slide hukum tata negara

1. Korelasi Negara
Hukum dengan Sistem
Pemerintahan
Riska, S.H., M.H.
Modul 3

2. Konsepsi Negara Hukum Indonesia

Negara Hukum
Negara hukum modern
(walfare state)
Konsep negara hukum
Negara kesejahteraan
rechtsstaat
1. Perlindungan HAM
2. Pembagian /pemisahan
kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan
UU
The rule of law
1. Supremasi absolut /
predominasi
2. Persamaan di
hadapan hukum
3. Konstitusi
Keduanya berkenaan dg
perlindungan atas hak2 kebebasan
sipil WN dr kemungkinan tindakan
sewenang2 kekuasaan negara

3.  Ciri khas dr demokrasi konstitusional bahwa pemerintah yg
demokratis adalah pemerintah yg berbatas kekuasaannya
 Perumusan yuridis dr prinsip2 ini dikenal dg rechtsstaat
(negara hukum) dan rule of law.
 Konsep rechtstaat telah mengalami perkembangan dr
konsep klasik ke konsep modern
 Atas dasar demokratis, rechtstaat disebut sebagai negara
kepercayaan timbal balik (the staat van het wederzijds
vertrouwen).
Korelasi Negara Hukum dengan Demokrasi

4.  Asas hak-hak politik (het beginsel van de politieke
grondrechten)
 Asas mayoritas
 Asas perwakilan
 Asas pertanggungjawaban
 Asas publik (openbaaeheidsbeginsel
Asas-asas demokratis yang melandasi
rechtstaat, menurut S.W. Couwenberg

5.  Adanya UU tertulis yg memuat hubungan antar penguasa
dg rakyat
 Adanya pembagian kekuasaan
 Diakui dan dilindungi nya hak-hak kebebasan rakyat
Ciri-ciri rechtstaat

6.  Negara dg sistem pemerintahan presidensil
 Negara dg sistem pemerintahan parlementer
 Negara dg sistem pemerintahan referendum
Sistem Pemerintahan

7.  Sistem pemisahan kekuasaan dg tegas atau sistem
presidensil
 Sistem pemisahan kekuasaan tetapi diantara badan yg
terserahi kekuasaan itu (badan legislatif dan eksekutif) ada
hubungan yg bersifat timbal balik, dpt saling memengaruhi
atau sistem parlementer
 Sistem pemisahan kekuasaan dan dg kontrol secara
langsung dr rakyat yg disebut sistem referensum atau
badan pekerja.
Hubungan antara sistem pemerintahan dg
demokrasi modern, menonjolkan ciri sbb

8.  Stabilitas eksekutif yg didasarkan pd masa jabatan
presiden, kabinet tdk bergantung pd mosi legislatif
sehingga tdk dapat dijatuhkan setiap saat
 Pemilihan kepala pemerintahan dapat oleh rakyat dpt
dipandang oleh demokratis dr pemilihan tdk langsung
 Pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yg dibatasi
perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah
Sistem Pemerintahan presidensil memiliki 3
kelebihan :

9.  Kemerdekaan atau konflik eksekuti-legislatif yg bs berubah
menjadi “jalan buntu” akibat dr koeksistensi dr 2 badan
independen yg diciptakan oleh pemerintahan presiensial
dan yg mungkin bertentangan
 Kekuatan temporal
 Sistem ini berjalan atas aturan
Sistem Pemerintahan presidensil memiliki 3
kekurangan :

10.  Jika badan perwakilan tdk membenarkan kebijaksanaan yg
dilakukan oleh badan eksekutif maka badan perwakilan dpt
melakukan mosi tdk percaya atau usul tdk percaya.
 Akibat dr mosi tdk prcaya maka badan eksekutif hrs
mengundurkan diri
 Pemerintah dpt membubarkan badan perwakilan melalui
kabinet bahwa badan perwakilan tdk lg mencerminkan
kemauan rakyat
Sistem Pemerintahan parlementer :

11.  Kepala negara hanya mempuanyai kekuasaan nominal
 Pemegang kekuasaan eksekutif yg sebenarnya /nyata
adalah perdana menteri bersama kabinetnya yg dibentuk
melalui badan legislatif/parlemen
 Badan legilatif dibentuk untuk bermacam-macam periode
yg saat pemilihannya ditetapkan oleh kpl negara atas saran
perdana menteri.
Menurut Allan R. Ball, the parliamantary
types of government dg ciri-ciri sbb:

12.  Secara umum dipahami bahwa kelebihan sistem
presidensial menjadi kelemahan sitem parlementer
 Sebaliknya, kekurangan sistem pemerintahan presidensial
menjadi kelebihan sistem parlementer.
Kelebihan dan kelemahan sistem
pemerintahan parlementar

13.  Sistem pemerintahan campuran (di indonesia )
diperkenalkan oleh sri soemantri, sedangkan dg istilah
referendum diperkenalkan oleh joeniarto
 Sistem pemerintahan dg pengawasan langsung oleh rakyat
terhadap badan legislatitif atau sistem swiss
 Di swiss badan eksekutif disebut sbg bundesrat yg bersifat
suatu dewan, merupakan bagian dr pd badan legislatif yg
disebut bundesversammlung
 Bundesversammlung terdiri dr nationalrat dan standerat.
Sistem pemerintahan campuran

14.  Referendum wajib (referendum obligatoir)
 Referendum yg tdk wajib (referendum fakultatif )
Referendum di swiss ada dua :

15.  Menteri2 dipilih oleh parlemen
 Lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dg pasti dlm
konstitusi
 Menteri2 tdk bertanggunjawab baik kpd parlemen maupun
presiden
Ciri-ciri utama sistem campuran :

16. CREDITS: This presentation template
was created by Slidesgo, including
icons by Flaticon, and infographics &
images by Freepik
Thank
you!
Does anyone have
any questions?
085244442193