Teks tersebut membahas tentang jenis-jenis kekuasaan di Indonesia dan karakteristik pemerintahan Indonesia. Secara ringkas, terdapat beberapa jenis kekuasaan seperti demokrasi, oligarki, dan monarki. Pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial dengan pembagian kekuasaan antar lembaga seperti MPR, DPR, DPD, dan presiden yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
Bab 2 membahas teori pembenaran kekuasaan negara meliputi teori teokrasi, kekuatan, dan perjanjian. Bab 3 membahas asal mula negara dan terjadinya negara melalui teori-teori seperti ketuhanan, kekuatan, dan perjanjian serta tahapan perkembangan negara secara primer dan sekunder.
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk pemerintahan secara umum, mulai dari pengertian, aliran, contoh negara, dan jenis pemerintahan seperti aristokrasi, otokrasi, emirat, plutokrasi, oligarki, demokrasi, monarki, dan republik."
Teks tersebut membahas tentang kedaulatan, terdiri dari beberapa bagian:
1) Pengertian kedaulatan menurut para ahli dan sifat-sifatnya
2) Jenis kedaulatan yaitu intern dan ekstern
3) Pandangan tentang kedaulatan seperti monisme dan pluralisme
4) Kedaulatan menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen
5) Beberapa teori kedaulatan seperti kedaulatan Tuhan, raja, negara, h
1. Aristoteles membagi sistem pemerintahan menjadi tiga bentuk yang baik yaitu monarki, aristokrasi, dan politeia, serta tiga bentuk yang buruk yaitu tirani, oligarki, dan demokrasi. 2. Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan yang paling ideal adalah monarki yang dipimpin filsuf-raja, namun karena sulit ditemukan maka politeia adalah bentuk terbaik selanjutnya. 3. Dalam politeia kekuasaan berada di tang
Teks tersebut membahas tentang jenis-jenis kekuasaan di Indonesia dan karakteristik pemerintahan Indonesia. Secara ringkas, terdapat beberapa jenis kekuasaan seperti demokrasi, oligarki, dan monarki. Pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial dengan pembagian kekuasaan antar lembaga seperti MPR, DPR, DPD, dan presiden yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
Bab 2 membahas teori pembenaran kekuasaan negara meliputi teori teokrasi, kekuatan, dan perjanjian. Bab 3 membahas asal mula negara dan terjadinya negara melalui teori-teori seperti ketuhanan, kekuatan, dan perjanjian serta tahapan perkembangan negara secara primer dan sekunder.
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk pemerintahan secara umum, mulai dari pengertian, aliran, contoh negara, dan jenis pemerintahan seperti aristokrasi, otokrasi, emirat, plutokrasi, oligarki, demokrasi, monarki, dan republik."
Teks tersebut membahas tentang kedaulatan, terdiri dari beberapa bagian:
1) Pengertian kedaulatan menurut para ahli dan sifat-sifatnya
2) Jenis kedaulatan yaitu intern dan ekstern
3) Pandangan tentang kedaulatan seperti monisme dan pluralisme
4) Kedaulatan menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen
5) Beberapa teori kedaulatan seperti kedaulatan Tuhan, raja, negara, h
1. Aristoteles membagi sistem pemerintahan menjadi tiga bentuk yang baik yaitu monarki, aristokrasi, dan politeia, serta tiga bentuk yang buruk yaitu tirani, oligarki, dan demokrasi. 2. Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan yang paling ideal adalah monarki yang dipimpin filsuf-raja, namun karena sulit ditemukan maka politeia adalah bentuk terbaik selanjutnya. 3. Dalam politeia kekuasaan berada di tang
Makalah sistem pemerintahan monarki (remake: putriyani)Dedi Setiadi
Teks tersebut membahas tentang sistem pemerintahan monarki, termasuk pengertian monarki secara umum dan menurut para ahli, jenis-jenis monarki (turun temurun, elektif, mutlak, terbatas), bentuk pemerintahan monarki (mutlak, konstitusional), serta kelebihan dan kekurangan sistem monarki.
Teori terbentuknya negara memberikan berbagai pandangan, mulai dari teori kenyataan yang menyatakan negara terbentuk ketika unsur-unsur negara terpenuhi, teori ketuhanan yang menyatakan negara terbentuk atas kehendak Tuhan, teori perjanjian masyarakat yang menyatakan negara terbentuk melalui perjanjian antarmanusia, teori kekuasaan yang menyatakan negara terbentuk berdasarkan kekuasaan, hingga teori modern yang men
Ada 3 teori utama tentang bentuk pemerintahan klasik menurut Plato, Aristoteles, dan Polybios. Plato membagi 5 bentuk pemerintahan: aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Aristoteles membagi 5 bentuk pemerintahan: monarki, tirani, aristokrasi, politea, dan demokrasi. Polybios memperluas teori Aristoteles dengan mengganti politea dan demokrasi. Bentuk monarki dapat berupa absolut, konstitusional,
Makalah ini membahas tentang konsep ilmu politik dan tujuan serta fungsi negara. Beberapa teori tentang tujuan negara dijelaskan seperti teori kekuasaan, perdamaian dunia, dan jaminan hak asasi manusia. Fungsi negara meliputi penertiban, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan.
Dokumen ini membahas tentang teori kedaulatan hukum yang menjelaskan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dan undang-undang, serta prinsip rule of law dimana hukum, bukan orang, menjadi pemimpin. Teori ini diyakini oleh tokoh-tokoh seperti Prof. Krabbe, Immanuel Kant, dan Kranenburg, serta diterapkan di negara-negara seperti Indonesia dan Belanda.
1. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi suatu negara. Berbagai teori mengemukakan bahwa kedaulatan berasal dari Tuhan, raja, negara, hukum, dan rakyat.
2. UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat, di mana kedaulatan dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
3. Perubahan UUD 1945 membuat MPR tidak lagi menjadi satu-satunya lemb
LATAR BELAKANG
Apabila dilihat dari perkembangannya, makna konstitusi sering mengalami perubahan makna. Hal tersebut tentu saja dilatarbelakangi oleh situasi pada masa itu. Luasnya makna serta ruang lingkup konstitusi, khususnya jika dikaitkan dengan paham konstitusionalisme, menjadikan beragamnya bentuk-bentuk konstitusi dalam kehidupan politik dan bernegara modern.
Konstitusi sendiri telah dikenal sejak Yunani kuno, pada masa itu pemahaman tentang konstitusi hanyalah suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Sejalan dengan perjalanan waktu, pada masa Romawi kuno konstitusi mengalami perubahan makna; ia merupakan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar, pernyataan dan pendapat ahli hukum, negarawan, serta adat kebiasaan setempat selain undang-undang. Selanjutnya pada abad VII lahirlah Piagam Madinah yang mana dianggap sebagai konstitusi modern yang dianggap revolusioner. Dari beberapa penjelasan di ataslah yang melatarbelakangi pembuatan makalah ini untuk mengetahui sejarah konstitusi yang lebih rinci.
Agricultural Drought Severity assessment using land Surface temperature and N...John Kapoi Kapoi
This study was focused on Nakuru, a tropical region in the Rift Valley of Kenya, bounded between latitude 0.28°N and 1.16°S, and longitude 36.27° E and 36.55°E. The main The main aim of this
research is to assess the agricultural drought in high potential region of Kenya with an objective of mapping the agricultural drought severity levels, assessing the precipitation and normalized difference
vegetation index deviation over its long term mean average in the region and to generate land surface temperature and emissivity maps to compare the surface temperature proportion during the drought
and normal period.
The data was obtained from NOAA-AVHRR, LANDSAT TM and ETM+ and was processed with ERDAS Imagine and GIS software of the Environmental Systems Research Institute (ESRI).The land
surface temperature was derived using Planck’s radiative principles. The thermal band of Landsat TM was utilized to extract the radiance and brightness temperature. The brightness temperature was
combined with surface emissivity to derive the land surface temperature (LST) while NDVI was derived from bands 3 and 4 and its result was divided by the LST to determine the moisture levels.
The products were classified into five main classes to reflect the moisture levels. Rainfall and NDVI performance was also processed from NOAA AVHRR and long term mean established and compared
with the specific year of study performance.
The result of the study revealed that NOAA-AVHRR data offers very useful information in drought monitoring and early warning, LST and NDVI is useful in moisture level mapping that can be used
to detect drought and the drought in Nakuru is characterized by both low and high temperatures that exacerbates the crop failure.
The document discusses Chameria, a region in Albania that was historically inhabited by ethnic Albanians known as Chams. Several Albanian writers, journalists, diplomats and translators express their views that Chameria rightfully belongs to Albania and that its status needs to be resolved. They describe Chameria as a beautiful region and discuss the importance of organizing for its cause, finding strong leadership, and resolving old crimes in the Balkans.
Makalah sistem pemerintahan monarki (remake: putriyani)Dedi Setiadi
Teks tersebut membahas tentang sistem pemerintahan monarki, termasuk pengertian monarki secara umum dan menurut para ahli, jenis-jenis monarki (turun temurun, elektif, mutlak, terbatas), bentuk pemerintahan monarki (mutlak, konstitusional), serta kelebihan dan kekurangan sistem monarki.
Teori terbentuknya negara memberikan berbagai pandangan, mulai dari teori kenyataan yang menyatakan negara terbentuk ketika unsur-unsur negara terpenuhi, teori ketuhanan yang menyatakan negara terbentuk atas kehendak Tuhan, teori perjanjian masyarakat yang menyatakan negara terbentuk melalui perjanjian antarmanusia, teori kekuasaan yang menyatakan negara terbentuk berdasarkan kekuasaan, hingga teori modern yang men
Ada 3 teori utama tentang bentuk pemerintahan klasik menurut Plato, Aristoteles, dan Polybios. Plato membagi 5 bentuk pemerintahan: aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Aristoteles membagi 5 bentuk pemerintahan: monarki, tirani, aristokrasi, politea, dan demokrasi. Polybios memperluas teori Aristoteles dengan mengganti politea dan demokrasi. Bentuk monarki dapat berupa absolut, konstitusional,
Makalah ini membahas tentang konsep ilmu politik dan tujuan serta fungsi negara. Beberapa teori tentang tujuan negara dijelaskan seperti teori kekuasaan, perdamaian dunia, dan jaminan hak asasi manusia. Fungsi negara meliputi penertiban, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan.
Dokumen ini membahas tentang teori kedaulatan hukum yang menjelaskan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dan undang-undang, serta prinsip rule of law dimana hukum, bukan orang, menjadi pemimpin. Teori ini diyakini oleh tokoh-tokoh seperti Prof. Krabbe, Immanuel Kant, dan Kranenburg, serta diterapkan di negara-negara seperti Indonesia dan Belanda.
1. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi suatu negara. Berbagai teori mengemukakan bahwa kedaulatan berasal dari Tuhan, raja, negara, hukum, dan rakyat.
2. UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat, di mana kedaulatan dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
3. Perubahan UUD 1945 membuat MPR tidak lagi menjadi satu-satunya lemb
LATAR BELAKANG
Apabila dilihat dari perkembangannya, makna konstitusi sering mengalami perubahan makna. Hal tersebut tentu saja dilatarbelakangi oleh situasi pada masa itu. Luasnya makna serta ruang lingkup konstitusi, khususnya jika dikaitkan dengan paham konstitusionalisme, menjadikan beragamnya bentuk-bentuk konstitusi dalam kehidupan politik dan bernegara modern.
Konstitusi sendiri telah dikenal sejak Yunani kuno, pada masa itu pemahaman tentang konstitusi hanyalah suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Sejalan dengan perjalanan waktu, pada masa Romawi kuno konstitusi mengalami perubahan makna; ia merupakan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar, pernyataan dan pendapat ahli hukum, negarawan, serta adat kebiasaan setempat selain undang-undang. Selanjutnya pada abad VII lahirlah Piagam Madinah yang mana dianggap sebagai konstitusi modern yang dianggap revolusioner. Dari beberapa penjelasan di ataslah yang melatarbelakangi pembuatan makalah ini untuk mengetahui sejarah konstitusi yang lebih rinci.
Agricultural Drought Severity assessment using land Surface temperature and N...John Kapoi Kapoi
This study was focused on Nakuru, a tropical region in the Rift Valley of Kenya, bounded between latitude 0.28°N and 1.16°S, and longitude 36.27° E and 36.55°E. The main The main aim of this
research is to assess the agricultural drought in high potential region of Kenya with an objective of mapping the agricultural drought severity levels, assessing the precipitation and normalized difference
vegetation index deviation over its long term mean average in the region and to generate land surface temperature and emissivity maps to compare the surface temperature proportion during the drought
and normal period.
The data was obtained from NOAA-AVHRR, LANDSAT TM and ETM+ and was processed with ERDAS Imagine and GIS software of the Environmental Systems Research Institute (ESRI).The land
surface temperature was derived using Planck’s radiative principles. The thermal band of Landsat TM was utilized to extract the radiance and brightness temperature. The brightness temperature was
combined with surface emissivity to derive the land surface temperature (LST) while NDVI was derived from bands 3 and 4 and its result was divided by the LST to determine the moisture levels.
The products were classified into five main classes to reflect the moisture levels. Rainfall and NDVI performance was also processed from NOAA AVHRR and long term mean established and compared
with the specific year of study performance.
The result of the study revealed that NOAA-AVHRR data offers very useful information in drought monitoring and early warning, LST and NDVI is useful in moisture level mapping that can be used
to detect drought and the drought in Nakuru is characterized by both low and high temperatures that exacerbates the crop failure.
The document discusses Chameria, a region in Albania that was historically inhabited by ethnic Albanians known as Chams. Several Albanian writers, journalists, diplomats and translators express their views that Chameria rightfully belongs to Albania and that its status needs to be resolved. They describe Chameria as a beautiful region and discuss the importance of organizing for its cause, finding strong leadership, and resolving old crimes in the Balkans.
This document is a newsletter from Alpha Company, 1st STB, 1st HBCT, 1st ID. It summarizes the company's activities in June and July, including training exercises, competitions, and farewells to departing soldiers. Upcoming July events are also announced, such as a medical simulation training, paintball, and a rodeo. Soldiers are reminded to make wise decisions.
México en imágenes 2008 (por: carlitosrangel) - MexicoCarlos Rangel
(sep.2008) Recopilacón de fotos de algunos lugares de México, algunas previamente publicadas por otros autores. Esta producción incluye imágenes propias del editor. Se invita al público a conocer la producción con imágenes de todo México: "MEXICO GALERIA 2009", disponible en este sitio.
Autor original: no identificado
Complemento de imágenes y reedición gráfica: Carlos Rangel
The document summarizes the activities and accomplishments of the 536th Kekoa Pono unit in Bagram, Afghanistan for the month of December. It recognizes several soldiers' birthdays and promotions in December. It also highlights soldiers who received awards for their service. The document shares photos from a poker tournament, the unit's Christmas tree decorated with care packages, and reenlistment ceremonies. It concludes with recognizing the Maintainer of the Quarter and soldiers who received awards for excellence in December.
El documento describe un mundo utópico, que se refiere a un lugar imaginario e ideal que no existe en la realidad. Un mundo utópico se caracteriza por ser perfecto, donde todo es felicidad y no hay emociones negativas. Además, incluye un fragmento de la novela "Un mundo feliz" de Aldous Huxley que menciona el uso de una droga llamada Soma para mantener a la gente permanentemente feliz.
Este documento ofrece 10 secretos para lograr la felicidad abundante. Estos incluyen mantener una actitud positiva y controlar los propios pensamientos en lugar de las circunstancias; adoptar una postura adecuada; vivir en el momento presente; amarse a uno mismo; establecer metas concretas; cultivar el humor, el perdón y la generosidad; y valorar las relaciones y la fe.
Um LED é constituído por uma junção PN de material semicondutor entre dois terminais, o ânodo e o cátodo. Quando o ânodo está positivo em relação ao cátodo, os eletrões emitem fotões de luz. A cor da luz depende do material semicondutor. Os LEDs são usados em displays, calculadoras e outros dispositivos eletrônicos para indicar números e caracteres.
Istanbul programme of action for the least developed countries 2011 2020Dr Lendy Spires
The document summarizes a review of the implementation of the Brussels Programme of Action for Least Developed Countries from 2001-2010. It finds that while economic and social development was better during this period than the previous decade, growth varied significantly between countries and the specific goals of the program were not fully achieved. Structural transformation in many least developed countries was limited and vulnerability to external shocks was not reduced. The review concludes that a more strategic and comprehensive approach is still needed to promote sustainable development in least developed countries.
La Unión Europea ha acordado un paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen restricciones a las transacciones con bancos rusos clave y la prohibición de la venta de aviones y equipos a Rusia. Los líderes de la UE esperan que las sanciones aumenten la presión económica sobre Rusia y la disuadan de continuar su agresión contra Ucrania.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas asal mula, perkembangan, dan hakekat lembaga perwakilan di berbagai negara termasuk Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat.
2. Lembaga perwakilan mulai berkembang dari sistem feodal di Eropa pada Abad Pertengahan dan berkembang menjadi badan perwakilan modern di berbagai negara.
3. Ada dua pendekatan utama mengenai hubun
Dokumen tersebut membahas berbagai teori politik modern meliputi teori Hobbes, Locke, Montesquieu, serta berbagai teori kekuasaan seperti kekuasaan Tuhan, hukum, negara, rakyat, demokrasi, dan kedaulatan.
Teks tersebut membahas berbagai konsep tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, mulai dari pandangan filosofis klasik sampai kontemporer. Di antaranya adalah definisi bentuk negara, perbedaan antara monarki dan republik, serta jenis-jenis sistem pemerintahan seperti monarki mutlak, konstitusional, dan parlementer.
Tinjauan etis mengenai legitimasi kekuasaan negara menurut beberapa filsuf dan ahli kenegaraan. Plato menganjurkan pemerintahan oleh filsuf karena memiliki kebijaksanaan. Aquinas membedakan hukum ilahi, alam, dan manusia yang harus sesuai dengan hukum alam. Machiavelli menekankan pentingnya kekuasaan raja walau dengan cara kejam. Hobbes berpandangan hukum negara harus dipatuhi untuk mencegah
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara menurut para ahli, teori-teori terbentuknya negara, dan bentuk-bentuk negara. Negara didefinisikan sebagai organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dengan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya dan memiliki pemerintahan yang sah. Terdapat beberapa teori terbentuknya negara seperti teori ketuhanan, kekuasaan, perjanjian, dan huk
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan kedaulatan negara Indonesia serta kompleksitas sistem kekuasaan negara. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dengan kedaulatan internal dan eksternal. Dokumen tersebut juga membahas teori-teori klasik tentang bentuk pemerintahan dan membedakan antara monarki, republik, dan sistem pemerintahannya.
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Secara garis besar dibahas tentang negara kesatuan dan negara serikat, monarki dan republik, serta sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Juga dibahas tentang pandangan Plato, Aristoteles, dan Polybius terkait bentuk pemerintahan di Yunani Kuno.
1. Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di
aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh
dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-
lembaga negara yang berbeda.
Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga
berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat
undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan
Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara
keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan
sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.
Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya
pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga,
dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling
mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya
serupa, mulus atau tanpa halangan.
Sejarah Trias Politika
Pada masa lalu, bumi dihuni masyrakat pemburu primitif yang biasanya mengidentifikasi diri
sebagai suku. Masing-masing suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang biasanya
didasarkan atas garis keturunan ataupun kekuatan fisik atau nonfisik yang dimiliki. Kepala
suku ini memutuskan seluruh perkara yang ada di suku tersebut.
Pada perkembangannya, suku-suku kemudian memiliki sebuah dewan yang diisi oleh para
tetua masyarakat. Contoh dari dewan ini yang paling kentara adalah pada dewan-dewan Kota
Athena (Yunani). Dewan ini sudah menampakkan 3 kekuasaan Trias Politika yaitu kekuasaan
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan di Romawi Kuno, sudah ada perwakilan daerah
yang disebut Senat, lembaga yang mewakili aspirasi daerah-daerah. Kesamaan dengan
Indonesia sekarang adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Namun, keberadaan kekuasaan yang terpisah, misalnya di tingkat dewan kota tersebut
mengalami pasang surut. Tantangan yang terbesar adalah persaingan dengan kekuasaan
monarki atau tirani. Monarki atau Tirani adalah kekuasaan absolut yang berada di tangan satu
orang raja. Tidak ada kekuasaan yang terpisah di keduanya.
Pada abad Pertengahan (kira-kira tahun 1000 – 1500 M), kekuasaan politik menjadi
persengketaan antara Monarki (raja/ratu), pimpinan gereja, dan kaum bangsawan. Kerap kali
Eropa kala itu, dilanda perang saudara akibat sengketa kekuasaan antara tiga kekuatan politik
ini.
Sebagai koreksi atas ketidakstabilan politik ini, pada tahun 1500 M mulai muncul semangat
baru di kalangan intelektual Eropa untuk mengkaji ulang filsafat politik yang berupa
melakukan pemisahan kekuasaan. Tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, Rousseau,
Thomas Hobbes, merupakan contoh dari intelektual Eropa yang melakukan kaji ulang seputar
bagaimana kekuasaan di suatu negara/kerajaan harus diberlakukan.
2. Untuk keperluan mata kuliah ini, cukup akan diberikan gambaran mengenai 2 pemikiran
intelektual Eropa yang berpengaruh atas konsep Trias Politika. Pertama adalah John Locke
yang berasal dari Inggris, sementara yang kedua adalah Montesquieu, dari Perancis.
John Locke (1632-1704)
Pemikiran John Locke mengenai Trias Politika ada di dalam Magnum Opus (karya besar)
yang ia tulis dan berjudul Two Treatises of Government yang terbit tahun 1690. Dalam
karyanya tersebut, Locke menyebut bahwa fitrah dasar manusia adalah “bekerja (mengubah
alam dengan keringat sendiri)” dan “memiliki milik (property)." Oleh sebab itu, negara yang
baik harus dapat melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang
yang diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya tersebut. Mengapa Locke menulis sedemikian
pentingnya masalah kerja ini ?
Dalam masa ketika Locke hidup, milik setiap orang, utamanya bangsawan, berada dalam
posisi yang rentan ketika diperhadapkan dengan raja. Kerap kali raja secara sewenang-
wenang melakuka akuisisi atas milik para bangsawan dengan dalih beraneka ragam. Sebab
itu, kerap kali kalangan bangsawan mengadakan perang dengan raja akibat persengkataan
milik ini, misalnya peternakan, tanah, maupun kastil.
Negara ada dengan tujuan utama melindungi milik pribadi dari serangan individu lain,
demikian tujuan negara versi Locke. Untuk memenuhi tujuan tersebut, perlu adanya
kekuasaan terpisah, kekuasaan yang tidak melulu di tangan seorang raja/ratu. Menurut Locke,
kekuasaan yang harus dipisah tersebut adalah Legislatif, Eksekutif dan Federatif.
Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Hal penting yang
harus dibuat di dalam undang-undang adalah bahwa masyarakat ingin menikmati miliknya
secara damai. Untuk situasi „damai‟ tersebut perlu terbit undang-undang yang mengaturnya.
Namun, bagi John Locke, masyarakat yang dimaksudkannya bukanlah masyarakat secara
umum melainkan kaum bangsawan. Rakyat jelata tidak masuk ke dalam kategori stuktur
masyarakat yang dibela olehnya. Perwakilan rakyat versi Locke adalah perwakilan kaum
bangsawan untuk berhadapan dengan raja/ratu Inggris.
Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan amanat undang-undang. Dalam hal ini
kekuasaan Eksekutif berada di tangan raja/ratu Inggris. Kaum bangsawan tidak melaksanakan
sendiri undang-undang yang mereka buat, melainkan diserahkan ke tangan raja/ratu.
Federatif adalah kekuasaan menjalin hubungan dengan negara-negara atau kerajaan-kerajaan
lain. Kekuasaan ini mirip dengan Departemen Luar Negara di masa kini. Kekuasaan ini
antara lain untuk membangun liga perang, aliansi politik luar negeri, menyatakan perang dan
damai, pengangkatan duta besar, dan sejenisnya. Kekuasaan ini oleh sebab alasan
kepraktisan, diserahkan kepada raja/ratu Inggris.
Dari pemikiran politik John Locke dapat ditarik satu simpulan, bahwa dari 3 kekuasaan yang
dipisah, 2 berada di tangan raja/ratu dan 1 berada di tangan kaum bangsawan. Pemikiran
Locke ini belum sepenuhnya sesuai dengan pengertian Trias Politika di masa kini. Pemikiran
Locke kemudian disempurnakan oleh rekan Perancisnya, Montesquieu.
Montesquieu (1689-1755)
3. Montesquieu (nama aslinya Baron Secondat de Montesquieu) mengajukan pemikiran
politiknya setelah membaca karya John Locke. Buah pemikirannya termuat di dalam
magnum opusnya, Spirits of the Laws, yang terbit tahun 1748.
Sehubungan dengan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu menulis sebagai berikut :
“Dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan: kekuasaan legislatif; kekuasaan
eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenan dengan dengan hukum antara bangsa; dan
kekuasan yudikatif yang mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil. Dengan
kekuasaan pertama, penguasa atau magistrat mengeluarkan hukum yang telah dikeluarkan.
Dengan kekuasaan kedua, ia membuat damai atau perang, mengutus atau menerima duta,
menetapkan keamanan umum dan mempersiapkan untuk melawan invasi. Dengan kekuasaan
ketiga, ia menghukum penjahat, atau memutuskan pertikaian antar individu-individu. Yang
akhir ini kita sebut kekuasaan yudikatif, yang lain kekuasaan eksekutif negara.
Dengan demikian, konsep Trias Politika yang banyak diacu oleh negara-negara di dunia saat
ini adalah Konsep yang berasal dari pemikir Perancis ini. Namun, konsep Trias Politika ini
terus mengalami persaingan dengan konsep-konsep kekuasaan lain semisal Kekuasaan
Dinasti (Arab Saudi), Wilayatul Faqih (Iran), Diktatur Proletariat (Korea Utara, Cina, Kuba).
Fungsi-fungsi Kekuasaan Legislatif
Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Di masa kini,
lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), House of
Representative (Amerika Serikat), ataupun House of Common (Inggris). Lembaga-lembaga
ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal
dari partai-partai politik.
Melalui apa yang dapat kami ikhtisarkan dari karya Michael G. Roskin, et.al, termaktub
beberapa fungsi dari kekuasaan legislatif sebagai berikut : Lawmaking, Constituency Work,
Supervision and Critism Government, Education, dan Representation.
Lawmaking adalah fungsi membuat undang-undang. Di Indonesia, undang-undang yang
dikenal adalah Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Sistem Pendidikan
Nasional, Undang-undang Guru Dosen, Undang-undang Penanaman Modal, dan sebagainya.
Undang-undang ini dibuat oleh DPR setelah memperhatikan masukan dari level masyarakat.
Constituency Work adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya.
Seorang anggota DPR/legislatif biasanya mewakili antara 100.000 s/d 400.000 orang di
Indnesia. Tentu saja, orang yang terpilih tersebut mengemban amanat yang sedemikian besar
dari sedemikian banyak orang. Sebab itu, penting bagi seorang anggota DPR untuk
melaksanakan amanat, yang harus ia suarakan di setiap kesempatan saat ia bekerja sebagai
anggota dewan. Berat bukan ?
Supervision and Criticism Government, berarti fungsi legislatif untuk mengawasi jalannya
pelaksanaan undang-undang oleh presiden/perdana menteri, dan segera mengkritiknya jika
terjadi ketidaksesuaian. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR melakukannya melalui acara
dengar pendapat, interpelasi, angket, maupun mengeluarkan mosi kepada presiden/perdana
menteri.
4. Education, adalah fungsi DPR untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada
masyarakat. Anggota DPR harus memberi contoh bahwa mereka adalah sekadar wakil rakyat
yang harus menjaga amanat dari para pemilihnya. Mereka harus selalu memberi pemahaman
kepada masyarakat mengenai bagaimana cara melaksanakan kehidupan bernegara yang baik.
Sebab, hampir setiap saat media massa meliput tindak-tanduk mereka, baik melalui layar
televisi, surat kabar, ataupun internet.
Representation, merupakan fungsi dari anggota legislatif untuk mewakili pemilih. Seperti
telah disebutkan, di Indonesia, seorang anggota dewan dipilih oleh sekitar 300.000 orang
pemilih. Nah, ke-300.000 orang tersebut harus ia wakili kepentingannya di dalam konteks
negara. Ini didasarkan oleh konsep demokrasi perwakilan. Tidak bisa kita bayangkan jika
konsep demokrasi langsung yang diterapkan, gedung DPR akan penuh sesak dengan 300.000
orang yang datang setiap hari ke Senayan. Bisa-bisa hancur gedung itu. Masalah yang
muncul adalah, anggota dewan ini masih banyak yang kurang peka terhadap kepentingan
para pemilihnya. Ini bisa kita lihat dari masih banyaknya demonstrasi-demonstrasi yang
muncul di aneka isu politik.
Fungsi-fungsi Kekuasaan Eksekutif
Eksekutif adalah kekuasaaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh
Legislatif. Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif ini garis besarnya adalah : Chief of state, Head
of government, Party chief, Commander in chief, Chief diplomat, Dispenser of appointments,
dan Chief legislators.
Eksekutif di era modern negara biasanya diduduki oleh Presiden atau Perdana Menteri. Chief
of State artinya kepala negara, jadi seorang Presiden atau Perdana Menteri merupakan kepada
suatu negara, simbol suatu negara. Apapun tindakan seorang Presiden atau Perdana Menteri,
berarti tindakan dari negara yang bersangkutan. Fungsi sebagai kepala negara ini misalnya
dibuktikan dengan memimpin upacara, peresmian suatu kegiatan, penerimaan duta besar,
penyelesaian konflik, dan sejenisnya.
Head of Government, artinya adalah kepala pemerintahan. Presiden atau Perdana Menteri
yang melakukan kegiatan eksekutif sehari-hari. Misalnya mengangkat menteri-menteri,
menjalin perjanjian dengan negara lain, terlibat dalam keanggotaan suatu lembaga
internasional, menandatangi surat hutang dan pembayarannya dari lembaga donor, dan
sejenisnya. Di dalam tiap negara, terkadang terjadi pemisahaan fungsi antara kepala negara
dengan kepala pemerintahan. Di Inggris, kepala negara dipegang oleh Ratu Inggris, demikian
pula di Jepang. Di kedua negara tersebut kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana
Menteri. Di Indonesia ataupun Amerika Serikat, kepala negara dan kepala pemerintahan
dipegang oleh Presiden.
Party Chief berarti seorang kepala eksekutif sekaligus juga merupakan kepala dari suatu
partai yang menang pemilu. Fungsi sebagai ketua partai ini lebih mengemuka di suatu negara
yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Di dalam sistem parlementer, kepala
pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang berasal dari partai yang menang pemilu.
Namun, di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil terkadang tidak berlaku
kaku demikian. Di masa pemerintahan Gus Dur (di Indonesia) menunjukkan hal tersebut.
Gus Dur berasal dari partai yang hanya memenangkan 9% suara di Pemilu 1999, tetapi ia
menjadi presiden. Selain itu, di sistem pemerintahan parlementer, terdapat hubungan yang
5. sangat kuat antara eksekutif dan legislatif oleh sebab seorang eksekutif dipilih dari komposisi
hasil suara partai dalam pemilu. Di sistem presidensil, pemilu untuk memilih anggota dewan
dan untuk memilih presiden terpisah.
Commander in Chief adalah fungsi mengepalai angkatan bersenjata. Presiden atau perdana
menteri adalah pimpinan tertinggi angkatan bersenjata. Seorang presiden atau perdana
menteri, meskipun tidak memiliki latar belakang militer memiliki peran ini. Namun,
terkadang terdapat pergesekan dengan pihak militer jika yang menjadi presiden ataupun
perdana menteri adalah orang bukan kalangan militer. Sekali lagi, ini pernah terjadi di era
Gus Dur, di mana banyak instruksi-instruksinya kepada pihak militer tidak digubris pihak
yang terakhir, terutama di masa kerusuhan sektarian (agama) yang banyak terjadi di masa
pemerintahannya.
Chief Diplomat, merupakan fungsi eksekutif untuk mengepalai duta-duta besar yang tersebar
di perwakilan negara di seluruh dunia. Dalam pemikiran trias politika John Locke, termaktub
kekuasaan federatif, kekuasaan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Demikian pula
di konteks aplikasi kekuasaan eksekutif saat ini. Eksekutif adalah pihak yang mengangkat
duta besar untuk beroperasi di negara sahabat, juga menerima duta besar dari negara lain.
Dispensen Appointment merupakan fungsi eksekutif untuk menandatangani perjanjian
dengan negara lain atau lembaga internasional. Dalam fungsi ini, penandatangan dilakukan
oleh presiden, menteri luar negeri, ataupun anggota-anggota kabinet yang lain, yang diangkat
oleh presiden atau perdana menteri.
Chief Legislation, adalah fungsi eksekutif untuk mempromosikan diterbitkannya suatu
undang-undang. Meskipun kekuasaan membuat undang-undang berada di tangan DPR, tetapi
di dalam sistem tata negara dimungkinkan lembaga eksekutif mempromosikan diterbitkannya
suatu undang-undang oleh sebab tantangan riil dalam implementasi suatu undang-undang
banyak ditemui oleh pihak yang sehari-hari melaksanakan undang-undang tersebut.
Fungsi-fungsi Kekuasaan Yudikatif
Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi
atas setiap pelanggaran atasnya. Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan kedalam
daftar masalah hukum berikut: Criminal law (petty offense, misdemeanor, felonies); Civil
law (perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak); Constitution law (masalah seputar
penafsiran kontitusi); Administrative law (hukum yang mengatur administrasi negara);
International law (perjanjian internasional).
Criminal Law, penyelesaiannya biasanya dipegang oleh pengadilan pidana yang di Indonesia
sifatnya berjenjang, dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten), Pengadilan Tinggi (tingkat
provinsi, dan Mahkamah Agung (tingkat nasional). Civil law juga biasanya diselesaikan di
Pengadilan Negeri, tetapi khusus umat Islam biasanya dipegang oleh Pengadilan Agama.
Constitution Law, kini penyelesaiannya ditempati oleh Mahkamah Konstitusi. Jika individu,
kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu undang-undang atau keputusan,
upaya penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
Administrative Law, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya
kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya.
6. International Law, tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali suatu negara
melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
tags:
pengertian trias politika pemisahan kekuasaan legislatif eksekutif yudikatif federatif trias
politik menurut montesquieu locke pembagian kekuasaan