Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2010 mengatur tentang pembentukan, pemekaran, dan penggabungan mukim di Kabupaten Aceh Tamiang dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kampung, potensi ekonomi, sosial budaya, dan sumber daya alam. Mukim berkedudukan di bawah kecamatan dan mempunyai kewenangan dalam melindungi adat istiadat, membina pelaksana

1. - 1 -
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
M U K I M
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang
mengamanatkan mengenai organisasi, tugas, fungsi dan kelengkapan
Mukim diatur dengan Qanun Kabupaten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Mukim;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh
Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4176);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. - 2 -
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 03);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG MUKIM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah
unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah kabupaten
dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas
gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin
oleh Kepala Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
6. Majelis Duduk Setikar Mukim yang selanjutnya disingkat MDSM adalah kelengkapan
lembaga mukim yang membantu Kepala Mukim terdiri dari unsur ulama, tokoh adat,
pemuka masyarakat dan cerdik pandai.
7. Kepala Mukim atau adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
8. Imam Besar adalah Imam Mesjid pada tingkat Mukim, orang yang memimpin kegiatan-
kegiatan masyarakat di Mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan
pelaksanaan Syari’at Islam.
9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan
dipimpin oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga
sendiri.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang disebut dengan
Majelis Duduk Setikar Kampung.
11. Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu dan Tok Imam beserta Perangkat
Kampung.

3. - 3 -
12. Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh mukim yang ada
pada waktu pembentukan kampung dan tidak diserahkan kepada kampung serta
sumber pendapatan lainnya yang sah.
13. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah mukim yang dikuasai dan diatur
oleh hukum adat.
14. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat yang bersifat mengikat dan
menimbulkan akibat hukum.
15. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai
kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh
para Datok Penghulu, lembaga–lembaga adat, Imam Besar, MDSM dan para Tok Imam
Kampung yang dipimpin oleh Kepala Mukim.
16. Penyelesaikan Persengketaan Adat Mukim adalah permusyawaratan dalam proses
penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-
sengketa di bidang hukum adat dalam kemukiman yang dilaksanakan oleh Kepala
Mukim dan MDSM.
17. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
mukim yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan
yang berhubung dengan hak dan kewajiban mukim tersebut.
18. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN MUKIM
Pasal 2
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan pemberdayaan
perempuan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dapat dilakukan
pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim.
(2) Pembentukan Mukim atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul,
persyaratan dan kondisi sosial masyarakat setempat.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi luas wilayah, jumlah
penduduk, jumlah kampung, potensi ekonomi , sosial budaya dan sumber daya alam
serta sarana dan prasarana.
(4) Jumlah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya 5 (lima)
Kampung.
(5) Pembentukan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.
(6) Tata cara pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(7) Substansi materi yang perlu diatur sebagaimana dimaksud dengan ayat (6), memuat
antara lain :
a. penegasan mengenai pengertian pembentukan mukim, yang diartikan pembentukan
mukim baru diluar mukim yang sudah ada, pembentukan baru akibat dari pemekaran
dan penggabungan;
b. pembentukan mukim antara lain memperhatikan persyaratan jumlah penduduk, luas
wilayah, jumlah kampung, kondisi sosial budaya, kondisi ketentraman dan ketertiban,
potensi ekonomi dan sumber daya alam, sarana dan prasarana pemerintahan;
c. penegasan mengenai batas wilayah mukim dalam setiap pembentukan mukim;
d. mekanisme pelaksanaan pembentukan, pemekaran dan atau penggabungan mukim,
mulai dari usul Kepala Mukim melalui Camat kepada Bupati atas prakarsa
masyarakat;
e. pembagian wilayah mukim;

4. - 4 -
f. perincian tentang kewenangan mukim; dan
g. pembiayaan;
Pasal 3
(1) Perubahan batas mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah antar
mukim yang difasilitasi oleh Camat dengan memperhatikan batas kampung.
(2) Penetapan perubahan batas wilayah mukim ditetapkan oleh Bupati.
(3) Penyelesaiaan perselisihan batas wilayah antar mukim dilakukan oleh Bupati dengan
keputusan bersifat final.
(4) Bupati dalam penyelesaian batas wilayah mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memperhatikan batas wilayah kampung.
Pasal 4
(1) Pusat kegiatan mukim berkedudukan disalah satu kampung yang dipandang strategis
yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan kesejahteraan rakyat,
pelaksanaan keistimewaan Aceh dan peningkatan pelayanan pemerintahan mukim
kepada masyarakat kemukiman.
(2) Pusat kegiatan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati atas usulan dari gabungan kampung dalam kemukiman setempat.
Pasal 5
(1) Mukim yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
dapat dihapus atau digabungkan dengan mukim terdekat.
(2) Penghapusan atau penggabungan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih
dahulu dilakukan pengkajian secara komprehensif oleh Pemerintah Kabupaten.
(3) Penghapusan atau penggabungan mukim ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
BAB III
KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI MUKIM
Pasal 6
Mukim berkedudukan sebagai unsur wilayah di bawah Kecamatan yang membawahi
gabungan dari beberapa kampung dalam struktur kemukiman yang dipimpin oleh Kepala
Mukim.
Pasal 7
(1) Mukim mempunyai kewenangan :
a. yang bersifat asal usul meliputi melindungi adat dan adat istiadat, membina dan
meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari’at Islam;
b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
dan pembinaan kemasyarakatan kampung;
c. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Camat;
d. di bidang pertanahan dapat menjadi saksi dalam proses perbuatan hukum
pemindahan/peralihan hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susun yang
dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang,
sepanjang memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
e. terlibat dalam proses perencanaan dan pengembangan kawasan kampung dalam
wilayah kemukiman yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak ke tiga;
f. melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah
Kabupaten melalui Camat;

5. - 5 -
(2) Wewenang yang dilimpahkan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
(3) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disertai dengan
pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
(4) Mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan
pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
Pasal 8
Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mukim mempunyai
fungsi :
a. penyelenggaraan bidang pelaksanaan Syariat Islam, kerukunan hidup beragama dan
antar umat beragama serta kehidupan adat dan adat istiadat;
b. pelaksanaan tugas pembantuan serta urusan pemerintahan lainnya yang berada di
kemukiman yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kampung;
c. koordinasi pembangunan untuk meningkatan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi
secara berkeadilan di kemukiman;
d. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kampung di wilayah kemukiman;
e. pembinaan dan koordinasi fasilitasi bidang pendidikan, sosial budaya, perlindungan hak-
hak dasar, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman;
f. pelaksanaan penyelesaian persengketaan secara adat di kemukiman.
BAB IV
ORGANISASI MUKIM, PEMILIHAN
DAN PENGANGKATAN KEPALA MUKIM
Bagian Kesatu
Organisasi Mukim
Pasal 9
Organisasi mukim terdiri dari :
a. Kepala Mukim;
b. Sekretariat Mukim;
c. MDSM; dan
d. Imam Besar.
Pasal 10
(1) Mukim dipimpin oleh seorang Kepala Mukim.
(2) Kepala Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan hasil pemilihan yang
sah.
(3) Kepala Mukim dipilih melalui musyawarah mukim.
(4) Musyawarah mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Imam Besar, para
Datok Penghulu, MDSM, Tok Imam Kampung, para ketua lembaga adat serta 3 (tiga)
orang tokoh masyarakat dari unsur ulama, unsur pemuda dan unsur perempuan dalam
wilayah mukim yang bersangkutan.
(5) Kepala Mukim mendapat honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah dan ditetapkan dalam APBK Aceh Tamiang.
Pasal 11
(1) Tugas dan kewajiban Kepala Mukim adalah:
a. membina kerukunan beragama dan antar umat beragama serta meningkatkan
kualitas pelaksanaan Syari’at Islam dalam masyarakat;
b. melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten
melalui Camat;

6. - 6 -
c. menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, kebiasaan–kebiasaan yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat;
d. membina kesejahteraan masyarakat;
e. memelihara ketenteraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara
inklusif dalam masyarakat;
f. menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;
(2) Kepala Mukim sebagai hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibantu oleh MDSM.
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Kepala Mukim wajib bersikap dan bertindak adil, demokratis, tegas, arif dan bijaksana.
Pasal 13
(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Mukim berkewajiban
menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Mukim kepada Bupati melalui
Camat dan laporan keterangan pertanggungjawaban setiap tahun kepada MDSM serta
mengiformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.
(2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Mukim dan laporan keterangan
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi
pelaksanaan tugas dan kewajiban serta laporan pengelolaan anggaran Mukim.
(3) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam musyawarah MDSM atau sewaktu- waktu diminta oleh MDSM.
(4) Apabila laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Mukim sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menurut MDSM tidak dapat diterima, maka MDSM mengajukan
keberatan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi.
(5) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan Mukim dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
(6) Laporan akhir masa jabatan Kepala Mukim disampaikan kepada MDSM dan Bupati
melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala
Mukim berakhir.
Bagian Kedua
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Mukim
Pasal 14
(1) Pemilihan Kepala Mukim dilaksanakan melalui tahap-tahap pencalonan, pelaksanaan
pemilihan serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Kepala Mukim.
(2) Masa jabatan Kepala Mukim selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan
dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3) Tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Mukim berpedoman pada Qanun Aceh.
Pasal 15
(1) Kepala Mukim yang diberhentikan dengan hormat karena telah habis masa jabatan
dapat diberikan uang kehormatan yang bersumber dari APBK.
(2) Besarnya uang kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
masa jabatan yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

7. - 7 -
Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 16
(1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.
(2) Sekretaris Mukim diusulkan oleh Kepala Mukim dari unsur masyarakat setelah
mendapat pertimbangan dari MDSM kepada Bupati melalui Camat.
(3) Untuk kelancaran tugas-tugas Kepala Mukim dibentuk seksi-seksi terdiri dari :
a. seksi pemerintahan dan umum;
b. seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
c. seksi keistimewaan Aceh.
(6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Mukim.
(7) Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Mukim melalui Sekretaris Mukim.
Pasal 17
(1) Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, susunan organisasi dan tata kerja
Pemerintahan Mukim dan Sekretariat Mukim diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.
(2) Sekretaris Mukim dan Perangkat Mukim dapat diberikan honorium sesuai dengan
kemampuan keuangan kabupaten yang ditetapkan dalam APBK.
Bagian Keempat
Majelis Duduk Setikar Mukim
Pasal 18
(1) MDSM berfungsi membantu Kepala Mukim dalam memberikan masukan, saran dan
pertimbangan kepada Kepala Mukim dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam,
pelestarian adat istiadat, perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat,
pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan pemberdayaan
perempuan serta menetapkan syarat-syarat lainnya untuk menjadi calon Kepala Mukim.
(2) MDSM terdiri dari :
a. Imam Besar;
b. unsur Ulama;
c. unsur pemuka adat;
d. unsur pemuda dan perempuan.
Pasal 19
(1) MDSM dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota yang dipilih oleh dan dari
Anggota MDSM.
(2) Keanggotaan MDSM paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan)
orang.
(3) MDSM mengadakan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
(4) Masa jabatan MDSM selama 5 (lima) tahun.
Pasal 20
MDSM mempunyai tugas dan wewenang :
a. menyelenggarakan pemilihan Kepala Mukim;
b. membantu Kepala Mukim dalam menyelesaikan sengketa adat;
c. bersama-sama dengan Kepala Mukim menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan
dan belanja mukim;
d. memberi pertimbangan kepada Kepala Mukim terhadap Calon Sekretaris Mukim;

8. - 8 -
e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Mukim.
Pasal 21
(1) Pedoman mengenai MDSM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain :
a. mekanisme pelaksanaan musyawarah mukim dalam rangka pengangkatan anggota
MDSM;
b. hak, kewajiban dan larangan bagi anggota MDSM;
c. pengaturan tentang tata tertib MDSM;
d. pemberhentian dan masa jabatan;
e. pergantian antar waktu;
f. Sekretariat MDSM.
Pasal 22
(1) Penyelesaikan persengketaan adat mukim dipimpin oleh Kepala Mukim dan dibantu
oleh Sekretaris Mukim bersama dengan MDSM.
(2) Proses penyelesaian persengketaan adat mukim dilakukan Kepala Mukim guna
menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan persoalan adat dan istiadat.
(3) Penyelesaian persengketaan adat mukim berfungsi sebagai sarana untuk memelihara
dan mengembangkan adat, mewujudkan perdamaian secara adat, menyelesaikan dan
memberikan putusan-putusan terhadap perselisihan–perselisihan adat dan pelanggaran
adat berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta melaksanakan putusan-putusan penyelesaian
persengketaan adat tersebut.
(4) Penyelesaian persengketaan adat mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih
dahulu harus diselesaikan oleh Kepala Mukim sebelum diselesaikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Putusan-putusan adat dari penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) bersifat final dan menjadi pedoman bagi para Datok Penghulu dalam
menjalankan pemerintahan kampung.
Bagian Kelima
Imam Besar
Pasal 23
(1) Imam Besar diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Mukim berdasarkan hasil
kesepakatan para Tok Imam.
(2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Imam Besar diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
Pasal 24
(1) Imam Besar mempunyai tugas :
a. memimpin dan mengawasi penyelenggaraan dan seluruh kegiatan yang berkenaan
dengan kemakmuran masjid; dan
b. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan keagamaan dan
peningkatan peribadatan serta pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan
masyarakat.
(2) Imam Besar mendapat honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan
keuangan kabupaten yang ditetapkan dalam APBK.

9. - 9 -
BAB V
PERENCANAAN MUKIM
Pasal 25
(1) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang Mukim disusun rencana
kerja mukim jangka panjang, rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja jangka
pendek.
(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara demokratis dan
partisipatif oleh Kepala Mukim dan MDSM sesuai dengan kewenangannya.
(3) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, mukim wajib melibatkan kampung
dalam kemukiman setempat, lembaga keagamaan, lembaga adat lembaga sosial
kemasyarakatan mukim dan masyarakat setempat.
(4) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan
pendekatan kinerja disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas mukim diselaraskan
dengan sistem perencanaan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten secara
keseluruhan.
(5) Pemerintah Kabupaten dan kecamatan wajib melakukan supervisi dan fasilitasi sarana
dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan
evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifkan
pelaksanaan perencanaan mukim sebagai satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan kabupaten.
(6) Substansi, mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan mukim diatur lebih lanjut
dalam Qanun Kabupaten dengan berpedoman pada Qanun Aceh yang mengatur sistem
perencanaan.
(7) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat materi antara lain :
a. ruang lingkup wewenang dan materi perencanaan mukim;
b. kedudukan perencanaan Mukim dalam sistem perencanaan kabupaten;
c. prosedur dan mekanisme penyusunan perencanaan mukim;
d. mekanisme pelibatan rakyat dalam perencanaan mukim;
e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan Mukim.
BAB VI
HARTA KEKAYAAN, PENDAPATAN MUKIM DAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MUKIM (APBM)
Pasal 26
(1) Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian
dikuasai mukim, berupa hutan dan tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, paya,
rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat mukim sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jenis dan jumlah kekayaan mukim harus diinventarisasi dan didaftar serta
pemanfaatannya diatur oleh Bupati berdasarkan atas kesepakatan musyawarah mukim.
(3) Pengawasan terhadap harta kekayaan mukim dilakukan oleh MDSM.
(4) Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan Mukim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dibagi secara proposional antara Mukim dan Kampung didasarkan atas
prinsip keseimbangan kemampuan antar kampung dengan tujuan pemerataan
kemampuan antar kampung dalam kemukiman.
(5) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas dasar
kesepakatan antara Mukim dan Kampung serta gabungan kampung dalam kemukiman
setempat dan diatur dengan Qanun Mukim.

10. - 10 -
Pasal 27
(1) Pendapatan Mukim terdiri dari :
a. pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan mukim dan tanah ulayat
mukim;
b. hasil-hasil dari tanah adat yang dikuasai mukim;
c. uang adat;
d. bantuan pemerintah provinsi:
e. bantuan pemerintah kabupaten;
f. bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Pendapatan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang disusun oleh Kepala Mukim dengan
persetujuan MDSM.
(3) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disesuaikan dengan
kemampuan keuangan kabupaten dan ditetapkan dalam APBK.
Pasal 28
(1) Pendapatan mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipergunakan untuk
kepentingan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat kemukiman.
(2) Tatacara pengelolaan dan penggunaan pendapatan mukim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disepakati dalam musyawarah mukim dan ditetapkan dengan Qanun
Mukim.
Pasal 29
(1) Sumber pendapatan mukim yang sudah dimiliki dan dikelola oleh mukim tidak boleh
dipungut atau diambil alih oleh pemerintah yang lebih tinggi.
(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan mukim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi antara lain:
a. jenis-jenis pendapatan asli mukim sesuai dengan potensi dan kodisi setempat;
b. jenis-jenis kekayaan mukim;
c. pengurusan dan pengembangan sumber pendapatan mukim;
d. pengawasan terhadap sumber pendapatan mukim.
(4) Sumber pendapatan mukim dikelola melalui APBM.
(5) APBM terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
(6) APBM disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendapatan Mukim.
(7) Pemerintah Kabupaten menyusun pedoman yang dipergunakan oleh mukim untuk
menyusun rencana kerja dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan
penyelenggaraan kegiatan mukim untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat
mukim.
(8) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut dalam Qanun Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Mukim.
(9) Dalam hal anggaran diperkiraan surplus, ditetapkan penggunaan anggaran surplus
tersebut dalam Qanun Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
Pasal 30
(1) Mukim tidak dibenarkan melakukan pungutan tambahan atas sumber pendapatan
kabupaten yang ada di mukim, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh
Pemerintah Kabupaten.

11. - 11 -
(2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bagian atas sumber pendapatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada mukim dengan pembagian secara
proporsional, layak dan adil yang diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 31
(1) Kepala Mukim menyampaikan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Mukim tahun berikutnya sejalan dengan rencana kerja mukim, sebagai landasan
penyusunan Rancangan APBM kepada MDSM selambat-lambatnya pertengahan bulan
Juni tahun berjalan.
(2) MDSM membahas kebijakan umum APBM dalam musyawarah MDSM.
(3) Berdasarkan kebijakan umum APBM yang telah disepakati bersama dengan MDSM,
Datok Penghulu bersama dengan MDSM membahas prioritas dan plafon anggaran
sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap unsur perangkat mukim.
(4) Keuangan Mukim dikelola secara tertib, taat pada norma hukum, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, berorientasi hasil, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan.
(5) APBM, Perubahan APBM dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBM disusun setiap
tahun dan ditetapkan dengan Qanun Mukim.
(6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Mukim
dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBM.
(7) Surplus penerimaan Mukim dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Mukim
tahun anggaran berikutnya.
(8) Tahun anggaran mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Pasal 32
(1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBM, pimpinan setiap unsur perangkat mukim
selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran unsur perangkat
Mukim.
(2) Rencana kerja unsur perangkat Mukim disusun dengan pendekatan berdasarkan
prestasi kerja yang akan dicapai.
(3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai prakiraan
belanja untuk tahun berikutnya setelah disusunnya tahun anggaran yang berkenaan.
(4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan kepada MDSM untuk dibahas dalam musyawarah MDSM.
(5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Kepala Mukim
sebagai bahan penyusunan rencana APBM tahun berikutnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran setiap unsur
perangkat mukim diatur dengan Qanun Mukim.
Pasal 33
(1) Menjelang tahun anggaran baru, Bupati menetapkan pedoman tentang Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
(2) Kepala Mukim mengajukan rancangan APBM disertai penjelasan atau dokumen-
dokumen pendukungnya kepada MDSM pada minggu pertama bulan Oktober tahun
sebelumnya.
(3) Pembahasan rancangan APBM dilakukan dalam tahapan-tahapan pembahasan sesuai
dengan tatib MDSM.
(4) MDSM dapat mengajukan usulan yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan
dan pengeluaran dalam rancangan APBM.
(5) Pengambilan keputusan oleh MDSM mengenai rancangan APBM dilakukan selambat-
lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

12. - 12 -
(6) APBM yang disetujui terinci sampai dengan satuan perangkat dan kelembagaan Mukim,
program, kegiatan dan jenis belanja.
(7) APBM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan
Qanun Mukim paling lama 1 (satu) bulan setelah APBK diundangkan.
(8) Apabila MDSM tidak menyetujui APBM sebagai mana dimaksud pada ayat (1), maka
penyelenggaraan pemerintahan mukim mempedomani APBM tahun anggaran
sebelumnya dan untuk membiayai keperluan setiap bulan, Mukim dapat melaksanakan
pengeluaran setinggi-tingginya sebesar
1
/12 (seperduabelas).
Pasal 34
(1) Penjabaran APBM ditetapkan dengan Peraturan Kepala Mukim.
(2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Kepala Mukim dengan
persetujuan MDSM.
(3) Kepala Mukim menyusun laporan realisasi semester APBM dan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada MDSM paling
lambat pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama
antara Kepala Mukim dan MDSM.
(5) Penyesuaian APBM dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas
bersama antara Kepala Mukim dan MDSM dalam rangka penyusunan prakiraan
perubahan atas APBM tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
a. perkembangan kebutuhan sosial ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi yang
digunakan dalam APBM;
b. perubahan pokok-pokok kebijakan keuangan mukim;
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar satuan
perangkat dan kelembagaan Mukim, antar kegiatan dan jenis belanja;
d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.
(6) Dalam keadaan darurat dan/atau dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Mukim dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya,
yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan APBM dan/atau disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pemerintah Kabupaten.
(7) Kepala Mukim mengajukan rancangan Qanun Mukim tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan
alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mendapatkan
persetujuan MDSM sebelum tahun anggaran berakhir.
Pasal 35
(1) Kepala Mukim menyampaikan rancangan Qanun tentang pertanggung jawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada MDSM berupa laporan
keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2) Keuangan Mukim yang bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah Aceh dan
Pemerintah Kabupaten selain dipertanggungjawabkan kepada MDSM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) juga dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Camat.
(3) Camat memfasilitasi penyusunan sistem analisis kinerja dalam pengelolaan anggaran
Mukim.
(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi
laporan realisasi APBM, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang
dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha yang dikelola oleh Mukim serta
lembaga–lembaga lainnya.
(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai APBM diatur dengan Peraturan Bupati.
(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat materi antara lain :
a. tata cara dan mekanisme penyusunan anggaran;

13. - 13 -
b. tata kelola keuangan mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang
keuangan negara dan perbendaharaan negara;
c. persyaratan pengangkatan Bendaharawan Mukim;
d. tata cara pembahasan anggaran dan penetapan anggaran;
e. tata cara dan mekanisme perubahan anggaran;
f. tata cara perhitungan anggaran;
g. mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan;
h. mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh MDSM;
i. tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
BAB VII
QANUN MUKIM
Pasal 36
(1) Qanun Mukim berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan
yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan:
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.
(2) Materi muatan Qanun Mukim mengandung asas :
a. pengayoman;
b. kemanusian
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhineka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
(3) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Qanun Mukim dapat memuat asas
lain sesuai dengan substansi Qanun Mukim yang bersangkutan.
(4) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam
rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Qanun Mukim.
(5) Persiapan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancangan Qanun
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(6) Materi muatan Qanun Mukim berisi materi yang diperintahkan oleh Qanun Aceh dan
Qanun Kabupaten sesuai dengan wewenang yang dimiliki Mukim dalam struktur
Pemerintahan Aceh.
Pasal 37
(1) Rancangan Qanun Mukim dapat berasal dari Kepala Mukim atau atas inisiatif MDSM.
(2) Apabila dalam satu masa sidang, Kepala Mukim dan MDSM menyampaikan rancangan
Qanun Mukim mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan yang
disampaikan oleh MDSM, rancangan yang berasal dari Kepala Mukim digunakan
sebagai bahan untuk dipersandingkan.
(3) Dalam pembahasan rancangan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sidang/musyawarah harus dihadiri paling sedikit
2
/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
MDSM.
(4) Putusan dalam sidang/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil
dengan persetujuan paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) suara dari
anggota MDSM yang hadir.

14. - 14 -
(5) Rancangan Qanun Mukim yang telah disetujui bersama, disampaikan oleh Ketua MDSM
kepada Kepala Mukim untuk ditetapkan menjadi Qanun Mukim paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
(6) Rancangan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh
Kepala Mukim dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Qanun Mukim tersebut.
Pasal 38
(1) Rancangan Qanun tentang APBM yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan
oleh Kepala Mukim paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Mukim kepada
Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
(2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Mukim.
(3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu
dimaksud, Kepala Mukim dapat menetapkan rancangan qanun tentang APBM menjadi
Qanun.
(4) Evaluasi Rancangan Qanun Mukim tentang APBM dapat didelegasikan kepada Camat.
Pasal 39
(1) Qanun Mukim dan Peraturan Kepala Mukim dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten
Aceh Tamiang.
(2) Pemuatan Qanun Mukim dan Peraturan Kepala Mukim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
(3) Qanun Mukim dan Peraturan Kepala Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
disebarluaskan oleh Pemerintah Mukim.
Pasal 40
(1) Qanun Mukim dan Peraturan Kepala Mukim disampaikan oleh Kepala Mukim kepada
Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah ditetapkan.
(2) Bupati dapat membatalkan Qanun Mukim dan Peraturan Mukim yang bertentangan
dengan Kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal 41
(1) Tata cara pembentukan Qanun Mukim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain:
a. bentuk Qanun Mukim;
b. materi muatan Qanun Mukim;
c. mekanisme dan tata cara penyiapan rancangan Qanun Mukim;
d. mekanisme dan tata cara pembahasan rancangan Qanun Mukim;
e. pengaturan lebih lanjut apabila jumlah anggota MDSM yang hadir tidak mencapai
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga);
f. ketentuan sanksi terhadap pelanggaran Qanun Mukim;
g. Tata cara penyebarluasan Qanun Mukim oleh Pemerintah Mukim.
Pasal 42
(1) Untuk keperluan kegiatan MDSM disediakan biaya rutin yang dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten.
(2) Biaya rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan dalam APBM.

15. - 15 -
BAB VIII
KERJA SAMA ANTAR MUKIM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 43
(1) Mukim dapat mengadakan kerjasama dengan Mukim lain yang diatur dengan peraturan
bersama antar Mukim dengan persetujuan Bupati.
(2) Guna melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk
badan kerjasama.
(3) Kerjasama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas
bersama dan dimintakan persetujuan dari Bupati.
Pasal 44
(1) Perselisihan antar Mukim dalam satu kecamatan diselesaikan oleh Camat.
(2) Perselisihan antar Mukim dalam wilayah kecamatan yang berbeda diselesaikan oleh
Bupati.
(3) Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud
dalam pada (1) dapat mengajukan banding kepada Bupati yang putusannya bersifat
final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Camat.
(4) Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat mengajukan banding kepada Gubernur yang putusannya bersifat final
dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Bupati.
Pasal 45
(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerjasama antar Mukim diatur dengan Peraturan
Bupati.
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain :
a. tata cara mengadakan kerja sama antar Mukim;
b. bentuk kerja sama antar Mukim;
c. objek kerja sama;
d. materi muatan peraturan bersama antar Mukim;
e. biaya pelaksanaan kerja sama;
f. penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerja sama.
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 46
(1) Pemerintah Kabupaten dan pemerintah kecamatan wajib melaksanakan pembinaan,
supervisi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang Mukim.
(2) Kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
memberdayakan dan mengefektikan peran dan fungsi Mukim melalui pemberian
pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran yang
diperlukan untuk mendukung sepenuhnya kinerja Mukim.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47
Mukim yang telah ada sekarang dinyatakan sebagai Mukim untuk menyelenggarakan tugas
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini.

16. - 16 -
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 27 Tahun
2005 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Pemekaran dan Penghapusan
Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005 Nomor 29) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 49
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2010 NOMOR 13
Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 7 Juni 2010 M
24 Jumadil Akhir 1431 H
BUPATI ACEH TAMIANG,
DTO
ABDUL LATIEF
Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal 7 Juni 2010 M
24 Jumadil Akhir 1431 H
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,
DTO
SYAIFUL BAHRI

17. - 17 -
PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
MUKIM
I. UMUM
Berdasarkan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh dinyatakan secara tegas keberadaan Mukim dan kedudukannya
dalam struktur pemerintahan Aceh. Pembentukan mukim dilakukan atas prakarsa
masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan
pemberdayaan perempuan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Mukim berkedudukan sebagai unsur wilayah di bawah Kecamatan yang membawahi
gabungan dari beberapa kampung dalam struktur kemukiman dengan fungsi dan
wewenang mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan kampung dan hal yang bersifat asal usul
meliputi perlindungan adat istiadat, membina dan meningkatkan kualitas pelaksanaan
Syari’at Islam.
Mukim dipimpin oleh seorang Kepala Mukim yang dipilih melalui musyawarah mukim dan
dibantu oleh Majelis Duduk Setikar Mukim yang berfungsi antara lain membantu Kepala
Mukim dalam memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Mukim
dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam, pelestarian adat istiadat, perekonomian dan
peningkatan kesejahteraan rakyat.
Agar penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang Mukim dapat dilaksanakan sejalan
dengan tujuan yang hendak dicapai, perencanaan pembangunan mukim disusun dengan
pendekatan kinerja yang disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas mukim
diselaraskan dengan sistem perencanaan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten
secara keseluruhan secara demokratis dan partisipatif oleh Kepala Mukim dan MDSM
dengan melibatkan kampung dalam kemukiman setempat, lembaga keagamaan, lembaga
adat lembaga sosial kemasyarakatan mukim dan masyarakat setempat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Yang dimaksud dengan “asal usul” adalah hak untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat kemukiman setempat sesuai asal usul,
adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
ayat (3)
Yang dimaksud dengan “sosial budaya, potensi ekonomi” adalah jenis dan
jumlah usaha jasa dan produksi, keanekaragaman status penduduk, mata
pencaharian, perubahan nilai agraris ke jasa industri dan meningkatnya
volume pelayanan.
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas

18. - 18 -
ayat (6)
Cukup jelas
ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
ayat (1)
Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan mukim”
adalah laporan semua kegiatan mukim berdasarkan kewenangan yang ada
serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah Aceh, Pemerintah
Kabupaten.
Yang dimaksud dengan “laporan keterangan pertanggungjawaban” adalah
keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan mukim
termasuk APBM.
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas
ayat (6)
Yang dimaksud dengan “Laporan akhir masa jabatan adalah laporan
penyelenggaraan pemerintahan mukim.
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas

19. - 19 -
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup Jelas

20. - 20 -
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
ayat (1)
Yang dimaksud dengan “evaluasi” dalam ketentuan ini bertujuan untuk
mencapai keserasian antara kebijakan mukim dengan kebijakan kabupaten,
keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur mukim.
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 26