pembinaan aparatur

1. PEMBINAAN
APARATUR PEMERINTAH NAGARI
NAGARI TANJUANG BALIK SIMISO, KECAMATAN TIGO LURAH
Sabtu, 4 Desember 2021

2. DASAR HUKUM
 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
 Perbup Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup
34 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Nagari di Kabupaten Solok

3. PEMERINTAH DAERAH
 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.
 Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
 Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
 Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Nagari.
 Wali Nagari adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat nagari.

4. PEMERINTAH DAERAH
 Badan Permusyawaratan Nagari, yang selanjutnya disingkat BPN, adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.
 Perangkat Nagari adalah Pembantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
 Kepala Urusan adalah pembantu Sekretaris Nagari yang berkedudukan
sebagai unsur staf sekretariat desa.
 Kepala Seksi adalah pembantu Wali Nagari yang mempunyai tugas
membantu Wali Nagari sesuai bidang seksi.
 Kepala Jorong adalah Pembantu Wali Nagari yang mempunyai tugas
membantu Wali Nagari dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di
wilayah kerjanya.

5. PENYUSUNAN
ORGANISASI PEMERINTAH DESA
(1) Penyusunan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2) Susunan organisasi Pemerintah Desa disusun dengan
mempertimbangkan:
a. kewenangan yang dimiliki oleh Desa;
b. ketersediaan sumber daya aparatur;
c. kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa;
d. kemampuan keuangan Desa; dan
e. klasifikasi jenis Desa.
(3) Klasifikasi jenis Desa Ditetapkan oleh Bupati
a. Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
b. Desa swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
c. Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

6. SUSUNAN
ORGANISASI PEMERINTAH NAGARI
WALI NAGARI
SEKRETARIS NAGARI
KEPALA
SEKSI
KEPALA
SEKSI
KEPALA
SEKSI
KEPALA
URUSAN
KEPALA
URUSAN
KEPALA
DUSUN
KEPALA
DUSUN
KEPALA
DUSUN
KEPALA
DUSUN
KEPALA
JORONG

7. PENJELASAN
ORGANISASI PEMERINTAH DESA
1. Perangkat Nagari terdiri atas :
a. Sekretariat Nagari
b. Pelaksana Teknis
c. Pelaksana Kewilayahan
2. Sekretariat Nagari dipimpin oleh Sekretaris Nagari dibantu oleh unsur staf
sekretariat yang terdiri atas urusan-urusan.
3. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan.
4. Sekretariat Nagari terdiri dari 2 (dua) urusan :
a. urusan umum dan perencanaan;
b. urusan keuangan;
5. Pelaksana teknis terdiri atas seksi-seksi.
6. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
7. Jumlah seksi sebanyak 3 (tiga) urusan, nama seksi terdiri atas:
a. seksi pemerintahan;
b. seksi kesejahteraan;
c. seksi pelayanan.
7. Pelaksana kewilayahan terdiri atas Jorong dipimpin oleh Kepala Jorong.

8. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
KEPALA DESA
(1) Wali Nagari berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Nagari yang memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
(2) Wali Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan, melaksanakan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
Nagari.
(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai fungsi:
a). Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, seperti tata praja pemerintahan,
penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat,
administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
b). Pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana
perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
c). Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan
ketenagakerjaan;
d). Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
e). menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

9. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Wali Nagari dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan
kewajibannya, menerapkan prinsip sinkronisasi,
koordinasi, dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah
Nagari, antar Pemerintah Nagari dan dengan Pemerintah
Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Nagari
setempat.

10. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKNA
(1) Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Nagari dan
memimpin Sekretariat Nagari.
(2) Sekretaris Nagari bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan,
pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, serta
memberikan pelayanan administrasi kepada Wali Nagari.
(3) Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Nagari mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketata usahaan seperti tata naskah, administrasi surat
menyurat, kearsipan, dan ekspedisi;
b. pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Nagari,
penyediaan prasarana Perangkat Nagari dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan
umum;
c. pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan,
administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi
administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat
Nagari, BPN, dan lembaga kemasyarakatan Nagari lainnya;
d. pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBNagari,
menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan
monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari.

11. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEPALA URUSAN
(1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang membantu
Sekretaris Nagari dalam bidang tugasnya.
(2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam urusan
pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:
a. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi pelaksanaan
urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat,
arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Nagari,
penyediaan prasarana Perangkat Nagari dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan
umum; dan fungsi pengkoordinasian urusan perencanaan seperti
menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Nagari,
menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan
monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanaan urusan keuangan
seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan
administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, BPN, dan
lembaga kemasyarakatan Nagari lainnya;

12. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI
(1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
(2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-
tugas operasional Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala
Desa melalui Sekretaris Nagari.
(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi pelaksanaan manajemen tata
praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Nagari, pembinaan
masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan
upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan
wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi pelaksanaan pembangunan
sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan,
dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi,
politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan
karang taruna;
c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi pelaksanaan penyuluhan dan motivasi
terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya
partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan.

13. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEPALA JORONG
(1) Kepala Jorong berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
(2) Kepala Jorong bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya
di wilayahnya.
(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Jorong mempunyai fungsi:
a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
wilayah;
b. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
d. pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
e. pelaksanaan dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Nagari dan di wilayah kerjanya;
f. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
g. penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang
tugasnya;
h. Pemungutan PBB diwilayah kerjanya
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Nagari.

14. TATA KERJA SEKRETARIS NAGARI
(2) Tata kerja Sekretaris Nagari dengan Kepala Urusan adalah sebagai berikut:
a Sekretaris Nagari memberikan perintah, pengarahan dan/atau petunjuk baik
secara tertulis maupun lisan kepada Kepala Urusan;
b Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
(3) Tata kerja Sekretaris Nagari dengan Kepala Seksi adalah sebagai berikut:
a Sekretaris Nagari mengkoordinasikan secara teknis dan operasional kegiatan
masing-masing Kepala Seksi;
b Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi
dengan Sekretaris Nagari;
c Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris
Nagari.
(4) Tata kerja Sekretaris Nagari dengan Kepala Jorong adalah sebagai berikut:
a Sekretaris Nagari mengkoordinasikan secara teknis dan operasional kegiatan
Kepala Jorong;
b Kepala Jorong dalam melaksanakan tugasnya secara administratif
berkoordinasi dengan Sekretaris Nagari;
c Kepala Jorong secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Nagari
melalui Sekretaris Nagari

15. HUBUNGAN KERJA
(1) Hubungan kerja antara Wali Nagari dan Perangkat Nagari
diterapkan mekanisme hubungan hierarkhi organisatoris.
(2) Hubungan kerja antara Sekretaris Nagari dengan Kepala
Urusan diterapkan mekanisme hubungan hierarkhi
organisatoris.
(3) Hubungan kerja antara Sekretaris Nagari dengan Kepala Seksi
diterapkan mekanisme hubungan koordinatif.
(4) Hubungan kerja antara Sekretaris Nagari dengan Kepala
Jorong diterapkan mekanisme hubungan koordinatif.
(5) Hubungan kerja antara Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan
Kepala Jorong diterapkan mekanisme hubungan koordinatif.

16. PEMBINAN DAN PENGAWASAN WALI NAGARI
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Nagari dilakukan
oleh Kepala Desa.
(2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Wali Nagari
meliputi:
a. menetapkan pedoman penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Nagari;
b. melakukan upaya peningkatan kapasitas Perangkat nagari;
c. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh
Perangkat nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan nagari;
d. melakukan mutasi Perangkat nagari dalam rangka peningkatan
kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan nagari;
e. membina dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat
nagari;
f. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Perangkat
nagari.

17. LEMBAGA KEMASYARAKATAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAPAT BERUPA :
1). RT / Rukun Tetangga : Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan
Kemsyarakatan
2). RW/Rukun Warga : Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Penguru RT
di wilayah kerja tersebut.
3). LPM/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat: Wadah yang dibentuk atas
prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan
wewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan
4). PKK/Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga : Gerakan nasional dalam
pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat
menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.
5). Karang Taruna: Organisasi sosial yang mewadahi pengembangan generasi
muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung
jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di
wilayah desa yang bergerak dibidang sosial
6). Sat-Linmas/ Perlindungan Masyarakat : Membantu Pemerintah Desa dalam
ikut memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, pembela
negara, penanggulangan bencana serta membantu kegiatan sosial di Desa.

18. MAKSUD DAN TUJUAN DIBENTUKNYA
LEMBAGA KEMASYARAKTAN
a Membantu PemDesa dalam mendorong masyarakat
mewujudkan kesetiaan dan ketaatan terhadap NKRI, serta
sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.
b Membantu PemDesa dalam menyelenggarakan urusan
Pemerintah, pembangunan dan tata kehidupan sosial
kemasyarakatan bagi masyarakat Desa.
c. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
d. Pengembangan Kemitraan
e. Pemberdayaan Masyarakat.

19. TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN BPN
FUNGSI
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan
Nagari bersama Wali Nagari;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
Nagari; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.
TUGAS:
a. menggali aspirasi masyarakat;
b. menampung aspirasi masyarakat;
c. mengelola aspirasi masyarakat;
d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. menyelenggarakan musyawarah BPN;
f. menyelenggarakan musyawarah nagari;

20. TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN BPN
TUGAS BPN LANJUTAN:
g. membentuk panitia pemilihan Wali Nagari;
h. menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk
pemilihan Wali Nagari antarwaktu;
i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan
Nagari bersama Wali Nagari;
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari;
k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari;
l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan
Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang undangan

21. PEMBINAN DAN PENGAWASAN BUPATI DAN CAMAT
(1) Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan
dalam rangka pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah
Nagari.
(2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah terkait, meliputi:
a. memberikan pedoman penyusunan susunan organisasi dan tata kerja
Pemerintah Nagari;
b. memberikan pedoman pelaksanaan pengangkatan dan mutasi Perangkat
Nagari;
c. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Nagari, Peraturan Wali
Nagari, dan Keputusan Wali Nagari;
d. melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata
kerja Pemerintah Nagari;
e. mengawasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Nagari;
f. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Wali Nagari.

22. PEMBINAN DAN PENGAWASAN CAMAT
(1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh
Camat meliputi:
a. fasilitasi penyusunan susunan organisasi dan tata kerja
Pemerintah Nagari;
b. fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan mutasi
Perangkat Nagari;
c. fasilitasi penyusunan Peraturan Nagari, Peraturan Wali
Nagari, dan Keputusan wali nagari;
d. fasilitasi pelaksanaan evaluasi Peraturan nagari
tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah
Nagari;
e. koordinasi pengawasan pelaksanaan pengangkatan
Perangkat nagari;
f. koordinasi pemberian sanksi atas penyimpangan yang
dilakukan oleh Wali Nagari.

23. TETAP SEMANGAT, DISIPLIN, TINGKATKAN
KINERJA DAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT