Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan komunikasi di era reformasi dengan fokus pada pers. Era reformasi dimulai setelah terjadinya krisis multidimensi pada akhir Orde Baru. Dokumen menjelaskan perkembangan regulasi dan kondisi pers di bawah kepemimpinan lima presiden pasca Orde Baru hingga saat ini. Perbedaan utama pers di era reformasi adalah tidak adanya lagi sensor, SIUPP, dan Departemen Penerangan.

1. Kelompok 7
Arundati Swastika W. 170906354
Sinta Purnamasari 170906346

2. Kebijakan
Komunikasi
di era Reformasi
(Bagian I : Pers)

4. Menurut KBBI
Menurut Widjaja
(2011:75)
Perubahan secara
drastis
untuk perbaikan
(bidang sosial,
politik, atau agama)
dalam suatu
masyarakat atau
Negara
Suatu usaha yang dimaksud agar
praktik-praktik politik, pemerintah,
ekonomi dan sosial budaya
yang dianggap oleh masyarakat tidak
sesuai dan tidak selaras
dengan kepentingan masyarakat dan
aspirasi masyarakat
diubah atau ditata ulang
agar menjadi lebih sesuai dan lebih 11
selaras (sosio-reformasi)

5. Latar belakang muncul era reformasi
Krisis
Hukum
Krisis
Ekonomi
Krisis
Sosial
Krisis
Kepercayaan
Krisis
Politik

6. Rentang waktu era Reformasi????
B.J. Habibi
21 Mei 1998 -
20 Oktober
1999
Abdurrahman
Wahid
20 Oktober 1999-
23 Juli 2001.
Megawati
Soekarno Putri
23 Juli 2001 –
20 Oktober
2004.
Susilo Bambang
Yudhoyono
20 Oktober 2004
-20 Oktober 2014
Joko Widodo
20 Oktober 2014-
sekarang

7. B.J. Habibie (21 Mei 1998 -20 Oktober 1999)
1. Mengesahkan UU No 40 tahun 1999 tentang pers pada tanggal 23 September
1999 sebagai ganti dari UU pers sebelumnya. UU No. 40 tahun 1999
2. Pencabutan pembredelan pers pada pasal 4 ayat 2 UU Nomor 40 tahun 1999
3. Penyederhanaan permohonan SIUPP pada pasal 9 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999
4. Melindungi praktisi pers dengan mengancam hukum pidana dua tahun penjara
atau denda Rp. 500 juta bagi yang menghambat kemerdekaan pers pada pasal 4
ayat 2 juncto Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 1999
5. Mencabut SK Menpen Nomor 47 tahun 1975 tentang pengakuan
pemerintah terhadap PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan di
Indonesia
1. Trial by the press
2. Self censorship
DAMPAK BAGI PERS

8. Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999- 23 Juli 2001)
1. Memperjuangkan kebebasan Pers
2. Setelah adanya UU no. 40 th 1999 sebagai tonggak
kebebasan pers, Deppen tidak lagi memiliki tugas lagi.
3. Deppen dianggap sebagai simbol government
opinion
4. Deppen sebelum dibubarkan hanya sibuk dengan
urusan perizinan
5. Dibentuk BIKN sebagai pengganti Deppen pada 7
Desember 1999 berdasarkan Keppres no 153 th 1999

9. Megawati Soekarno Putri (23 Juli 2001 –20 Oktober 2004)
1. Kementerian Negara Komunikasi dan
Informasi pada tahun 2001. Saat itu
yang ditunjuk sebagai Menteri Negara
adalah Syamsul Mu’arif.
2. Selain itu juga dibentuklah Lembaga
Informasi Nasional (LIN). LIN
mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan dibidang pelayanan
informasi nasional.

10. Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 -20 Oktober 2014)
1.Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi
Nasional, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berasal
dari Departemen Perhubungan dan ditambahkannya direktorat jenderal
baru yaitu Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika.
2. Lembaga Informasi Nasional dipecahnya menjadi dua yaitu Ditjen
Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi
Publik. Hasil seluruh penggabungan ini bernama Departemen
Komunikasi dan Informatika (Depkominfo).
3. Pada tahun 2008 juga dibentuk mitra baru Kominfo yaitu Komisi
Informasi yang dibentuk berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 mengenai
keterbukaan informasi.
4.Undang Undang baru untuk Internet yaitu UU no. 11 tahun 2008
mengenai informasi dan transaksi elektronik

11. Joko Widodo (20 Oktober 2014- sekarang)
1. Kebebasan pers masih dianggap rendah
2. Adanya konglomerasi media
3. Buruknya perlindungan terhadap wartawan
4. Adanya prosedur clearing house, yaitu pembatasan
informasi ke Papua.
5. Adanya revisi UU ITE tahun 2016

13. PERS PASCA ORDE BARU
1. Dilakukan deregulasi Industri Pers
Deregulasi dilakukan dengan pencabutan Permenpen
No.01/Per/Menpen/1984 mengenai SIUPP dan diganti dengan
SK No. 132/1998 yang mempermudah cara memperoleh SIUPP.
2. Pengajuan SIUPP tidak perlu rekomendasi PWI
3. PWI tidak lagi menjadi wadah tunggal jurnalis
4. Deregulasi meningkatkan jumlah media cetak.

14. Pers Tidak Sepenuhnya Bebas?
1) Tekanan-tekanan fisik dan non-fisik dari aparat
pemerintah dan keamanan masih bermunculan.
2) Muncul fenomena baru; maraknya intimidasi dari
kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
3) Muncul kembali pers partisan yang berpihak
pada organisasi atau partai politik tertentu.

15. Regulasi Pers Era Reformasi
1) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers
2) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik

16. Perbedaan Pers saat orde baru dan
reformasi
• Tidak ada lagi SIUPP
• Tidak lagi ketentuan sensor dan
penghapusan bredel
• Pers dilindungi supaya tidak ada lagi yang
mengambat kemerdekaan pers
• Tidak ada lagi Departemen Penerangan

17. Studi Kasus