Perangkat kampung

1. PEMERINTAHAN
KAMPUNG
By : Aira Hafnizar, SP
Kantor Camat Bendahara
Kabupaten Aceh Tamiang

2. DASAR HUKUM
 UUD 1945, Pasal 18B ayat (2)
 UU Nomor 5 tahun 1979
 UU Nomor 22 tahun 1999
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19
Tahun 2009

3.  Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang
berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Datok
Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan
rumah tangga sendiri.
 Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar
Kampung dalam mengatur dan mengurus masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Penyelenggaraan
Pemerintahan Kampung
BERDASARKAN:
1. Keislaman;
2. Kepastian Humum;
3. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan;
4. Tertib Kepentingan umum;
5. Keterbukaan;
6. Demokrasi;
7. Pemberdayaan Masyarakat;
8. Profesionalitas;
9. Akuntabilitas;
10. Efisiensi;
11. Efektivitas; dan
12. Keadilan;
Sumber: Qanun Kab. Aceh Tamiang No. 19 Tahun 2009

5. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
KAMPUNG
DATOK
PENGHULU
MDSK
SEKKAM
KAUR
PEMERINTAHAN
KAUR
PRMBANGUNAN
KAUR UMUM
KADUS
MASYARAKAT

6. TUGAS DAN WEWENANG DATOK PENGHULU
 Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama MDSK;
 Menetapkan Qanun Kampung yang telah mendapat
persetujuan MDSK;
 Menyusun APB Kampung ;
 Membina kehidupan masyarakat Kampung;
 Membina perekonomian Kampung;
 Mengoordinasikan pembangunan Kampung secara
partisipatif;
 Mewakili Kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan
dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
 Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

7. TUGAS TOK IMAM
KAMPUNG
Memimpin, mengkoordinasikan kegiatan
peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari’at
Islam dalam kehidupan masyarakat.
Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin
seluruh kegiatan yang berkenaan dengan
pemeliharaan dan pemakmuran Mesjid.
Memberi nasehat dan pendapat kepada Datok
Penghulu baik diminta maupun tidak diminta.
Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam
masyarakat bersama tuhe adat; dan;
Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak
bertentangan dengan Syari’at Islam.

8. • Pelaksana unsur-unsur ketatausahaan
dan administrasi umum
• Pelaksana koordinasi kegiatan yang
dilakukan kepala kampung
• Pelaksana bahan pengolahan data dan
perumusan program
• Pelaksana pemantauan dan pelayanan
masyarakat
• Pelaksana program kerja tahunan dan
pelaporannya
• Pelaksana tugas lain sesuai tugas yang
diberikan
TUGAS SEKRETARIS KAMPUNG

9. Membantu sekretaris
Kampung dalam
memberikan pelayanan
masyarakat
Melaksanakan
ketatausahaan sesuai
bidang masing-masing
Melaksanakan
pencatatan,pengumpula
n,pengolahan data yang
terkait dengan tugas
masing-masing
Tugas Kepala Urusan (Kaur)

10. Sebagai pelaksana tugas Datok Penghulu
dalam wilayah kerjanya
Melaksanakan kegiatan pemerintahan di
wilayah kerjanya
Melaksanakan kegiatan pembangunan dan
kemasyarakatan di wilayah kerjanya
TUGAS KEPALA DUSUN

11. FUNGSI DAN WEWENANG MDSK:
 Mengayomi adat istiadat;
 Menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat;
 Membentuk Qanun Kampung bersama Datok
Penghulu;
 Membentuk panitia pemilihan Datok Penghulu;
 Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
Datok Penghulu; dan
 Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan
Kampung;

12. TUGAS MDSK
 Membahas dan menyetujui APBKampung;
 Membahas dan menyetujui Qanun Kampung ;
 Mengawasi pelaksanaan pemerintahan Kampung;
 Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan Kampung;
 Merumuskan kebijakan Kampung atau nama lain
bersama Datok Penghulu;
 Memberi nasehat dan pendapat kepada Datok Penghulu
baik diminta maupun tidak diminta; dan
 Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat
bersama pemangku adat.

13. QANUN KAMPUNG
 Kejelasan tujuan;
 Kelembagaan atau organ pembentuk
yang tepat;
 Kesesuaian antara jenis dan materi
muatan;
 Dapat dilaksanakan;
 Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 Kejelasan rumusan; dan
 Keterbukaan
Dibentuk berdasarkan pada asas
pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik meliputi :

14. LEMBAGA KEMASYARAKATAN
 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
atau LKMK;
 Tim Penggerak PKK Kampung;
 Karang Taruna;
 Organisasi Pemuda;
 Organisasi Wanita;
 Lembaga Sosial Masyarakat;
 Lembaga Adat di Kampung; dan
 Lembaga kemasyarakatan lainnya;
BERUPA:

15. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Camat wajib
membina dan mengawasi penyelenggaraan
pemerintahan Kampung dan lembaga kemasyarakatan.

16. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT MELIPUTI :
 memfasilitasi penyusunan
Qanun Kampung dan
Peraturan Datok Penghulu;
 memfasilitasi administrasi
tata pemerintahan
Kampung;
 memfasilitasi pengelolaan
keuangan Kampung dan
pendayagunaan aset
Kampung;
 memfasilitasi pelaksanaan
urusan otonomi daerah
Kabupaten Aceh Tamiang
yang diserahkan kepada
Kampung;
 memfasilitasi penerapan dan
penegakan peraturan
perundang-undangan;
 memfasilitasi pelaksanaan
tugas Datok Penghulu dan
Perangkat Kampung;
 memfasilitasi upaya
penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum;
 memfasilitasi pelaksanaan
tugas, fungsi, dan kewajiban
lembaga kemasyarakatan;
 memfasilitasi penyusunan
perencanaan pembangunan
partisipatif;

17. LANJUTAN….
 memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat,
nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak
tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Kampung;
 memfasilitasi kerjasama antar Kampung dan kerjasama
Kampung dengan pihak ketiga;
 memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
Kampung.;
 memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan
kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada
lembaga kemasyarakatan; dan
 memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam
pengembangan lembaga kemasyarakatan.
 membina lembaga adat di Kampung;

18. Interaksi NEGARA – KAMPUNG/DESA
(Desentralisasi)
DAERAH /
NEGARA
DESA
DESA
DESA
DESA
DESA
DESA
DESA
DESA
 Kampung
memberdayakan
Daerah / Negara
 Kampung/Desa
kuat = Daerah kuat
!!
 Mature Model
(Desentralisasi)

19. TIPOLOGI KAMPUNG/DESA DI INDONESIA
Tipe Desa Deskripsi Daerah
Ada adat, tetapi
tidak ada desa.
Adat sangat dominan.
Desa administratif tidak
punya pengaruh
Papua
Tidak ada adat,
tetapi ada desa
Pengaruh adat sangat
kecil. Desa modern
sudah tumbuh kuat.
Jawa, sebagian besar
Sulawesi, Kalimantan
Timur, sebagian
Sumatera
Integrasi antara
desa dan adat.
Adat (tradisionalisme)
dan desa modernisme)
sama‐sama kuat.
Terjadi kompromi
keduanya.
Sumatera Barat

20. LANJUTAN...
Tipe Desa Deskripsi Daerah
Dualisme/Konflik
antara adat
dengan desa
Pengaruh adat
(tradisionalisme) jauh lebih
kuat ketimbang desa.
Terjadi dualisme
kepemimpinan lokal.
Pemerintahan desa tidak
efektif.
Bali, Kalimantan
Barat, Aceh, NTT,
Maluku.
Tidak ada desa
tidak ada adat
Kelurahan sebagai unit
administratif (local state
government). Tidak ada
demokrasi lokal.
Wilayah perkotaan

21. TERIMA KASIH