan Pemerintah serta bertanggung
jawab terlaksananya salah satu Program Stabilitas Ideologi Politik Ekonomi
Sosial Budaya dengan mengendalikan jumlah penduduk.
c. Landasan Konseptual Ketahanan Nasional.
Dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan
bangsa, Bangsa Indonesia mengisi kegiatan dengan terus membangun guna
mewujudkan cita-cita Nasional. Dalam melaksanakan Pembangunan Nasional
tersebut, bangsa Indonesia selalu dihadapkan kondisi kerawanan bidang
keamanan dan harus mampu mewujudkan daya tangkalnya. Dengan
memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, kerawanan yang
mengganggu kegiatan Pembangunan Nasional pada umumnya dalam hal
Ideologi, Dinamika Politik, Ketahanan Ekonomi, pengaruh-pengaruh Sosial dan

12
Budaya. Oleh karena itu, Bangsa Indonesia, walau beragam suku, adat
kebiasaan, kelompok, agama dan golongan harus mampu dan mewujudkan
Ketahanan Nasional terhadap gangguan-gangguan tersebut. Ketahanan
Nasional sebagai landasan konsepsional pada hakekatnya adalah merupakan
ketangguhan dan keuletan suatu bangsa untuk menjamin eksistensi dan
kelangsungan hidupnya guna menuju kejayaan Bangsa dan Negara dalam
menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan
tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri dengan
memberdayakan faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan
dan keamanan. Dengan memanfaatkan kondisi sumber daya alam yang
berlimpah seolah tanpa habis-habisnya serta pemanfaatan sumber daya
manusia dan buatan, factor tersebut diatas akan mampu mengembangkan
kekuatan nasional yang harus senantiasa siap, diberdayakan dan dibangun
sehingga dapat menghasilkan kondisi dinamis sebagai daya tangkal yang
tangguh. Program KB berupaya mengendalikan jumlah penduduk, apabila
jumlah penduduk tak terkendali dampak sosial akan bertambah terutama
kasus-kasus kriminal dan lain-lainnya.
d. Landasan Visional Wawasan Nusantara (Wanus)
Konsep dasar Wanus mengartikan tanah air Indonesia beserta isinya
sebagai satu kesatuan wadah dan sarana perjuangan hidup bangsa secara
bulat dan utuh. Wanus sebagai Doktrin Dasar Nasional yang mengandung arti
dan tuntutan: "Wujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara
Kepulauan Nusantara yang dalam kesemestaannya merupakan satu kesatuan
politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu
kesatuan pertahanan keamanan dalam proses pemekaran bangsa menuju
tercapainya cita-cita bangsa dan tujuan nasionalnya. Cara pandang inilah
sebagai dasar visional bagi TNI/TNI AL dalam pengabdiannya menjaga
kedaulatan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI yang menjadi satu kesatuan
pertahanan dan keamanan. Memang wilayah Indonesia luas, namun daya
dukung geografi dan sumber daya alam bukan faktor yang bisa diperbaharui.
Bila jumlah penduduk Indonesia tak terkendali, Doktrin Wanus dapat goyah dan
bermasalah. Program KB berupaya mengendalikan pertambahan penduduk
secara teratur dan tertata sehingga tak timbulkan gangguan pada konsep
Wanus.

13
II.3. PERATURAN PERUNDANGAN
a. UU RI nomor 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia.
Pada Pasal 49 menyatakan bahwa “Setiap prajurit TNI berhak
memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran
pertahanan negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara”. Hal ini merujuk bahwa setiap personil TNI agar mampu bertugas
secara profesional, negara menjamin masing-masing personil akan mendapat
“reward” sesuai dengan status kepangkatan dan banyaknya keluarga yang
menjadi tanggungan hidupnya. Semua ini bertujuan agar mendapatkan
kehidupan yang layak dan bermartabat.
Pasal lain yang menjamin kesejahteraan personil TNI adalah Pasal 50.
Dimana dalam pasal tersebut ada 5 ayat. Dinyatakan bahwa:
1) Ayat 2 : Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan
kedinasan, yang meliputi:
a) Penghasilan yang layak.
b) Tunjangan keluarga.
c) Perumahan/asrama/mess.
d) Rawatan kesehatan.
e) Pembinaan mental dan pelayanan keagamaan.
f) Bantuan hukum.
g) Asuransi kesehatan dan jiwa
h) Tunjangan hari tua, dan
i) Asuransi penugasan operasi militer.
2) Ayat 3 : Keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan yang
meliputi:
a) Rawatan kesehatan.
b) Pembinaan mental dan pelayanan keagamaan.
c) Bantuan hukum
3) Ayat 4 : Penghasilan layak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 poin
1, diberika secara rutin setiap bulan kepada prajurit aktif yang terdiri
dari
a) Gaji pokok prajurit dan kenaikan berkalanya yang
disesuaikan dengan masa dinas.
b) Tunjungan keluarga.
c) Tunjangan operasi.

14
d) Tunjangan jabatan.
e) Tunjangan khusus, dan
f) Uang lauk pauk atau natura.
4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan
ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Isi dan makna Pasal 49 dan Pasal 50 pada UU RI Nomer 34 tahun 2004,
secara gambang dan jelas bisa dijadikan dasar hukum bahwa dalam rangka
agar personil-personil TNI dalam melaksanakan tugas dan kedinasannya
diharapkan bisa profesional karena Negara sudah menjamin kesejahteraannya.
Negara melalui BKKBN dengan program KBnya berupaya agar dengan
membentuk keluarga kecil diharapkan kepala keluarga dapat memberikan
perhatian penuh dan kesejahteraan serta pendidikan dari anggota keluarganya
sesuai dengan isi dan makna Pasal 49 dan Pasal 50 pada UU RI Nomer 34
tahun 2004.
b. UU RI nomor 52 tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga.
Undang-undang ini menjadi dasar pijakan bagi Pemerintah dalam hal ini
BKKBN melaksanakan Program pemberdayaan fasitas-fasilitas kesehatan
dalam upaya mengendalikan pertambahan jumlah penduduk di NKRI.
Pembangunan Nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan
termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus
menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah
penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat
akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan
kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Sehingga keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang
seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan
memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan
masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan
bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

15
Strategi dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan
keluarga berkualitas adalah melakukan upaya pengendalian angka kelahiran
dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk,
pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan
serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang
tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing
dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan
merata. Demikian pula misi dan visi dari BKKBN tersebut dalam mewujudkan
kesejahteraan bagi personel TNI AL dan keluarganya.
c. Nota Kesepakatan Bersama antara Kemenkes RI dengan Kemenhan
RI Nomor 276/Menkes/SKB/II/2010 tentang Kerjasama Dalam Bidang
Kesehatan.
Pada Nota Kerjasama tersebut disebutkan bahwa perlu ditingkatkan
kerjasama pengembangan sumber daya manusia dengan melaksanakan
pengerahan personel dan tenaga kesehatan, penggunaan fasilitas kesehatan
dan sarana lain dari fasilitas sarana prasarana yang dimiliki Kemenhan guna
membantu pelaksanaan Program Kesehatan dan Kependudukan Pemerintah
dalam hal ini Kemenkes RI yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat sebagai potensi dan kekuatan pertahanan negara.
d. Kesepakatan Bersama antara BKKBN dengan TNI Nomor
37/HK.104/B5/2009 tentang Kerjasama Revitalisasi Program KB Nasional.
Sesuai dengan Arahan Presiden RI pada penyampaian Nota Keuangan
Sidang Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2008 tentang Upaya Revitalisasi
Program KB Nasional dalam rangka mengakomodasi perubahan lingkungan
strategis di era desentralisasi, serta untuk mendukung percepatan pencapaian
sasaran Program KB nasional. Kesepakatan bersama ini dilakukan dengan
memperhatikan azas hukum, kepatutan, kewajaran, efektifitas, transparansi
dan akuntabel serta didorong oleh semangat dan rasa tanggung jawab pihak-
pihak yang terlibat untuk memperluas jangkauan dan cakupan kerjasama
selama ini dalam rangka menunjang pembangunan di bidang KB Nasional.

16
II.4. LANDASAN TEORI
Teori-teori manejemen yang terlibat dan berkaitan dalam hal ini :
a. Teori Kompetensi. R. Palan PH.D
Definisi kompetensi di tempat kerja merujuk pada pengertian kecocokan
seseorang dengan pekerjaanya. Kompetensi adalah mengenai orang seperti
apa dan apa yang dapat mereka lakukan, bukan apa yang mungkin mereka
lakukan. Kompetensi ditemukan pada orang-orang yang diklasifikasikan
sebagai berkinerja unggul atau efektif. Lima jenis karakteristik kompetensi
menurut R.Palan PH.D.:
1) Pengetahuan. Pengetahuan (knowledge) merupakan hasil dari
pembelajaran dalam suatu pendidikan.
2) Ketrampilan. Ketrampilan (skills) merujuk pada kemampuan praktek atau
berupa tingkah laku dalam melakukan kegiatan.
3) Konsep diri dan nilai diri. Konsep diri (self concept) dan nilai-nilai
merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang. Kepercayaan diri
membawa pada seseorang percaya diri untuk bisa berhasil dalam suatu situasi.
4) Karakteristik pribadi. Karakteristik pribadi merujuk pada karakteristik
fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti tetap
dapat mengendalikan diri dan tenang dibawah tekanan.
5) Motivasi. Motif (motives) merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis
atau dorongan yang memicu tindakan. Motif dan karakteristik pribadi bisa
disebut sebagai inisiator yang dapat memprediksi apa yang akan dilakukan
seseorang terhadap pekerjaan tanpa supervisi yang intens.
b. Teori Mutu
Mutu pelayanan dapat didefinisikan dalam banyak pengertian. Ada
beberapa pengertian yang secara sederhana melukiskan hakekat mutu
menurut beberapa ahli yaitu :
 Mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.
 Mutu adalah totalitas dari wujud serta ciri dari suatu barang atau
jasa, yang didalamnya terkandung sekaligus pengertian rasa aman
atau pemenuhan kebutuhan para pengguna.
 Mutu adalah tingkat kesempurnaan dari penampilan sesuatu yang
sedang diamati.
 Mutu adalah gambaran total sifat dari suatu produk atau jasa
pelayanan yang berhubungan dengan kemampuannya untuk

17
memberikan kebutuhan kepuasan.  
Sedangkan karakteristik dari pelayanan kesehatan dapat ditelaah dari
karakteristik jasa yakni tidak berwujud, heterogen, tak dapat dipisahkan dan tak
dapat disimpan. Demikian pula dengan rumah sakit yang merupakan sebuah
lembaga yang bergerak di bidang jasa yang mempunyai ciri-ciri seperti, tidak
berwujud, merupakan aktivitas pelayanan antara tenaga medis dan non medis
dengan pelanggan dan tidak ada kepemilikan. Jasa sendiri mempunyai
keunikan, dimana jasa secara bersamaan dalam proses produksi dan
konsumsi, sehingga kualitas jasa sangat ditentukan oleh penyedia jasa,
karyawan dan pelanggan.
Mutu pelayanan jasa memiliki karakteristik khusus yakni lebih sulit untuk
dievaluasi karena :
 Dalam mengevaluasi mutu pelayanan, pelanggan tidak hanya
mempertimbangkan pada outcome tetapi juga proses ketika pelayanan
diberikan.  
 Kriteria yang berlaku dalam mengevaluasi pelayanan tergantung
semata mata oleh penilaian pelanggan. Secara spesifik, persepsi dari
mutu sesuatu jasa tergantung dari bagaimana seorang provider dapat
memahami ekspektasi pelanggannya terhadap jasa yang diberikan.
Dalam pelayanan kesehatan peningkatan mutu pelayanan diperlukan
untuk memberikan kepuasan kepada pasien, petugas profesi kesehatan,
manajer kesehatan maupun pemilik institusi kesehatan. Sedangkan mutu
pelayanan kesehatan bagi seorang pasien tidak lepas dari rasa puas bagi
seseorang pasien terhadap pelayanan yang diterima, dimana mutu yang baik
dikaitkan dengan kesembuhan dari penyakit, peningkatan derajat kesehatan,
kecepatan pelayanan, lingkungan perawatan yang menyenangkan, keramahan
petugas, kemudahan prosedur, kelengkapan alat, obat-obatan dan biaya yang
terjangkau.
Bila diamati ternyata banyak pihak yang berkepentingan dengan mutu.
Pihak-pihak tersebut antara lain adalah konsumen, pemberi jasa pelayanan
kesehatan (provider), pembayar (pihak ketiga atau asuransi), manajemen
rumah sakit, karyawan rumah sakit, pemerintah dan ikatan profesi. Pihak-pihak
tersebut memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda terhadap
mutu.

18
Dengan demikian, mutu dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang atau
perpektif yaitu :
 Dimensi konsumen atau dimensi pasien.
Dalam persektif pasien, mutu pelayanan yaitu apakah pelayanan
kesehatan itu dapat memenuhi apa yang diharapkan konsumen yang
diukur dengan kepuasan pasien dan keluhan pasien. Dimensi mutu
pelayanan ini lebih terkait dengan penilaian mutu pelayanan kesehatan
berdasarkan persepsi masing- masing individu. Mutu pelayanan
kesehatan bagi pasien lebih banyak dilihat pada dimensi ketanggapan
petugas dalam memenuhi kebutuhan pasien, memberikan suatu empati,
respek, kelancaran komunikasi petugas dengan pasien, keramah-
tamahan petugas dalam melayani pasien, dan atau kesembuhan penyakit
yang sedang diderita. Walaupun penilaian mutu pelayanan kesehatan
yang diberikan kepada pasien merupakan nilai subyektif, tetapi tetap ada
dasar obyektif yang dilandasi oleh pengalaman masa lalu, pendidikan,
situasi psikis waktu pelayanan dan pengaruh lingkungan. Dalam penilaian
performance pemberi jasa pelayanan kesehatan terdapat dua elemen
yang perlu diperhatikan yaitu teknis medis dan hubungan interpersonal.
Hal ini meliputi penjelasan dan pemberian informasi kepada pasien
tentang penyakitnya serta memutuskan bersama pasien tindakan yang
akan dilakukan atas dirinya. Hubungan interpersonal ini berhubungan
dengan pemberian informasi, empati, kejujuran, ketulusan hati, kepekaan
dan kepercayaan dengan memperhatikan privacy pasien. 
 Dimensi profesi atau dimensi petugas kesehatan
Mutu pelayanan kesehatan yang dilihat dari sudut pandang petugas
profesi kesehatan sebagai penyelenggaraan pelayanan kesehatan lebih
terkait pada dimensi kesesuaian pelayanan yang diselenggarakan dengan
perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir dan atau otonomi profesi
dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
pasien dan untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien dan
masyarakat. Menurut Azwar pelayanan kesehatan yang bermutu adalah
pelayanan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan
kesehatan sesuai dengan standart dan kode etik profesi yang telah
ditetapkan.

19
 Dimensi manajemen atau dimensi proses
Dalam perspektif manajemen, mutu pelayanan berhubungan dengan
suatu cara menjalankan proses pelayanan kesehatan dengan
menggunakan sumber daya yang paling efisien di dalam memenuhi
kebutuhan konsumen.
 Dimensi Pemilik Pelayanan Kesehatan
Mutu pelayanan kesehatan yang dilihat dari sudut pandang
peyandang dana pelayanan kesehatan lebih terkait pada dimensi
efisiensi pemakaian sumber dana, kewajaran pembiayaan kesehatan dan
atau kemampuan pelayanan kesehatan mengurangi kerugian
penyandang dana pelayanan kesehatan.
Menurut Lori Di Pete Brown dkk, faktor-faktor yang mempengaruhi
dimensi mutu pelayanan kesehatan ialah : 
1) Kompetensi teknis : terkait dengan ketrampilan, kemampuan dan
penampilan petugas.
2) Akses terhadap pelayanan : pelayanan kesehatan yang tak terhalang
oleh keadaan geografis, sosial, ekonomi, budaya, organisasi atau
hambatan bahasa.
3) Efektivitas : menyangkut norma pelayanan kesehatan dan petunjuk
klinik sesuai standar yang ada.
4) Efisiensi : terkait dengan pemilihan intervensi yang cost effective,
karena terbatasnya sumber daya pelayanan kesehatan.
5) Kontinuitas : pelayanan yang diberikan lengkap sesuai yang
dibutuhkan tanpa interupsi, berhenti atau mengulangi prosedur
diagnosis dan terapi yang tak perlu.
6) Keamanan : berarti mengurangi resiko cedera, infeksi, efek samping
dan bahaya lain yang berkaitan dengan pelayanan.  
7) Hubungan antar manusia : berkaitan dengan interaksi antara petugas
kesehatan dengan pasien, manajer dan petugas, dan antara tim
kesehatan dengan masyarakat.  
8) Kenyamanan : berkaitan dengan pelayanana kesehatan yang tak
berhubungan langsung dengan efektifitas klinis, tapi dapat
mempengaruhi kepuasan pasien dan bersedianya untuk kembali ke
fasilitas kesehatan untuk memperoleh pelayanan berikutnya.

20
Smith dan Metzne juga disebutkan adanya perbedaan dimensi yang
dimaksud. Disebutkan untuk para dokter sebagai penyalenggara pelayanan
kesehatan, dimensi mutu pelayanan kesehatan yang paling penting adalah
pengetahuan ilmiah yang dimiliki oleh dokter (80%), perhatian dokter secara
pribadi kepada pasien (60%), ketrampilan yang dimiliki oleh dokter (50%),
efisiensi pelayanan kesehatan (45%), serta kenyamanan pelayanan yang
dirasakan pasien (8%). Bagi pasien sebagai pemakai jasa pelayanan
kesehatan, dimensi mutu pelayanan yang dipandang paling penting ialah
efisiensi pelayanan kesehatan (45%), baru menyusul perhatian dokter secara
pribadi bagi pasien (40%), pengetahuan ilmiah yang dimiliki dokter (40%),
ketrampilan yang dimiliki dokter (35%), serta kenyamanan yang dirasakan oleh
pasien.
Zeithaml et al mutu jasa / pelayanan merupakan konstruksi multi dimensi,
yang terdiri dari banyak atribut yang berbeda satu sama lain, yang meliputi :
1) Tangible (nyata/berwujud) 
2) Reliability (keandalan) 
3) Responsiveness (Cepat tanggap) 
4) Competence (kompetensi) 
5) Access (kemudahan) 
6) Courtesy (keramahan) 
7) Communication (komunikasi) 
8) Credibility (kepercayaan) 
9) Security (keamanan) 
10)Understanding the Customer (Pemahaman pelanggan)
Dalam perkembangan selanjutnya, dirasakan adanya dimensi mutu
pelayanan yang saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya yang dikaitkan
dengan kepuasan pelanggan.
Parasuraman et al. dimensi- dimensi tersebut difokuskan menjadi 5
dimensi (ukuran) kualitas jasa/ pelayanan karena dirasakan adanya dimensi
mutu yang saling tumpang tindih, yaitu :
1) Tangible (berwujud): dimensi mutu pelayanan yang meliputi
penampilan fisik dari fasilitas, peralatan, karyawan dan peralatan
komunikasi.

21
2) Realibility (keandalan) : dimensi mutu pelayanan yang berupa
kemampuan untuk memberikan pelayanan / jasa yang telah dijanjikan
secara konsisten dan dapat diandalkan (akurat).
3) Responsiveness (cepat tanggap) : dimensi mutu pelayanan tentang
kemauan untuk membantu pelanggan (pasien) dan menyediakan jasa /
pelayanan yang cepat dan tepat.
4) Assurance (kepastian) : dimensi mutu pelayanan yang mencakup
pengetahuan dan keramah-tamahan para karyawan dan kemampuan
mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan, kesopanan
dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya,
risiko atau keragu- raguan.
5) Empaty (empati) : dimensi mutu pelayanan yang meliputi pemahaman
pemberian perhatian secara individual kepada pelanggan, kemudahan
dalam melakukan komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan
pelanggan.
Direktorat Jendral Pelayanan Medik KemenKes RI mendefinisikan mutu
pelayanan rumah sakit sebagai derajat kesempurnaan pelayanan rumah sakit
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang
sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan
potensi sumber daya yang tersedia di RS secara wajar, efisien dan efektif serta
diberikan secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma, etika, hukum
dan sosio-budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan
pemerintah dan masyarakat konsumen.
Sebagaimana karakteristik dari jasa, kualitas jasa pelayanan rumah sakit
sangat ditentukan oleh penyedia jasa, karyawan dan pelanggan. Sedangkan
indikator kualitas pelayanan kesehatan menurut pasien merupakan suatu
aspek utama yang menjadi pedoman yang menjadi pengalaman atau yang
dirasakan pasien. Indikator kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit
meliputi aspek tenaga dokter, tenaga perawat, kondisi fisik / fasilitas, sistem
administrasi pelayanan, pembiayaan dan sebagainya.
Tenaga medis sebagai bagian dari pemberi pelayanan kesehatan di
rumah sakit memberikan pengaruh paling besar dalam menentukan kualitas
pelayanan dari pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang
memiliki fungsi utama memberikan pelayanan medik kepada pasien dengan
mutu sebaik-baiknya, menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu

22
kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan kepada
pasien dan rumah sakit.
Menurut Ware dan snyder, di Souther Illinois, USA (Wijono, 1999) aspek
dari perilaku dokter dan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu sistem
pelayanan kesehatan antara lain yaitu :
1. Tingkah laku dokter.
2. Fungsi pengobatan / penyembuhan
a) Pemberian informasi  
b) Ukuran-ukuran preventif  
c) Tenggang rasa  
d) Perawatan lanjutan  
e) kebijaksanaan  
3. Fungsi pemeliharaan / perawatan  
a) Menentramkan hati
b) Penuh perhatian
c) Sopan santun, respek  
4. Tersedianya (Availability) sarana dan prasarana
a) Mempunyai rumah sakit  
b) Mempunyai spesialisasi  
c) Mempunyai dokter keluarga
d) Fasilitas-fasilitas kantor yang lengkap  
5. Kelangsungan suatu hal yang dapat menyenangkan
a) Kelangsungan perawatan  
b) Dokter keluarga yang teratur  
c) Ketrentraman pelayanan  
6. Akses
a) Biaya perawatan
b) Perawatan darurat  
c) Mekanisme pembayaran
d) Cakupan asuransi kesehatan  
e) Kemudahan medical check up  
Sussman et al di Claveland ditemukan faktor yang  mempengaruhi mutu

23
pelayanan kesehatan yaitu :
a. Dokter terlatih baik  
b. Melihat dokter yang sama setiap kunjungan
c. Perhatian pribadi dokter terhadap pasien.  
d. Keterbukaan dalam diskusi penyakit  
e. Ongkos klinik terbuka
f. Waktu tunggu dokter yang singkat
g. Informasi dari dokter
h. Ruang istirahat yang baik
i. Staff yang menyenangkan  
j. Ruang tunggu yang nyaman.
Sedangkan menurut Klein et al faktor-faktor yang mempengaruhi mutu  
pelayanan kesehatan adalah :
a. Perilaku dokter atau staff rumah sakit terhadap pasien.  
b. Koordinasi antar peran masing-masing interdepartemen.
c. Jumlah kontak dengan pasien.
d. Kepuasan pasien dan hal-hal yang menyenangkan.
e. Ketrampilan tenaga medis dan kelengkapan fasilitas.
f. Penampilan fasilitas fisik.
g. Kelangsungan perawatan, dokter yang sama saat kunjungan pasien.
h. Follow-up, seperti janji pasien kembali.
i. Penyuluhan pasien dan pemahamannya.
j. Hubungan pasien dan staff.
k. System pencatatan.
l. Penekanan riset.  
m. Hubungan antar staff.  
Hasil penelitian Coser (1956) dalam Wolf, Witzel, Fuerst (1984),
menyatakan bahwa pasien mengharapkan seorang dokter yang baik dalam
merawat, dapat memberikan kasih sayang, rasa aman, penuh pengertian dan
perhatian, berusaha sekuat tenaga dalam mengobati dan merawat serta tahu
banyak dan ahli dalam bidangnya.
Dari pendapat beberapa pakar mutu yang memperhatikan kualitas
pelayanan dalam berbagai dimensi mutu, maka dapat dirangkum menjadi 16
faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan, yakni :

24
a. Efficacy : pelayanan yang diberikan menunjukkan manfaat dan hasil
yang diinginkan. 
b. Appropriateness : pelayanan yang diberikan relevan dengan
kebutuhan klinis pasien / klien dan didasarkan pada perkembangan
ilmu pengetahuan.
c. Availability : pelayanan yang dibutuhkan tersedia. 
d. Accesaibility : pelayanan yang diberikan dapat diakses oleh yang
membutuhkan. 
e. Effectiveness : pelayanan yang diberikan dengan cara yang benar,
berdasarkan ilmu pengetahuan, dan dapat mencapai hasil yang
diinginkan.
f. Amenities : kenyamanan fasilitas pelayanan 
g. Technical competence : tenaga yang memberikan pelayanan
mempunyai kompetensi tehnik yang dipersyaratkan. 
h. Affordability : pelayanan yang diberikan dapat dijangkau secara
financial oleh yang membutuhkan.
i. Acceptability : pelayanan yang diberikan dapat diterima oleh
masyarakat pengguna.
j. Safety : pelayanan yang diberikan aman. 
k. Efficiency : pelayanan yang diberikan dilakukan dengan efisien.
l. Interpersonal relationship: pelayanan yang diberikan memperhatikan
hubungan antar manusia baik antara pemberi pelayanan dengan
pelanggan, maupun antar petugas pemberi pelayanan.
m. Continuity of care : pelayanan yang diberikan berkelanjutan,
terkoordinir dari waktu ke waktu.
n. Respect and caring : pelayanan yang diberikan dilakukan dengan
hormat, sopan dan penuh perhatian.
o. Legitimacy / accountability: pelayanan yang diberikan dapat
dipertanggungjawabkan (secara medik maupun hukum)
p. Timeless : pelayanan yang diberikan tepat waktu.
  Dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan
berdasarkan mutu, maka organisasi pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah
rumah sakit perlu memperhatikan apakah nilai pelanggan (customer value)
terhadap mutu pelayanan yang diberikan, dan apa yang dapat memberikan

25
kepuasan pada pelanggan (customer satisfaction). Untuk mutu barang pada
umumnya dapat diukur (tangible), namun mutu jasa pelayanan sulit untuk
diukur karena umumnya bersifat subyektif karena menyangkut kepuasan
seseorang, yang bergantung pada persepsi, latar belakang, social ekonomi,
norma, pendidikan, budaya sampai kepribadian seseorang
c. Teori Kepuasan
Definisi Kepuasan Engel, et al (1990) dalam Tjiptono menyatakan
bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif
yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan,
ketidakpuasan muncul apabila hasil tidak memenuhi harapan.
Sedangkan menurut Kotler kepuasan pelanggan adalah tingkat
perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia
rasakan dengan harapannya. Harapan konsumen mempunyai peran yang
besar dalam membentuk kepuasan konsumen. Dalam konteks kepuasan
konsumen, harapan merupakan perkiraan atau keyakinan konsumen tentang
apa yang akan diterimanya.
Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi pelanggan terhadap
apa yang ia terima. Kepuasan itu sendiri dapat diukur dengan berbagai cara,
diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Kotler dalam Tjiptono tentang
metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu :
a) Sistem keluhan dan saran.  Metode ini dilakukan dengan cara pasien
menyampaikan keluhan dan saran  melalui kotak saran, kartu
komentar, saluran telepon khusus dan lain-lain.  
b) Survei kepuasan pelanggan.  Pengukuran kepuasan pelanggan
melalui metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara,diantaranya :
1) Directly reported satisfaction yakni pengukuran langsung
dengan  pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada
pasien tentang  tingkat kepuasan pasien terhadap
pelayanan. 
2) Derived dissatisfaction yakni pengukuran yang dilakukan
dengan cara  mengajukan pertanyaan tentang seberapa
besar harapan dan hasil dari  kinerja pelayanan yang telah
dirasakan pasien.

26
3) Problem analysis yakni pengukuran kepuasan yang
dilakukan dengan  cara meminta responden untuk
menuliskan masalah yang berkaitan dengan pelayanan yang
telah diberikan beserta menuliskan saran-saran untuk
perbaikan dalam pelayanan.
4) Importance-performance analysis yakni pengukuran
kepuasan yang dilakukan dengan cara meminta responden
untuk merangking berbagai elemen dari pelayanan yang
ditawarkan berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan
seberapa baik kinerja pelayanan masing-masing elemen.  
c) Ghost shopping. Metode ini dilakukan dengan cara mempekerjakan
beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pasien dengan
tujuan untuk melihat kekurangan atau kelebihan dari pelayanan.
d) Lost customer analysis. Metode ini dilakukan dengan cara pemberi
pelayanan menghubungi pelanggan yang berhenti atau pindah ke
tempat pelayanan lain dan memantau angka kehilangan pelanggan
yang menunjukkan kelemahan dalam memuaskan pelanggan. 
Tjiptono (2000:54) juga menyebutkan bahwa kepuasan pelanggan
memiliki hubungan yang erat dengan kualitas. Kualitas memberikan suatu
dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat
dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan
perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan dan kebutuhan
pelanggan. Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan
pelanggan dengan cara memaksimumkan pengalaman yang menyenangkan
dan meminimumkan atau meniadakan pengalaman pelanggan yang kurang
menyenangkan.
Manfaat lain yang dapat diperoleh dari kepuasan pelanggan adalah
mampu memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya
loyalitas pelanggan, serta membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut
yang menguntungkan bagi perusahaan. Konsumen yang puas akan kembali
memanfaatkan jasa yang sama, sebaliknya konsumen yang tidak puas akan
memberitahu orang lain tentang pengalaman tersebut.
Pada akhirnya kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau
loyalitas pelanggan kepada perusahaan. Perusahaan juga dapat meningkatkan

27
pangsa pasarnya dengan memenuhi kualitas yang bersifat customer-driven.
Hal ini akan memberikan keunggulan harga dan customer value. Customer
value merupakan kombinasi dari manfaat dan pengorbanan yang terjadi
apabila pelanggan menggunakan suatu barang atau jasa guna memenuhi
kebutuhan tertentu. Bila kualitas yang dihasilkan superior dan pangsa pasar
yang dimiliki besar, maka profitabilitasnya terjamin. Jadi, ada kaitan yang erat
antara kualitas dan profitabilitas.
Dalam menentukan tingkat kepuasan terdapat lima faktor utama yang
harus diperhatikan oleh perusahaan / rumah sakit, yaitu:
1) Kualitas Produk. Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi
mereka  menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan
berkualitas.  
2) Kualitas pelayanan. Terutama untuk industri jasa, pelanggan akan
merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau
yang sesuai  dengan yang diharapkan.
3) Emosional. Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan
keyakinan  bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila
menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung
mempunyai tingkat kepuasan lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh
bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial atau self esteem
yang membuat pelanggan menjadi puas terhadap merek tertentu.
4) Harga. Produk yang mempunyai kualitas sama tetapi menetapkan
harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi
kepada pelanggannya.
5) Biaya. Pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak
perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa
cenderung puas terhadap produk atau jasa itu.
d. Program Keluarga Berencana Nasional.
Program ini merupakan upaya-upaya kesehatan dengan menggunakan
metoda kesehatan dengan tujuan mencegah terjadinya kehamilan. Misi dan visi
BKKBN adalah mencegah pertambahan penduduk yang tak terkendalikan
mengingat dampak sosial yang akan ditimbulkan bila jumlah penduduk
bertambah tak terkendali sedangkan tanah yang dipijak beserta sumber daya
alamnya mempunyai daya dukung yang terbatas. Indonesia sebagai salah satu

28
anggota Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), bersama 189 negara lainnya,
dengan adanya jurang perbedaan kesejahteraan antara negara maju dan
negara berkembang, berupaya menangani kasus-kasus intern pengentasan
kemiskinan dalam negeri masing-masing dengan panduan Internasional yaitu
Millennium Development Goals. Program tersebut berlangsung selama 24
tahun (1990-2015). Terdiri dari 8 target, salah satu target yang menjadikan KB
sebagai salah satu indikator keberhasilannya adalah Strategi Pemerintah
dalam Pencapaian MDG ke 5 yaitu Meningkatkan kesehatan Ibu Hamil.
Keberhasilannya ditandai dengan tercapainya target di tahun 2015 adalah
Pertama, Keberhasilan menekan Angka Kematian Maternal dari tahun 1990
turun ¾ nya di tahun 2015 dan Kedua, Mewujudkan akses kesehatan
reproduksi bagi semua pada tahun 2015. Hasil dari MDGS saat akhir 2015
karena tak tercapainya target yang ditentukan maka program tersebut
dilanjutkan dengan program Sustainable Development Goals (SDG) dimana
poin yang menjadi titik berat menjadi 17 poin
II.5. PROGRAM KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT.
Dari hasil data Survei Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007,
terlihat pencapaian program KB belum menggembirakan, hal ini dapat
diketahui dengan penggunaan kontrasepsi yang hanya mencapai 61,4%,
sedangkan angka unmet need meningkat menjadi 9,1%. Selain itu Total
Fertility Rate (TFR) masih sama dengan hasil SDKI 2002/2003 yaitu 2,6.
Angka kematian ibu (AKI) menurun menjadi 228/100.000 kelahiran hidup
namun angka ini masih jauh dari sasaran Millenium Development Goal
(MDGS) yaitu 125/100.000 kelahiran hidup.
Dengan terjadinya perubahan tatanan pemerintah di tingkat pusat yaitu
desentralisasi urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah, salah satu
program yang dialihkan ke pemerintah daerah adalah program KB. Dalam
Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota yang antara lain menetapkan urusan pemerintahan bidang
KB dan Keluarga Sejahtera sebagai salah satu urusan wajib dan juga PP No.
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengamanatkan
rumpun kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
maka Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan terhadap program KB
termasuk dalam pelayanan KB di Rumah Sakit.

29
Dalam kenyataannya terjadi perubahan pelayanan KB ditingkat lini
lapangan yang antara lain disebabkan oleh kurangnya jumlah serta
ketrampilan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program
KB. Disamping itu, menurunnya komitmen politis penentu kebijakan juga turut
menyebabkan menurunnya kemampuan dalam pengelolaan program KB.
Beberapa daerah yang tidak memprioritaskan program KB, dikhawatirkan
membuat terputusnya kendali program KB, hal ini juga terjadi dalam program
KB di RS (PKBRS) yang saat ini. Meski penting, namun belum menjadi
program prioritas maupun unggulan sehingga berdampak pada rendahnya
cakupan pelayanan KB di RS.
Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan Pedoman
Penyelenggaraan RS 2008 yang memuat persyaratan/hal-hal yang harus
dipenuhi dan difasilitasi pada tahapan pendirian dan penyelangaraan
pelayanan RS dan layanan KB termasuk didalamnya. Disamping itu, telah
terbit Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit Nomor 129 tahun 2008 yang memasukkan layanan KB mantap,
sehingga hal ini menjadi tolok ukur bagi daerah mengenai pelayanan minimal
yang harus diberikan kepada masyarakat.
Buku Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit ini
merupakan panduan untuk menjabarkan kebijakan pelayanan KB di Rumah
Sakit bagi Pemerintah Daerah, RS, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten
/Kota. Tenaga Kesehatan, Lintas Program/Sektor, Organsisasi Profesi dan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sehingga peran dan tanggung jawab
Pemerintah Pusat, dan Daerah dalam pelayanan KB dapat dilaksanakan
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Dengan bervariasinya kepemilikan RS makan bernegaruh terhadap
struktur organisasi PKBRS tersebut. Untuk RS vertikal milik Depkes mengacu
pada Kepmenkes No. 1045 tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi RS di
lingkungan Depkes, sedangkan untuk RS daerah, TNI/POLRI dan swasta
maka strukturnya mengikuti kebijakan/aturan kepemilikan RS tersebut.
Dalam pelaksanaan pelayanan KB di RS dilakukan secara terpadu oleh
suatu tim/pokja yang terdiri dari berbagai unsur/unit dalam RS seperti bagian
kebidanan & kandungan, bedah, penyakit dalam, farmasi dan sebagainya
yang ditetapkan dengan SK Direktur RS.

30
Tujuan dilaksanakan program KB yaitu untuk membentuk keluarga kecil
sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan
kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Sulistyawati, 2013). Tujuan program
KB lainnya yaitu untuk menurunkan angka kelahiran yang bermakna, untuk
mencapai tujuan tersebut maka diadakan kebijakaan yang dikategorikan dalam
tiga fase (menjarangkan, menunda, dan menghentikan) maksud dari kebijakaan
tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia
muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan melahirkan pada usia tua (Hartanto,
2002).
Ruang lingkup program KB secara umum adalah sebagai berikut :
a. Keluarga berencana
b. Kesehatan reproduksi remaja
c. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga
d. Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas
e. Keserasian kebijakan kependudukan
f. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
g. Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan.
Kontrasepsi merupakan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan.
Usaha-usaha itu dapat bersifat sementara dan permanen Kontrasepsi yaitu
pencegahan terbuahinya sel telur oleh sel sperma (konsepsi) atau
pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke dinding Rahim.
Wiknjosastro (2007) efektivitas atau daya guna suatu cara
kontrasepsi dapat dinilai pada 2 tingkat, yakni:
a. Daya guna teoritis (theoretical effectiveness), yaitu kemampuan
suatu cara kontrasepsi untuk mengurangi terjadinya kehamilan
yang tidak diinginkan, apabila kontrasepsi tersebut digunakan
dengan mengikuti aturan yang benar.
b. Daya guna pemakaian (use effectiveness), yaitu kemampuan
kontrasepsi dalam keadaan sehari-hari dimana pemakaiannya
dipengaruhi oleh faktor- faktor seperti pemakaian yang tidak hati-
hati, kurang disiplin dengan aturan pemakaian dan sebagainya.
Menurut Hartanto (2002), ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan
dalam memilih kontrasepsi. Metode kontrasepsi yang baik ialah kontrasepsi yang
memiliki syarat-syarat sebagai berikut:
a. Aman atau tidak berbahaya

31
b. Dapat diandalkan
c. Sederhana
d. Murah
e. Dapat diterima oleh orang banyak
f. Pemakaian jangka lama (continution rate tinggi).
Menurut Hartanto (2002), faktor-faktor dalam memilih metode
kontrasepsi yaitu:
a. Faktor pasangan
1) Umur
2) Gaya hidup
3) Frekuensi senggama
4) Jumlah keluarga yang diinginkan
5) Pengalaman dengan kontraseptivum yang lalu
6) Sikap kewanitaan
7) Sikap kepriaan.
b. Faktor kesehatan
1) Status kesehatan
2) Riwayat haid
3) Riwayat keluarga
4) Pemeriksaan fisik
5) Pemeriksaan panggul.
Macam-macam Kontrasepsi :
a. Metode Kontrasepsi Sederhana
Metode kontrasepsi sederhana terdiri dari 2 yaitu metode
kontrasepsi sederhana tanpa alat dan metode kontrasepsi dengan alat.
Metode kontrasepsi tanpa alat antara lain: Metode Amenorhoe Laktasi
(MAL), Couitus Interuptus, Metode Kalender, Metode Lendir Serviks,
Metode Suhu Basal Badan, dan Simptotermal yaitu perpaduan
antara suhu basal dan lendir servik. Sedangkan metode kontrasepsi
sederhana dengan alat yaitu kondom, diafragma, cup serviks dan
spermisida (Handayani, 2010).
b. Metode Kontrasepsi Hormonal
Metode kontrasepsi hormonal pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu
kombinasi (mengandung hormon progesteron dan estrogen sintetik) dan
yang hanya berisi progesteron saja. Kontrasepsi hormonal kombinasi

32
terdapat pada pil dan suntikan/injeksi. Sedangkan kontrasepsi hormon
yang berisi progesteron terdapat pada pil, suntik dan implant
(Handayani,2010).
c. Metode Kontrasepsi dengan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
(AKDR). Metode kontrasepsi ini secara garis besar dibagi menjadi 2
yaitu AKDR yang mengandung hormon sintetik (sintetik progesteron)
dan yang tidak mengandung hormon (Handayani, 2010). AKDR yang
mengandung hormon Progesterone atau Leuonorgestrel yaitu
Progestasert (Alza-T dengan daya kerja 1 tahun, LNG-20 mengandung
Leuonorgestrel (Hartanto, 2002).
d. Metode Kontrasepsi Mantap
Metode kontrasepsi mantap terdiri dari 2 macam yaitu Metode
Operatif Wanita (MOW) dan Metode Operatif Pria (MOP). MOW sering
dikenal dengan tubektomi karena prinsip metode ini adalah
memotong atau mengikat saluran tuba/tuba falopii sehingga
mencegah pertemuan antara ovum dan sperma. Sedangkan MOP sering
dikenal dengan nama vasektomi, vasektomi yaitu memotong atau
mengikat saluran vas deferens sehingga cairan sperma tidak dapat
keluar atau ejakulasi (Handayani, 2010).
Pada pengelolaan manejemen pelayanan Rumah Sakit menyebutkan
bahwa kepuasaan akseptor KB merupakan salah satu faktor penentu
keberhasilan kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di
fasilitas-fasilitas kesehatan.
II.6 7 TOOL MANEJEMEN OPERASIONAL
Pada saat sekarang ini di dunia industri, kualitas memainkan peranan yang
sangat penting apabila produk yang dihasilkan ingin tetap berada dipasaran,
karena dengan adanya kualitas yang baik maka produk yang dihasilkan dapat
bersaing dengan produk sejenis. Kualitas produk yang dihasilkan harus
memiliki kualitas yang baik, tetapi dalam proses produksinya masih banyak
terjadinya cacat.
Tools merupakan salah satu alat statistik untuk mencari akar permasalahan
kalitas, sehingga manajemen kualitas dapat menggunakan seven tools tersebut
untuk mengetahui akar permasalahan terhadap produk yang mengalami cacat,
serta dapat mengetahui penyebab-penyebab terjadinya cacat.

33
Penelitian ini digunakan teknik-teknik perbaikan kualitas yang terdiri dari lembar
periksa, histogram, diagram pareto, statifikasi masalah, diagram pencar, bagan
kendali p dan diagram sebab akibat yang diterapkan di bagian produksi. Dari
lembar periksa dan diagram pareto di peroleh empat jenis kecacatan yang
menyebabkan cacat proses menjahit, cacat proses penggambaran pola, cacat
proses pemotongan, cacat proses penglicinan. Dimana jenis cacat yang paling
tinggi yaitu cacat proses menjahit. Sedangkan dari diagram sebab akibat
banyaknya kecacatan yang terjadi disebabkan oleh lima faktor yaitu manusia,
mesin, metode, dan material / bahan baku dan lingkungan. Menurut Ishikawa
Kaoru (1984)Hasil dari pengolahan sebab akibat kamudian di analisis kembali
dengan menggunakan metode kaizen 5W (who, what, where, when dan why)
serta 1 H(how), dan dibantu dengan menggunakan 5 S ( seiri, seiton, seiso,
seiketsu, shitsuke). Adapun 7 alat perbaikan kualitas/mutu, antara lain yaitu :
II.6.1Diagram Pareto
Diagram pareto atau analisis pareto didasari prinsip yang menyatakan
kebanyakan efek adalah hasil dari sedikit penyebab. Konsep ini dinyatakan
pertama kali oleh Vilfredo Pareto, ekonom Italia abad 19. Beliau mengamati
bahwa kebanyakan persentase kekayaan nasional dimiliki oleh sejumlah kecil
orang. Pareto menemukan rasionya 80:20. Kemudian ide ini ditunjuk sebagai
'sedikit yang penting dan banyak yang tidak penting' oleh satu dari penemu
peningkatan kualitas, Joseph Juran. Sekarang ide ini sering dirujuk sebagai
aturan 80:20 atau prinsip Pareto.
Tujuan analisis pareto :
Tujuan analisis pareto untuk 'memisahkan sedikit yang penting dari banyak
yang tidak penting'. Dikatakan bahwa 80% cacat berasal dari 20% penyebab.
Metode analisis data ini membantu mengarahkan pekerjaan anda ke tempat di
mana dapat dilakukan peningkatan terbanyak. Sehingga analisis pareto
membantu anda memusatkan usaha ke permasalahan yang menyediakan
potensi terbesar untuk peningkatan.
Kegunaan diagram pareto :
 Membantu suatu tim untuk terpusat pada penyebab yang akan
menghasilkan dampak terbesar jika diselesaikan
 Menampilkan kepentingan relatif dari problem dalam format visual yang
sederhana dan dapat diinterpretasi dengan cepat.

34
 Membantu mencegah 'mengalihkan permasalahan' di mana 'solusi'
menghilangkan beberapa penyebab namun memperburuk yang lain
 Kemajuan diukur dalam format yang sangat terlihat yang menyediakan
insentif untuk mendorong lebih banyak peningkatan
 Analisis pareto dapat digunakan dalam penerapan peningkatan kualitas
manufaktur atau nonmanufaktur.
Gambar 1 : Diagram Pareto
Gambar 2. Pareto Chart

35
Langkah-langkah menyusun diagram pareto
1. Menentukan metode atau arti dari pengklasifikasian data, misalnya ber-
dasarkan masalah, penyebab jenis ketidaksesuaian, dan sebagainya
2. Menentukan satuan yang digunakan untuk membuat urutan karakteristik-
karakteristik tersebut, misalnya rupiah, frekuensi, unit, dan sebagainya
3. Mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan.
4. Merangkum data dan membuat ranking kategori data tersebut dari yaang
terbesar hingga yang terkecil.
5. Menghitung frekuensi kumulatif atau persentase kumulatif yang digunakan.
6. Menggambar diagram batang, menunjukkan tingkat kepentingan relatif
masing- masing masalah. Mengidentifikasi beberapa hal yang penting untuk
mendapat perhatian.
II.6.2Diagram Sebab-Akibat
Istilah lain dari diagram sebab akibat adalah Diagram Ishikawa, dikembangkan
oleh Kaoru Ishikawa seorang pakar kendali mutu. Sering kali disebut sebagai
fishbone diagram dikarenakan bentuknya yang menyerupai tulang ikan.
Diagram sebab-akibat menggambarkan garis dan simbol-simbol yang
menunjukkan hubungan antara akibat dan penyebab suatu masalah. Diagram
tersebut memang digunakan untuk mengetahui akibat dari suatu masalah
untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan. Dari akibat tersebut kemudian
dicari beberapa kemungkinan penyebabnya. Penyebab masalah ini pun dapat
berasal dari berbagai sumber utama, misalnya metode kerja, bahan,
pengukuran, karyawan, lingkungan, dan seterusnya. Selanjutnya, dari sumber-
sumber utama tersebut diturunkan menjadi beberapa sumber yang lebih kecil
dan mendetail, misalnya dari metode kerja dapat diturunkan menjadi pelatihan,
pengetahuan, kemampuan, karakteristik fisik, dan sebagainya. Untuk mencari
berbagai penyebab tersebut dapat digunakan teknik brainstorming dari seluruh
personel yang terlibat dalam proses yang sedang dianalisis.
Langkah menerapkan diagram sebab-akibat:
1. Menyiapkan sesi sebab-akibat
2. Mengidentifikasi akibat
3. Mengidentifikasi berbagai kategori
4. Menemukan sebab-sebab potensial dengan cara sumbang saran
5. Mengkaji kembali setiap kategori sebab utama
6. Mencapai kesepakatan atas sebab-sebab yang paling mungkin

36
Gambar 3: Contoh Diagram sebab akibat
Penggunaan diagram tulang ikan ini ternyata memiliki manfaat yang lain yaitu
bermanfaat sebagai perangkat proses belajar diri, pedoman untuk diskusi,
pencarian penyebab permasalahan, pengumpulan data, penentuan taraf
teknologi, penggunaan dalam berbagai hal dan penanganan yang kompleks.
Manfaat diagram sebab-akibat:
1. Dapat menggunakan kondisi yang sesungguhnya untuk tujuan perbaikan
kualitas produk atau jasa, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya,
dan dapat mengurangi biaya
2. Dapat mengurangi dan menghilangkan kondisi yang menyebabkan
ketidaksesuaian produk atau jasa dan keluhan pelanggan
3. Dapat membuat suatu standardisasi operasi yang ada maupun yang
direncanakan
4. Dapat memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dalam kegiatan
pembuatan keputusan dan melakukan tindakan perbaikan
II.6.3Stratifikasi
Stratifikasi adalah teknik yang digunakan dengan kombinasi alat analisis data
lainnya. Ketika data dari berbagai sumber atau kategori telah dikumpulkan, arti

37
dari data bisa tidak dapat dilihat. Teknik ini memisahkan data sehingga polanya
dapat dilihat.
Saat menggunakan stratifikasi :
 Sebelum mengumpulkan data
 Ketika data berasal dari beberapa sumber atau kondisi, misalnya sif, hari-
hari dalam satu minggu, pemasok atau grup populasi
 Ketika analisis data mungkin memerlukan pemisahan sumber atau kondisi
berbeda
Gambar 4 :Scatter Diagram
Prosedur Stratifikasi
1. Sebelum mengumpulkan data, pertimbangkan informasi mana mengenai
sumber data yang mungkin berdampak pada hasil. Siapkan pengumpulan
data sehingga anda dapat mengumpulkan informasi juga.
2. Ketika menggambar data yang terkumpul dalam diagram penyebaran,
diagram kendali, histogram atau alat lainnya, gunakan tanda atau warna
yang berbeda untuk membedakan data dari berbagai sumber. Data yang
dibedakan dengan cara ini yang disebut 'distratifikasi'.
3. Analisis set lainnya dari data yang terstratifikasi secara terpisah. Misalnya
pada diagram penyebaran di mana data distratifikasi menjadi data dari
sumber 1 dan sumber 2, gambar kuadran, hitung titik dan tentukan nilai
kritis hanya dari data sumber 1, lalu hanya untuk data sumber 2.

38
Pertimbangan dalam stratifikasi
Berikut adalah contoh beberapa sumber berbeda yang mungkin memerlukan
stratifikasi data:
 Perlengkapan
 Sif
 Departemen
 Material
 Penyuplai
 Hari dalam minggu
 Waktu
 Produk
Selalu pertimbangkan sebelum mengumpulkan data apakah stratifikasi
diperlukan selama analisis. Rencanakan untuk mengumpulkan informasi
stratifikasi. Setelah data dikumpulkan mungkin sudah terlambat.
Pada gambar atau grafik, masukkan penjelasan mengenai tanda atau warna
yang digunakan.
II.6.4Lembar Pengecekan (Check Sheet)
Suatu tipe khusus dari isian untuk pengumpulan data. Lembar pengecekan
mempermudah mengumpulkan data, cenderung membuat usaha pengumpulan
data lebih akurat, dan secara otomatis menghasilkan semacam ringkasan data
yang sering sangat efektif untuk analisis cepat.
Gambar 5 : Cheksheet

39
Isian lembar pengecekan dibuat masing-masing untuk situasi yang berbeda.
Lembar pengecekan digunakan untuk mengumpulkan data, bentuknya dapat
berupa apa saja. Lembar pengecekan menjabarkan satu persatu item yang
akan dicek secara rutin ataupun acak, lalu hasil pengecekan tersebut dicatat
dalam bentuk data angka (numerik) atau berupa tanda.
Kegunaan utama dari Check Sheet:
 Untuk manajemen sehari-hari (menghindari kelupaan, mentaati aturan-
aturan operasional)
 Contoh: equipment check list, check list pekerjaan, 6S check list,
check list untuk diagnosis dokter, berbagai macam check list, tabel
statistik, check list penilaian, dan lain-lain.
 Pemeriksaan khusus (pemeriksaan untuk permasalahan yang spesifik)
 Contoh: accident check list, special case analysis, questioner, dan
lain-lain.
 Membuat catatan (mengumpulkan data/angka yang dibutuhkan untuk
pencatatan/pendataan)
 Contoh: laporan harian produksi, quality check list, laporan barang
jadi masuk gudang, laporan catatan pengambilan material, dan lain-
lain.
Prosedur membuat lembar pengecekan:
1. Tentukan kejadian atau masalah apa yang akan diamati. Kembangkan
definisi operasional.
2. Tentukan kapan data akan dikumpulkan dan untuk berapa lama.
3. Rancang isiannya. Buatlah supaya data dapat direkam dengan semudah
membuat tanda centang atau X atau simbol yang mirip juga sehingga data
tidak perlu disalin ulang untuk analisis.
4. Tandai semua tempat di isian.
5. Tes lembar pengecekan untuk periode percobaan singkat untuk
memastikan itu mengumpulkan data yang tepat dan mudah digunakan.
6. Tiap kali kejadian dan masalah yang disasar terjadi, rekam data di lembar
pengecekan.
II.6.5Histogram
Histogram adalah alat untuk menggambarkan secara grafis distribusi frekuensi.
Histogram membuat pengguna mendapatkan informasi yang berguna
mengenai bentuk dan penyebaran dari suatu set data. Yang paling penting,

40
histogram membuat penggambaran informasi sangat ringkas dalam format
diagram batang.
Apa yang dilakukan histogram:
 Menunjukkan data dalam jumlah besar yang susah diinterpretasikan dalam
bentuk tabular.
 Menampilkan frekuensi relatif terhadap kejadian berbagai nilai data
 Menunjukkan pemusatan, variasi dan bentuk data
 Menggambarkan secara cepat distribusi data
 Menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi performa masa
depan dari suatu proses
 Membantu mengindikasi jika ada terjadi perubahan dalam proses
 Membantu menjawab pertanyaan 'apakah proses mampu memenuhi
persyaratan?'
Langkah menyusun histogram:
1. Menentukan batas-batas observasi, misalnya perbedaan antara nilai
terbesar dan terkecil
2. Memilih kelas-kelas atau sel-sel. Biasanya, dalam menentukan banyaknya
kelas, apabila n menunjukkan banyaknya data, maka banyaknya kelas
ditunjukkan dengan √n.
3. Menentukan lebar kelas-kelas tersebut. Biasanya, semua kelas mempunyai
lebar yang sama. Lebar kelas ditentukan dengan membagi range dengan
banyaknya kelas.
4. Menentukan Batas-Batas kelas. Tentukan banyaknya observasi pada
masing-masing kelas dan yakinkan bahwa kelas-kelas tersebut tidak saling
tumpang tindih.
5. Menggambar frekuensi histogram dan menyusun diagram batangnya.
Interpretasi histogram
Ketika digabungkan dengan konsep kurva normal dan pengetahuan terhadap
suatu proses tertentu, histogram menjadi alat yang efektif dan praktis dalam
tahapan awal analisis data. Histogram dapat diinterpretasikan dengan
menanyakan tiga pertanyaan :
1. Apakah proses yang dilakukan dalam batas spesifikasi ?
2. Apakah proses kelihatannya menghasilkan variasi yang luas ?
3. Jika tindakan perlu diambil dalam proses, tindakan apa yang pantas ?

41
Jawaban dari tiga pertanyaan tersebut berada dalam analisis tiga karakteristik
histogram
1. Seberapa terpusat histogram ?
 Pemusatan data menyediakan informasi mengenai proses yang
ditujukan dalam suatu arti atau nilai nominal
2. Seberapa luas histogram ?
 Melihat luas histogram mendefiniskan variasi proses mengenai tujuan
3. Apa bentuk histogram ?
 Ingat bahwa data diharapkan berbentuk normal atau kurva lonceng.
Perubahan signifikan apa pun atau anomali biasanya mengindikasikan
adanya sesuatu yang terjadi dalam proses yang menyebabkan
masalah kualitas.
II.6.6Diagram Penyebaran (Scatter Diagram)
Diagram penyebaran merupakan cara yang paling sederhana untuk me-
nentukan hubungan antara sebab dan akibat dalam dua variabel. Langkah-
langkah yang diambil pun sederhana. Data dikumpulkan dalam bentuk
pasangan titik (x, y). Jika variabelnya berhubungan, titik-titik akan membentuk
sebuah garis atau kurva. Semakin baik hubungannya, semakin rapat titik
mendekati garis.
Kapan menggunakan diagram penyebaran :
 Ketika memiliki pasangan data numerik
 Ketika variabel terikat mungkin memiliki beberapa nilai untuk setiap nilai
variabel bebas
 Ketika ingin menempakan apakah kedua variabel berhubungan, semisal
1. Mencoba mengidentifikasi kemungkinan penyebab utama masalah
2. Setelah brainstorm sebab-akibat dengan diagram tulang ikan, untuk
menetapkan secara objektif apakah ada hubungan antara penyebab
tertentu dan hasil
3. Ketika menentukan apakah dua hasil yang terlihat berhubungan
keduanya terjadi dengan penyebab yang sama
4. Ketika menguji untuk korelasi otomatis sebelum menyusun peta
kendali
Prosedur membuat diagram penyebaran:
1. Kumpulkan pasangan data di mana diduga memiliki hubungan

42
2. Gambar grafik dengan variabel bebas pada sumbu horizontal dan variabel
terikat apda sumbu vertikal. Untuk tiap pasang data, beri titik atau simbol di
mana nilai sumbu x memotong sumbu y. (Jika dua titik terletak sama,
letakkan keduanya bersebelahan, bersentuhan, sehingga keduanya bisa
terlihat)
3. Cari pola titik untuk melihat apakah hubungannya jelas. Jika data dengan
jelas membentuk garis atau kurva, anda boleh berhenti. Variabelnya
berkorelasi. Anda mungkin ingin menggunakan regresi atau analisis korelasi
sekarang. Jika tidak, lanjutkan langkah 4 hingga 7.
4. Bagi titik-titik pada grafik menjadi 4 kuadran. Jika ada titik sebanyak X pada
grafik
o Hitung X/2 titik dari atas ke bawah dan gambar garis horizontal
o Hitung X/2 titik dari kiri ke kanan dan gambar garis vertikal
o Jika jumlah titiknya ganjil, gambar garis melalui titik tengah
5. Hitung titik di tiap kuadran. Jangan hitung titik yang terletak di garis.
6. Jumlahkan kuadran yang berseberangan secara diagonal. Temukan jumlah
yang lebih sedikit dan total titik di seluruh kuadran.
o A = Titik di kiri atas + titik di kanan bawah
o B = Titik di kanan atas + titik di kiri bawah
o Q = Yang lebih kecil antara A dan B
o N = A + B
7. Cari batas N pada tabel uji kecenderungan
o Jika Q kurang dari batas, kedua variabel berhubungan
o Jika Q sama atau lebih besar daripada batas, polanya mungkin
terjadi dari kemungkinan acak.
Contoh diagram penyebaran
Tim manufaktur ZZ-400 menduga ada hubungan antara kemurnian produk
(persen kemurnian) dan jumlah besir (diukur dalam bagian per juta atau bpj).
Kemurnian dan besi digambarkan berhadapan dalam diagram penyebaran
sebagaimana pada gambar berikut. Ada 24 titik data. Garis median
digambarkan sehingga 12 titik berada pada tiap sisi untuk persen kemunian
dan besi bpj.
Untuk mengetes hubungan, mereka menghitung:
A = Titik di kiri atas + titik di kanan bawah = 9 + 9 = 18
B = Titik di kanan atas + titik di kiri bawah = 3 + 3 = 6

43
Q = Yang lebih kecil antara A dan B = Lebih kecil antara 18 dan 6 = 6
N = A + B 18 +6 = 24
Kemudian mereka mencari batas N pada tabel uji kecenderungan. N = 24,
batasnya = 6.
Q sama dengan batas, sehingga polanya dapat terjadi karena kemungkinan
acak dan tidak ada hubungan yang ditampilkan.
Tabel 1 :Uji kecenderungan
II.6.7Grafik dan Peta Kendali (Graph & Control Chart)
Sebelum memasuki permasalahan inti mengenai peta kendali, pertama-tama
bahas soal variasi dulu.
Variasi adalah fenomena alami. Variasi mungkin cukup besar dan mudah
dikenali (tinggi badan) atau mungkin sangat kecil dan susah dikenali dengan

44
inspeksi visual (berat pena ball poin). Ketika variasinya sangat kecil, bendanya
mungkin terlihat identik, tetapi instrumen yang presisi akan menunjukkan
perbedaannya. Dalam manufaktur ada tiga kategori variasi :
1. Variasi dalam bagian
2. Variasi antar bagian
3. Variasi dari waktu ke waktu
Gambar 6 : Scatter Diagram
Hal ini juga berlaku dalam situasi nonmanufaktur. Dalam proses manufaktur
variasi terjadi karena :
 peralatan
 material
 operator
 lingkungan
 inspeksi atau pengukuran

45
Faktor yang sama mengarah ke variasi dalam proses non manufaktur. :
Penyebab variasi ada dua, yaitu penyebab umum variasi , atau kemungkinan
acak, dan penyebab khusus variasi atau yang dapat ditentukan
 Penyebab umum variasi (kemungkinan acak)
Penyebab variasi tersebut melekat dalam suatu proses. Pada dasarnya mereka
adalah penyebab acak. Jumlahnya kecil dan sangat susah dideteksi atau
diidentifikasi. Sering kali penyebab umum variasi atau kemungkinan acak
antara tidak mungkin atau sangat mahal untuk dihilangkan. Jika suatu porses
memiliki variasi hanya karena penyebab kemungkinan acak, proses ini
disebabkan berada dalam kendali statistik. Proses semacam itu juga disebut
proses stabil.
 Penyebab khusus variasi (dapat ditentukan)
Proses mungkin dari waktu ke waktu mengalami variasi tambahan, yang
biasanya besar dan disebabkan oleh beberapa faktor luar. Misalnya material
bawah standar dari penyedia, mesin yang diset salah, atau penggunaan alat
yang salah. Jika penyebab khusus variasi ada dalam suatu proses, proses itu
disebut di luar kendali.
Lalu, bagaimana kita tahu ketika suatu proses beroperasi di bawah penyebab
khusus variasi ? Dengan kata lain, bagaimana kita tahu jika sebuah proses
berada di luar kendali ? Jawabannya adalah peta kendali.
PETA KENDALI
Peta kendali merupakan grafik yang digunakan untuk mempelajari bagaimana
proses berubah seiring waktu. Data digambarkan menurut urutan waktu. Peta
kendali selalu memiliki garis tengah untuk rata-rata, garis atas untuk batas
kendali atas dan garis bawah untuk batas kendali bawah. Garis tersebut
ditentukan dari data masa lampau. Dengan membandingkan data saat ini
dengan garis tersebut, anda dapat menarik kesimpulan apakah variasi proses
konsisten (dalam kendali) atau tidak dapat diprediksi (di luar kendali,
dipengaruhi penyebab khusus variasi). Peta kendali juga memberi tahu kita
kapan untuk membiarkan prosesnya saja atau kapan untuk mulai mencari
penyebab khusus variasi.
Peta kendali untuk data bervariasi digunakan secara berpasangan. Peta atas
memantau rata-rata, atau pemusatan distribusi data dari proses. Peta bawah
memantau jangkauan, atau lebar distribusi. Jika data anda adalah tembakan
dalam latihan menembak, rata-ratanya adalah di mana tembakan terkumpul,

46
dan jangkauannya seberapa rapat mereka terkumpul. Peta kendali untuk data
atribut digunakan satu demi satu.
Konsep variabel dan atribut.
Variabel adalah karakteristik kualitas yang dapat diukur dan digambarkan
dalam skala yang berkelanjutan, misalnya berat, panjang, waktu, temperatur,
tegangan, dan sebagainya.
Atribut adalah data yang dapat dihitung dan digambarkan sebagai peristiwa
atau keadaan terpisah/diskret. Contohnya jumlah cat yang cacat, jumlah lubang
pada panjang kabel listrik, dan sebagainya
Selain ketujuh alat yang disebutkan di atas, ada juga yang memasukkan alat
berikut ini dalam tujuh alat dasar.
II.6.8Run Chart
Run Chart digunakan untuk menganalisis proses menurut waktu atau urutan.
Run chart biasanya berguna dalam menemukan pola yang terjadi dalam suatu
waktu. Run chart dianalisis untuk menemukan anomali dalam data yang
menunjukkan pergeseran dalam proses dari waktu ke waktu atau faktor khusus
yang mungkin memengaruhi variabilitas suatu proses. Faktor khas
dipertimbangkan termasuk panjangnya 'jalan' titik data di atas atau di bawah
garis rata-rata yang tidak umum, total jumlah jalan seperti itu dalam set data,
serta rentetan kenaikan atau penurunan berurutan yang tidak umum.
Run chart dalam beberapa hal mirip dengan peta kendali yang digunakan
dalam pengendalian proses statistik, tapi tidak menunjukkan batas kendali
proses. Sehingga run chart lebih mudah dibuat, namun tidak memungkinkan
teknik analisis selengkap peta kendali.
II.6.9Diagram Alir (Flow Chart)
Kenapa menggunakan flow chart ?
Untuk membuat sebuah tim mengidentifikasi aliran sebenarnya atau urutan
kejadian dalam suatu proses di mana barang atau jasa mengalir.
Flowchart dapat diterapkan ke dalam apa saja dari perjalanan pembayaran
atau aliran material, hingga langkah-langkah membuat penjualan atau servis
sebuah produk.

47
Simbol flow chart
Tips membuat flow chart :
1. Jaga flow chart sederhana
2. Selama situasi membutuhkan, tambah atau buat simbol lain
3. Konsisten dalam level detail yang ditampilkan
4. Beri tiap langkah kata-kata yang dapat dipahami setiap orang
5. Identifikasi karya anda. Termasuk judul proses, tanggal diagram dibuat dan
nama anggota tim
Selama dan setelah membuat flow chart, selalu jaga dalam pikiran faktor dan
pertanyaan berikut
1. who (siapa)
2. what (apa)
3. when (kapan)
4. why (kenapa)
5. where (di mana)
6. how (bagaimana)
Pertanyaan lainnya yang harus ditanyakan untuk tiap tindakan atau langkah
dalam flow chart
 Hapus
 Gabung
 Sederhanakan
 Ubah urutan

48
II.6.10 5M check list :
 man (operator)
 machines
 material
 methods
 measurement
5M checklist adalah pendekatan yang memusatkan perhatian pada lima faktor
kunci yang ada dalam proses apa saja.
Lalu, ada juga 7 alat yang dikatakan sebagai alat manajemen dan perencanaan
yang baru, yaitu :
1. Affinity Diagram (KJ Method)
2. Interrelationship Digraph (ID)
3. Tree Diagram
4. Prioritization Matrix
5. Matrix Diagram
6. Process Decision Program Chart (PDPC)
7. Activity Network Diagram

49
BAB III
7 TOOLS BASIC QUALITY PADA PENELITIAN INI
III.1 KONDISI SAAT INI
Kesejahteraan personel TNI AL merupakan hal mutlak yang harus diupayakan
agar pada pelaksanaan penugasan tidak menimbulkan masalah-masalah
serius. Salah satu permasalahan saat ini yang dapat mengganggu
kesejahteraan personil TNI AL dan keluarganya adalah beban tanggungan
keluarga yang harus dihadapi para personil beserta keluarga akibat jumlah
keluarga yang besar. Salah satu pemecahan masalah adalah menjadi akseptor
KB, dengan demikian keluarga kecil dapat membawa kesejahteraan di masa
depan.
RSAL dr. Mintohadjo sebagai Rumah Sakit kelas II yang telah lolos akreditasi
Paripurna per akhir bulan tahun 2015 dari Komite Akreditasi Rumah Sakit dan
Kementerian Kesehatan dan Komite Akreditasi Rumah Sakit, memiliki
kompleksitas permasalahan yang luas demi menjaga standar mutu pelayanan
yang telah dicapai dan akan terus diuji ulang kelayakannya setiap tiga tahun,
mengingat mutu itu hal dinamis yang bisa berubah-ubah.
Salah satu pelayanan yang diberikan adalah Pelayanan Keluarga Berencana.
RSAL dr Mintohardjo sebagai RS tingkat II juga merupakan Rumah Sakit
Rujukan dari fasilitas-fasilitas kesehatan wilayah barat yang menjadi Fasilitas-
fasilitas kesehatan binaannya.
Pada pelaksanaan pelayanan KB di tangani oleh Poli KB yang berada di lantai
2 Gedung Poli Bersama. Pelayanan Keluarga Berencana dilaksanakan setiap
hari jam kerdja, dari jam 07.00 – 15.00. Pelayanan dikerjakan oleh seorang
bidan senior (PNS golongan IIID) dan seorang Pekarya (PNS golongan IIIB).
Pada bagan Orgapros RSAL dr. Mintohardjo. Penanggung jawab pelaksanaan
Program Pelayanan KB dipegang oleh seorang Kepala Subdepartemen KKB
(Konsultasi Keluarga Berencana) jabatan Letnan Kolonel dibawah Departemen
KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) yang dijabat seorang Kolonel.

50
III.1.1CAKUPAN POLI KB.
Tabel 2 : Jumlah kunjungan poli KB RSAL dr Mintohardjo Jakarta
Sumber : Data Pencatatan dan Pelaporan Tahunan Poli KKB3
Pada pelaporan kunjungan ke poli KB didapatkan angka 1008 kunjungan tahun
2006 dengan didominasi pengunjung dinas sebanyak 89.8%. Tahun 2007,
pengunjung dinas mencapai 78.8%. Tahun 2008, pengunjung dinas mencapai
85,6%. Tahun 2009, pengunjung dinas mencapai 76,9%. Pada tahun 2010,
pengunjung dinas mencapai 86,9%. Pada tahun 2011, pengunjung poli KKB
mencapai 89,3%. Hingga bulan mei 2012, angka kunjungan ke poli KKB
mencapai 75,9%. Metoda pelayanan KB yang dilaksanakan di Poli KKB terdiri
dari beberapa metoda seperti MOP, MOW, Implan, IUD, Suntik, Pil, Kondom,
dan Pantang berkala. Dari semua metoda tersebut diketahui dari tahun 2009
hingga Mei 2012 metoda KB yang paling sering digunakan adalah metoda IUD
(66,6%) kemudian Suntik (14,2%) dan Pil (10,8%).
Ditinjau dari target pencapaian angka cakupan KB Poli KKB di RSAL dr
Mintohardjo hanya 15% nampak target belum tercapai dimana target dari
MDGs diharapkan angka cakupan menjadi 70% PUS pengguna metode KB
modern. Beberapa kemungkinan yang menyebabkan belum tercapainya target
tersebut antara lain kemungkinan para akseptor telah ikut ditempat lain,
pencatatan dan pelaporan yang tak tertata rapih dan runut serta tidak
dilaporkan, tumpang tindih pelaporannya dll
3
Data Pelaporan Rutin Triwulan Poli KKB RSAL dr Mintohardjo.
No TH
TNI AL
KEM
HAN
ASKES
UMUM JMLMIL SIP KEL JML AL NON
1 2006 100 242 563 905 5 5 25 68 1008
2 2007 107 212 482 801 11 50 72 83 1017
3 2008 43 223 459 725 6 35 24 57 847
4 2009 37 135 277 449 3 20 22 35 585
5 2010 35 142 363 540 8 25 22 26 621
6 2011 47 136 483 666 4 20 30 26 746
7 2012 92 214 450 756 11 25 45 92 929

51
Tabel 3 : Cakupan Akseptor KB di RSAL dr Mintohardjo.
No Metoda 2009 2010 2011 2012 Jmlh
1 MOP 1 2 2 1 6
2 MOW 17 4 4 44 69
3 IMPLAN 4 6 6 4 20
4 IUD 327 315 315 340 1297
5 SUNTIK 100 96 86 98 380
6 PIL 54 44 49 67 214
7 KONDOM 31 40 14 8 93
8 PAPSMEAR 292 487 487 316 1582
9 KONSELING 51 140 140 67 398
Jmlh 877 1134 1103 945
Sumber : Data Pencatatan dan Pelaporan Tahunan Poli KKB4
III.2 FAKTOR FAKTOR YANG BERPENGARUH
III.2.1ATURAN YANG BERLAKU.
Hingga saat ini belum ada aturan tegas yang mengupayakan personel TNI AL
agar mengikuti dan menjalankan Program KB. Sehingga banyak personel tidak
melaksanakan karena tidak ada konsekuensi hukumnya.
Bila diperhatikan pada setiap kegiatan pelaporan pelanggaran hukum dalam
rangkaian menjelang HUT TNI 5 Oktober, selalu didapatkan pelaporan adanya
pelanggaran disiplin, bisa saja terjadi karena personel melakukan kegiatan
diluar jam dinas dengan tujuan mencari tambahan agar keberlangsungan
kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik serta bisa memberi
kecukupan yang lebih layak.
III.2.2PERSEPSI AKSEPTOR KB
Sesuai dengan kebijakan Diskesal dan Surat Edaran dari Kepala RSAL dr
Mintohardjo, dihimbau agar Pelayanan KB dilaksanakan bagi semua pasien
yang baru melahirkan (KB Pascasalin) atau pasca kuret sebagai bagian dari
pelaksanaan Revitalisasi Pelayanan KB di RSAL dr Mintohardjo dalam upaya
peningkatan cakupan. Pada umumnya, walau sudah diberi penjelasan, para
calon akseptor KB tersebut tidak terlalu menanggapi serius atau menolak
program tersebut. Penulis mendapatkan beberapa masukan bahwa lebih
4
Ibid, halaman yang sama.

52
senang kalau setelah masa nifas (40 hari pasca salin),dimana pada akhirnya
yang bersangkutan tidak datang lagi.
Hal lain yang mempengaruhi persepsi calon akseptor adalah personel TNI AL
dan keluarganya mengganggap tabu pelayanan KB, adanya mispersepsi
bahwa program ini akan menyebabkan gangguan harmonisasi dalam
hubungan badan, mengganggap bahwa pelayanan KB akan meyebabkan
pengeluaran ekstra, adanya keinginan memiliki anak banyak, anggapan
bahwa pelayanan KB personel dinas dinomor duakan dibanding pasien swasta
atau yang mampu mengeluarkan biaya lebih, serta persepsi KB melanggar
aturan agama. Semua ini menyebabkan angka kunjungan Poli menjadi rendah
dan angka cakupan menjadi rendah. Dampaknya pasti akan menyebabkan
komplikasi seperti kehamilan yang tak direncanakan.
III.2.3KOMPETENSI TENAGA MEDIS.
Pelayanan KB di Poli KKB RSAL dr Mintoharjo saat ini dikerjakan oleh dua
orang personel seorang bidan senior PNS golongan IIID dengan dibantu oleh
seorang pekarya golongan IIIB. Pada pelaksanaan pelayanan dipoli tersebut
melakukan tugas rangkap mulai dari pendataan akseptor, melakukan
pemeriksaan fisik dasar, pencatatan data akseptor dan pelaksanaan tindakan
serta pemantauan hasil tindakan sebelum akhirnya akseptor KB tersebut
diijinkan untuk pulang. Karena keterbatasan personel tersebut maka kegiatan
poli menjadi terganggu apabila salah seorang personil absen karena sesuatu
hal.
Karena terbatas jumlah dan kemampuan, tugas dan pelatihan jadi terabaikan.
Dari status pengetahuan dan kompetensi, hanya seorang yang berhak
melakukan kegiatan dan tindakan medis di Poli (bidan) karena yang seorang
pendidikan dasarnya bukan bidang medis. Kasubdep KKB adalah seorang
dokter spesialis kebidanan dan ilmu penyakit kandungan yang kesehariannya
melaksanakan kegiatan penuh di Poli Hamil, Kamar Operasi, pembinaan serta
membimbing mahasiswa kedokteran Universitas Trisakti dan Universitas
Pembangunan Nasional (UPN) juga sebagai dokter militer yang tentu saja
terikat dengan kegiatan kedinasan dan penugasan luar dinas seperti
mendukung kegiatan OMSP Bakti Baskara Jaya ke pulau-pulau perbatasan.
Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan skala massal, Poli KKB akan dibantu
oleh personel dari ruangan-ruangan yang secara struktural berada di bawah
Departemen Kesehatan Ibu dan Anak.

53
III.2.4DUKUNGAN ANGGARAN DAN PEMILIHAN METODA MANTAP
Kegiatan dan pengadaan alat kontrasepsi masih bergantung pasokan dari
kiriman BKKBN berdasara laporan rutin kegiatan di Poli RSAL. Dukungan
anggaran dalam suatu kegiatan merupakan suatu hal yang rutin. Pelayanan
KB di Poli KKB melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain memberikan
pelayanan konseling untuk para calon akseptor untuk membantu menentukan
jenis dan cara serta efek samping penggunaan salah satu metoda KB. Metoda
KB modern sangat memperhatikan efektifitas pemilihan alat KB dan juga
memperhatikan kenyamanan dan efisiensi dari pengguna.
Metoda KB konvensional seperti pantang berkala, metoda membuang sperma
diluar vagina, penggunaan pelindung dalam alat kelamin seperti kondom pada
pria dan kondom pada wanita atau penggunaan pil KB yang tak teratur sudah
mulai ditinggalkan karena resiko kegagalannya. Pemilihan metoda KB saat ini
banyak ditekankan pada penggunaan KB jangka menengah dan jangka
panjang (metoda mantap).
Karena dukungan untuk pengadaan metoda ini terbatas. Maka kadang-kadang
para akseptor yang sudah memilih metoda ini berpaling ke metoda
konvensional atau membeli sendiri. Mengingat bahwa idealnya semua logistik
yang mendukung kegiatan ini sudah terdukung. Namun karena dana terbatas,
atas pertimbangan memprioritaskan kegiatan yang mendukung langsung
pelayanan kesehatan lainnya akhirnya logistik tersebut tak bisa dipenuhi.
III.2.5SARANA PRASARANA.
Dengan kondisi prasarana dalam Poli KKB antara lain :
- 1 buah Kursi Ginekologi.
- 1 buah Ultrasonografi 2 dimensi
- 2 set alat ektraktor IUD
- 1 set alat ekstraksi implan
- 1 set perangkat emergensi
- 2 buah meja administrasi dengan kursinya.
- 1 buah telepon saluran intern.
- 1 set alat diagnostik (Tensimeter, Termometer, Hammer Reflek,
Stetoskop).
- 2 set bedah minor.
Kondisi sarana dan prasarana Poli KKB terdiri 1 ruang dengan ukuran 6 x 3
meter yang dibagi menjadi 2 ruang dengan dinding pembatas semi permanen.

54
Yang dialokasikan menjadi 1 ruang periksa merangkap ruang anamnesa dan
ruang tindakan bedah minor yang tidak steril. Satu ruang lain digunakan
sebagai tempat konsultasi kasus-kasus yang menyangkut KB yang
membutuhkan keadaan privacy tinggi.
Ruang tindakan tempat terlaksananya kegiatan bedah laparoskopi MOW
berada terintegral dengan ruang kamar bersalin yang ukurannya 3x2 meter.
Tampak bahwa program KB bukan merupakan prioritas.
Karena Pelayanan KB terintegral dalam departemen KIA, maka kegiatan yang
membutuhkan tindakan-tindakan pembedahan juga menggunakan fasilitas dari
Departemen KIA. Pelayanan Kebidanan dan Ilmu Penyakit Kandungan
termasuk tindakan-tindakan Pembedahan pada program KB dilaksanakan
pada ruangan kamar operasi yang dikhususkan kasus-kasus tersebut agar
dapat melakukan tindakan antisipatif cepat terhadap komplikasi tindakan.
Karena belum memiliki tempat, khusus, akhirnya dilakukan di Kamar Bersalin
dengan kebersihan dan ke-steril-an yang tak begitu diutamakan. Belum
memiliki unit mobil yang dapat digunakan menjangkau tempat-tempat tinggal
personel yang cukup jauh dari RSAL.
III.2.6KEBIJAKAN DAN ATURAN PEMERINTAH
Penduduk dengan jumlah yang besar sebagai sumber daya manusia (SDM)
tidak selalu merupakan kekuatan pembangunan apabila tak terkendalikan.
Anggapan tersebut, mengandung kebenaran bila kondisi tersebut tak disertai
faktor kualitas dan persebarannya yang merata. Dengan jumlah penduduk
yang besar sekitar 265 juta untuk Amerika dan 124 juta untuk Jepang serta
diimbangi dengan kualitas yang tinggi, penduduk kedua negara tersebut
merupakan aset bagi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi negara masing-
masing.
Sebaliknya penduduk yang besar di India dan Nigeria karena tidak didukung
dengan kualitas memadai justru akan menjadi beban bagi pembangunan
ekonomi, Pemerintahan di kedua negara tersebut memiliki kesulitan untuk
meningkatkan kesejahteraan penduduknya karena hasil yang diperoleh dari
pembangunan harus dibagi kepada banyak penduduk, sehingga masing-
masing penduduk memperoleh bagian yang sedikit.
Indonesia dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 245 juta jiwa merupakan
negara ke empat terbesar di dunia setelah Cina, india dan Amerika. Besarnya
jumlah penduduk ini terkait dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk

55
Indonesia di masa lalu yang utamanya dipengaruhi oleh tingkat kelahiran.
Meskipun tingkat kelahiran sudah dapat diturunkan, namun secara absolut
jumlah penduduk Indonesia masih terus akan bertambah. Ditambah dengan
kegagalan pencapaian target MDGS 2015.
Gambar 7 : Prediksi pertambahan penduduk pada tahun 2100
Sumber : kompas.com5
Menurut Menteri Negara Kependudukan/ Kepala BKKBN yang disampaikan
pada Meeting of Population Association of America di Miami, Florida Amerika,
19946 : “Pengertian kualitas adalah suatu kondisi dan atau keadaan dimana
sistem dengan sumber daya, sarana dan dana yang terbatas dapat mencapai
sasaran tujuannya, dengan memberikan jasa pelayanan sebaik-baiknya
kepada keluarga dan atau masyarakat, sehingga pencari jasa pelayanan dapat
perlakuan dan dilayani oleh sistem yang sedemikian rupa dalam upaya
memenuhi kebutuhannya mencapai kesejahteraan keluarganya dan yang
sesuai serta memenuhi syarat etika, aturan agama, dan norma sosial budaya”.
Dalam kontek ini, kualitas mempunyai dan memenuhi empat prasyarat antara
lain kualitas dari perspektif manajer/pengelola program, kualitas dari perspektif
5
Kompas Resiko Pertambahan Penduduk yang tak terkendali. 2011
6
Buku Sumber Advokasi UN Population Fund, Loc.cit hal 25.

56
provider/pemberi pelayanan, kualitas dari perspektif klien/keluarga, dan kualitas
dari perspektif komunitas/lingkungan masyarakat,sosial budaya dan agama.
Berdasarkan pengertian tersebut nampaknya kualitas tidak hanya sekedar
dilihat dari sisi ketentuan medis saja, tetapi yang lebih penting adalah aspek
penerima/klien keluarga dan masyarakat serta lingkungan secara etika, sosial
budaya dan agama. Sebagai contoh yang eksrem adalah vasektomi. Meskipun
secara medis teknis vasektomi sangat efektif,aman dan dapat memberikan
perlindungan jangka panjang kepada klien, namun apabila metode ini tidak
diterima dan tidak disetujui oleh norma masyarakat dan agama, maka
pelayanan dengan metode ini nilai kualitas yang kurang atau rendah.
Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tiga dasar penilaian
kualitas, pertama ukuran berdasarkan penilaian pengalaman kepuasan klien
(Quality of Care), kedua, ukuran berdasarkan kode etika atau standard
pelayanan profesi yang harus dipenuhi (Quality Assurance) dan ketiga, ukuran
yang berdasarkan ketersediaan tempat pelayanan, akses dan cakupan (Asses
and Coverage).
Ada 5 isu penting dalam kaitannya dengan kualitas pelayanan KB, antara lain :
a. “Kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada umumnya bersifat ‘’top
down’’ dan kurang berdasarkan atas kebutuhan klien. Berbagai
kebijaksanaan yang berkaitan dengan pentingnya kualitas pelayanan KB
dan kesehatan remaja telah banyak disepakati dan ditetapkan, namun
nampaknya belum dapat terlaksana dengan baik”.
Konferensi Kependudukan Dunia (International Conference for People
Development) di Kairo tahun 1994 menghasilkan rumusan kebijaksanaan yang
dikenal dengan program aksi untuk kesehatan reproduksi yang meliputi pula
KB. Dalam program aksi tersebut ada enam tujuan pokok yang harus dicapai.
Tujuan program aksi yang relevan dengan peningkatan kualitas adalah tujuan
ke 4, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, informasi, konseling, dan
pelayanan. Seperti yang termaktub pada misi dan visi BKKBN dan yang tertulis
dan tersirat dalam UURI No 52 tahun 2009, bahwa dalam upaya pencapaian
dan terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia maka perlu diterapkan
Keluarga Kecil Sejahtera dalam upaya pengendalian laju pertambahan jumlah
penduduk.
Implementasi kebijaksanaan tersebut bagi personel TNI AL saat ini kurang
adekuat karena beberapa keterbatasan baik ditingkat pengambil kebijakan

57
maupun lapangannya. Pelayanan KB berbeda dengan pelayanan kesehatan
lainnya karena pelayanannya harus dilaksanakan secara bertahap didahului
dan dilanjutkan dengan konseling pra dan pasca pelayanan kepada calon
peserta KB, serta dimantapkan oleh pelayanan kunjungan ulang atau tindak
lanjut pada peserta KB. Selain itu keberhasilan pelayanan KB juga tergantung
pada cara petugas menangani efek samping dan komplikasi yang mungkin
timbul serta kelangsungan atau kelanjutan kesertaannya. Oleh karena itu peran
pelayanan pada masing-masing tahap sama pentingnya, dan karena itu pula
mutu pelayanan KB tergantung pula pada mutu pelayanan pada semua tahap.
Dalam upaya peningkatan kualitas ini, BKKBN berkoordinasi dengan sektor lain
dan mengadakan upaya yang berkelanjutan dalam rangka meningkatan
kualitas pelayanan ini. Hal ini dilakukan antara lain melalui peningkatan
keterampilan petugas klinik dengan menerbitkan pedoman pelayanan dan
Standard Operational Procedure (SOP), pelatihan teknis yang
berkesinambungan, sejalan dengan peningkatan keterampilan pada petugas
klinis dan lapangan KB untuk meningkatkan KIE dan Konseling. Selain itu
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta logistik pelayanan KB
diupayakan secara maksimal. Di RSAL, karena terbatas maka kegiatan
tersebut berjalan lambat, menyebabkan pelayanan menjadi tidak maksimal.
Di tingkatkan nasional telah pula dibentuk tim Jaga Mutu Pelayanan KB yang
terdiri dari departemen dan organisasi profesi terkait. Namun semua langkah
yang telah disebutkan diatas tidaklah mudah dilaksanakan. Kenyataannya
ditemukan beberapa hambatan yang harus dicari jalan keluarnya dengan
menggunakan sumber daya yang ada, khususnya berkaitan kesulitan ekonomi
yang dihadapi saat ini. Mutu pelayanan KB pada dasarnya dapat dilihat dari
persepsi manager, persepsi provider/petugas KB baik klinis maupun lapangan,
persepsi klien (peserta atau calon peserta KB) serta persepsi masyarakat
(tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat). Dalam literatur disebutkan
karena KB berkaitan dengan hak pasangan atau individual, mutu pelayanan KB
dapat difokuskan pada pemenuhan hak klien yang dapat diukur dengan
kepuasan klien. Namun untuk Indonesia tuntutan di daerah pinggiran atau
pedesaan karena budaya atau kultur kita tidak terbiasa untuk menyatakan
keberatan secara terang-terangan maka klien dalam posisi sebagai penerima
layanan tidak dapat dinilai kebenaran atas kepuasan pelayanan yang

150520029.arie widiyasa.urindo 24 b.

150520029.arie widiyasa.urindo 24 b.

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to 150520029.arie widiyasa.urindo 24 b.

Similar to 150520029.arie widiyasa.urindo 24 b. (20)

More from INDONESIAN NAVY MEDICAL CORPS

More from INDONESIAN NAVY MEDICAL CORPS (10)

150520029.arie widiyasa.urindo 24 b.