Pengelolaan dana desa prespektif tipikor

1. Kendari, Februari 2023
PENGELOLAAN DANA DESA
DALAM PERSPEKTIF TIPIDKOR

2. 2
1. MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DLM
MELAKS YAN PEMERINTAH, PEMBANGUNAN, DAN
KEMASYARAKATAN.
2. MENINGKATKAN KEMAMPUAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
DLM REN, LAKS, DAL PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF SESUAI
DGN POTENSI DESA;
3. MENINGKATAN PEMERATAAN PENDAPATAN, KESEMPATAN KERJA
APA ITU DANA DESA ?
DANA YANG BERSUMBER DARI APBN DAN
APBD YG DIALOKASIKAN DGN TUJUAN
PEMERATAAN KEMAMPUAN KEUANGAN
ANTAR DESA UTK MENDANAI KEBUTUHAN
DESA DLM RANGKA MENYELENGGARAKAN
PEMERINTAHAN DAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN SERTA PELAYANAN MASY.
MENGAPA DESA MENDAPATKAN DA

3. BIDANG
PEMBANGUNA
N
BIDANG
PEMBERDAYAA
N
DISEPAKATI DAN
DIPUTUSKAN MELALUI
MUSYAWARAH DESA
RKP DESA APB DESA
DITETAPKAN
DALAM
PERATURAN DESA
3
PROSES PENGGUNAAN DANA DESA
DANA DESA DILAKS
BERDASARKAN HAK ASAL USUL
KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA YAITU PROG
DAN GIAT YG BERTUJUAN UTK
PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASY DESA.
TAHAPAN PENGELOLAAN DANA DESA
PERENCANAAN PELAKSANAAN PNATAUSAHAAN PELAPORAN
PERTANGGUNG
JAWABAN

4. 4
PENANGGUNGJAWAB
DALAM PELAKSANAAN
PENGELOLAAN DANA DESA
TINGKAT KAB /
KOTA
SBG PEMBINA
1. BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. KADIS DPKAD
3. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
TINGKAT DESA
SBG PELAKSANA
1. KEPALA DESA;
2. BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA);
3. BENDAHARA;
4. LPMD (LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA).
APA SAJA SIH PENYIMPANGAN PENGELOLAAN DANA
DESANYA ?!?
PROYEK
PENGADAAN FIKTIF
BELANJA RUTIN /
FISIK TDK SESUAI
MARK UP PEMALSUAN
MODUS OPERANDI
 PENGURANGAN UPAH KERJA
(HOK)
 PENGGELEMBUNGAN HARGA
BAHAN BANGUNAN
 MEMINJAM SEMENTARA DANA DESA LALU TDK
DIKEMBALIKAN KEMUDIAN MEMBUAT
PERTANGGUNGJAWABAN FIKTIF
 PERJALANAN DINAS FIKTIF (TIKET TRANSPRT /

5. 5

6. 6
MODUS OPERANDI
 KURANGI UPAH KERJA (HARI / ORANG / VOLUME
KERJA)
 GELEMBUNGKAN HARGA BAHAN BANGUNAN
 MANIPULASI ONGKOS ANGKUT (BELI DI A BERI
KETERANGAN DI B)
 BUAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DIATAS
HARGA PASAR
 PINJAM DANA DESA & TDK DIKEMBALIKAN, BUAT
APA SAJA PENYIMPANGAN
PENGELOLAAN DANA DESA ?!?
PROYEK
PENGADAAN FIKTIF
BELANJA RUTIN /
FISIK TDK SESUAI
MARK UP PEMALSUAN

7. 7

8. 8
UURI NO 6 /
2014 TTG
DESA
PPRI NO.43 / 2014
TTG PERLAK UURI
NO.6 THN 2014 TTG
DESA
PPRI NO.47 / 2015
TTG PERUBAHAN
PPRI NO.43 / 2014
TTG PERLAK UURI
NO.6 / 2014 TTG
DESA
PPRI NO. 60 / 2014
TTG DANA DESA
BERSUMBER APBN
PPRI NO. 8 / 2016
TTG PERUBAHAN
PPRI NO.60 / 2014
TTG DANA DESA
BERSUMBER DARI
PERMENDAGRI:
1. PERMENDAGRI NO. 111 / 2014
TTG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI
DESA;
2. PERMENDAGRI NO. 112 / 2014
TTG PEMILIHAN KEPALA DESA;
3. PERMENDAGRI NO. 113 / 2014
TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA;
4. PERMENDAGRI NO. 114 / 2014
TTG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA.
PERMENDES:
1. PERMENDES NO. 1 / 2015
TTG PEDOMAN KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA;
2. PERMENDES NO. 2 / 2015
TTG MUSYAWARAH DESA;
2. PERMENDES NO. 8 / 2022
TTG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2023;
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
NO.49/PMK.07/2016
TTG TATA CARA PENGALOKASIAN,

9. 9
PASAL - PASAL
PENYIMPANGAN PENGGUNAAN
DANA DESA
1. PASAL 2 AYAT (1)
SETIAP ORG, MELAWAN HUKUM LAKUKAN PERBUATAN PERKAYA DIRI SENDIRI,
ORG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, TIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA,
SANGSI PENJARA SEUMUR HIDUP / PALING LAMA 20 TAHUN DAN ATAU SANGSI
DENDA MAKS RP. 1 MILYAR
2. PASAL 3
SETIAP ORG, UNTUNGKAN DIRI SENDIRI, ORG LAIN ATAU SUATU KORPORASI,
SALAHGUN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA, JAB ATAU
KEDUDUKANNYA, RUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN
NEGARA,
SANGSI PENJARA SEUMUR HIDUP / PALING LAMA 20 TAHUN DAN ATAU SANGSI
DENDA MAKS RP. 1 MILYAR
3. PASAL 8
GELAPKAN UANG ATAU SURAT BERHARGA KERENA JABATAN.
SANGSI PENJARA PALING LAMA 15 TAHUN DAN ATAU SANGSI DENDA MAKS RP.
UURI NO 31 / 1999 TTG TP. KORUPSI SEBAGAIMANA DIRUBAH DAN
DITAMBAHKAN DLM UURI NO 20 / 2001 TTG PEMBERANTASAN TP.
KORUPSI

10. PENEGAKAN HUKUM 10
Jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana, seseorang akan dimintakan
pertanggungjawaban pidana, apabila orang tersebut terbukti memiliki niat
(mens rea) untuk melakukan kejahatan dan terbukti melakukan perbuatan
yang melawan hukum (actus reus) yang mengakibatkan adanya kerugian
keuangan negara yang nyata. Kepala Desa dan aparatur desa yang lain
(Bendahara) sebagai penanggungjawab dalam mengelolah dana desa, rawan
terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa,
sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penegakan hukum guna terciptanya
pemerintahan dan pembangunan desa menuju masyarakat yang adil, makmur
dan sejahtera.
Pertanggungjawaban Pidana

11. III. PENYIMPANGAN PENGELOLAAN DANA DESA
A. Proyek pengadaan yang fiktif
Dalam belanja pengadaan barang dan jasa yang di kelolah yang dananya bersumber dari
dana desa yang dilaksanakanan oleh pelaksana kegiatan (pihak ke-3) yang tidak sesuai
dengan kontrak atau sesuai dengan kesepakatan awal/perjanjian untuk mengadakan suatu
barang/jasa tetapi tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan
dan pembayaran atas pekerjaan tersebut telah sudah dibayarkan untuk biaya perjalanan
dinas dan biaya honor untuk kegiatan yang terbukti bukan fisik.
Contoh:
1. Pengadaan Komputer, berdasarkan kontrak sebanyak 10 Unit sedangkan barang yang
sediakan hanya berjumlah 2 Unit (kurang 8 unit lagi sesuai kontrak) dan anggaranya
telah dicairkan 100%
2. Kegiatan sosialiasasi/pelatihan tidak pernah dilaksanakan akan tetapi anggarannya
telah dicairkan 100%
B. Belanja rutin fisik tidak sesuai
Barang yang diterima dari penyedia barang jasa tidak sama dengan apa yang dijanjikan
dan teridikasi barang yang diterima berdasarkan perhitungan nilainya lebih rendah dari nilai
barang yang dijanjikan. Kerugian yang terjadi merupakan Total loss karena hasil pekerjaan
yang diterima tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan sehingga tidak dapat
digunakan untuk kebutuhan yang direncanakan
11

12. III. PENYIMPANGAN PENGELOLAAN DANA DESA
12
C. Mark Up
Kemahalan harga (mark up) dimana kemahalan yang terjadi akibat dari pelanggaran
prosedur pengadaan atau kecurangan. Biasanya hal ini disebabkan karena kelalaian
dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri dalam Rencana Umum Pengadaan, yang
tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, Mark up dalam
pengelolaan dana desa biasanya dilakukan dengan cara mengubah nilai harga dari
yang sebenarnya menjadi nilai harga yang lebih tinggi.
D. Pemalsuan
Pemalsuan adalah perbuatan dengan cara bagaimanapun mengubah tulisan pada
buku-buku atau daftar yang sudah ada sebelumnya sehingga isinya menjadi lain dari
yang sebenarnya atau menjadi palsu. Cara memalsu ini bisa bermacam-macam,
misalnya menambah tulisan berupa satu, dua kata atau bilangan, atau
menghilangkannya dengan menghapus atau menuliskan hal yang baru isi dan arti
menjadi dari yang semula. Pemalsuan dalam pengelolaan dana desa biasanya
dilakukan dengan cara memalsukan laporan pertanggungjawaban keuangan
(memalsu tanda tangan penerima dana, pemalsuan Nota pembelanjaan, dll) .

13. mark up, dan pemalsuan
Pemalsuan dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
pengelolaan dana desa
1. Pengurangan upah kerja (HOK), biasanya dilakukan dengan cara pihak pengelolah
kegiatan menawarkan HOK yang jauh lebih rendah dari DRAB (Desain Rencana
Anggaran Biaya) kepada masyarakat dan masyarakat tidak diperlihatkan DRAB.
2. Penggelembungan harga bahan bangunan dan manipulasi ongkos angkut .
3. Membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) diatas harga pasar kemudian membayarkan
berdasarkan kesepakatan yang lain.
4. Kepala Desa mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dana desa pada
hal bersumber dari sumber lain.
5. Meminjam sementara dana desa dengan menggunakan rekening pribadi kemudian
tidak dikembalikan, akhirnya membuat laporan pertanggungjawaban fiktif.
6. Pemotongan dana desa oleh oknum kecamatan dan kabupaten.
7. Membuat perjalanan dinas fiktif lingkup provinsi maupun lingkup kabupaten dengan
cara memalsukan tiket, penginapan, dan perjalanan.
8. Mark up pembayaran honorarium perangkat desa.
9. Pembayaran ATK tidak sesuai dengan real coast (mark up pembayaran) dengan cara
pemalsuan bukti pembayaran.
10. Melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukan
secara pribadi oleh Kepala Desa. 1
3
Modus Operandi Penyimpangan Dana Desa 13

14. 14
HARAPAN KEDEPAN
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
- PENCERAHAN INI SETIDAKNYA MENCEGAH,
JANGAN BERTEMU DALAM KONDISI BERBEDA
- LAKUKAN PENGELOLAAN DANA DESA SCR
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DAN
MELIBATKAN SLRH ELEMEN MASY DESA DLM
SETIAP GIAT PENGGUNAAN DANA DESA.
- SEBANYAK APAPUN DAN SEBAIK APAPUN
PERATURAN TTG PENGELOLAAN DANA DESA,
TANPA DISERTAI DGN KOMITMEN DIRI PRIBADI
DAN KONSISTEN YG BAIK, MAKA AKAN
SENANTIASA ADA GODAAN UTK
MENYIMPANGKAN DANA DESA.
- SELURUH KOMPONEN MASY, PENEGAK HUKUM
(DLM RANGKA PENCEGAHAN) DAN

15. SEKIAN
SEKIAN
Terima Kasih
Terima Kasih