hubungan negara hukum dan ham

1. Negara Hukuum
Dan HAM

2. PENGERTIAN
✢ Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai
aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu
memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.
✢ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki
setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak
lahir. Sedangkan pengertian HAM menurut perserikatan bangsa-
bangsa (PBB) adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita
sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia.
2

3. Tujuan
Di dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah
menciptakan ketertiban dan keadilan. Namun demikian secara umum
dapat dikemukakan bahwa tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin
dicapai oleh hukum.
Menurut L.J. Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk
memepertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mempertahankan
ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi
kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.
3

4. Unsur-unsur Negara Hukum
 Perlindungan hak-hak Asasi Manusia.
 Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk
menjamin hak-hak itu.
 Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan
 Peradilan administrasi dalam perselisihan

5. Ciri-ciri Negara Hukum
 Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku
 Kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang
efektif
 Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM
 Menuntut pembagian kekuasaan
5

6. Di Indonesia sendiri, Suseno mengemukakan bahwa ada lima ciri
negara hukum yang menjadi salah satu ciri Negara Demokrasi, kelima
ciri-ciri tersebut adalah :
 Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai
dengan ketetapan sebuah undang-undang dasar,
 Undang-undang dasar menjamin Hak Asasi Manusia yang paling
penting, karena tanpa jaminan tersebut, hukum menjadi sarana
penindasan,
 Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing dan
hanya taat pada dasar hukum yang berlaku,
 Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke
pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan Negara,
dan
 Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

7. Konsep Dasar Negara Hukum
1. Konsep rechtsstaat mengutamakan prinsip wetmatigheid yang
kemudian menjadi rechtmatigheid, unsur-unsur rechtsstaat :
✢ Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
(HAM).
✢ Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk
menjamin
✢ Perlindungan HAM,
✢ pemerintahan berdasarkan peraturan,
✢ adanya peradilan administrasi
7

8. Konsep rechtsstaat tidak lepas dari gagasan untuk memberi
pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Dengan demikian rechtsstaat memiliki inti upaya memberikan
perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara,
berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang
sekarang lebih populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya
harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam
negara. Sebab dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan di
dalam negara, pelanggaran dapat dicegah atau paling tidak dapat
diminimalkan.
8

9. Berdasarkan pengertian Hak Asasi Manusia di atas, terdapat
bebrapa ciri pokok dan sifat (dasar) Hak Asasi Manusia,
beberapa ciri pokok, yaitu:
✢ Hak Asasi itu tidak dberikan atau diwariskan melainkan melekat
pada martabat kita sebagai manusia.
✢ Hak Asasi itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang
jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik, dan pandangan
politik.
✢ Hak Asasi itu tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun
mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.
Orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara
membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak
asasi manusia.
9

10. Beberapa sifat (dasar) Hak Asasi Manusia, yaitu:
✢ Individual : ‘melekat erat pada kemanusiaan seseorang’,
bukan kelompok. (General keempat HAM cenderung ke arah
penekanan pada hak kelompok/hak kolektif).
✢ Universal : dimiliki oleh setiap orang lepas suku, ras, agama,
negara, dan jenis kelamin yang dimiliki seseorang.
✢ Supralegal : tidak tergantung pada negara, pemerintah, atau
undang-undang yang mengatur hak-hak ini.
✢ Kodrati : Hak Asasi Manusia bersumber dari kodrat manusia.
✢ Kesamaan derajat : kesamaan sebagai ciptaan Tuhan maka
harkat dan martabat manusia pun sama.
10

11. Pengakuan Ham di Indonesia
Undang-Undang tentang HAM di Indonesia adalah Undang
UndangNomor 39Tahun1999.
• Hakuntukhidup(pasal4),
• Hakuntukberkeluarga(pasal10),
• Hakuntukmengembangkandiri(pasal11-16),
• Hakuntukmemperolehkeadilan(pasal17,18, 19),
• Hakataskebebasanpribadi(pasal20-27),
• Hakatasrasaaman(pasal28-35),
• Hakataskesejahteraan(pasal36-42)
• Hakturutsertadalampemerintahan(pasal43-44),
• Hakwanita (pasal45-51)(bisa gender),
• Hakanak(pasal52-56)(hakorangtua/usialanjut),

12. Hubungan Negara Hukum dengan HAM
Negara Hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa
negara itu melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia setiap
warganya. Dengan demikian jelas sudah keterkaitan antara Negara
hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Negara Hukum wajib
menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia setiap warganya.
Perumusan ciri-ciri Negara Hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl,
yang kemudian ditinjau ulang oleh International Commision of
Jurist pada Konferensi yang diselenggarakan di Bangkok tahun
1965, yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut:
12

13.  Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin
hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara
procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak
yang dijamin.
 Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
 Pemilihan Umum yang bebas.
 Kebebasan menyatakan pendapat.
 Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
 Pendidikan Kewarganegaraan.
13

14. Kesimpulan
AYO KITA SAKSIKAN BERSAMA 
14

15. 15

16. Haveaniceday
Kelompok 5 
Achsanu nadia
Alya husna
Nurul annisa
Qania
Ulya riski ananda
16

17. Thanks!
Any questions?
17