Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pers & Konflik
Similar to Pers & Konflik (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pers & Konflik
- 1. www.yourcompanylogo.comToetiec 1 D e f i n i s i , S e j a r a h , A s a s K o d e E t i k , Te o r i , S i s t e m , K e b e b a s a n & K o n f l i k .
- 2. www.yourcompanylogo.comToetiec 2 B75218070 M. Syafirul Fuadi PRODI ILMU KOMUNIKASI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
- 3. www.yourcompanylogo.comToetiec x 3 PERS badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala SECARA ETIMOLOGIS kata Pers (Belanda), atau Press (inggris), atau presse (prancis), berasal dari bahasa latin, perssare dari kata premere, yang berarti “Tekan” atau “Cetak”, definisi terminologisnya adalah “media massa cetak” atau “media cetak SECARA ETIMOLOGIS media massa cetak” atau “media cetak” Project Dalam UU pers no 40 tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia
- 4. www.yourcompanylogo.comToetiec 4 Sejarah Pers Indonesiadimulai Sejak dibentuknya Kantor berita ANTARA didirikan tanggal 13 Desember 1937
- 5. www.yourcompanylogo.comToetiec 5 Kode EtikAsas atau norma yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai pedoman tingkah laku Himpunan Etika Profesi Kewartawanan Selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. pers pada saat itu masih bergulat dengan persoalan bagaimana dapat menerbitkan atau memberikan informasi kepada masyarakat di era kemerdekaan, maka belum terpikir soal pembuatan Kode Etik Jurnalistik. Periode Tanpa Kode Etik Jurnalistik Pada tahun 1969, keluar peraturan pemerintah mengenai wartawan. Periode Kode Etik Jurnalistik PWI tahap 2 Pada tahun 1946, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dibentuk di Solo, tapi ketika organisasi ini lahir pun belum memiliki kode etik. Setahun kemudian, pada 1947, lahirlah Kode Etik PWI yang pertama Periode Kode Etik Jurnalistik PWI tahap 1 Pada tahun 1999, lahir Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers yaitu Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang ini membebaskan wartawan dalam memilih organisasinya. Periode Banyak Kode Etik Jurnalistik SejarahKodeEtikJurnalistikdiIndonesia Setelah PWI lahir, kemudian muncul berbagai organisasi wartawan lainnya. Kode Etik Jurnalistik PWI hanya berlaku bagi anggota PWI sendiri Berdasarkan pemikiran itulah Dewan Pers membuat dan mengeluarkan pula Kode Etik Jurnalistik Periode Dualisme Kode Etik Jurnalistik PWI dan Non PWI
- 6. www.yourcompanylogo.comToetiec 6 FUNGSI KODE ETIK Menurut M. Alwi Dahlan, Kode Etik setidak-tidaknya memiliki lima fungsi, yaitu Melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di bidangnya; Melindungi masyarakat dari malapraktik oleh praktisi yang kurang profesional Mendorong persaingan sehat antarpraktisi Mencegah kecurangan antar rekan profesi Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber 01 02 03 04 06 Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, maka diperlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik
- 7. www.yourcompanylogo.comToetiec 7 Asas Kode Etik JurnalistikKode Etik Jurnalistik yang lahir pada 14 Maret 2006, oleh gabungan organisasi pers dan ditetapkan sebagai Kode Etik Jurnalistik baru yang berlaku secara nasional melalui keputusan Dewan Pers No 03/ SK-DP/ III/2006 tanggal 24 Maret 2006, Moralitas Sebagai sebuah lembaga, media massa atau pers dapat memberikan dampak sosial yang sangat luas terhadap tata nilai, kehidupan, dan penghidupan masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan Supremasi Hukum Dalam hal ini, wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku. berita harus disiarkan secara berimbang dan independen, selain itu, Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, dan pers harus mengutamakan kepentingan publik Profesionalitas Secara sederhana, pengertian asas ini adalah wartawan Indonesia harus menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun filosofinya Demokratis01 02 03 04
- 8. www.yourcompanylogo.comToetiec 8 TEORI PERS Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Scrhamm dalam bukunya Four Theories Of The Press menyatakan bahwa pers di dunia sekarang dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu : 1 2 3 4 Soviet Communist Press (pers komunis Soviet) Social Responsibility Press (pers tanggung jawab sosial) Libertarian Press (pers liberal) Authoritarian Press (pers otoriter) pers yang mendukung dan menjadi kepanjangan tangan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa dan melayani negara. Esensi dasar sistem ini memandang manusia mempunyai hak asasi dan meyakini bahwa manusia akan bisa mengembangkan pemikirannya secara baik jika diberi kebebasan setiap orang yang memiliki suatu yang penting untuk dikemukakan harus diberikan hak dalam forum, dan jika media tidak dianggap memenuhi kewajibannya, maka ada pihak yang harus memaksanya. Teori pers komunis social baru tumbuh dua tahun setelah revolusi oktober 1917 di Rusia dan berakar pada teori pers authoritarian.
- 9. www.yourcompanylogo.comToetiec 9 System Pers Sub Sistem dari Sistem Komunikasi. Unsur yang paling penting dalam sistem Pers adalah Media Massa (Cetak & Elektronik) Media Massa menjalankan fungsi untuk mempengaruhi Sikap & Perilaku Masyarakat. PERS DI INDONESIA Indonesia termasuk dalam sistem pers tanggung jawab sosial. Ini tidak hanya dilihat dari istilah “kebebasan pers yang bertanggung jawab” pendapat Wilbur Schramm (1973) tak bisa dipungkiri juga bagi masyarakat, pers bisa dianggap sebagai pengamat, forum dan guru (watcher, forum and teacher). 10 15 28 20 10 10 8 23 5 8 0 5 10 15 20 25 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 10. www.yourcompanylogo.comToetiec 10 Kebebasan Pershak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam disebutkan AYAT KEEMPAT bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. AYAT KESATU bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, AYAT KEDUA bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, AYAT KETIGA bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi
- 11. www.yourcompanylogo.comToetiec 11 secara estimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu "con" yang artinya bersama dan "fligere" yang artinya benturan atau bertabrakan. KONFLIK Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah
- 12. www.yourcompanylogo.comToetiec 12 Definisi KonflikBeberapa ahli mendefinisikan konflik DEFINITION Lewis A. Coser dalam tulisannya yang berjudul The Functions of Social Conflict, ia mendefinisikan konflik sebagai perebutan nilai dan klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka di mana tujuan lawannya adalah untuk menetralkan, melukai atau melumpuhkan pihak yang menjadi lawan Soerjono Soekanto konflik sebagai proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Stephen W. Robbin Robbin mengatakan konflik dalam organisasi disebut sebagai The Conflict Paradoks, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik Stoner dan Freeman Stoner dan Freeman membagi pandangan menjadi dua bagian, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern 01 02 03 04
- 13. www.yourcompanylogo.comToetiec 13 Penyebab KonflikAda beberapa penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial dalam kehidupan masyarakat ❑ Perbedaan Antar Perorangan ❑ Perbedaan Kepentingan ❑ Perubahan Yang Terlalu Cepat ❑ Perbedaan Kebudayaan dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat. Karena setiap manusia pastinya tidak pernah ada kesamaan yang baku antara orang yang satu dengan yang lain. Adanya perbedaan kepentingan bisa menjadi munculnya konflik sosial. Karena kepentingan itu sifatnya esensial bagi kelangsungan hidup itu sendiri. Konflik sosial bisa terjadi dampak dari revolusi atau perubahan sosial yang terlalu cepat di masyarakat. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, seperti perilaku atau tata sikap. Konflik bisa terjadi karena kelainan tata sikap dan perilaku sosialnya. Jika tidak ada titik temu atau kesepakatan akan konflik akan meluas
- 14. www.yourcompanylogo.comToetiec 14 Jenis-jenis konflik Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 7 macam : 01 | berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya 02 | berdasarkan fungsinya. 03 | berdasarkan posisi seseorang dalam struktur organisasi 04 | berdasarkan dampak yang timbul 05 | konflik berdasarkan sumber konflik 06 | konflik berdasarkan bentuknya 01 04 1. Konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan- peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran (role)) 2. Konflik antara kelompok- kelompok sosial (antar keluarga, antar geng). 3. Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa). 4. Konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara) 5. Konflik antar atau tidak antar agama 6. Konflik antar politik. 7. konflik individu dengan kelompok 07 | berdasarkan tempat terjadinya
- 15. www.yourcompanylogo.comToetiec 15 Hasil dari sebuah konflik Para pakar teori telah mengklaim bahwa pihak- pihak yang berkonflik dapat menghasilkan respon terhadap konflik menurut sebuah skema dua-dimensi; ➢ meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok (ingroup) yang mengalami konflik dengan kelompok lain. ➢ keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai. ➢ perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga dll. ➢ kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. ➢ dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. ➢ pengertian terhadap hasil tujuan kita ➢ pengertian terhadap hasil tujuan pihak lainnya.
- 17. www.yourcompanylogo.comToetiec 17 DAFTAR PUSTAKA ▪ https://id.wikipedia.org/wiki/pers_indonesia diakses pada tanggal 27 November 2020 pukul 13.00 ▪ https://www.academia.edu/15509002/Sejarah_Pers diakses pada tanggal 27 November 2020 pukul 13.00 ▪ https://id.wikipedia.org/wiki/kode_etik_jurnalistik diakses pada tanggal 27 November 2020 pukul 14.10 ▪ https://newslampungterkini.com/news/22233/kode-etik-jurnalistik.html diakses pada tanggal 27 November 2020 pukul 14.20 ▪ https://www.hukum-hukum.com/2016/10/kode-etik-jurnalistik-dan-dewan-pers.html diakses pada tanggal 27 November 2020 pukul 14.22 ▪ https://www.academia.edu/6825648/empat_teori_pers diakses pada tanggal 27 November 2020 pukul 20.15 ▪ https://id.wikipedia.org/wiki/kebebasan_pers diakses pada tanggal 27 November 2020 pukul 21.22 ▪ https://id.wikipedia.org/wiki/konflik diakses pada tanggal 27 November 2020 pukul 23.15 ▪ Sobur, Alex. (2001). Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani. Bandung : Humaniora Utama Press. ▪ Rauf, Ismet. Adam, Saleh Danny. (2002). Catatan Politik Pengalaman Wartawan Antara. Jakarta : Antara Pustaka Utama. ▪ Eisy, M Ridlo. (2007). Peranan Media dalam Masyarakat. Jakarta : Dewan Pers. ▪ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ▪ Sukardi. Wina Armada. 2007. Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers. Jakarta: Dewan Pers. ▪ Henry Subaktio and Rachmah ida. 2012. Komunikasi politik, media, dan demokrasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group ▪ Rauf, Maswadi (2001). Konsensus dan Konflik Politik. Jakarta: DIKTI. ▪ Susan, Novri (2009). Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.