RKP Desa

1. NASKAH
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKPDes)
TAHUN 2016
DESA : SALO DUA
KECAMATAN : MAIWA
KABUPATEN : ENREKANG
Draft RKP-Desa / File Noor Wina Amas-Faskab Enrekang

2. DAFTAR ISI
Daftar Isi
Bab I. Pendahuluan
a. Latar Belakang
b. Landasan Hukum
c. Tujuan dan Manfaat
d. Visi-Misi Desa
BAB II. Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa
a. Pendapatan Desa
b. Belanja Desa
BAB III. Rumusan Prioritas Masalah
a. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
b. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa
c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
BAB IV. Rumusan Prioritas Kebijakan Program Pembangunan Desa
a. Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa
b. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kecamatan/Kabupaten
BAB V. Penutup
Lampiran :
1. Matrik Program Kegiatan 1 Tahun
2. Rencana Anggaran Biaya Tahunan
3. Berita Acara Musyawarah RKP Desa (Musdus, Lokakarya Desa,
MusrenbangDes)
4. Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa (Musdus, Lokakarya Desa,
MusrenbangDes)
Draft RKP-Desa / File Noor Wina Amas-Faskab Enrekang

3. BAB I
PENDAHULUAN
A. latar Belakang
Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan Pengganti Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang
selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk, dalam sistem Pemerintah
Nasional dan berada di Kabupaten /Kota, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Landasan
Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasrkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam Sistem
Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa
diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi
dan transparansi serta domokrasi yang berkembang didesa,. Sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 63
dan Pasal 64 seta Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa, maka desa diharuskan/diwajibakan
mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Pembangunan
Tahunan Desa (RKP Desa).
RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari
Draft RKP-Desa / File Noor Wina Amas-Faskab Enrekang

4. RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumya,
prioritas kebijakan supaya desa dan atau hal-hal yang karena keadaan
darurat/bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan
desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang
bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD sebagai
lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-
satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi
pemerintahan desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya
dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.
B. Landasan Hukum
1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
3. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
berskala Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa
Draft RKP-Desa / File Noor Wina Amas-Faskab Enrekang

5. 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana
Desa Tahun 2015
12. PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-
undang No 6 tahun 2014 Tentang desa
13. PP no 47 tahun 2015 tentang revisi PP 43 tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
14. PP No 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
15. PP No 22 tahun 2015 Tentang revisi PP No 60 tahun 2014 Tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Perencanaan Pembangunan desa
17. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang
Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistim Perencanaan
Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Kabupaten enrekang)
Tahun 2008-2028;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Kabupaten
enrekang) Tahun 2014-2018;
C. Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan daripada penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Desa (RKP- Desa) adalah :
Draft RKP-Desa / File Noor Wina Amas-Faskab Enrekang

6. 1. Menjabarkan RPJMDesa dalam perencanaan periode 1 (satu) tahun
2. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang
berkekuatan hukum
3. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di
desa
4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
Sedangkan manfaat daripada penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Desa (RKP- Desa) adalah :
1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa
2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa
4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan dan dipadukan dengan
program pembangunan supra desa
5. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat
D. Visi & Misi Desa
Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari dokumen
RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan
yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan
harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa.
Visi Misi Desa Salo Dua disamping merupakan Visi – Misi Kepala
Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat
desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai
dari tingkat dusun sampai tingkat desa. Adapun Visi Desa Salo Dua
sebagai berikut :
“ MENJADIKAN DESA SALO DUA SEBAGAI DESA YANG BERSUA SEMBADA
PANGAN ,PERTANIAN, PERIKANAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG
BERKWALITAS PADA TAHUN 2016 “
Draft RKP-Desa / File Noor Wina Amas-Faskab Enrekang

7. Sedangkan Misi Desa Salo Dua adalah :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan Keimanan Masyarakat Desa
3. Mewujudkan Kemandirian Pemerintahan Desa, Badan
Permusyarawatan Desa (BPD)
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Desa Jalan dan
Jembatan Serta Irigasi Pertanian.
5. Meningkatkan Produktivitas hasil Pertanian dalam arti yang
Luas
6. Meniadat Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa,
Meningkatkan pendapatan Masyarakat.
7. Memaksimalkan Pemanfaatan Sumber daya Alam (SDA).
8. Melestarikan budaya setempat dan meningkatkan peran aktif
lembaga.
Draft RKP-Desa / File Noor Wina Amas-Faskab Enrekang

8. BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
A. Pendapatan Desa
Pendapatan desa dimaksud meliputi semua pendapatan desa yang terdiri
dari : Pendapatan asli Desa (PAD), Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota,
Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD),
Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Lainnya, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.
URAIAN JUMLAH
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) 5.000.000
- Hasil Usaha Desa 1.000.000
- Hasil Kekayaan Desa 750,000.00
- Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat 2,000,000.00
- Lain-lain pendapatan desa yang sah 4,000,000.00
b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota
c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota
d. Alokasi Dana Desa (ADD) 214.228.000.00
e.
Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, 600,000,000.00
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya
f. Hibah -
g. Sumbangan Pihak Ketiga -
Jumlah Perkiraan Pendapatan 826.978.000.00
Draft RKP-Desa / File Noor Wina Amas-Faskab Enrekang

9. B. Belanja Desa
Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari
rekening desa yang merupakan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai
dengan Permendagri Nomor 37/2007 terdiri dari Belanja langsung dan
Belanja Tidak Langsung.
URAIAN JUMLAH
a. Belanja Tidak Langsung 87.600.000.00
b. Belanja Langsung
- Operasional pemerintahan Desa 34,878,000.00
- Pembangunan Fisik 600.000,000.00
- Pembangunan Ekonomi 500,000.00
- Pembangunan Sosial Budaya 60,000,000.00
- Lain-lain 40,000,000.00
Jumlah Perkiraan Belanja 826.978.000.00
Draft RKP-Desa / File Noor Wina Amas-Faskab Enrekang

10. BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
A. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan
melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan
yang terdapat dalam RKP Desa dan APBD Desa Tahun 2006 dengan
implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2016/2021.
Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan
masalah sebagai berikut :
1. Kegiatan yang dibiayai dari APBD Desa
A. Keberhasilan :
 Terbangunnya jalan setapak di dusun Kabo Tua sepanjang
± 800 m .
B. Kendala dan Permasalahan
 Sudah terealisasi 100 %
B. Berdasarkan RPJM Desa
Berdasarkan peraturan Desa Salo Dua Nomor 01 Tahun 2016
tentang RPJM Desa Salo Dua, pada Tahun 2016 prioritas masalah
yang harus diselesaikan meliputi : Pembangunan jalanan umum rabat
betong pada dusun Salo Dua, dan Dusun Bola Padang (masalah
pembangunan fisik), peningkatan hasil pertanian melalui penyuluhan-
penyuluhan, serta peningkatan sarana pengangkutan hasi panen ke
kota (masalah ekonomi), Pembangunan Drenase dan jalan Tani Tiap
tahun (masalah lingkungan hidup).
Draft RKP-Desa / File Noor Wina Amas-Faskab Enrekang

11. C. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi
berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik
disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila
tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi
masyarakat.
Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang
disampaikan oleh masyarakat, ada bebrapa masalah mendesak yang
harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.
Draft RKP-Desa / File Noor Wina Amas-Faskab Enrekang

12. BAB IV
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
Prioritas kebijakan pembangunan Desa Salo Dua yang
disusun dalam RKP Desa Tahun 2016 sepenuhnya didasarkan pada
berbagai permasalahan sebagaimana terdapat pada rumusan masalah
diatas, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2016 nantinya benar-benar berjalan
secara efektif dalam rangka penanggulangan terhadap kebutuhan
hak-hak dasar masyarakat, baik urusan wajib maupun urusan
pilihan seperti : penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, maupun
pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian arah dan kebjakan
pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif
menanggulangi kemiskinan pada level desa
Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa
Salo Dua. secara detail dikelompokkan sebagai berikut :
A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa
Prioritas program pembangunan skala desa merupakan
program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh
desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran
desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan mempunyai
sumber daya pendukung.
Draft RKP-Desa / File Noor Wina Amas-Faskab Enrekang

13. Adapun program dan kegiatan pembangunan Desa Salo Dua
pada tahun 2016 sesuai kemampuan skala desa terlampir pada
lampiran RKPDes matrik usulan desa.
B. Prioritas Program Pembangunan Skala
Kecamatan/Kabupaten
Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten
merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan
kebutuhan riil masyarakat Desa Salo Dua tetapi pemerintah desa
tidak mampu melaksanakan.
Hal tersebut disebabkan secara peraturan perundangan
bukan kewenangan desa. Kedua secara pembiayaan, desa tidak
mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar. Ketiga secara
sumber daya, di desa tidak tersedia di desa baik sumber daya
manusia maupun prasarana pendukung.
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka prioritas
pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah
perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbang
Kecamatan) oleh delegasi/tim Desa Salo Dua yang telah dipilih pada
saat Musrenbang Desa dan terlampir dalam Berita Acara
musyawarah.
Adapun program dan kegiatan pembangunan Desa Salo Dua
pada tahun 2016 yang tidak mampu dibiayai dengan kemampuan
desa juga terlampir pada lampiran RKPDes matriks usulan desa.
Draft RKP-Desa / File Noor Wina Amas-Faskab Enrekang

14. BAB V
PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada
dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi
pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama bahu
membahu membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang
dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan
sampai pada monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin
keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan
dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala
seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak
memadai.
Harapannya pross penyusunan RKP Desa yang benar-benar
partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat sehingga
dapat mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju
kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dengan
mudah dapat diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam
proses penyusunan APBDesa dapat teranggarkan secara proporsional.
Draft RKP-Desa / File Noor Wina Amas-Faskab Enrekang

15. Ditetapkan di : Desa Salo Dua
Pada tanggal : 2 Februari 2016
Kepala Desa Salo Dua
( AMIRUDDIN )
Draft RKP-Desa / File Noor Wina Amas-Faskab Enrekang