Peranan pers dalam masyarakat demokratis

1. Di susun oleh :
Nama : Gina Nurul Azhar
Kelas : XII IPA 4
SMAN 1 CILILIN

2. Peranan Pers dalam Masyarakat
Demokratis
Pengertian pers
Sifat , fungsi dan
Peranan Pers
Perkembangan Pers di
Indonesa
Kode Etik Jurnalistik
Pers yang Bebas dan
Bertanggung jawab
Dampak
Penyalahgunaan
Kebebasan Pers

3. DALAM UU PERS NO 40 TAHUN 1999,
PERS ADALAH LEMBAGA SOSIAL DAN WAHANA KOMUNIKASI
MASSA YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN JURNALISTIK
MELIPUTI MENCARI, MEMPEROLEH, MEMILIKI, MENYIMPAN,
MENGOLAH, DAN MEYAMPAIKAN INFORMASI BAIK DALAM
BENTUK TULISAN, SUARA, GAMBAR, SUARA DAN GAMBAR, SERTA
DATA DAN GRAFIK MAUPUN DALAM BENTUK LAINNYA DENGAN
MENGGUNAKAN MEDIA CETAK, MEDIA ELEKTRONIK DAN
SEGALA JENIS SALURAN YANG TERSEDIA.
Istilah Pers diberi pengertian dengan penerbitan pers.
Belakangan pengertiannya meliputi dua hal :
a. Pers dalam arti sempit, yakni media cetak dan
b. Pers dalam arti luas, yakni meliputi semua barang cetakan yang ditujukan
untuk umum sebagai pengganti istilah printed mass media.
Wartawan sebagai bagian dari pers adalah orang yang
secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik
(tulis-menulis berita).

4. Sifat (Falsafah) Pers, mencakup sbb :
• Liberal Democration press (Pers Demokrasi liberal),
• Communist Press (Pers Komunis),
• Authoritarian Press (Pers Otoriter ),
• Freedom and Responsibility Press (Pers Bebas dan Bertanggung-jawab),
• Development Press (Pers Pembangunan), dan
• Five Foundation Press (Pers Pancasila)
Misi dan Fungsi Pers
Pers mempunyai
misi :
1. Ikut
mencerdaskan
masyarakat,
2. Menegakkan
keadilan,
3. Memberantas
kebatilan.
Sesuai Undang-Undang Nomor
40 Tahun 1999 tentang Pers,
pada Pasal 3 antara lain
disebutkan pers nasional
berfungsi sebagai media
informasi, pendidikan,
hiburan, kontrol sosial dan
dapat juga sebagai lembaga
ekonomi.

5. MENURUT KUSMAN HIDAYAT, PERS MEMPUNYAI
4 FUNGSI :
1. FUNGSI PENDIDIK, YAITU MELALUI KARYA-
KARYA TERCETAKNYA, MEMBANTU
MASYARAKAT MENINGKATKAN BUDAYANYA.
2. FUNGSI PENGHUBUNG, MERUPAKAN
SARANA LALU-LINTAS HUBUNGAN ANTAR
MANUSIA.
3. FUNGSI PEMBENTUK PENDAPAT UMUM;
MELALUI RUBRIK-RUBRIK DAN KOLOM-
KOLOM TERTENTU, MERUPAKAN RUANG
UNTUK MEMBERIKAN PANDANGAN/PIKIRAN
KEPADA KHALAYAK PEMBACA.
4. FUNGSI KONTROL, PERS BERUSAHA
MELAKUKAN BIMBINGAN DAN PENGAWASAN
KEPADA MASYARAKAT TENTANG TINGKAH
LAKU YANG BENAR/YANG TIDAK
DIKEHENDAKI OLEH KHALAYAK.

6. PERANAN PERS
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,
menyebutkan tentang peranan pers :
1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong
terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia,
serta menghormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan
informasi yang tepat, akurat dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan
umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

7. PERKEMBANGAN PERS DI
INDONESIA
Pers Jaman Penjajahan Belanda & Jepang
 Pemerintah penjajah Belanda memandang perlu membuat
undang-undang khusus untuk membendung pengaruh
pers Indonesia, karena menjadi momok yang harus
diperangi.
 Masa pendudukan Jepang, pers Indonesia banyak yang
berjuang tidak hanya dengan tulisan, melainkan juga
melalui : org. keagamaan, pendidikan, politik, dsb.
 Baik masa kolonial Belanda maupun Jepang,
menggambarkan bahwa kehidupan pers masa itu sangat
tertekan.

8.  Dengan munculnya pergerakan modern Budi Utomo (20 Mei
1908), surat kabar yang dikeluarkan lebih banyak berfungsi
sebagai alat perjuangan.
 Pers menjadi “terompet” dari organisasi pergerakan sema-
cam parlemen orang Indonesia yang terjajah.
 Pers menyuarakan kepedihan, penderitaan dan sekaligus
menjadi pendorong untuk memperbaiki nasib dan kedudukan
bangsa.
 Saat itu, pers mendapat tekanan dari pemerintah Hindia
Belanda, dengan cara memberantas dan menutup usaha
penerbitan pers pergerakan.
 Pada masa pergerakan, berdirilah Kantor Berita Nasional
Antara pada tanggal 13 Desember 1937.
Pers di Masa Pergerakan

9.  Pers semata-mata menjadi alat pemerintah Jepang dan
bersifat pro Jepang.
 Pers banyak mengalami penderitaan dan pengekangan
kebebasan yang lebih daripada jaman Belanda.
 Namun, ada beberapa keuntungan bagi insan pers Indonesia
yang bekerja pada penerbitan Jepang :
1. Pengalaman yang diperoleh para karyawan bertambah.
2. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam pemberitaan
makin sering dan luas.
3. Adanya pengajaran untuk rakyat agar berpikir kritis
terhadap berita yang disajikan oleh sumber-sumber
resmi Jepang.
Pers di Masa Penjajahan Jepang

10.  Periode revolusi fisik terjadi antara tahun 1945 sampai 1949.
 Saat itu, pers terbagi menjadi dua golongan :
a. Pers yang diterbitkan dan diusahakan Sekutu dan
Belanda yang dinamakan Pers Nica (Belanda).
b. Pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh orang
Indonesia yang disebut Pers Republik.
 Sesuai dengan fungsi, naluri dan tradisinya, pers harus men-
jadi penjaga kepentingan publik (public watch dog).
 Untuk menangani masalah-masalah pers, pemerintah mem-
bentuk Dewan Pers pada tanggal 17 Maret 1950, yang terdiri
dari orang-orang persuratkabaran, cendikiawan, dan pejabat-
pejabat pemerintah.
 Akibat kekuasaan pemerintah yang tidak terlawan, saat itu
organisasi-organisasi pers tidak berkutik.
Pers di Masa Revolusi Fisik

11.  Di era demokrasi liberal, landasan kemerdekaan pers adalah
Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950.
 Pers pada waktu itu, lebih banyak diperlakukan negatif. Selama
periode tahun 1952-1959, terjadi tindakan anti pers sebanyak
374 kali, dan yang terbanyak selama tahun 1957, yaitu
mencapai angka 125 kali.
 Awal pembatasan terhadap kebebasan pers adalah efek sam-
ping dari keluhan para wartawan thd pers Belanda dan Cina.
 Pemerintah selalu mencari cara untuk membatasi penerbitan,
karena negara tidak akan membiarkan ideologi “asing”
merongrong Undang-Undang Dasar.
 Pada akhirnya pemerintah melakukan pembredelan pers, dgn
tindakan-tindakannya yang tidak terbatas pada pers asing saja.
Pers di Era Demokrasi Liberal (1949-1959)

12.  Pers Terpimpin, merupakan pers yang lebih banyak menjadi
alat penguasa daripada alat penyambung lidah rakyat.
 Tahun 1960, penguasa perang mulai mengenakan sanksi-
sanksi perizinan terhadap pers dan tindakan tekanan terhadap
pers terus berlangsung.
 Memasuki tahun 1964, kondisi kebebasan pers semakin
memburuk, saat itu Kementerian Penerangan dan badan-
badannya mengontrol semua kegiatan pers.
 Tindakan-tindakan penekanan terhadap kebebasan pers
merosot, ketika ketegangan dalam pemerintahan menurun.
Para wartawan diwajibkan untuk berjanji mendukung politik
pemerintah.
Pers di Zaman Orde Lama atau Pers Terpimpin
(1956-1966)

13.  Di awal pemerintahan Orde Baru, lahirlah istilah Pers Pancasila.
 Masa “bulan madu” antara pers dan pemerintah, dipermanis
dengan keluarnya UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pokok-pokok
Pers, yang menjamin tidak ada sensor dan pembredelan.
 Sejak terjadinya “Peristiwa Malari” 1974, kebebasan pers menga-
lami set-back yang berakibat beberapa surat kabar dilarang terbit.
 Penguasa lebih menggiatkan larangan-larangan melalui telepon
supaya pers tidak menyiarkan suatu berita. Demikian juga penga-
wasan terhadap kegiatan pers dan wartawan diperketat, terutama
menjelang Sidang MPR-1978.
 Pada saat itu, pers jarang malah tidak pernah melakukan kontrol
sosial secara krisis, tegas dan berani.
 Rezim Orde Baru melihat pers tidak lebih dari sekedar institusi
politik yang harus diatur dan dikontrol seperti halnya dengan
organisasi massa dan Partai Politik.
Pers di Era Demokrasi Pancasila dan Orde Baru

14.  Pemerintahan pada masa reformasi sangat mempermudah izin
penerbitan pers. Akibatnya, pada awal reformasi banyak sekali
penerbitan pers atau koran-koran, majalah atau tabloid baru
bermunculan.
 Kalangan pers mulai bernafas lega ketika pemerintah
mengeluarkan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU
No. 40/1999 tentang Pers.
 Di dalam UU Pers tsb, dengan tegas menjamin adanya kemerde-
kaan pers sebagai hak asasi manusia, tidak lagi di kenakan
penyensoran, pembredelan dan pelarangan penyiaran.
 Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum,
wartawan mempunyai hak tolak.
 Pers nasional melaksanakan peran penting dalam mengawal
demokrasi, supremasi hukum, keadilan dan kebenaran, dsb.
Kebebasan Pers di Era Reformasi

15. a. Landasan Hukum Pers Indonesia
2. Pers Yang Bebas dan Bertanggung Jawab Sesuai
Kode Etik Jurnalistik Dalam Masyarakat Demokratis
Di Indonesia
 Pasal 28 UUD 1945
 “Pasal 28 F UUD 1945
 “Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia
 Undang-Undang No. 39 Tahun 2000 tentang Hak
Asasi Manusia Pasal 14 Ayat 1 dan 2
 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 dalam Pasal 2
dan Pasal 4 ayat 1 tentang pers

16. b. Norma-norma Pers Nasional
 Pers Nasional, menganut Norma-norma :
a. Keserasian sosiologis yg berpedoman pada
Pancasila,
b. Pola pikir dan kerja berdasarkan nilai-nilai gotong-
royong.
 Lingkup hubungannya pers :
a. Hubungan antara pers dan pemerintah
b. Hubungan antara pers dan masyarakat cq. golongan-
golongan dalam masyarakat.
 Hubungan antara pers dan pemerintah terjalin dalam
bentuk yang dijiwai oleh semangat persekawanan
(partnership) dalam mengusahakan terwujudnya
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila.

17. Anggota Dewan Pers terdiri dari:
1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
2. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi
perusahaan pers;
3. Tokoh masyarakat, ahli bidang pers atau komunikasi dan
bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
4. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota;
5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat 3 pasal 15 ditetapkan dengan keputusan presiden;
6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan
sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode
berikutnya.
c. Organisasi Pers
Dalam komponen sistem pers nasional, terdapat Dewan Pers.

18. d. Sistem Pers Nasional
Sistem pers nasional adalah sistem pers yang berlaku di
Indonesia.
Ciri khas sistem pers nasional :
1. Integrasi (integaration )
2. Keteraturan (regularity )
3. Keutuhan (wholeness )
4. Organisasi (organization )
5. Koherensi (coherence )
6. Keterhubungan (connectedness ) dan
7. Ketergantungan (interdependence ) dari
bagian-bagiannya.

19. e. Kode Etik Jurnalistik Dan Tanggung
Jawab Profesi Kewartawanan
Aturan main (rules of the game ) pers nasional:
 Landasan Idiil : Pancasila (Pemb UUD 1945).
 Landasan Konstitusi : Undang-Undang Dasar 1945.
 Landasan Yuridis : Undang-undang Pokok Pers.
 Landasan Strategis : GBHN.
 Landasan Profesional : Kode Etik Jurnalistik.
 Landasan Etis : Tata nilai yang berlaku dalam
masyarakat.
Kehidupan pers nasional Indonesia, merupakan produk dari
sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang
diproyeksikan ke dalam bidang kegiatan pers.

20.  Dalam menjalankan profesinya seorang wartawan harus :
a. Dengan sadar menjalankan tugas, hak, dan
kewajiban,
b. Mengemukakan apa yang sebenarnya terjadi, jelas,
terang, dan mudah dimengerti serta bersifat terbuka.
 Pers dalam pengembangan kegiatan sehari-hari harus
berada dalam konteks interaksi positif antara pers dan
Pemerintah serta masyarakat.
 Jika ada masalah dalam masyarakat, pers berupaya
membantu menjernihkan persoalan (fungsi mendidik),
bukan sebaliknya.
Pertanggungjawaban :

21. Kode Etik Jurnalistik
 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah menetapkan Kode
Etik Kewartawanan.
 Kode Etik Wartawan telah dijadikan pedoman ;
a. Sejak berdirinya PWI di Surakarta bulan Februari 1946.
b. Penegasan kembali dilaksanakan pada tgl 1 Mei 1955.
c. Kongres PWI di Medan (1955), telah dikeluarkan pengesa-
han berlakunya Kode Etik Jurnalistik tersebut.
d. Dalam sidang gabungan PWI Pusat dgn Badan Pekerja
Kongres yang berlangsung di Ujung Pandang (1968), telah
menetapkan perubahan Kode Etik Jurnalistik th 1955.
 Kode Etik Jurnalistik merupakan aturan mengenai perilaku dan
pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media
pers dalam siarannya.

22. (Hasil jejak pendapat Kompas, 12/2/2007) al :
Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media
 Dunia pers Indonesia semakin tenggelam dalam ideologi
komersial,
 Fungsi media masa sebagai alat pendidikan masyarakat tidak
lagi menjadi ciri yang kuat melekat.
 Cenderung melebih-lebihkan sebuah pemberitaan.
 Sering berbenturan dengan kepentingan pemerintah.
 Cenderung berorientasi pada aspek komersial ketimbang
idealisme.
 Penayangan adegan kekerasan di televisi sudah berlebihan,
termasuk tayangan yang berbau pornograf dan mistik.
 Wajah kebebasan pers Indonesia saat ini, justru dikhawatirkan
dapat menghancurkan moral bangsa.

23. KESIMPULAN
KEBEBASAN PERS ADALAH KEBEBASAN MENGEMUKAKAN
PENDAPAT,BAIK SECARA TULISAN MAUPUN LISAN MELALUI MEDIA
PERS SEPERTI HARIAN,MAJALAH DAN BULLETIN. ADAPUN LANDASAN
HUKUM KEBEBASAN PERS DI INDONESIA TERMAKSUD DALAM :
UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG KEBEBASAN
MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM.
UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1998 TENTANG PERS.
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
KEHADIRAN PERS SANGAT MENDUKUNG UNTUK MENJALIN
HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH, DAN MASYARAKAT YANG
MERUPAKAN HUBUNGAN KEKERABATAN DEAN FUNGSIONAL YANG
HARUS TERUS MENERUS DIKEMBANGKAN DALAM MEKANISME
DIALOG.DALAM KONTEKS INI PERLU DIKEMBANGKAN ADANYA
MEKANISME EFEKTIF OLEH MASYARAKAT PERS ITU SENDIRI UNTUK
MENGATUR PERILAKU KEHIDUPANNYA. DAMPAK PENYALAHGUNAAN
KEBEBASAN MEDIA MASA SANGAT BERPENGARUH DALAM
KEHIDUPAN KITA, KARENA MEDIA MASA CETAK MAUPUN
ELEKTRONIK SENANTIASA HADIR DI HADAPAN KITA, DAN SENANTISA
DI NANTIKAN KEHADIRANNYA OLEH PEMBACA DAN PEMIRSA.
BANYAK PRILAKU YANG DITAMPILKAN KEPADA KITA CENDERUNG
MERUPAKAN HASIL PENIRUAN DARI MEDIA MASA BAIK PRILAKU
POSITIF MAUPUN NEGATIF.