3. DASAR HUKUM
UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA;
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA;
PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT;
PERMENSOS NO. 77 TAHUN 2010; PEDOMAN DASAR KARANG TARUNA;
PERMENDAGRI NO. 5 TAHUN 2007; PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN;
PERMENSOS NO. 23 TAHUN 2013; PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA;
PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU;
PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS
PELAYANAN TERPADU;
4. PENGERTIAN
1. Desa adalah dan Desa Adat atau disebut dengan nama lain :
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus Urusan Pemerintahan, Kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul, dan
atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Prangkat Desa
sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai tugas mengatur rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.
6. Enam Lembaga Desa :
1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Lembaga kemasyarakatan;
4. Lembaga Adat;
5. Kerjasama Antar Desa; dan
6. Badan Usaha Milik Desa(BUMDes);
LEMBAGA DESA
Menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Kelembagaan adalah Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas
dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu
keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi
Pemerintahan Desa
7. Lembaga Kemasyarakan Desa
Lembaga kemasyarakan desa wadah partisipasi masyarakat desa
sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa
mempunyai fungsi :
• menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat;
• meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah
Desa kepada masyarakat Desa;
• menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa,
partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
• meningkatkan kesejahteraan keluarga;
• meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dibentuk dengan maksud
dan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui :
• Peningkatan pelayanan masyarakat;
• Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
• Pengembangan kemitraan;
• Pemberdayaan masyarakat;
• Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
masyarakat setempat.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) mempunyai
tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan
mitra dalam memberdayakan masyarakat desa :
• Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
• Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan
mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
• Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan
swadaya masyarakat; dan
• Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka
pemberdayaan masyarakat.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) mempunyai fungsi :
• Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
• Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada
masyarakat;
• Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan
pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
• Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya
gotong royong masyarakat;
• Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
• Pemberdayaan hak politik masyarakat.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) meliputi :
a. Rukun Tetangga (RT)
b. Rukun Warga (RW)
c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
d. Karang Taruna
e. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)
f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya :
a. Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
b. Kelompok Tani (POKTAN / GAPOKTAN)
c. Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
d. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
e. Kelompok Masyarakat (POKMAS) dalam kegiatan pemberdayaan tertentu
f. Dan lain-lain.
