Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur pengelolaan sumber daya air di Indonesia melalui 18 bab dan 100 pasal yang mencakup ketentuan umum, wewenang dan tanggung jawab, konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, perencanaan, pelaksanaan, sistem informasi, pemberdayaan, pembiayaan, hak dan kewajiban masyarakat, koordinasi, serta penyelesaian sengketa sumber daya air.

1. X. UNDANG-UNDANG SUMBER DAYA AIR
A. SEJARAH PEMBUATAN UU PENGAIRAN
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan,
sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan,
dan perubahan dalam kehidupan masyarakat
sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru,
Dengan persetujuan bersama :
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan Presiden Republik Indonesia
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang Tentang Sumber Daya Air
UU.7 TH. 2004
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN
2004,
TENTANG SUMBER DAYA AIR
Materi kuliah bab X, mengacu pada UU. 7 Th 2004

2. B. ISI UNDANG-UNDANG tentang SUMBER DAYA AIR
Undang-undang berisi : 18 Bab dan 100 pasal :
Bab I. Ketentuan umum, pasal 1-12
Bab II. Wewenang dan Tanggung Jawab, pasal 13 –19.
Bab III. Konservasi Sumberdaya Air, pasal 20 – 25,
Bab IV. Pendayagunaan Sumber Daya Air, pasal 26 - 50
Bab V. Pengendalian Daya Rusak Air, pasal 51 – 58
Bab VI. Perencanaan, pasal 59 – 62
Bab VII. Pelaksanaan Konstruksi , Operasi dan
Pemeliharaan, pasal 63 – 64
Bab VIII. Sistem Informasi Sumber Daya Air, pasal 65 – 69
Bab IX. Pemberdayaan dan Pengawasan, pasal 70 - 76

3. Bab X. Pembiayaan, pasal 77 – 81
Bab XI. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat, pasal 82– 84
Bab XII. Koordinasi, pasal 85 – 87
Bab XIII. Penyelesaian Sengketa, pasal 88 – 89
Bab XIV. Gugatan Masyarakat dan Organisasi, pasal 90 – 92
Bab XV. Penyidikan, pasal 93.
Bab XVI. Ketentuan Pidana 94 – 96
Bab XVII. Ketentuan Peralihan 97 - 98
Bab XVIII. Ketentuan Penutup 99 – 100.

4. C. INTISARI UUSDA
I. Ketentuan Umum
1) Sda adalah air, sumber air, dan daya air.
Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas,
ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk
air permukaan, air tanah, air hujan,
dan air laut yang berada di darat.
2) Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air
yang dapat memberikan manfaat atau kerugian
bagi kehidupan dan penghidupan manusia
serta lingkungannya.

5. 3) Pendayagunaan sda adalah upaya penatagunaan,
penyediaan,penggunaan pengembangan,
dan pengusahaan sda secara optimal agar
berhasil guna dan berdaya guna.
4) Sda dikelola berdasarkan azas kelestarian, keseimbangan,
kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan,
kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.
5) Sda dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.
6) Hak Guna air diperoleh tanpa ijin untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan
dan bagi pertanian rakyat yang berada
di dalam sistem irigasi.

6. II. Wewenang dan Tanggung Jawab
1) Presiden menetapkan wilayah sungai dan
cekungan air tanah dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Sumber Daya Air Nasional, dengan Keppres.
2) Wewenang pemerintah meliputi :
menetapkan kebijakan nasional sda,
pengelolaan sda sungai lintas negara,
propinsi dan sungai strategis nasional.
Menetapkan rencana, kawasan lindung sda,
pengelolaan sda, mengatur- menetapkan-
dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan,
penggunaan dan pengusahaan : sda dan air tanah.

7. 3) Wewenang Pemerintah propinsi :
sama seperti pemerintah, hanya terbatas di wilayahnya
dengan memperhatikan kepentingan provinsi disekitarnya.
4) Wewenang pemerintah kab/kota meliputi :
sama seperti propinsi, di wilayahnya.
5) Wewenang pemerintah desa :
mengelola sda di wilayah desa yang belum dilaksanakan
oleh masyarakat dan/atau pemerintah diatasnya,
menjaga efekktivittas, efisiensi , kualitas
dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sda,
memenuhi kebutuhan pokok minimal
sehari-hari warga desa atas air,
memperhatikan kepentingan warga desa lain.

8. III. Konservasi SDA
1) Konservasi SDA ditujukan utk menjaga kelangsungan
keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sda.
2) Konservasi sda dilakukan melalui kegiatan perlindungan
dan pelestarian sumber air, pengawetan air,
pengelolaan kualitas air , pengendalian pencemaran air.
3) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan :
melalui pemeliharaan fungsi resapan air dan daerah
tangkapan, pengendalian pemanfaatan sumber air,
pengisian air pada sumber air, pengaturan sarana dan
prasarana sanitasi, perlindungan sumber air kaitannya
dengan pemanfaatan lahan,

9. 4) Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan memperbaiki
kualitas pada sumber air dan prasarana sda.
Setiap orang atau badan dilarang melakukan
kegiatan yang mengakibatkan rusaknya
sumber air dan prasarana sda.
5) Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan
mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air
dan prasarana sda.
pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu,
pengaturan daerah sempadan sumber air,
rehabilitasi hutan dan lahan, pelestarian hutan lindung,
kawasan suaka alam dan pelestarian alam.

10. IV. Pendayagunaan sda
1) Pendayagunaan sda dilakukan melalui kegiatan
penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan
dan pengusahaan sda pada setiap wilayah sungai.
2) Pendayagunaan sda diselenggarakan secara terpadu dan adil,
baik antar sektor, antar wilayah maupun antar
kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sama.
3) Pendayagunaan sda didasarkan pada keterkaitan
antara air hujan, air permukaan dan air tanah,
dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

11. 4) Penatagunaan sda ditujukan untuk menetapkan
zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air
pada sumber air. Merupakan acuan penyusunan
dan perubahan rencana tata ruang wilayah.
5) Penetapan peruntukan air pada sumber air dilakukan
dengan memperhatikan :
daya dukung sumber air, jumlah dan penyebaran penduduk,
perhitungan kebutuhan air, pemanfaatan air yang sudah ada.
6) Penyediaan sda ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan air dan daya air serta memenuhi
berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.

12. 7) Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat
dalam system irigasi yang sudah ada merupakan
prioritas utama penyediaan sda diatas semua kebutuhan.
8) Pengembangan sda dilaksanakan tanpa merusak
keseimbangan lingkungan hidup.
9) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian
dilakukan dengan pengembangan system irigasi.

13. 10) Pengembangan system irigasi primer dan sekunder
menjadi wewenang pemerintah dan pemerintah daerah.
Irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab
perkumpulan petani pemakai air.
11) Pengusahaan sda dapat dilakukan oleh perseorangan,
badan usaha, atau kerjasama antar badan usaha
berdasarkan ijin pemerintah atau pemerintah daerah.

14. V. Pengendalian Daya Rusak Air
1) Pengendalian daya rusak air dilakukan secara
menyeluruh yang mencakup usaha pencegahan,
penanggulangan dan pemulihan.
2) Pengendalian daya rusak air menjadi tanggung jawab
Pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola sda
wilayah sungai dan masyarakat.
3) Setiap orang atau badan usaha dilarang
melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan
terjadinya daya rusak air.
4) Penanggulangan bencana akibat daya rusak air yang
berskala nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah.

15. VI. Perencanaan
1) Perencanaan pengelolaan sda disusun untuk menghasilkan
rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan
dalam pelaksanaan konservasi sda, pendayagunaan sda,
dan pengendalian daya rusak air.
2) Inventarisasi sda dilakukan pada setiap wilayah sungai
di seluruh Indonesia.
3) Penyusunan rencana pengelolaan sda pada setiap
wilayah sungai dilaksanakan terkoordinasi
oleh instansi yang berwenang dalam bidang sda.

16. VII. Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan
1) Pelaksanaan konstruksi sda dilakukan berdasar norma,
standar, pedoman dan manual dengan memanfaatkan
tehnologi dan sumber daya local serta mengutamakan
keselamatan, keamanan kerja, dan berkelanjutan
fungsi ekologis sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.
2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan
kegiatan konstruksi pada sumber air wajib
memperoleh ijin dari pemerintah atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya.

17. 3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan meliputi
pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
untuk menjamin fungsi dan manfaat sda.
4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi primer
dan sekunder menjadi hak dan tanggung jawab pemerintah,
untuk tersier menjadi hak dan tanggung jawab
masyarakat petani pemakai air.

18. VIII. Sistem Informasi SDA
1) Untuk mendukung pengelolaan SDA,
Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan
system informasi sda sesuai dengan kewenangannya.
2) Jaringan informasi sda harus dapat diakses oleh
berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sda.
3) Untuk mendukung pengelolaan system informasi sda
diperlukan informasi hidrologi, hidrometeorologi,
dan hidrogeologi wilayah sungai pada tingkat nasional,
provinsi dan kabupaten/kota.

19. IX. Pemberdayaan dan Pengawasan
1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan
pemberdayaan para pemilik kepentingan
dan kelembagaan sda secara terencana
dan sistematis untuk meningkatkan
kinerja pengelolaan sda.
2) Pemberdayaan diselenggarakan dalam bentuk pendidikan,
pelatihan, penelitian dan pengembangan
serta pendampingan.

20. 3) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya melaksanakan kegiatan penelitian
dan pengembangan ilmu pengetahuan
dan tehnologi dalam bidang sda.
4) Pendampingan dan pelatihan bidang sda ditujukan
untuk pemberdayaan para pemilik kepentingan
dan kelembagaan pada wilayah sungai

21. X. Pembiayaan
1) Pembiayaan pengelolaan sda ditetapkan berdasarkan
kebutuhan nyata pengelolaan sda.
2) Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan dapat berupa :
anggaran pemerintah, swasta dan/atau hasil penerimaan
biaya jasa pengelolaan sda.

22. 3) Pembiayaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan
irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab
pemerintah dan pemerintah daerah,
pembiayaan irigasi tersier menjadi tanggung jawab
petani, dan dapat dibantu pemerintah atau
pemerintah daerah.
4) Pengguna sda untuk memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat
tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sda.

23. XI. Kewajiban dan Peran Masyarakat
1) Dalam pelaksanaan pengelolaan sda,
masyarakat berhak untuk : memperoleh informasi berkaitan
pengelolaan sda, memperoleh penggantian yang layak atas
kerugian akibat pelaksanaan pengelolaan sda, memperoleh
manfaat atas pengelolaan sda, menyatakan keberatan
terhadap rencana pengelolaan sda, mengajukan laporan dan
pengaduan kepada pihak berwenang atas kerugian yang
menimpa dirinya berkaitan dengan pengelolaan sda,
mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai
masalah sda yang merugikan kehidupannya.
2) Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat
pemegang hak guna air berkewajiban
memperhatikan kepentingan umum.

24. XII. Koordinasi
1) Pengelolaan sda mencakup kepentingan lintas sektoral
dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak
untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air
dan sumber air.
2) Pengelolaan sda dilakukan melalui koordinasi
dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor,
wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sda.
3) Koordinasi pada tingkat nasional dilakukan
oleh dewan Sumber Daya Air Nasional yang dibentuk
oleh Pemerintah, dan pada tingkat provinsi dilakukan
oleh wadah koordinasi : dewan sda provinsi atau nama lain.

25. XIII. Penyelesaian Sengketa
1) Penyelesaian sengketa sda pada tahap pertama
diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah
untuk mufakat.
2) Kalau tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat
menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan,
atau melalui pengadilan.
3) Sengketa mengenai kewenangan pengelolaan sda
antara Pemerintah dan pemerintah daerah diselesaikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

26. XIV. Gugatan Masyarakat dan Organisasi
1) Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah
pengelolaan sda berhak mengajukan gugatan
perwakilan ke pengadilan.
2) Instansi pemerintah yang membidangi sda bertindak
untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat
indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air
dan/atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi
kehidupan masyarakat.
3) Organisasi yang bergerak pada bidang sda berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha
yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan
sda dan/atau prasarananya, untuk kepentingan
keberlanjutan fungsi sda.
4) Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang
hak guna air berkewajiban memperhatikan
kepentingan umum.

27. XV. Penyidikan
1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara RI,
pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya dalam bidang sda dapat
diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Kitab Undang—Undang
Hukum Acara Pidana.
2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil berwenang untuk :
melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan
atau keterangan tentang adanya tindak pidana sda,
melakukan pemeriksaan terhadap orang
atau badan usaha yang diduga melakukan tindak
pidana sda, memanggil orang untuk didengar
dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara
tindak pidana sda, melakukan pemeriksaan.

28. XVI. Ketentuan Pidana
1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)
tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah)
2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah)
3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
4) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan
belas) bulan dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah)
5) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan
denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
6) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan
dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

29. XVII. Ketentuan Peralihan
1) Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan sumber daya air dinyatak
an tetap berlak u sepanjang tidak bertentangan atau belum
dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan
undang-undang ini.
2) Perizinan yang berk aitan dengan pengelolaan sumber daya
air yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Undang-
undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa
berlakunya berakhir.

30. XVIII. Ketentuan Penutup
1) Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3046) dinyatakan tidak berlaku
2) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangk an.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan undang- undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.