Dokumen tersebut merupakan keputusan tentang tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa tertentu. Keputusan ini mengatur tentang kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban BPD serta tata cara pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD.

1. TATA TERTIB
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :
TAHUN :

2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD)
DESA ............
KECAMATAN ..............................................
Alamat : ...............................................................
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )
DESA ...................
KECAMATAN ........KABUPATEN ............
NOMOR : 141/01/KEP-BPD/2019
TENTANG
TATA TERTIB BPD
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..............,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 tahun
2007, tentang Sumber Pendapatan Desa; disebutkan
bahwa Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa
dengan Peraturan Desa;
b. bahwa Peraturan Desa sebagaimana tersebut huruf a ,
ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat
persetujuan BPD dan evaluasi dari Bupati ;
c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas Badan
Permusyawaratan Desa perlu Menetapakan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa tentang Tata Tertib BPD ;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 No 53 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389 );
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 4437 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 4857 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan (
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
Nomor 4 );
MEMUTUSKAN :
TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

4. Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
kabupaten dan daerah kota.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala
Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa
adalahrencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Daerah adalah Daerah Kabupaten/Kota.

5. 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
BPD bersama Kepala Desa.
13. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa adalah Ketua dan wakil-wakil
Ketua BPD.
14. Pimpinan Rapat adalah seorang unsur Pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa sebagai alat kelengkapan BPD yang sedang
memimpin rapat.
BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN
KEWAJIBANBADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
Bagian Pertama Kedudukan, Susunan, Tugas dan Wewenang
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Pasal 2
1. Badan Perwakilan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan
Demokrasi berdasarkan Pancasila.
2. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi Mitra
Pemerintah Desa.
Pasal 3
1. Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas Pimpinan dan alat kelengkapan
Badan Permusyawaratan Desa lainnya.
2. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan
mufakat.
Pasal 4
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan wewenang :
1. Melakukan proses pemilihan Kepala Desa
2. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
3. Bersama dengan Kepala Desa membentuk Peraturan Desa.
4. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.
5. Melaksanakan Pengawasan terhadap :
a. Pelaksanaan Peraturan Desa

6. b. Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa
c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
d. Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
e. Program pengembangan wilayah desa untuk industri, jasa, dll yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau pihak lain.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa
terhadap rencana perjanjian dengan pihak ketiga yang menyangkut
kepentingan Desa.
7. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
8. Memimpin Musyawarah Desa.
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 5
1. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 4
Keputusan ini, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak-hak sebagai
berikut :
a) Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa.
b) Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
c) Mengadakan penyelidikan.
d) Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Desa.
e) Mengajukan pernyataan pendapat.
f) Mengajukan Rancangan Peraturan Desa.
g) Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
h) Menetapkan Tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
2. Pelaksanaan hak-hak tersebut sebagaiman dimaksud ayat (1) pasal ini,
dilaksanakan dengan memperhatikan batas-batas wewenang serta
tanggungjawab antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
Pasal 6
Selain hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 5 Keputusan ini, Badan
Permusyawaratan Desa Mempunyai hak :
a. Mengajukan pertanyaan.
b. Keuangan/Administrasi.yang pelaksanaannya diatur berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

7. Paragraf 1
Hak Meminta Pertanggung Jawaban Kepala Desa
Pasal 7
1. Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran kepada Badan
Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, yang dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 2/3 ( duapertiga ) dari jumlah Anggota Badan
Permusyawaratan Desa.
2. Pembahasan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam Rapat Paripurna Badan
Permusyawaratan Desa melalui beberapa tahap, yaitu :
a. Tahap Pertama adalah menyampaikan pertanggungjawaban Kepala
Desa.
b. Tahap kedua adalah pandangan umum anggota Badan
Permusyawaratan Desa,
c. Tahap Ketiga adalah Jawaban Kepala Desa.
d. Tahap keempat adalah pengambilan keputusan dalam Rapat Badan
Permusyawaratan Desa menerima atau menolak pertanggungjawaban
Kepala Desa.
3. Pertangungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini dinilai oleh Badan Permusyawaratan Desa dan diambil keputusan
untuk dapat diterima jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 %
ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang
hadir.
4. Pertanggungjawaban Kepala Desa dapat ditolak oleh sekurang-kurangnya
50 % ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa
yang hadir dengan dasar-dasar yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Pasal 8
1. Dalam jangka waktu 30 hari sejak penolakan sebagaimana dimaksud pasal
7 ayat (3) Keputusan ini Kepala Desa segera melengkapi dan atau
menyempurnakan serta menyampaikan kembali kepada Badan
Permusyawaratan Desa.
2. Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini ditolak untuk kedua kalinya, maka kasusnya harus dibahas
melalui dengar pendapat untuk meminta penilaian publik dari para ahli

8. yang berkompeten bersama Badan Permusyawaratan Desa menilai kasus
yang dirujuk oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai alasan
penolakannya.
3. Jika hasil penilaian publik dimaksud ayat (2) pasal ini menyimpulkan
bahwa Kepala Desa benar-benar melakukan kesalahan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan, maka Badan Permusyawaratan Desa dapat
mengusulkan pemberhentian Kepala Desa Kepada Bupati dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 10 Keputusan ini.
Pasal 9
1. Sekurang-kurang 2/3 (duapertiga) dari anggota Badan Permusyawaratan
Desa berhak untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Desa.
2. Permintaanpertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
adalah terhadap penyimpangan pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala
Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2)
pasal ini mengikuti pasal 7 dan pasal 8 Keputusan ini.
Pasal 10
Tata cara Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa diatur dengan
Peraturan Daerah.
Paragraf 2
Hak Meminta Keterangan Kepada Pemerintah Desa
Pasal 11
1. Sekurang-kurangnya 2 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa
dapat mengajukan usulanl kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk
meminta keterangan Pemerintah Desa dan masyarakat lainnya tentang
suatu kebijaksanaan Pemerintah Desa.
2. Pemerintah Desa dan warga masyarakat lainnya sesuai ayat (1) diatas;
wajib memberikan keterangan kepada anggota Badan Permusyawaratan
Desa.
3. Apabila Pemerintah Desa dan warga masyarakat lainnya sesuai ayat (1)
dan ayat (2) diatas, menolak memberikan keterangan kepada Badan
Permusyawaratan Desa ditindak lanjuti dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

9. 4. Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada
pimpinan Badan Permusyawaratan Desa disusun secara singkat, jelas
dan ditanda tangani oleh para pengusul.
5. Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan nomor pokok
oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
6. Usul meminta keterangan tersebut oleh Pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa disampaikan dalam Rapat Paripurna Badan
Permusyawaratan Desa.
7. Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, para
pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas
usul permintaan keterangan tersebut.
8. Pembicaraanmengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan
dengan memberikan kesempatan kepada :
a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa lain untuk memberikan
pandangan.
b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan tersebut.
9. Keputusan atas usul permintaan keterangan kepada Pemerintah Desa
dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna itu
atau Rapat Paripurna lain.
10. Selama usul permintaan keterangan Badan Permusyawaratan Desa
belum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan
perubahan atau menarik kembali.
11. Apabila usul permintaan keterangan kepada Pemerintah Desa disetujui
sebagai permintaan keterangan Badan Permusyawaratan Desa maka
permintaan tersebut dikirim kepada Pemerintah Desa untuk
memberikan keterangan.
12. Dalam memberikan keterangan Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud ayat (9) pasal ini, diadakan pembicaraan dengan memberikan
kesempatan kepada pengusul maupun anggota Badan Permusyawaratan
Desa lainnya untuk memberikan pandangan.
13. Atas pandangan para pengusul dan para anggota Badan
Permusyawaratan Desa Pemerintah Desa memberikan jawaban.
14. Badan Permusyawaratan Desa dapat menyatakan pandapatnya terhadap
jawaban tersebut.
15. Untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (12) pasal ini dapat
diajukan usul pernyataan yang diselesaikan menurut ketentuan dalam
pasal 1 ayat (1) keputusan ini.

10. 16. Jika setelah jawaban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (10)
pasal ini, tidak diajukan sesuatu usul pernyataan pendapat, maka
pembicaraan mengenai keterangan pemerintah Desa seperti pada ayat
(11) dinyatakan selesai oleh Badan Permusyawaratan Desa.
Paragraf 3
Hak Penyelidikan
Pasal 12
1. Selain pasal 11 diatas, anggota BPD berhak memintaPejabat Pemerintah
Desa atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan kepada BPD
tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan desanya.
2. Apabilapihak-pihak sebagaimana disebutkan ayat (1) diatas menolak
memberikan keterangan kepada BPD, ditindak lanjuti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang – undang yang berlaku.
Pasal 13
Hak untuk mengadakan penyelidikan, pelaksanaannya berpedoman pada
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 4
Hak Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Desa
Pasal 14
1. Setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan usul
perubahan atas rancangan Peraturan Desa
2. Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
disampaikan dalam Pemandangan Umum para anggota pada pembicaraan
tahap II
3. Usul perubahan sebagaimana ayat (1) pasal ini disampaikan oleh anggota
dalam pembicaraan tahap II untuk dibahas dan diambil keputusan.
Paragraf 5
Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat
Pasal 15

11. 1. Sekurang-kurangnya 3 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat
mengajukan pernyataan pendapat.
2. Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Badan Permusyawaratan
Desa dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul.
3. Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan nomor pokok oleh
Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
4. Usul pernyataanpendapat tersebut oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan
Desa disampaikan dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa.
5. Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, para
pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul
pernyataan pendapat tersebut.
6. Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan
dengan memberikan kesempatan kepada :
a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa lain untuk memberikan
pandangan.
b. Kepala Desa untuk menyatakan pendapat.
c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota Badan
Perwakilan Rakyat dan pendapat Kepala Desa.
7. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa
yang menerima atau menolak usul menyatakan pendapat tersebut menjadi
pernyataan pendapat Badan Permusyawaratan Desa.
Paragraf 6
Hak Prakarsa Mengenai Rancangan Peraturan Desa
Pasal 16
1. Sekurang-kurangnya 3 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat
mengajukan sesuatu usul prakarsa pengaturan urusan Desa.
2. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan
kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Rancangan
Peraturan Desa disertai penjelasan secara tertulis.
3. Usulsebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diberikan nomor pokok oleh
Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
4. Usul prakarsatersebut oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
disampaikan dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa.

12. 5. Dalam rapat paripurna para pengusul diberi kesempatan memberikan
penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.
6. Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan
memberikan kesempatan kepada :
a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa lain untuk memberikan
pandangan.
b. Kepala Desa untuk menyatakan pendapat.
c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota Badan
Perwakilan Rakyat dan pendapat Kepala Desa.
7. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa
yang menerima atau menolak usul menyatakan pendapat tersebut menjadi
pernyataan pendapat Badan Permusyawaratan Desa.
8. TataCara Pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas Prakarsa Badan
Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan yang berlaku dalam
pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas prakarsa Kepala Desa.
9. Selama prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa Badan
Permusyawaratan Desa para pengusul berhak mengajukan perubahan atau
mencabutnya kembali.
Paragraf 7
Hak Keuangan
Pasal 20
1. Ketua, Wakil Ketua dan anggota BPD karena jabatannya sesuai kedudukan
BPD berhak memperoleh kedudukan Keuangan;
2. Kedudukan Keuangan sesuai ayat (1) diatas, adalah hak yang diberikan
kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota BPD yang meliputi :
a. Uang Sidang
b. Penunjang kegiatan BPD
c. Paket
d. Perjalanan Dinas
e. Dan lain-lain kebutuhan
3. KedudukanKeuangan sesuai ayat (2) diatas, diatur dengan Peraturan
perundang - undangan
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

13. Pasal 21
Dalam menjalankan tugas, wewenang dan hak-haknya, Badan
Permusyawaratan Desa berkewajiban :
a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia
b. Mengamalkan Panca Sila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
c. Membina Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa
d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa berdasarkan demokrasi
ekonomi
e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan
pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
BAB III
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 22
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah mereka yang diresmikan
keanggotaannya dan telah dilantik oleh Bupati, berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku
Pasal 23
1. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah lima tahun dan
berhenti bersama- sama setelah masa keanggotaan berakhir.
2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa pengganti antar waktu
berakhir bersama – sama dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
Pasal 24
1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti sebagai anggota karena :
a. Meninggal Dunia
b. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa
c. Bertempat tinggal di luar Wilayah Kabupaten Kebumen secara tidak
terputus-putus minimal selama 6 Bulan.
d. Tidak memenuhi lagi syarat- syarat sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007.
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti antar waktu
sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini tempatnya diisi oleh Calon
yang Jumlah suaranya terbanyak setelah calon tetap.

14. BAB IV
KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
1. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa adalah salah satu alat
kelengkapan Badan Permusyawaratan Desa dan merupakan satu
kesatuan yang bersifat kolektif.
2. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari satu orang Ketua dan
sebanyak – banyaknya 2 orang wakil Ketua.
3. Masajabatan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sama dengan masa
keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
4. PimpinanBadan Permusyawaratan Desa dipilih oleh dan dari anggota
Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan
Bupati.
Bagian Pertama
Tugas Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 32
Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan
wakil ketua serta mengumumkan kepada rapat paripurna.
b. Menyusun agenda rapat-rapat Badan Permusyawaratan Desa serta
pelaksanaannya.
c. Memimpin rapat Badan Permusyawaratan Desa dengan menjaga agar
Peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama
d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya
e. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat yang menjadi tanggung
jawabnya.
f. Menyampaikan keputusan kepada pihak-pihak yang bersangkutan
g. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala
Desa
h. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa
i. Membahas dan menyelesaikan kesejahteraan anggota

15. Pasal 33
1. Ketua dan wakil ketua memegang pimpinan sehari-hari Badan
Permusyawaratan Desa.
2. Wakil-wakil Ketua membantu Ketua dalam memimpin Badan
Permusyawaratan Desa
3. Apabila Ketua berhalangan maka tugas kewajibannya dilaksanakan oleh
wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua
4. ApabilaKetua dan Wakil-wakil Ketua berhalangan, meletakan jabatan atau
meninggal dunia maka rapat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh
anggota yang tertua usianya dengan dibantu anggota yang termuda
usianya.
Bagian Kedua
Pimpinan Sementara Musyawarah
Pasal 34
1. Selama pimpinan Badan Permusyawaratan Desa belum ditetapkan,
Musyawarah untuk sementara dipimpin oleh anggota yang tertua usianya
dengan dibantu anggota yang termuda usianya. Yang disebut Pimpinan
Sementara Musyawarah.
2. Dalam hal anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya
sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berhalangan, sebagai
penggantinya adalah anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya
diantara yang hadir.
Bagian KetigaTata Cara Pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 35
Untuk dapat menjadi pimpinan Badan Permusyawaratan Desa maka calon
pimpinan harus mempunyai kemampuan atau kualitas kepemimpinan sesuai
dengan tugas yang akan diemban.

16. Pasal 36
1. Pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan dalam
Rapat Paripurna Khusus yang dihadiri oleh minimal 2/3 (duapertiga) dari
jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
2. Apabila jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa belum mencapai
Quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Pimpinan Rapat dapat
menunda rapat paling lama 1 (satu) jam
3. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini belum juga
tercapai, maka rapat diundur paling lama 1 (satu) jam lagi dan selanjutnya
pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa tetap dilaksanakan.
Pasal 37
Calon Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh masing-masing
anggota sebanyak 2 orang.
Pasal 38
1. CalonPimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud
pasal 35 Keputusan ini, disampaikan kepada Pimpinan Sementara Badan
Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak
dipilih.
2. Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Sementara Musyawarah Badan
Permusyawaratan Desa setelah dibahas dengan anggota.
Pasal 39
1. PemilihanPimpinan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara
langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Calon terpilih yang mendapat dukungan suara terbanyak ditetapkan
sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan calon lainnya
ditetapkan sebagai wakil-wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sesuai
dengan urutan perolehan suara.
Bagian keempat Pengresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa

17. Pasal 40
Sebelum memangku jabatan, Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diambil
sumpah/janji menurut agama/Kepercayaan masing-masing
Pasal 41
Setelah Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dan mengucap
Sumpah/Janji dan mengucap sumpah/janjinya maka pimpinan sementara
musyawarah Badan Permusyawaratan Desa menyerahkan pimpinan kepada
Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terpilih.
Bagian kelima Pengisian Lowongan Jabatan Pimpinan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Pasal 42
Apabila terjadi lowongan jabatan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa maka secepatnya diadakan pengisian yang
dipilih oleh dan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tata cara
pemilihannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 s/d pasal 37 Keputusan
ini.
BAB V
PERSIDANGAN DAN RAPAT BPD.
Bagian Kesatu Jenis Rapat
Pasal 43
Jenis Rapat BPD terdiri dari :
a. Rapat Paripurna
b. Rapat Paripurna Khusus
c. Rapat Pimpinan BPD
d. Rapat Kerja
e. Rapat Dengar Pendapat
Pasal 44
Rapat Paripurna adalah rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua atau
WakilKetua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan kewenangan
dan tugas BPD antara lain untuk menyetujui Peraturan Desa dan ditetapkan
dengan Keputusan BPD

18. Pasal 45
Rapat Paripurna Khusus adalah rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua
atau Wakil Ketua BPD untuk membahas hal-hal khusus.
Pasal 46
Rapat Pimpinan adalah Rapat unsur Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua atau
Wakil Ketua BPD.
Pasal 47
Rapat Kerja adalah rapat antara BPD dengan Kepala Desa atau Pejabat yang
ditunjuk
Pasal 48
Rapat dengar Pendapat adalah rapat antara BPD dengan
Lembaga/Badan/Organisasi Kemasyarakatan/anggota masyarakat.
Pasal 49
1. BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD
2. Dalam melaksanakan Tugas, Hak dan Kewajibannya BPD mengadakan
sidang dan atau secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat ) kali dalam
setahun.
3. Kecuali seperti yang dimaksud ayat (2) atas permintaan sekurang-
kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah anggota atau atas permintaan
Kepala Desa, Ketua BPD dapat mengundang anggotanya untuk
mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah
permintaan itu diterima.
Bagian Kedua Sifat Rapat
Pasal 50
Keseluruhan rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali atas
permintaan sekurang – kurangnya 1/5 (seperlima) jumlah anggota atau
apabila dipandang perlu oleh pimpinan BPD untuk dinyatakan sebagai rapat
tertutup karena rahasia Negara, rahasia Desa dan atau rapat - rapat yang
bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan oleh mereka yang mengetahui
pembicaraan rapat tertutup.

19. Pasal 51
Rapat tertutup dapat mengambil keputusan kecuali :
a) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPD.
b) PembahasanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ditentukan dengan
Peraturan Desa )
c) Penetapan, Perubahan dan atau Penghapusan Sumber Pendapatan Desa.
d) Persetujuan penyelesaian Perkara Perdata secara damai (ditentukan dengan
Peraturan Desa)
e) Kebijakan Tata Ruang Desa (ditentukan dengan Peraturan Desa)
Pasal 52
1. Pembicaraan pada saat rapat tertutup dibuatkan laporan secara tertulis
untuk disampaikan secara tertutup.
2. Pada laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan
jelas pernyataan mengenai sifat rapat yaitu "Rahasia", kemudian Pimpinan
BPD dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang muncul pada rapat
tertutup tidak dimasukkan dalam laporan.
1. Waktu -waktu Rapat BPD :
a. Siang :
Bagian Ketiga
Waktu Rapat
Pasal 54
Hari Senin s/d Kamis Pukul 09.00 -14.00
Hari Jum'at Pukul 08.00 -11.00
Hari Sabtu Pukul 08.00 -12.00
b. Malam Hari Pukul 20.00 -22.00
2. Merubah waktu rapat atau akan terjadi penyimpangan dari waktu rapat
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

20. Bagian Keempat Tata Cara Rapat
Pasal 55
1. Setiap rapat akan disediakan daftar hadir, sebelum rapat dimulai setiap
anggota BPD harus menandatangani daftar hadir.
2. Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.
3. Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai yaitu
daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 atau setidak-tidaknya lebih dari
separuh anggota BPD.
4. AnggotaBPD yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan
meninggalkan rapat harus memberitahukan pada Pimpinan Rapat.
Pasal 56
1. Pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat anggota BPD
belum mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama
1 (satu) jam
2. Jika padawaktu akhir pengunduran sebagimana dimaksud ayat (1) quorum
belum tercapai, pimpinan rapat menunda rapat sampai waktu yang
ditentukan.
Pasal 57
1. Setelah rapat dibuka, Sekretaris BPD membacakan surat-surat yang
dipandang perlu untuk dibicarakan dalam rapat kecuali surat-surat
mengenai urusan rumah tangga BPD.
2. Setiap persoalan dalam anggota sebelum dibahas dalam rapat paripurna
dapat dibahas lebih dahulu dalam rapat lain yang ditentukan untuk
memperlancar jalannya rapat paripurna BPD.
Bagian KelimaTata Cara Pembicaraan
Pasal 58
1. Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat menetapkan tahap
pembicaraan dan pembicara agar mencatatkan namanya terlebih dahulu
sebelum pembicaraan mengenai suatu hal dimulai.
2. Bagi anggota yang tidak mencatatkan namanya tidak dapat menggunakan
hak bicara.

21. Pasal 59
1. Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat dapat menetapkan
lamanya waktu berbicara.
2. Dalamhal pembicaraan sudah melampaui dalam batas waktu yang telah
ditentukan, pimpinan rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri
pembicaraannya.
3. Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari
pokok permasalahan.
Pasal 60
1. Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk
menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan
menyimpulkan pembicaraan dalam rapat.
2. Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, maka
untuk sementara pimpinan rapat diserahkan pada pimpinan yang lain.
Pasal 61
1. Anggota berbicara ditempat yang telah disediakan setelah mendapat ijin
dari pimpinan rapat.
2. Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.
Pasal 62
1. Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan atau disepakati
lain dalam rapat.
2. Untuk kepentingan pembicaraan, pimpinan rapat dapat mengadakan
penyimpangan dari urutan pembicara.
3. Seorang anggota BPD berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara,
maka diganti oleh anggota lain pada giliran berikutnya.
Pasal 63
1. Pimpinan rapat memperingatkan pembicara apabila pembicaraannya
menyimpang atau bertentangan dengan peraturan tata tertib.
2. Pada saat seorang anggota BPD yang telah mendapat ijin sedang berbicara,
kepada anggota lain dengan seijin pimpinan rapat dapat menyampaikan
pembicaraan sela (interupsi) untuk :
a) Meminta penjelasan duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai
hal-hal yang sedang dibicarakan.
b) Usul penundaan pembicaraan.

22. 3. Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud
ayat (2) tidak diperbolehkan adanya perdebatan.
4. Lamanya kesempatan berbicara ditentukan oleh pimpinan rapat.
5. Untuk kelancaran rapat, tidak diperkenankan interupsi diatas interupsi.
Pasal 64
Apabila seorang pembicara dalam menggunakan perkataan yang tidak patut
dan/atau melakukan perbuatan yang dapat mengganggu jalannya rapat,
pimpinan rapat memberikan peringatan supaya pembicara tertib kembali dan
memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan
yang tidak layak tersebut.
Pasal 65
Dalam hal seorang pembicara tidak mengindahkan peringatan pimpinan rapat
dan mengulangi hal yang sama, maka pimpinan rapat melarang meneruskan
pembicaraannya, apabila larangan tersebut juga tidak diindahkan maka
pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan
rapat.
Pasal 66
Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada pasal 65 dan pimpinan
rapat berpendapat/mengambil keputusan bahwa rapat tidak mungkin
diteruskan, maka pimpinan rapat menunda rapat sampai waktu yang
disepakati atau ditentukan kemudian oleh Pimpinan rapat menunda rapat
sampai waktu yang disepakati atau ditentukan kemudian oleh Pimpinan BPD.
Pasal 67
1. Sebelum rapat ditutup, pimpinan rapat mengambil kesimpulan/keputusan
mengenai hasil pembicaraan dalam rapat dan apabila rapat tidak
diperlukan suatu keputusan, pimpinan rapat menyatakan bahwa rapat
atau pembicaraan selesai.
2. Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai,
pimpinan rapat mengusulkan agar ditutup.
3. Pada setiap rapat seperti disebut dalampasal 43 dibuat catatan rapat yang
ditandatangani pimpinan rapat yang memuat pokok pembicaraan,
kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan keterangan
mengenai :

23. a. Jenis dan sifat rapat.
b. Hari dan tanggal rapat.
c. Tempat rapat.
d. Acara rapat.
e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat.
f. Pimpinan dan Sekretaris rapat.
g. Jumlah dan nama anggota yang hadir.
h. Undangan yang hadir.
Bagian Keenam
Undangan dan Peninjau Rapat
Pasal 68
1. Undangan adalah : Mereka yang bukan anggota BPD yang hadir dalam
rapat atas undangan pimpinan BPD.
2. Peninjau adalah mereka yang hadir dalam rapat paripurna BPD yaitu
sebagai undangan BPD.
3. Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.
4. Undangan dan peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan atau
ketentuan lain yang diatur oleh BPD.
5. Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat,
tetapi tidak mempunyai hak suara.
6. Peninjau tidak mempunyai hak suara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu
baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
7. Setiap undangan rapat ditandatangani oleh ketua atau wakil Ketua BPD.

24. BAB VI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Pertama
Tata Cara
Pasal 69
1. PengambilanKeputusan dalam rapat BPD dan Rapat Pimpinan BPD pada
dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk
mencapai mufakat.
2. Apabila usaha seperti dimaksud ayat (1), setelah diikhtiarkan
(musyawarahkan) dengan sungguh-sungguh tidak mencapai sesuatu
keputusan, maka ditetapkan berdasarkan persetujuan suara terbanyak.
Bagian Kedua
Jenis dan Proses Penetapan Keputusan
Pasal 70
Produk keputusan BPD berbentuk Keputusan BPD dan keputusan pimpinan
BPD.
Pasal 71
1. Keputusan BPD ditetapkan melalui rapat paripurna.
2. Keputusan pimpinan BPD ditetapkan dalam rapat pimpinan BPD.
Pasal 72
Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang pelaksanaanya
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BPD
Pasal 74
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Seboro
pada Tanggal : 24 Juli 2019
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO
KETUA
W A H I D