Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to BPK_Pemaparan Dana Desa - Kab. Malang - 12032019.pptx
Similar to BPK_Pemaparan Dana Desa - Kab. Malang - 12032019.pptx (20)
More from AhmadZulvianMaulana1
More from AhmadZulvianMaulana1 (6)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
BPK_Pemaparan Dana Desa - Kab. Malang - 12032019.pptx
- 1. PEMERIKSAAN TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA OLEH HARRY PURWAKA KEPALA PERWAKILAN BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Malang, 12 Maret 2019
- 2. Kedudukan,Tugas & Kewenangan BPK Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa Hasil Pemeriksaan A G E N D A
- 3. Amandemen UUD 1945 Bab VIII A tentang BPK Pasal 23E ayat (1) s.d. (3), Pasal 23F ayat (1) s.d. (2), dan Pasal 23G. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Tiga Paket UU Pengelolaan Keuangan Negara: a. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; b. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan c. UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara BPK sebagailembaga negarayangbebasdanmandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawabkeuangannegara KEDUDUKAN BPK 1 2 3
- 4. TUGAS BPK Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- 5. JENIS PEMERIKSAAN BPK PEMERIKSAAN KEUANGAN Opini, Temuan SPI, Temuan Kepatuhan, & Rekomendasi PEMERIKSAAN KINERJA Simpulan, Temuan Pemeriksaan (3E), & Rekomendasi PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU Simpulan, Kelemahan SPI, Temuan Kepatuhan, & Rekomendasi
- 7. 73 T 60 T 59,77 T 46,68 T 20,77 T 2,21 T 4,97 T 6,3 T 6,3 T 314 M 312,9 M 245 M 109 M ANGGARAN DANA DESA 2015 2016 2017 2018 2019 NASIONAL JAWA TIMUR Kab. Malang 365 M 7,4 T
- 8. Kerangka pemeriksaan atas LKPD Pemeriksaan kinerja Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan keuangan desa PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- 9. Pemeriksaan Akun Belanja Bantuan Keuangan (Dana Desa dan ADD) dalam LKPD, dengan tujuan: Menguji asersi keterjadian, ketepatan nilai dan waktu penerimaan Dana Desa dan dari Pemerintah Pusat dan penyalurannya ke Pemdes Menguji kepatuhan tata cara penyaluran Dana Desa oleh Pemda ke Pemdes Menguji ketertiban Pemdes dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemda Menguji kepatuhan Pemda dalam pelaksanaan PP No. 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menguji kepatuhan Pemda dalam pelaksanaan SE Mendagri No. 700/1281/A.1/IJ tentang Pengawasan Dana Desa yang mensyaratkan Inspektorat melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dana desa PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- 10. PEMERIKSAAN KINERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- 11. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur mengenai tahapan pengelolaan keuangan desa yang meliputi. 1. perencanaan, 2. pelaksanaan, 3. penatausahaan, 4. pelaporan, dan 5. pertanggungjawaban keuangan desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengamanatkan pemerintah kabupaten untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- 12. PEMBINAAN Pembinaan terkait perencanaan keuangan desa di antaranya meliputi pembinaan terkait penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa. Pembinaan pelaksanaan keuangan desa di antaranya meliputi pembinaan terkait penggunaan keuangan desa, utamanya pemetaan penggunaan Dana Desa dalam bentuk kegiatan, baik prioritas maupun non-prioritas. Pembinaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa meliputi pembinaan terkait ketertiban pencatatan dan dokumen pencatatan yang diwajibkan, pembinaan pelaporan keuangan desa terkait laporan yang diwajibkan dibuat dan batas waktu penyampaian, pembinaan pertanggungjawaban desa terkait format laporan pertanggungjawaban dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.
- 13. Regulasi dan Kebijakan Terkait Pembinaan PERMASALAHAN DI KABUPATEN Regulasi dan Kebijakan dalam Pembinaan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Belum Lengkap. KONDISI DI PEM DESA Ketidakpahaman pemdes dalam mengelola DD dan ADD: 1) Pemdes tidak mengetahui kewajiban menyusun laporan aset; 2) Pemdes tidak paham menyusun RAB dan pertanggungjawabannya; dan 3) Pemdes belum paham menyusun RPJMDesa dan RKPDesa.
- 14. Perencanaan Pembinaan PERMASALAHAN DI KABUPATEN Perencanaan kegiatan pembinaan belum berdasarkan hasil analisis permasalahan dan kebutuhan desa. KONDISI DI PEM DESA Kegiatan pembinaan menjadi tidak efektif. Perencanaan pembinaan yang tidak efektif dapat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.
- 15. Pelaksanaan Pembinaan PERMASALAHAN DI KABUPATEN Kegiatan Pembinaan dalam Perencanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa belum Dilaksanakan Secara Memadai. Kegiatan Pembinaan dalam Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Belum Dilaksanakan Secara Memadai, misalnya tidak dilakukan pembinaan tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDesa. KONDISI DI PEMERINTAH DESA Kades, ketua BPD, dan perangkat desa belum paham mekanisme pelaksanaan musdus, musdes, musrenbangdes, serta proses penyusunan RKPDesa dan APBDesa. Sehingga pemdes tidak menyusun materi musyawarah, risalah pelaksanaan musyawarah, serta laporan hasil musyawarah. Desa belum memiliki BUMDesa dan bidang usaha BUMDesa tidak sesuai dengan potensi desa.
- 16. Pelaksanaan Pembinaan (lanjutan) PERMASALAHAN DI KABUPATEN Kegiatan Pembinaan dalam Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Belum Dilaksanakan Secara Memadai. KONDISI DI PEMERINTAH DESA Operator siskeudes dan bendahara desa belum memahami seluruh fitur Siskeudes, kendala dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes, pemdes tidak mengetahui kewajiban untuk menatausahakan dan melaporkan aset desa yang dikuasai, serta masih terjadi kekurangan volume pekerjaan fisik, bukti pertanggungjawaban pengeluaran yang belum lengkap dan valid, dan keterlambatan penyetoran pajak.
- 17. Monev Kegiatan Pembinaan PERMASALAHAN DI KABUPATEN Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Pembinaan belum pernah dilakukan. KONDISI DI PEMERINTAH DESA Berdampak berulangnya permasalahan yang sama di pemerintah desa dalam mengelola DD dan ADD. Inspektorat masih menemukan permasalahan kekurangan volume pekerjaan fisik, bukti pertanggungjawaban pengeluaran yang belum lengkap dan valid, keterlambatan pembayaran pajak, hasil pelaksanaan pekerjaan fisik tidak sesuai perencanaan, dan pembayaran honor tidak didukung SK kepala desa.
- 18. PENGAWASAN Pengawasan merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengawasan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa DD yang bersumber dari APBN dan ADD yang bersumber dari APBD telah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan dari dana desa untuk mensejahterakan masyarakat tercapai.
- 19. Regulasi Terkait Pengawasan PERMASALAHAN DI KABUPATEN Regulasi yang Telah Ada Belum Memuat Mekanisme Pengawasan Secara Jelas. Regulasi belum mengatur 1) Jenis kegiatan pengawasan; 2) SKPD yang berperan; 3) Tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD; dan 4) Mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan; serta 5) Mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 20. Perencanaan Pengawasan PERMASALAHAN DI KABUPATEN Inspektorat Belum Merencanakan Pengawasan Berdasarkan Hasil Pemetaan Permasalahan. DPMD dan Kecamatan Belum Merencanakan Kegiatan Pengawasan.
- 21. Pelaksanaan atas Pengawasan PERMASALAHAN DI KABUPATEN Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan APBDesa Belum Memadai. KONDISI DI PEMERINTAH DESA Terulangnya permasalahan sama di pemdes seperti kurang volume pekerjaan fisik, bukti pertanggungjawaban belum lengkap dan valid, keterlambatan pembayaran pajak, hasil pekerjaan fisik tidak sesuai perencanaan, dan pembayaran honor tidak didukung SK kepala desa.
- 22. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan PERMASALAHAN DI KABUPATEN Komunikasi Penyampaian Hasil Pengawasan oleh Inspektorat, DPMD dan Kecamatan Kepada Pemerintah Desa Tidak Tertulis. Inspektorat Tidak Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Hasil Pengawasan DPMD dan Kecamatan Tidak Memuat Saran Perbaikan.
- 23. TERIMA KASIH