KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI ACEH: Catatan Masyarakat Sipil terhadap Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Sektor Sumber Daya Alam di Aceh.

1. Kilas Balik
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI ACEH
Catatan Masyarakat Sipil terhadap Kualitas Keterbukaan Informasi Publik
Sektor Sumber Daya Alam di Aceh
Abdullah Abdul Muthaleb
Masyarakat Transparansi Aceh - MaTA
Disampaikan Pada “Seminar Nasional Tata Kelola Hutan dan Lahan di Indonesia”
Jakarta, 10 Juni 2015

2. Peringkat Keterbukaan Informasi
Pemerintah Aceh Secara Nasional
Rangking 3 [2013] Rangking 2 [2014] – Komisi Informasi Pusat

3. Sepuluh SKPA “Paling Terbuka” Tahun 2014
1. Badan Investasi dan Promosi Aceh
2. Dinas Kesehatan Aceh
3. Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh
4. Dishubkomintel Aceh
5. Dinas Perkebunan Aceh
6. Dinas Kehutanan Aceh
7. Sekretariat DPRA
8. RSJ Aceh
9. BPM Aceh
10. BKPP Aceh
Terbuka
Seperti
Apa?
Sumber: Komisi Informasi Aceh, 2014

4. 1. Kota Banda Aceh
2. Kota Lhokseumawe
3. Kabupaten Aceh Selatan
4. Kabupaten Bireuen
5. Kabupaten Aceh Singkil
6. Kabupaten Pidie
7. Kabupaten Nagan Raya
8. Kabupaten Aceh Utara
9. Kabupaten Aceh Tengah
10.Kabupaten Bener Meriah
Sepuluh Kab/Kota “Paling Terbuka” Tahun 2014
Terbuka
Seperti
Apa?
Sumber: Komisi Informasi Aceh, 2014

5. Belum Maksimalnya Koordinasi dengan SKPA
• Kesadaran pimpinan rendah
• Hadir sering diwakilkan
• Asumsi PPID belum penting
Pemahaman UU KIP masih sangat rendah di lingkungan SKPA
• Sosialisasi belum maksimal
• Dukungan anggaran masih terbatas
Minimnya SDM
• Kualitas SDM perlu ditingkatkan
• Beberapa SDM yang mahir dimutasi
Fasilitas dan Sarana di SKPA belum memadai
• Belum semua SKPA menyediakan anggaran
Sumber: Makalah Dr. Ir. H. Sanasi, MM [Ketua Pelaksana Harian PPID Utama Provinsi Aceh]
Disampaikan dalam Diskusi Publik “Catatan Akhir Tahun Keterbukaan Informasi Publik Di Aceh“ Banda Aceh, 22 Desember 2014
1
2
3
4
KONDISI PPID UTAMA PEMERINTAH ACEH

6. Kondisi Sektor Kehutanan dan Tataguna Lahan Kab/Kota di Aceh
1. Rendahnya komitmen politik. SK Pembentukan PPID
2011, tapi sampai 2014 belum berjalan dengan baik.
2. Pemahaman dan kesadaran SKPK tentang UU KIP
masih sangat rendah.
3. Pembentukan PPID, tanpa disertai Peraturan SLIP,
SOP dan DIP.
4. Minimnya dukungan pendanaan untuk upaya
pelembagaan keterbukaan informasi di daerah.
[Catatan Hasil Roadshow Sosialisasi UU KIP Sektor Kehutanan dan Tataguna Lahan di Enam
kabupaten/kota di Aceh - Maret 2015]

7. PERMOHONAN INFORMASI
SKPA
PROVINSI
PENYELENGGARA
PEMILU
[Prov-Kab/Kota]
DPP/DPD/DPW
PARTAI POLITIK
DI ACEH
SKPD
PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
1. Lebih dari 75 permohonan informasi telah dilakukan dengan menggunakan UU
Keterbukaan Informasi Publik.
2. Sebagian diantaranya disengketakan. Sisanya hanya untuk melihat kesiapan Badan
Publik, termasuk Badan Publik yang berkaitan Politik/Pemilu.

8. Respon/Persepsi Badan Publik Atas Permohonan Informasi
1. Dipersepsikan sebagai antek-antek asing.
2. Dianggap menambah beban baru bagi Badan Publik.
3. Dicap sebagai “Penguji” yang mengabaikan
Kapasitas Badan Publik dan mengabaikan
“pertemanan”.
4. Memberikan informasi “memindahkan Kantor
Termohon” ke Kantor Pemohon Informasi.
5. Pemohon atas nama pribadi cenderung lebih sulit 
dibandingkan atas nama lembaga.
6. Permohonan informasi oleh Disabilitas lebih
cenderung diabaikan.
Belum sepenuhnya dianggap sebagai HAK PUBLIK

9. Permohonan Informasi terkait Sumber Daya Alam
NO NAMA SKPA KETERANGAN
1 Dinas Keuangan Aceh Respon cepat saat masa Permohonan, semua data yang
dikuasainya diberikan.
2 Dinas Pertambangan dan
Energi Aceh
Respon dengan diskusi yang alot saat Permohonan,
menyerahkan dokumen saat masa Keberatan.
3 Dinas Kehutanan Aceh
Respon atas permohonan terlambat, keberatan diajukan.
Dalam masa Keberatan, diminta untuk berkoordinasi
kembali. Sengketa diajukan, selesai dengan 1 kali
Mediasi
4 Dinas Perkebunan Aceh
Tanpa respon saat masa Permohonan dan masa
Keberatan. Sengketa diajukan, selesai dengan 2 Mediasi.
5 Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu – BP2T
Respon masa keberatan. Inofrmasi diberikan tidak sesuai
permintaan. Sengketa selesai tahap Mediasi.
6 Bapedal Aceh Respon masa keberatan. Informasi diberikan tidak sesuai
permintaan. Sengketa selesai tahap Mediasi.
7 Dinas Perkebunan dan
Kehutanan Kota
Subulussalam
Respon cepat dalam masa permohonan. Ditengarai
karena “pertemanan”.
Informasi yang Diminta:
Dokumen Perencanaan, Anggaran, Perizinan, dan Dokumen Andal/Amdal.

10. Pemanfaatan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi Publik
menjadi pendorong sekaligus modal penting
dalam menjalankan mandat MaTA.
Kajian Kebijakan Analisis Anggaran
Transparansi
dan Anti Korupsi
Kampanye Publik
MONITORING
dan
ADVOKASI

11. 1.Cenderung menjadi pencitraan,
tanpa pembenahan secara
signifikan.
2.Dari 44 SKPA, tidak lebih dari 14 SKPA
yang memiliki DIP.
3.Tidak kurang dari 13 SKPA [30%] sudah
disengketakan ke Komisi Informasi Aceh.
4.Dukungan anggaran untuk pelembagaan
keterbukaan informasi sangat minim.
5.Parlemen “nyaris tidak terdengar” untuk
mendorong penerapan UU KIP di daerah.
6.KIP sektor SDA tidak lebih baik dari
sektor lainnya. Tidak kurang 20%
sengketa informasi terkait sektor ini.
SERUPA TAPI TAK SAMA
“Anugerah Keterbukaan Informasi” Vs “Opini WTP BPK RI”

12. MENATA PERUBAHAN – PEMBELAJARAN DARI DAERAH
Pemerintah Daerah: Perkuat
PPID Utama dan PPID
Pembantu, alokasi anggaran
untuk pelembagaan KIP
Perkuat Komisi
Informasi di Daerah;
kapasitas, dukungan
anggaran dan operasional
sekretariat.
Komisi Informasi Pusat dan KI
Daerah; membangun jaringan
lebih massif dengan OMS,
sekaligus memperkuat subtansi
“Anugerah Keterbukaan
Informasi”.
Organisasi Masyarakat
Sipili: memperluas jaringan
warga untuk mengakses
informasi publik [aspek
supply] -> Pemohon Informasi
yang Cerdas
KIP
Sektor SDA

13. Pengalaman menunjukkan bahwa
perubahan Badan Publik cenderung akan
lebih cepat terjadi bila “digugat”
ke Komisi Informasi.
TERIMA KASIH
Masyarakat Transparansi Aceh [MaTA]
Jln. Kebun Raja No. 27 Gampong Ie Masen Kayee Adang
Ulee Kareng, Banda Aceh
Email : mata_aceh@yahoo.co.id
www.mataaceh.com