berikut adalah sejarah lahirnya pancasila di negara indonesia, dimulai dari negara indonesia belum merdeka. persiapan matang membuat pancasila dijadikan pondasi negara indonesia.
Melalui tulisan ini, penulis berusaha mengkaji hubungan demokrasi dengan HAM melalui beberapa poin. Pertama, mengulas mengenai demokrasi, hakikat dan pemaknaannya. Kedua, hubungan antara konsep HAM dan demokrasi. Ketiga, perkembangan demokrasi dan HAM. Keempat, kewajiban perlindungan HAM. Kelima, prospek demokratisasi dan pengembangan HAM di Indonesia.
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
berikut adalah sejarah lahirnya pancasila di negara indonesia, dimulai dari negara indonesia belum merdeka. persiapan matang membuat pancasila dijadikan pondasi negara indonesia.
Melalui tulisan ini, penulis berusaha mengkaji hubungan demokrasi dengan HAM melalui beberapa poin. Pertama, mengulas mengenai demokrasi, hakikat dan pemaknaannya. Kedua, hubungan antara konsep HAM dan demokrasi. Ketiga, perkembangan demokrasi dan HAM. Keempat, kewajiban perlindungan HAM. Kelima, prospek demokratisasi dan pengembangan HAM di Indonesia.
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Apa itu hak asasi? Apakah teori-teori yang mendasari hak asasi di dunia? Bagaimana hak asasi bermula? Apakah instrumen-instrumen penting pada permulaan hak asasi?
Jam tangan wanita terbaru model baju batik modern terbaru model baju batik modern terbaru model baju batik modern terbaru kebaya pengantin muslim kepada junjungan kami nabi Muhammad dan ppt di dalam tubuh kita dari akidah dan akhlak mulia serta salam ya mlm an ajak warga tingkatkan taqwa trans for my Valentine untuk wilayah lowongan pekerjaan di bidang pendidikan ke ean Gibran kekey di dunia dan akhirat nanti gua ini adalah sebuah sistem operasi Android merupakan ibu dari akidah Islam di clgn ta uang 💸 di dalam Islam terpecah belah dan tujuan para ibu yang nganggur mending
Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupkan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Tujuan metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pengajaran.
indonesia miliki lika-liku hambatan dan tantangan dalam mencapai integrasi yang harmonis. oleh karenanya power point ini membahas mengenai proses integrasi nasional di indonesia
ini merupakan power point yang menjelaskan mengenai sistem pemilihan umum di Indonesia. terdiri dari beberapa slide dan dari sumber sumber para ahli dibidangnya. terima kasih
Otonomi daerah orde lama, orde baru, reformasi, keistimewaan Yogyakarta, Aceh...Aulia Faris Humam
mempresentasikan mengenai otonomi daerah di era orla, orba dan reformasi, serta di lengkapi pula dengan pembahasan mengenai keistimewaan Yogyakarta dan Aceh, kemudian pembahasan Otonomi Khusus Papua
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratEldi Mardiansyah
Di dalamnya mencakup Presentasi tentang Pendampingan Individu 2 Pendidikan Guru Penggerak Aangkatan ke 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat tahun 2024 yang bertemakan Visi dan Prakarsa Perubahan pada SMP Negeri 4 Ciemas. Penulis adalah seorang Calon Guru Penggerak bernama Eldi Mardiansyah, seorang guru bahasa Inggris kelahiran Bogor.
Fundamental gerakan pramuka merupakan dasar dasar apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pramuka
Fundamental Gerakan Pramuka meliputi :
1. Definisi dari istilah Pramuka, Pendidikan Kepramukaan, Kepramukaan dan Gerakan Pramuka
2. Tujuan Gerakan Pramuka ( Karakter, Keterampilan, Kebangsaan)
3. Kurikulum Pendidikan Kepramukaan ( SKU, SKK, SPG )
4. PDK dan MK (PDK= Prinsip Dasar Kepramukaan , MK= Metode Kepramukaan )
5. Sistem Among dan Kiasan Dasar
6. Pengembangan Karakter SESOSIF
7. Ketrampilan Kepramukaan dan Teknik Kepramukaan
8. Indikator Ketercapaian Tujuan ( Happy, Healthy, Helpful, Handycraft )
9. Tujuan Akhir (Hidup Bahagia, Mati Bahagia )
Tentang Fundamental Gerakan Pramuka tersebut dapat dijabarkan sbb :
1. Definisi
a. Pramuka adalah setiap warga negara Indonesia yang secara sukarela aktif dalam pendidikan Kepramukaan serta berusaha mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
b. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
c. Kepramukaan adalah proses pendidikan nonformal di luar lingkungan sekolah dan diluar linkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka denga Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur (SK Kwarnas No. 231 Tahun 2017)
d. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan Kepramukaan
b. 8 MK (Metode Kepramukaan), meliputi:
1. Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;
2. Belajar sambil melakukan;
3. Kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi;
4. Kegiatan yang menarik dan menantang;
5. Kegiatan di alam terbuka;
6. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan;
7. Penghargaan berupa tanda kecakapan; dan
8. Satuan terpisah antara putra dan putri.
5. Sistem Among dan Kiasan Dasar
Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan digunakan Sistem Among.
Sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia.
Sistem Among memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri dengan bimbingan orang dewasa melalui prinsip kepemimpinan sebagai berikut:
Ing ngarso sung tulodo maksudnya di depan menjadi teladan;
Ing madyo mangun karso maksudnya di tengah membangun kemauan; dan
Tutwuri handayani maksudnya di belakang memberi dorongan ke arah kemandirian yang lebih baik.
. Pengembangan Karakter SESOSIF
Di dalam SKU, SKK, dan SPG mengandung inti SESOSIF, yaitu : Spiritual, Emosional, Sosial, Intelektual, dan Fisik.
Yang kesemuanya itu ditumbuhkembangkan dalam diri seorang pramuka. Keterpaduan kelima area pengembangan diri itu akan mengantarkan sang Pramuka menjadi generasi bangsa yang unggul.
7. Ketrampilan Kepramukaan dan Teknik Kepramukaan
1. PERKEMBANGAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA
Silahkan Menyimak
SETIAP MANUSIA DILAHIRKAN MERDEKA,
SETIAP MANUSIA MEMILIKI HAK DAN MARTABAT YANG SAMA
Aldi Saprudin
Aulia Faris .H
Nurfitria Hayati
2. HUMAN RIGHTS
Periode Pasca
Orde Baru/
Reformasi
Tahun 1998-
sekarang
Periode Orde
Baru
1966-1998
Periode setelah
kemerdekaan
1945-1950
Periode sebelum
kemerdekaan
1908-1945
PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA PERIODE SEBELUM KEMERDEKAAN
DAN
SESUDAH KEMERDEKAAN
Periode demokrasi
parlementer
1950-1959
Periode Demokrasi
Terpimpin
1959-1966
3. Periode Sebelum Kemerdekaan
Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat
dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan
nasional
1. Boedi Oetomo (1908),
2. Sarekat Islam (1911),
3. Indische Partij (1912),
4. Partai Komunis Indonesia (1920),
5. Perhimpunan Indonesia (1925), dan
6. Partai Nasional Indonesia (1927).
Lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak bisa
dilepaskan dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh
penguasa kolonial, penjajahan, dan pemerasan hak-hak masyarakat
terjajah.
4. Boedi Oetomo memperjuangkan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui
organisasi massa dan konsep perwakilan rakyat
• Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Boedi
Oetomo mewakili organisasi pergerakan nasional mula-
mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan
mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan
kepada pemerintah colonial maupun lewat tulisan di surat
kabar. Inti dari perjuangan Boedi Oetomo adalah
perjuangan akan kebebasan berserikat dan mengeluarkan
pendapat melalui organisasi massa dan konsep perwakilan
rakyat. Sejalan dengan wacana HAM yang diperjuangkan
Boedi Oetomo, para tokoh Perhimpunan Indonesia, seperti
Mohammad Hatta, Nazir Pamontjak, Ahmad Soebardjo, A.
Maramis, lebih menekankan perjuangan HAM melalui
wacana hak menentukan nasib sendiri masyarakat terjajah.
Diskursus HAM terjadi pula di kalangan tokoh
pergerkana Sarekat Islam seperti Tjokro Aminoto, H.
Samanhudi, Agus Salim. Mereka menyerukan pentingnya
usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan
bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial yang dilakukan
pemerintah kolonial. Berbeda dengan pemikiran HAM di
kalangan tokoh nasionalis sekuler, para tokoh Sarekat Islam
mendasari perjuangan pergerakannya pada prinsip-prinsip
HAM dalam ajaran islam.
5. Sesudah Kemerdekaan
a. Periode 1945-1950
Pemikiran HAM pada periode awal pasca
kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak untuk
merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui
organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan
untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen.
Sepanjang periode ini, wacana HAM bisa dicirikan pada;
1) Bidang sipil dan politik, melalui:
UUD 1945 (Pembukaan, pasal 26, pasal 27, pasal
28, pasal 29, pasal 30, penjelasan pasal 24 dan
25)
Maklumat pemerintah 1 November 1945
Maklumat pemrintah 3 November 1945
Maklumat pemerintah 14 November 1945
KRIS, khususnya Bab V Pasal pasal 7-33
KUHP pasal 99
1) Bidang ekonomi, sosial, dan budaya, melaui:
UUD 1945 (pasal 27, pasal 31, pasal 33, pasal 34,
penjelasan pasal 31-32)
KRIS pasal 36-40
6. b. Periode 1950-1959
Sejalan dengan prinsip demokrasi liberal di masa itu,
suasana kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan
politik nasional. Menurut catatan Bagir Manan, masa
gemilang sejarah HAM di Indonesia pada masa ini
tercermin pada lima indikator HAM:
1) Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi
2) Adanya kebebasan pers
3) Pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan
demokratis
4) Kontrol parlemen atas eksekutif
5) Perdebatan HAM secara bebas dan demokratis
Tercatat pada periode ini indonesia
meratifikasi dua konvensi internasional HAM,
yaitu:
a) Konvensi genewa tahun 1949 yang mencakup
perlindungan hak bagi korban perang, tawanan
perang, dan perlindungan sipil diwaktu perang
b) Konvensi tentang hak politik perempuan yang
mencakup hak perempuan untuk memilih dan
dipilih tanpa perlakuan diskriminasi, serta hak
perempuan untuk menempati jabatan publik.
7. Periode 1959-1966
Semua pandangan politik masyarakat diarahkan
harus sejalan dengan kebijakan pemerintah yang otoriter.
Dalam dunia seni, misalnya, atas nama revolusi
pemerintahan Presiden Soekarno menjadikan Lembaga
Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang berafiliasi kepada PKI
sebagai satu-satunya lembaga seni yang diakui.
Sebaliknya, lembaga selain Lekra dianggap anti
pemerintahan atau kontra-revolusi.
Melalui sistem Demokrasi Terpimpin kekuaaan
terpusat ditangan presiden. Presiden tidak dapat dikontrol
oleh parlemen, sebaliknya parlemen dikendalikan oleh
presiden. Kekuasaan presiden Soekarno bersifat absolut,
bahkan dinobatkan sebagai Presiden RI seumur hidup.
Akibat langsung dari model pemerintahan yang sangat
individual ini adalah pemasungan hak-hak asasi warga
negara.
8. Sikap anti-HAM Orde Baru sesungguhnya tidak menolak prinsip dan praktik
Demokrasi Parlemente, yakni sikap apologis dengan cara mempertentangkan
demokrasi dan prinsip HAM yang lahir di Barat dengan budaya lokal Indonesia.
Sama halnya dengan Orde Lama, Orde Baru memandang HAM dan demokrasi
sebagai produk Barat yang individualistik dan bertentangan dengan prinsip
gotong royong dan kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.
c. Periode 1966-1998
Pada mulanya,lahirnya Orde Baru menjanjikan harapan baru
bagi penegakan HAM di Indonesia. Berbagai seminar tentang
HAM dilakukan Orde Baru. Namun pada kenyataannya, Orde
Baru telah menorehkan sejarah hitam pelanggaran HAM di
Indonesia.
9. Di antara butir penolakan pemerintah Orde
Baru terhadap konsep universal HAM adalah:
a) HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak
sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang
tercermin dalam Pancasila.
b) Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal
HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD
1945 yang lahir lebih dahulu dibandingkan dengan
Deklarasi Universal HAM.
c) Isu HAM sering kali digunakan oleh negara-negara
Barat untuk memojokkan negara yang sedang
berkembang seperti Indonesia
Melalui pendekatan keamanan (security approach)
dengan cara-cara kekerasan yang berlawanan dengan
prinsip-prinsip HAM ,pemerintah Orde Baru tidak segan-
segan menumpas segala aspirasi masyarakat yang dinilai
berlawanan dengan Orde Baru. Kasus pelanggaran HAM
Tanjung Priok,Kedung Ombo, Lampung,Aceh adalah
segelintir daftar pelanggaran HAM yang pernah dilakukan
oleh penguasa Orde Baru.
10. Kehadiran KOMNAS HAM
• Presiden Soeharto mendirikan KOMNAS HAM pada 7 Juni 1993
melalui keputusan Presiden (Keppres).
• Lembaga ini juga membantu pengembangan dan pelaksanaan HAM
yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sayangnya,sebagai
lembaga bentukan pemerintah Orde Baru penegakan HAM tidak
berdaya dalam mengungkap pelanggaran-pelanggaran HAM berat
yang dilakukan oleh negara.
11. • Akumulasi pelanggaran HAM negara semasa periode ini tercermin
dengan tuntutan mundur Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan
yang disuarakan oleh kelompok reformasi dan mahasiswa pada tahun
1998. Isu pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan
mewarnai tuntutan reformasi yang disuarakan pertama kali oleh Dr.
Amin Rais, tokoh intelektual muslem indonesia yang sangat kritis
terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru.
12. Periode Pasca Orde Baru
Kesungguhan pemerintahan B.J.Habibie dalam
perbaikan pelaksanaan HAM ditunjukkan dengan
pencanangan program HAM yang dikenal dengan istilah
rencana aksi nasional HAM, pada Agustus 1998. Agenda
HAM ini bersandarkan pada empat pilar, yaitu:
(1) persiapan pengesahan perangkat Internasional di
bidang HAM;
(2) diseminasi informasi dan pendidikan bidang HAM;
(3) penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM;
(4) pelaksanaan isi perangkat Internasional di bidang HAM
yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan
nasional.
Komitmen pemerintah terhadap
penegakan HAM juga ditunjukkan dengan
1. pengesahan UU tentang HAM,
2. pembentukan Kantor Menteri Negara
Urusan HAM yang kemudian digabung
dengan Depertemen Hukum dan
Perundang-undangan menjadi Departemen
Kehakiman dan HAM,
3. penambahan pasal-pasal khusus tentang
HAM dalam Amandemen UUD 1945,
4. penerbitan inpres tentang pengarusutamaan
gender dalampembangunan nasional,
5. pengesahan UU tentang pengadilan HAM.
13. Tahun 2001, indonesia juga menandatangani dua protokol hak anak, yakni protokol yang terkait dengan
keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Menyusul kemudian, pada tahun yang sama pemerintah
membuat beberapa pengesahan UU di antaranya tentang perlindungan anak, pengesahan, tentang
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, penerbitan Keppres tentang Rencana Aksi Nasional (RAN)
HAM Indonesia tahun 2004-2009
14. Kesimpulan
Wacana HAM di Indonesia telah berlangsung seiring dnegan berdirinya Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM
di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan
sesudah kemerdekaan. Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat
dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional. Perdebatan tentang
HAM terus berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan indonesia; 1945-1950, 1950-1959,
1959-1966, 1966-1998, dan periode HAM Indonesia kontemporer (pasca Orde Baru).
15. DAFTAR PUSTAKA
Ubaedillah. A dkk.2008. Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak
Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani Edisi Ketiga. Kencana Prenada
Media Group:Jakarta