M.taufiqqurrahman Ade Sugiharto Siti kifrah suciana anis syaida eria novita Yoga pratama putra

4. Pers menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):
• Usaha percetakan dan penerbitan.
• Usaha pengumpulan dan penyiaran berita.
• Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio.
• Orang yang bekerja dibidang persurat kabaran.
• Medium penyiaran berita, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film.
Pengertian Pers Secara Etimologis:
Istilah “pers” berasal dari kata persen (Belanda) atau press (Inggris).
Kedua kata tersebut berarti “menekan”. Kata “menekan” itu merujuk pada mesin
cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada
lembaran kertas yaitu, Mesin Tik.

5. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers:
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang
melaksanakan kegiatan jurnalistik
yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan
informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta
data dan grafik
maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media
elektronik,
dan segala jenis saluran yang tersedia.

6. Pengertian Pers Secara Umum adalah:
Segala usaha dari alat-alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan angg
akan hiburan, keinginan, peristiwa atau berita yang terjadi dalam wujud surat ka
majalah, bulletin atau media cetak lainnya atau di usahakan melalui radio, televi
Berdasarkan pengertian tersebut, menurut L. Taufik dalam bukunya yang
berjudul “Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia” menyatakan bahwa
pers terbagi menjadi dua, yaitu pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas.

7. ARTI SEMPIT
Pers dalam arti sempit di artikan sebagai surat kabar,
koran, majalah, tabloid dan buletin-buletin
kantor berita. Jadi, pers terbatas pada media tercetak.
ARTI LUAS
Pers dalam arti luas mencakup semua media massa,
termasuk radio, televisi, film dan internet.

8. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pers adalah sebuah media massa yang berupa t
maupun lisan untuk khalayak umum dan berguna sebagai hiburan, informasi ata
Dan dalam arti luas, pers menunjuk pada lembaga sosial atau pranata sosial ya
kegiatan jurnalistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi.
Sedangkan dalam arti sempit, pers merujuk pada wahana / media komunikasi m
elektronik dan cetak.

9. Pers sebagai Media Informasi
Media informasi merupakan bagian dari fungsi pers. Informasi yang disajikan
pers merupakan berita-berita yang telah diseleksi dari berbagai berita yang masuk k
dari berbagai sumber yang dikumpulkan oleh para reporter di lapangan.
Pers sebagai Media Pendidikan
Untuk memberikan informasi yang mendidik itu,
pers harus menyeimbangkan arus informasi, menyampaikan fakta di lapangan secar
objektif dan selektif. Objektif artinya fakta disampaikan apa adanya tanpa dirubah s
wartawan dan selektif maksudnya hanya berita yang layak dan pantas saja yang dis

10. Pers sebagai Media Entertainment
Dalam UU No. 40 Tahun 1999 pasal 3 ayat 1disebutkan bahwa salah satu fungsi pers
adalah sebagai hiburan. Hiburan yang diberikan pers semestinya tidak keluar dari
koridor-koridor yang boleh dan tidak boleh dilampaui. Hiburan yang sifatnya mendidik
atau netral jelas diperbolehkan tetapi yang melanggar nilai-nilai agama, moralitas, hak
asasi seseorang, atau peraturan tidak diperbolehkan.
Pers sebagai Media Kontrol Sosial
Maksudnya pers sebagai alat kontrol sosial adalah pers memaparkan peristiwa yang
buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan yang menyalahi aturan, supaya
peristiwa itu tidak terulang lagi dan kesadaran berbuat baik serta mentaati peraturan
semakin tinggi. Makanya, pers sebagai alat kontrol sosial bisa disebut “penyampai

11. Pers sebagai Lembaga Ekonomi
Beberapa pendapat mengatakan bahwa sebagian
besar surat kabar dan majalah di Indonesia
memperlakukan pembacanya sebagai pangsa
pasar dan menjadikan berita sebagai komoditas
untuk menarik pangsa pasar itu. Perlakuan ini
menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan akhir
pers. Konsekuensinya, pers senantiasa berusaha
menyajikan berita yang disenangi pembaca.

12.  Memenuhi hak masyarakat untuk
mengetahui.
 Mengembangkan pendapat umum
berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan
benar.

13.  Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan
umum.
 Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

14. 1. Era Kolonial
Era kolonial memiliki batasan hingga akhir abad 19. Pada mulanya
pemerintahan kolonial Belanda menerbitkan surat kabar berbahsa belanda
kemudian masyarakat Indo Raya dan Cina juga menerbitkan surat kabar
dalam bahasa Belanda, Cina dan bahasa daerah.
Dalam era ini dapat diketahui bahwa Bataviasche Nuvelles en politique
Raisonnementen yang terbit pada Agustus 1744 di Batavia (Jakarta)
merupakan surat kabar pertama di Indonesia. Namun pada Juni 1776 surat
kabar ini dibredel.
Sampai pertengahan abad 19, setidaknya ada 30 surat kabar yang
dterbitkan dalam bahasa Belanda, 27 surat kabar berbahasa Indonesia dan
satu surat kabar berbahasa Jawa.

15. 3. Masa Transisi Pertama
Era ini berlangsung dari 1942 hingga 1945, yakni selama penjajahan Jepang.
Selama periode ini situasi politik Indonesia mengalami perubahan yang radikal.
Dalam era ini juga, pers Indonesia belajar tentang kemapuan media massa
sebagai alat mobilisasi massa untuk tujuan tertentu. Pada era ini pers Indonesia
mengalami kemajuan dalam hal teknis namun juga mulai diberlakukannya izin
penerbitan pers.
Dalam masa ini surat kabar berbahasa Belanda diberangus dan beberapa surat
kabar baru diterbitkan meskipun dikontrol ketata oleh Jepang. Selain itu Jepang
juga mendirikan Jawa Shinbun Kai dan cabang kantor berita Domei dengan
menggabungkan dua kantor berita yang ada di Indonesia yakni Aneta dan Antara.

16. 2. Era Perjuangan Kaum Nasionalis
Era perjuangan Nasionalis berawal dari awal abad dua puluh hingga tahun 1942. Pada era ini
lahir surat kabar yang dibiayai, disunting dan diterbitkan oleh etnis Indonesia, yakni surat kabar
Medan Prijaji.
Karena mulai tahun 1908 muncul organisasi kebagsaan Indonesia maka pers Indonesia mulai
mengelompokkan diri sesuai dengan aliran politik dan kecenderungan organisasinya.
Hingga menjelang berakhirnya masa kekuasaan kolonial, terdapat 33 surat kabar dan majalah
berbahasa Indonesia dengan tiras keseluruhan sekitar 47.000 eksemplar.
Dalam era ini juga tercatat bahwa 27 surat kabar kaum nasionalis dibredel pemerintah pada
tahun 1936 karena adanya ordonansi pers untuk membatasi kebangkitan gerakan nasionalis.

17. 4. Era Pers Partisipan
Era ini berlangsung dari 1945-1957. Setelah terkena euphoria kemerdekaan terjadilah persaingan
keras antara kekuatan politik sehingga pers Indonesia mengalami perubahan sifat dari pers
perjuangan menjadi pers partisipan. Pers pada era ini sekedar menjadi corong partai politik.
Ada tiga jenis surat kabar dalam era ini yakni, surat kabar republikein yang mengobarkan aksi
kemerdekaan dan semangat anti Jepang, surat kabar Belanda, dan surat kabar Cina.
5. Era Pers Terpimpin
Era ini berlangsung dari tahun 1957 hingga 1965. Sepanjang periode ini dan diberlakukannya
Undang-Undang Darurat Peranan pers diperintahkan oleh presiden Soekarno agar setia kepada
ideologi nasakom serta pemanfaatan surat kabar untuk memobilisasi rakyat.

18. 6. Masa Transisi Kedua
Masa ini berlangsung pada tahun 1965
hingga 1974. Pada awal pemerintahan Orde
baru ini, pers mendapatkan ruang yang cukup
bebas. Meskipun demikian pada tahun 1970,
pemerintah mulai campur tangan dalam
pemilihan ketua Persatuan Wartawan
Indonesia.

19. 7. Era Bisnis Pers
Era ini berlangsung dari tahun 1974 hingga 1988. Pembredelan media massa
yang terjadi setelah peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari),
mengakibatkan pers yang tadinya lantang menjadai tiarap. Pers Indonesia
semakin bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah setelah sebagian
surat kabar dilarang terbit. Pada Era ini juga pemerintahan Orde Baru berhasil
meningkatakan pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada semakin
terbukanya pasar bagi surat kabar. Hanya saja sebagian besar pers yang
dapat mengembangkan bisnisnya harus berhati-hati dalam mengutarakan
pandangan politik agar tidak bertentangan dengan penguasa.

20. 9. Masa Orde Baru Dan Era Reformasi
Era ini berlangsung dari tahun 1999 sampai sekarang. Mundurnya presiden Soeharto pada tanggal
21 Mei 1998 dijadikan tanda berakhirnya kekuasaan orde Baru yang sekaligus menjadi tanggal awal
lahirnya era reformasi.
Era transisi biasanya ditandai dengan tiga hal, yaitu :
1. Menguatnya kekuatan sipil (civil society) di satu sisi, serta melemahnya kekuatan negara (state)
di sisi lain.
2. Terjadinya liberalisme politik yang tidak bisa dikendalikan lagi
3. Keadaan pers bisa melakukan apa saja yang diinginkan sesuai dengan pihak manajemen
Dari ketiga tersebut di atas bahwa pers di era transisi menuju demokrasi bisa disebut suatu pers
yang mencerminkan siapa pemilik modal atau pemilik kepentingan di balik pengelolaan pers itu
sendiri. Mereka akan mengendalikan opini public,serta secara kognisi kolektif akan mengarahkan ke
arah mana artikulasi politik kaum terdidik di Indonesia.

21. 8. Masa Transisi Ketiga
Era ini berlangsung dari tahun 1989 hingga 1999. Sikap Orde Baru menunjukkan sedikit
perubahan politik di penghujung dasa warsa 1980-an. Pemicunya adalah pidato perpisahan Duta
besar Amerika Serikat, Paul Wolfowitz pada tanggal 11 Mei 1989. Ketika itu dinyatakan bahwa
deregulasi dalam bidang ekonomi perlu diikuti dengan keterbukaan politik. Pidato tersebut lantas
menjadi bagian dari diskusi publik, tetapi pers masih sangat hati-hati dalam mensikapi wacana
keterbukaan politik agar tidak berdampak buruk terhadap kelangsungan hidupnya, mengingat
ketentuan mengenai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP ) masih berlaku.
Era keterbukaan politik dimanfaatkan pers untuk memuat tulisan-tulisan/laporan politik yang
bersifat sensitif seperti: demosnstrasi, penggusuran, pembunuhan aktivis, pemilihan ketua umum
parpol dalam hal ini PDI.Tetapi, era keterbukaan pers tersebut hanya berjalan sebentar saja. Pada
tanggal 21 Juni 1994 pemerintah membrendel sekaligus tiga media massa terkemuka, yaitu :
tempo, Editor dan Detik

22. Kebangkitan pers di Indonesia, ditandai dengan terbukanya kran
kebebasan informasi kebebasan itui ditunjukkan dengan disahkannya
UU No 40 Tahun 1999 tentang pers, menggantikan UU No 11 Tahun
1966, UU No 4 Tahun 1967 dan UU No 21 tahun 1982.
Dengan lahirnya undang-undang tersebut, maka pers tidak lagi
mendaftarkan diri ke Departemen Penerangan untuk mendapatkan
SIUPP serta memberikan kebebasan kepada wartawan untuk memilih
organisasi wartawan sekaligus menjamin keberadaan Dewan Pers.

23. UU No 40 Tahun 1999 menjamin kebebasan pers serta mengakui dan
menjamin hak memperoleh informasi dan kemerdekaan mengungkapkan
pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani sebagai hak manusia yang
hakiki sebagaimana tercntum di dalam pasal 2 UU No 40 tahun 1999
“Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang
berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum “
Pada era reformasi ini muncul kecenderungan baru dalam dunia pers di
Indonesia, yaitu lokalisasi. Proses nini ditandai dengan munculnya surat kabar
yang berskala kedaerahan. Surat kabar tersebut diarahkan untuk
menginformasikan segala peristiwa yang terjadi di daerah.

24. Kebebasan pers (freedom of the press) adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum
yang berkaitan dengan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan,
pencetakan dan penerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur
tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Selain itu kebebasan pers juga dapat diartikan sebagai hak warga
masyarakat untuk mengetahui (right to know) masalah-masalah atau fakta publik, dan di sisi lainnya hak warga
masyarakat dalam mengekspresikan pikiran dan pendapatnya (right to expression).
Dalam Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 merumuskan “kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk
menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan, dan bukanlah kebebasan dalam pengertian liberalisme”.
Indonesia saat ini resminya menganut sistem pers yang bebas dan bertanggung jawab. Konsep ini mengacu ke
teori “pers tanggung jawab sosial”. Asumsi utama teori ini adalah bahwa kebebasan mengandung di dalamnya
suatu tanggung jawab yang sepadan.

25. Dalam UU No. 40 Tahun 1999 kebebasan pers disebut dengan istilah kemerdekaan pers.
1. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-
prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (pasal 2).
2. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (pasal4ayat1).
3. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan
penyiaran (pasal 4 ayat 2).
4. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh,
dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (pasal 4 ayat 3).
5. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai
Hak Tolak (pasal 4 ayat 4).
6. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan (pasal 7 ayat 1).
7. Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum (pasal 8).

26. Kebebasan pers di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor
40 tahun 1999. Didalam UU tersebut berisi tentang:
a. Ketentuan Umum
b. Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranan Pers
c. Wartawan
d. Perusahaan Pers
e. Dewan Pers
f. Pers Asing
g. Peran Serta Masyarakat
h. Ketentuan Pidana

27. Kode Etik Jurnalistik menjadi pegangan para insan pers dalam
melaksanakan peran dan fungsinya. Kode etik menjadi
landasan moral atau etika profesi guna menjamin kebebasan
pers dan terpenuhinya hak-hak masyarakat serta sebagai
pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan
profesionalitas para insan pers. Saat ini dewan pers sudah
menetapkan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang telah
disepakati oleh organisasiorganisasi wartawan.

28. Selain melalui Kode Etik Jurnalistik, untuk
mengembangkan kebebasan pers dan meningkatkan
kehidupan pers nasional disebut Dewan Pers. Dewan
Pers adalah sebuah dewan yang bersifat independen,
yang terdiri dari wartawan yang dipilih oleh organisasi
perusahaan pers, tokoh masyarakat ahli dibidang
pers atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih
oleh organisasi wartawan dan organsasi perusahaan
pers (pasal 15 ayat 1 dan 3). Keanggotaan dewan ini
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

29. Kebebasan Pers rawan terhadap berbagai gangguan.
Secara umum, ada dua macam gangguan tersebut yaitu:
1. pengendalian kebebasan pers
2. penyalahgunaan kebabasan pers

30. 1. Pengendalian Kebebasan Pers
Ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya
pengendalian kebebasan pers
 distorsi peraturan perundang-undangan
 perilaku aparat
 pengadilan massa
 perilaku pers sendiri

31. Salah satu Distorsi Peraturan perundang-
undangan:
- UU No 21 tahun 1982
- PERMENPEN No 01 tahun 1984

32. 2. Penyalahgunaan kewenangan pers
Contoh penyalahgunaan Pers:
- Penyajian informasi yang tidak akurat, -
Tendensius,
- Bias, -Tidak objektif,
- Sensasional, -Memfitnah,
- Menghina, -Pornografi,
- Menyebarkan kebohongan, Menyebarkan permusuhahan, dan
lain-lain

33. Negara demokrasi adalah negara yang memberi jaminan atas hak asasi
manusia termasuk kebebasan dalam mengeluarkan pikiran atau pendapat baik
secara lisan maupun tertulis. Kebebasan media, dalam hal ini pers adalah bukti
nyata adanya jaminan kemerdekaan mengeluarkan pendapat tersebut. Pers
yang bebas adalah salah satu pilar bagi tegaknya demokrasi. Demokrasi dan
masyarakat demokratis membutuhkan pers yang bebas. Namun kebebasan pers
bukanlah kebebasan murni atau benar-benar bebas. Adanya prinsip
pertanggungjawaban ini akan menekan prinsip kebebasan yang dimiliki pers.
Pers yang tidak bertanggung jawab dapat menciptakan penyalagunaan akan
kebebasan yang dimilikinya.