qwdsadsdfdsfdsf

1. Perkembangan Pers Indonesia

2. Pengantar
Pers Indonesia dipengaruhi perkembangan
pers Inggris dan AS
Pers Inggris dipengaruhi keputusan raja Tudor
dan Raja Stuart pada abad 15 dan 16
Dikenal dengan teori Raja Tudor dan Stuart.
Raja dianggap perwakilan Tuhan di dunia di
mana segala sesuatu milik Raja. Perkataan raja
adalah privelege (hak istimewa) yang harus
dilaksanakan sebagai peraturan dan hukum.

3. Tahun 1586 kerajaan mengeluarkan dekrit “
Semua publikasi tercetak yang memuat berita
sehari-hari harus seizin Raja Charles I”
Pers saat itu sangat otoriter dan Inggris saat itu
memiliki dua penerbitan yakni Mercurian
Politicus dan Public Intellingencer
Tahun 1644 kebebasan mulai ada yang dirintis
anggota parlemen, John Milton dengan pidatonya
tentang perjuangan melawan sensor. Rintisan
dilanjutkan John Lock (1695)

4. Pencerahan Suratkabar mulai tampak
menjelang abad 20. Suratkabar masih
berorientasi pendidikan seperti koran Times,
Daily Telegraph, Morning Post dan
Manchester Guarding
Abad 20 pers Inggris dipengaruhi Pers AS
Pers AS sangat dipengaruhi selera pasar atau
istilah “Berilah apa yang diharapkan pembaca”

5.  Pengaruh AS, Pers Inggris bangkit
Didirikan Clife (1895) SK Evening News dan
Daily Mail
Dikenal istilah “ If a dog bites a man, it is not
news. But if a man bites a dog, that is news”
Istilah ini media harus kerja keras membuat
berita luar biasa. Salah satunya menampilkan
gambar wanita cantik yang disenangi pembaca

6. Fase Pers Indonesia
Perkembangan Pers Indonesia
terbagi atas :
1. Masa Penjajahan Belanda
2 Masa Penjajahan Jepang
3. Masa Kemerdekaan

7. 1. Pers Penjajahan Belanda
Masa kolonial Belanda diawali dengan
penerbiatan SK tulisan tangan “Memoria de
Nouvelles” terbit 1615-1664. Dibaca orang
betawi dan Belanda
Masa VOC terbit SK MdN didirikan Jan Pieterzoon
Coen untuk kepentingan VOC di Indonesia
Tahun 1744, Jan Erman Jordens seorang
pedagang mendirikan SK Bataviasche Nouvelles,
bentuknya selembar, dicetak tiga kolom, halaman
satu berisi pengumuman pemerintah, kemudian
berita dagang dan memuat komentar politik

8. Januari 1810 Hindia Belanda resmi dirikan
SK “Bataviasche Koloniale Courant”. Koran
ini memberitkan segala kegiatan Belanda
sesuai kebutuhan masyarakat dan terbit
setiap Jumat. Koran ini berhenti setelah
jatuh kepada Inggris
 Penjajahan Inggris buat SK Mingguan “Java
Government Gazette” 29 Februari 1812

9. SK di daerah bermunculan seperti di
Surabaya, Surakarta, Jakarta, Medan dan
daerah lainnya
SK masa penjajahan Belanda alami
pasang surut karena selalu diawasi,
bahkan tidak boleh terbit oleh Belanda
SK di daerah mengelorakan semangat
perjuangan untuk kemerdekaan

10. 2. Pers Masa Jepang
Jepang menjajah Indonesia 9 Maret 1942
SK Belanda dan China ditutup
Segala penerbitan diurus Jepang
Jepang menganggap SK Indonesia hanya sbg alat
pemerintahan Jepang sehingga Jepang
menyebutkan orang yang tidak bc SK adalah
orang bodoh
Pegawai Indonesia dan orang Tionghoa terpaksa
berlangganan SK agar tidak di cap bodoh

11. Masa Jepang seluruh SK wajib memberitakan
kepentingan Jepang
Bertentang, SK dilarang terbit
Setiap SK mau cetak wajib mendapat izin.
Dilanggar pemilik koran dan wartawan ditangkap
Sensor sangat ketat mulai dari pemeriksaan
berita, karangan,iklan dan gambar
Keluarga Kaisar harus di hlm pertama dan
ditempatkan paling atas. Nama dicetak huruf
besar dan tidak boleh dipisah barisnya

12.  Setiap penerbitan harus ada penasihat dari Jepang
yang disebut Shidoin sesuai UU Jepang
 Setiap provinsi ada SK dibawah kepemilikan Jepang
 Pulau Jawa hanya boleh terbit 5 SK berbahasa
Indonesia yakni :
1.Jakarta, SK Asia Raya
2.Bandung, SK Tjahaya
3.Semarang, SK Sinar Baroe
4.Yogyakarta, Sinar Matahari
5.Surabaya, Suara Asia

13. Pulau Sumatera ada Soemarta Shibun dan
setiap keresidenan Jepang ada majalah, dalam
bahasa daerah dinamakan Syu Shibun
Khusus orang Tionghoa, Jepang mengizinkan
penerbitan Kung Yung Po berbahasa Tionghoa
SK berbahasa Jepang diterbitkan Djawa
Shibun dan Djawa Baroe
Semua penerbitan diatur oleh badan resmi
Djawa Shibun

14. Masa Kemerdekaan
Masa awal kemerdekaan, pers menikmati
kemerdekaan pers dimana pers bebas dari
tekanan
Media massa bermunculan seperti cendawan
di musim hujan
Secara garis besar kehidupan pers masa
kemerdekaan berkaitan dengan
kepemimpinan dan kebijakan yang diterapkan

15. Masa Kemerdekaan Pers dibagi :
1.Pers masa demokrasi liberal (1945 – 1959)
2.Pers masa demokrasi terpimpin (1959 –
1965)
3.Pers masa demokrasi Orba (1966 – 1998)
4.Pers masa reformasi (1998 – saat ini)

16. 1.1. Masa Demokrasi Liberal
 Menikmati kebebasan pers dari tekanan kolonial
Belanda
 Menggunakan sistem pers liberal atau pers merdeka
 Pers merdeka didasarkan kebijakan pers bebas yang
diumumkan pemerintah melalui Menpen RI Amir
Syarifuddin pada Oktober 1945
 Pengumuman Menpen bahwa “Pikiran masyarakat
umum atau pendapat umum merupakan dasar
pemerintah yang berkedaulatan rakyat. Artinya
kehidupan pers merupakan wujud dari pikiran
masyarakat . Pers yang tidak merdeka adalah pers yang
tidak menyatakan pikiran-pikiran rakyat”

17. Cth SK itu seperti SK Merdeka terbit 1 Oktober
1945 di Jakarta, SK Jawa Pos (1949), SK Surabaya
Pos (1953) di Surabaya, SK Suara Merdeka (1950)
di Semarang dan SK Pikiran Rakyat (1956) di
Bandung
Perkembangan pers masuki tahun 1959 juga
banyak diterbitkan oleh parpol di antaranya PNI
menerbitkan Suluh Indonesia, PKI menerbitkan
Harian Rakyat dan PSI menerbitkan Pedoman

18. 1.2 Masa Demokrasi Terpimpin
Banyak pembatasan dan rambu-rambu
Dikenal pers otoriter
Campur tangan pemerintah mengharuskan
penerbitan SK atau majalah harus berafiliasi
dengan kepentingan dan kekuatan sosial
politik dan kebijakan yang diambil pemerintah
 Keluarnya UU Penguasa Perang Daerah
(Paperda) Jakarta Raya tahun 1958 (Transisi
kepemimpinan)

19. UU Paperda Jakarta Raya mewajibkan SK atau
majalah mendaftarkan diri sebelum 1 Oktober
1958.
Keluarkan Surat Izin Terbit (SIT)
1959, Penguasa Perang Tertinggi (Paperti) ikuti
kebijakan Paperda Jakarta Raya yakni SK dan
majalan seluruh Indonesia harus miliki SIT
Setelah Dekrit Presiden 1959 keluarkan
peraturan lebih ketat awasi kehidupan pers

20. Mulai 1960 penerbit diwajibkan ajukan kembali
permohonan SIT walau SIT sudah ada (daftar
ulang)
Formulir pernohonan SIT pasal 19 SK harus
mendukung manipol usdek dan mematuhi
pedoman yang dikeluarkan penguasa
Banyak penerbit menghentikan usaha pers
Semakin tidak bebas setelah Menpen keluarkan
keputusan No 29/SK/M/1965 yang
mengharuskan mengikuti kebijakan pemerintah

21. 1.3 Masa Demokrasi Orba
Disebut Pers Pancasila miliki ciri bebas dan
bertanggungjawab
Ada sedikit angin segar. Pers berhenti kembali
terbit
Pers mulai berani mengkritik kebijakan
pemerintah
Pers masa orba gabungan teori pers bebas dan
pers tanggungjawab sosial

22. Pers tanggung jawab sosial ditegaskan dalam TAP
MPR No XXXIII.MPRS/1966 yang menyebutkan
kebebasan pers berhubungan erat dengan
keharusan adanya pertanggungjawaban kepada
TYME, kepentingan rakyat dan keselamatan
negara. Kelangsungan dan penyelesaian revolusi,
moral dan tata susila dan kepribadian bangsa
Ketetapan ini juga menegaskan pers Indonesia
adalh kebebasan untuk menyatakan serta
menegakan kebenaran dan keadilan bukan
kebebasan pengertian liberalisme

23. Setiap penerbitan pers wajib
mendapatkan Surat Izin Usaha
Penerbitan Pers (SIUP)
SIUP bentuk pengawasan kehidupan
pers
Pengawasan dilakukan Kemenpen RI

24. 1.4 Masa Reformasi
Pers semakin bebas
Pers kembali bermunculan
Tidak lagi diawasi Departemen Penerangan
Tidak bisa dibredel, tidak ada lagi SIUP
Lahirnya UU Pers No 40/1999 tentang pers
dan UU Penyiaran No 32/2002.