2. Gambaran Umum
Kecamatan
1. Dasar Hukum
2.Landasan Filosofis dan Yuridis
3. Tugas, Fungsi dan Peran
4. Pelimpahan Kewenangan
5.Strategi Binwas
3. Dasar Hukum
Kecamatan dan Desa
□ UU No. 6 Tahun 20 1
4 tentangDesa
□ UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan UU No. 9 Tahun 20 1
5 tentangPemerintahan Daerah
□ PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan PP No. 1
1 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
UU No. 6 Tahun 20 1
4 tentangDesa
□ PP No. 1
7 Tahun 20 1
8 tentangKecamatan
4. Landasan Filosofis
□ Negara memiliki kewajiban untuk memastikan
terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan
sosial bagi seluruh lapisan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pelayanan publik dan pengelolaan
pemerintahan yangbaik.
□ Fungsi pemerintahan adalah pembangunan,
pelayanan, dan pemberdayaan.
□ Kemandirian menjalankan fungsi pemerintahan di
desa yangmembutuhkan bimbingan dan
dampingan dari pemerintah supra desa.
5. Landasan Yuridis
□ Pasal 224 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kecamatan
dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui
Sekretaris Daerah.
□ Pasal 225 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa salah satu
tugas camat adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan
kegiatan desa dan/atau kelurahan.
□ Pasal 154 PP No. 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa Camat atau sebutan
lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan.
□ Pasal 10 PP No. 17 Tahun 2018 disebutkan bahwa Camat dalam
memimpin kecamatan bertugas salah satunya membina dan mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
6. Tugas Camat sebagai Perangkat Daerah
□ menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
□ mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
⏷ mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;
□ mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
□ mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;
□ mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
□ membinadan mengawasipenyelenggaraankegiatanDesadan/atau
kelurahan;
□ melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
Perangkat Daerah kabupaten/kota yangada di Kecamatan; dan
□ melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan.
7. SASARAN BI
NWAS
Kapasitas aparatur Desa
Peraturan di Desa
Komunikasi dan Koordinasi
Pelayanan dasar Desa
Tata kelola pemerintahan yang baik
9. □ penyusunan peraturan Desa dan
peraturan kepala Desa;
□ administrasi tata Pemerintahan Desa;
□ pengelolaan keuangan Desa dan
pendayagunaan aset Desa;
□ penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
□ pelaksanaan tugas kepala Desa dan
perangkat Desa;
□ pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
□ pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa;
□ sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah dengan
pembangunan Desa;
□ penetapan lokasi pembangunan
kawasan perdesaan;
□ penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;
□ pelaksanaan tugas, fungsi, dan
kewajiban lembaga kemasyarakatan;
□ penyusunan perencanaan
pembangunan partisipatif;
□ kerja sama antar-Desa dan kerja sama
Desa dengan pihak ketiga;
□ penataan, pemanfaatan, dan
pendayagunaan ruangDesa serta
penetapan dan penegasan batas Desa;
□ penyusunan program dan pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat Desa
FASILITASI
10. CONTOH FASI
LI
TASI
No. Bentuk Binwas Kegiatan Dasar Pelaksanaan
1. Fasilitasi penyusunan (Perdes) dan
(Perkades)
Memberi masukan
rancangan saat konsultasi
Permendagri No. 111
Tahun 2014
2. Fasilitasi pengelolaan keuangan
dan pengelolaan aset Desa
Memandu proses penyusunan
R- APBD, proses inventarisasi
aset
Permendagri No.
20/2018 Permendagri
No. 1/2016
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas kades
dan perangkat desa
Memberi informasi tugas/fungsi
dan arah peningkatan
kapasitas
UU Desa 06, PP No.
43/2014
Permendagri No. 84/2015
4. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi
BPD a
Memberiinformasi tugas/fungsi
dan arah peningkatan
kapasitas
Permendagri No. 110
Tahun 2016
5. Fasilitasi penyusunan perencanaan
pembangunan partisipatif
Membangun relasi masy dengan
Desa saat Musdes, konsensus
Permendagri No. 114
Tahun 2014 &
Permendesa 21 Thn 2020
6. Fasilitasi singkronisasi
perencanaan pembangunan
daerah-desa
Memberi informasi pagu
indikatif dan prog/keg masuk
Desa
Permendagri No. 114
Tahun 2014 &
Permendesa 21 Thn 2020
7. Fasilitasi Kerjasama Antar
Desa dan/atau dengan Pihak
Ketiga
Memberi masukan rancangan
Per. Bersama saat konsultasi
Permendagri No. 96
Tahun 2017
12. CONTOH KOORDI
NASIDAN REKOMENDASI
No. Bentuk Binwas Kegiatan Dasar Pelaksanaan
1. Koordinasi pendampingan
di wilayahnya
Merencanakan, mengorganisasikan,
mengarahkan, dan mengendalikan
Pendamping Desa (PD) yang
mendampingi penyelenggaraan
pemerintahan desa, kerja sama desa,
pengembangan BUMDesa, dan
pembangunan berskalalokal desa
Permendesa
PDTT No. 18
Tahun 2019
2. Koordinasi
Pelaksanaan Kawasan
Pembangunan
Perdesaan
Merencanakan, mengorganisasikan,
mengarahkan, dan mengendalikan usulan,
penetapan dan perencanaan, pelaksanaan
pembangunan, serta pelaporan dan
evaluasi bersama TKPKP (OPD, Desa, BKAD,
tokoh)
Permendesa
PDTT No. 5
Tahun 2016 &
Permendesa
PDTT No. 63
Tahun 2022
3. Rekomendasi
Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat
Desa
Meneliti administrasi dan menerbitkan
rekomendasi pengangkatan
dan/atau pemberhentian perangkat
Desa
Permendagri No. 83
Tahun 2015
14. Pelimpahan Kewenangan
Bupati/
Walikota kepada Camat
● Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan evaluasi
rancangan APB Desa kepada Camat.
● Camat membentuk Tim Evaluasi yang terdiri dari: Camat (Ketua);
Kasi PMD (Sekretaris); serta unsur kecamatan dan UPT Kecamatan
terkait (Anggota).
● Mempersiapkan dokumen evaluasi rancangan APB Desa, baik
dokumen utama maupun dokumen penunjang(desa dan tim).
● Melaksanakan evaluasi sesuai dengan pedoman/lembar evaluasi
● Menerbitkan hasil evaluasi palinglama 20 hari setelah rancangan
APB Desa diterima oleh kecamatan.
15. Strategi Binwas Kecamatan
□ Pembentukan PembinaTeknisPemerintahanDesa,yaitu aparatur
kecamatan dan perangkat daerah di kecamatan yang bertugas
melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan pemerintahan Desa.
□ Pembentukan KlinikDesa, yaitu wadah untuk menghimpun kecamatan,
pendamping bagi Desa, pendamping sektoral, UPT kecamatan, dan lainnya
untuk membantu efektifitas PTPD dan proses pengembangan Peningkatan
Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) melalui Pembelajaran Mandiri Aparatur
Desa (PbMAG).
□ Perencanaanpelatihanbagi Kades, perangkat Desa dan BPD sesuai
dengan kebutuhan kerja berdasarkan tupoksi dan kemampuan
anggaran desa.
