Dokumen tersebut merangkum tentang pengertian dan perkembangan pers di Indonesia, mulai dari definisi pers menurut berbagai sumber hingga peranannya dalam masyarakat demokratis. Pers di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejalan dengan perubahan rezim pemerintahan, dari masa kolonial hingga reformasi. UU No. 40/1999 menjamin kebebasan pers sebagai hak asasi namun harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

1. MATERI PEMBELAJARAN PKN SMK
KELAS XII SEMESTER 2
Oleh :
Samsul Hadi

2. PENGERTIAN PERS
• Pers dalam arti sempit
Media cetak berupa Surat Kabar (News Paper) atau Majalah
(Magazine)
• Pers dalam arti luas
Semua barang cetakan yang ditujukan untuk umum sebagai
pengganti istilah printed mass media.
• Secara etimologi
Pers (Belanda), Press (Inggris), Presse (Perancis), Pressare atau
Premare (Latin) artinya tekan atau Cetak.

3. • Menurut Weiner,
Pers adalah wartawan cetak, media cetak, publisitas atau peliputan
berita.
• Menurut Oemar Seno Adji :
1. Dalam arti sempit artinya penyiaran pikiran,
gagasan, atau berita-berita secara tertulis
2. Dalam arti luas artinya semua media massa
atau mess communications yang
memancarkan pikiran dan perasaan
seseorang baik tertulis maupun lisan

4. UU NO. 40 TAHUN 1999
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi
massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, yang
meliputi : mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah dan menyampaikan
informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara,
gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik
maupun dalam bentuk lainnya dengan
menggunakan media cetak, media elektronik, dan
segala jenis saluran yang tersedia

5. PERS MENURUT ILMU KOMUNIKASI
 Usaha percetakan atau penerbitan
 Usaha pengumpulan dan penyiaran berita
 Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio dan televisi
 Orang-orang yang bergerak dalam penyiaran berita
 Media penyiaran dan berita yakni surat kabar, majalah, radio
dan televisi

6. FUNGSI PERS DI INDONESIA
Menurut UU No. 40 Tahun 1999 pada pasal 3 :
1. Media Informasi
2. Media Pendidikan
3. Media Hiburan
4. Kontrol sosial
5. Lembaga Ekonomi

7. Fungsi Pers menurut Muchtar Lubis
a. Pemersatu
b. Pendidik
c. Public witch dog
d. Penghapus mitos dan mistik
e. Forum masalah publik

8. Fungsi Pers menurut Kusman Hidayat
a. Pendidik
b. Penghubung
c. Pembentuk pendapat umum
d. Fungsi Kontrol

9. Fungsi Pers dalam masyarakat demokrasi
• Fungsi kontrol, kritik, dan koreksi yang bersifat
membangun.
• Fungsi pendidikan
• Fungsi hiburan
• Fungsi sebagai lembaga ekonomi

10. Peranan Pers Nasional
• Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
• Menegakan nilai-nilai dasar demokrasi
• Mengembangkan pendpat umum
• Melakukan pengawasan, kritik dan kontrol
• Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

11. PERANAN PERS DI INDONESIA
UU No. 40 Tahun 1999 pada pasal 6 :
1. Memenuhi keinginan masyarakat untuk mengetahui
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong
terwujudnya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia
serta menghormati kebhinnekaan
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi
yang tepat, akurat, dan benar
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap
hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

12. PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA
Dalam perkembangannya dikategorikan ke dalam tiga
golongan, yaitu :
1. Pers Kolonial , yaitu surat kabar atau majalah yang
diusahakan oleh orang-orang Belanda dalam bahasa
Belanda, bahasa Indonesia (Melayu) atau bahasa daerah.
2. Pers Cina, yaitu surat kabar atau majalah yang diterbitkan
oleh golongan penduduk Cina dalam bahasa Cina, bahas
Belanda dan bahasa Indonesia (Melayu).
3. Pers Nasional, yaitu surat kabar atau majalah yang
diterbitkan dalam bahasa Indonesia (Melayu) dan bahasa
daerah

13. Pers pada masa Penjajahan Belanda
1. Pada tahun 1615 atas perintah Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon
Coen diterbitkan Memories der Nouvelles yang ditulis dengan
tangan
2. Pada tahun 1688 diterbitkan surat kabar cetak pertama dengan
mesin cetak yang didatangkan dari Belanda
3. Pada tanggal 20 Juni 1746 surat kabar pertama ditutup, dan
pada tahun 1810 muncul kembali Bataviasche Koloniale Courant
di Jakarta, Surabaya dan Semarang
4. Pada tanggal 23 Mei 1780 terbit surat kabar kedua bernama
Vendu Nieuws, dan pada masa pemerintahan Herman Willem
Daendles, tahun 1809 surat kabar ini dihentikan.
5. Pada tahun 1831 muncul surat kabar swasta pertama, dan
sebelum tahun 1856 tidak kurang dari 16 surat kabar terbit di
Hindia Belanda

14. Pers di masa pergerakan Nasional
Masa pergerakan adalah masa dimana bangsa Indonesia
berada pada detik-detik terakhir penjajahan Belanda sampai
masuknya Jepang menggantikan Belanda.
Setelah muncul pergerakan modern Budi Utomo tanggal
20 Mei 1908, surat kabar yang dikeluarkan orang Indonesia
lebih banyak berfungsi sebagai alat perjuangan. Pers saat itu
merupakan “terompet” dari organisasi pergerakan orang
Indonesia. Pers menjadi pendorong bangsa Indonesia dalam
perjuangan memperbaiki nasib dan kedudukan bangsa.

15. Surat kabar yang terbit pada masa Pergerakan
Nasional
Harian Sedio Tomo
Harian Darmo Kondo
Harian Utusan Hindia
Harian Fajar Asia
Majalah Mingguan Pikiran Rakyat
Majalah Berkala Daulah Rakyat

16. Pers di masa Penjajahan Jepang
Pers nasional masa pendudukan Jepang memang mengalami
penderitaan dan pengekangan kebebasan. Namun, ada beberapa
keuntungan yang didapat oleh insan pers Indonesia pada masa
penjajahan Jepang :
1. Pengalaman karyawan pers menjadi bertambah. Fasilitas yang
digunakan jauh lebih banyak daripada masa penjajahan
Belanda.
2. Berkembangnya bahasa Indonesia dengan keluarnya larangan
berbahasa Belanda dalam kehidupan sehari-hari.
3. Adanya pengajaran untuk rakyat agar berpikir kritis terhadap
berita yang disajikan oleh sumber-sumber resmi Jepang.

17. Pers di masa Kemerdekaan
Periode Kemerdekaan terjadi pada tahun 1945. Pada saat
itu, pers terbagi menjadi dua golongan yaitu Pers Nica
(Belanda) dan Pers Republik.
Pers Republik berisikan semangat mempertahankan
kemerdekaan dan menentang usaha pendudukan sekutu.
Sedangkan Pers Nica berusaha mempengaruhi rakyat Indonesia
agar menerima kembali Belanda untuk berkuasa di Indonesia.

18. Pers di masa Demokrasi Liberal
Landasan kemerdekaan pers adalah Konstitusi Republik
Indonesia Serikat (RIS 1949) dan UUD sementara (1950).
Awal pembatasan terhadap kebebasan pers adalah efek
samping dari keluhan para wartawan terhadap pers Belanda
dan Cina yang akhirnya mengesahkan Undang-undang yang
mengharuskan para penerbit Belanda membayar 3 (tiga) kali
lipat untuk kertas koran ketimbang pers Indonesia.

19. Pers di masa Demokrasi Terpimpin
Landasan pers kembali ke UUD 1945, tindakan tekanan
terhadap pers terus berlangsung, yaitu pembreidelan terhadap
kantor berita PIA dan Surat Kabar Republik, Pedoman, Berita
Indonesia, dan Sin Po yang dilakukan oleh penguasa perang
Jakarta.
Penekanan pada kebebasan pers diawali dengan
peringatan Mentri Muda Penerangan bahwa “langkah-langkah
tegas dilakukan terhadap surat kabar, majalah, dan kantor-kantor
berita yang tidak menaati peraturan. Dan setelah itu
pencabutan izin terbit Harian Republik.

20. Pers di masa Orde Baru
Lahir istilah Pers Pancasila dari tokoh-tokoh pers
terkemuka. Pers Pancasila adalah pers Indonesia dalam arti pers
yang orientasi, sikap, dan tingkah lakunya didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila dan UUD 1945.
Keluarnya Undang-Undang Pokok Pers (UUPP) Nomor
11 Tahun 1966, yang menjamin tidak ada sensor dan
pembreidelan. Namun setelah peristiwa “Malari”, kebebasan
pers kembali seperti zaman orde lama. Peristiwa Malari juga
menyebabkan 7 (tujuh) surat kabar dilarang terbit, termasuk
Kompas.

21. Pers di masa Reformasi
Pers nasional kembali menikmati kebebasan pers. Setelah
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers.
Dalam UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers, dijamin adanya
kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan pers
nasional tidak dikenakan penyensoran, pembreidelan, dan
pelarangan penyiaran.

22. Peranan Pers Dalam Masyarkat Yang Demokratis
1. Fungsi Kontrol, Kritik, dan Koreksi yang bersifat
membangun.
2. Fungsi Pendidikan
3. Fungsi Hiburan
4. Fungsi Sebagai Lembaga Ekonomi

23. Pers yang bebas dan bertanggung jawab
• Kemerdekaan Pers
• Kebebasan Memilih Organisasi Wartawan
• Perlindungan Hukum
• Hak Pendirian Perusahaan Pers
• Ancaman Pidana Bagi Yang Menghambat Tugas Pers
• Pertanggungjawaban Pers

24. KODE ETIK WARTAWAN INDONESIA
1. Menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar
2. Menempuh tatacara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan
informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi
3. Menghormati asas praduga tidak bersalah, tidak
mencampuradukan fakta dengan opini, berimbang, dan selalu
menliti kebenaran informasi serta tidak melakukan flagiat
4. Tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan
cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan asusila
5. Tidak menerima uang suap dan tidak menyalahgunakan profesi
6. Memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi
latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan

25. Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
• Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
• Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan
keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.
• Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan
untuk menyuarakan pendapatnya.
• Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
• Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui
masyarakat.
• Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto dan
dokumen.
• Jurnalis meghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar belakang,
off the record, dan embargo.
• Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
• Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban
kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.

26. ASAS-ASAS JURNALISTIK INDONESIA
• Asas Profesionalisme
• Asas Nasionalisme
• Asas Demokrasi
• Asas Religius

27. PRAKTEK JURNALISTIK YANG MENYIMPANG
1. Epsploitasi judul
2. Sumber data “konon kabarnya”
3. Dominasi opini elit dan kelompok mayoritas
4. Penyajian informasi yang tidak investigative

28. UPAYA PEMERINTAH DALAM
MENGENDALIKAN KEBEBASAN PERS DI
INDONESIA
• Mewujudkan Pers Pancasila
• Adanya berbagai ketentuan tentang kebebasan berkomunikasi,
memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat di
muka umum

29. JAMINAN KEBEBASAN BERBICARA DAN
BERPENDAPAT DI INDONESIA
• Pasal 28 dan 28F UUD 1945
• Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
• UU No.39 Tahun 2000 tentang HAM pasal 14 ayat 1 dan 2
• UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 2 dan 4 ayat 1

30. Manfaat Media Masa
• Memberikan informasi kepada masyarakat.
• Membuka wawasan dan pengetahuan masyarakat.
• Sarana informasi dengan pilihan yang beragam.
• Mrnciptakan kehidupan yang demokratis.

31. DAMPAK PENYALAHGUNAAN
KEBEBASAN MEDIA MASSA
1. Bisa menghancurkan nama baik dan reputasi individu
2. Bisa menimbulkan kebohongan publik dan merusak moral
masyarakat
3. Merugikan kepentingan bangsa dan negara :
a. Tingkat kepercayaan masyarakat akan berkurang
sehingga masyarakat apatis terhadap program pemerintah
b. Lunturnya kepercayaan luar negri terhadap
bangsa dan negara kita
c. Timbulnya pergesekan antara pers dengan institusi
tertentu

32. Mari Kita Wujudkan
Kebebasan Pers
Yang
Bertanggungjawab
:::Terimakasih:::