Presentasi hasil diskusi kelompok 9 mengenai Sejarah Hukum Media di Indonesia.

1. Kelompok 9
ETIKA DAN HUKUM
MEDIA MASSA

2. A Sejarah Hukum Media di Indonesia
Dalam sejarah hukum media di
Indonesia, dilihat dari sifat
peraturannya, perubahan-
perubahan yang terjadi dibagi
menjadi tiga periode:

3. Periode
Sensor
Preventif.
1 Periode Sensor Preventif
Pada periode ini setiap karya cetak
diwajibkan untuk disortir terlebih
dahulu, dan harus mendapatkan
surat ijin terbit.

4. a Masa Penjajahan
Belanda.
Sensor preventif media yang pertama di Indonesia pada zaman
Hindia Belanda, yaitu berlakunya Reglement op de Drukwerken in
NederlandschIndie tahun 1856 yang mewajibkan semua karya cetak
sebelum diterbitkan harus dikirim lebih dahulu kepada Algemeene
Secretarie.

5. b Masa Penjajahan
Jepang.
Sensor preventif pada masa pendudukan Jepang
tercermin pada undang-Undang No. 16 yang
menyatakan semua jenis barang cetakan harus
mempunyai surat ijin terbit.

6. Periode
Perizinan.
2
Periode Sensor Preventif
Mewajibkan media untuk
memperoleh izin terlebih dahulu
sebelum menerbitkan medianya.

7. a Masa Penjajahan Belanda.
Sensor represif dengan nama hukum
Presbreidel Ordonnantie, pertama kali
diberlakukan oleh pemerintah Hindia
Belanda pada tanggal 7 September 1931.

8. b Masa Demokrasi Liberal
(1957-1966)
Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer
mengeluarkan Peraturan KSAD No. PKM/001/0/1956 .
Peraturan PEPERTI No. 10 Tahun 1960. Menyatakan larangan
menerbitkan surat kabar atau majalah tanpa ijin.

9. TAP MPR No. II/MPR/1960 tentang Penerangan masa
merupakan Landasan Pelaksanaan Manipolisasi Pers
Nasional dalam Sistem Demokrasi Terpimpin.

10. c
Masa Orde
Baru.
Munculnya UU No. 21/1982 sebagai penegasan
TAP MPR tersebut bersifat mengekang media
massa
Permenpen No. 1/1984 yang merupakan
peraturan pelaksana UU No. 21/1982
mempertegas SIUPP.

11. 3
Periode
Kebebasan Pers.
Awal pemerintahan Orde Baru, pers
mengalami masa kebebasan dengan
dikeluarkannya TAP MPRS RI No.
XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers

12. TAP MPRS ini menjadi dasar perumusan UU No. 11/1966
yang menyatakan bahwa kebebasan pers Indonesia adalah
kebebasan untuk menyatakan serta menegakan kebenaran
daan keadilan.

13. Perubahan gambaran politik
yang tajam pada tahun 1998,
yang tercermin dalam TAP
MPR RI No. XVII Tahun 1998
tentang Hak Asasi Manusia
Masa Reformasi
(1998- Sekarang)
Peran pers pasca reformasi
1998 makin menguat. Pers tidak
lagi terkungkung oleh SIUPP
a

14. Euforia kebebasan. Fenomena euforia kebebasan politik
berdampak pada kualitas pelaksanaan kebebasan pers.
Terbitnya Undang-Undang Pers pada tanggal 23
September 1999 dirasakan membawa dampak positif bagi
perusahaan pers.

15. Kesimpulan
Media massa berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan
lembaga sosial lainnya. Hukum media di Indonesia telah melewati
proses yang panjang mulai dari aturan yang mewajibkan setiap
karya cetak untuk memiliki ijin hingga hukum media yang
sekarang dimana kita sudah bebas untuk menyampaikan
pendapat melalui media massa. Tentunya kebebasan
berpendapat yang dimaksudkan adalah kebebasan
berpendapat yang bertanggung jawab.

16. Terima kasih!