Dokumen tersebut membahas berbagai sistem pewarisan yang berlaku di Indonesia seperti sistem pewarisan adat, Islam, dan barat serta menjelaskan ciri-ciri masing-masing sistem pewarisan tersebut."

1. SISTEM PEWARISAN

2. Kelompok 3 :
2
Galuh
Damayanti
A1011211008
Erliati Gadis
Mandari
Pasaribu
A1011211146
Restu
Herdinata
A1011211259
Hendri
A1011211055
Citra
Amanda
A1011211311
Iskandar
A1011211258
Rahayu
Ambarwati
A1011211230
Riyo
Artando
Purba
A1011211285

3. Istilah Hukum Waris Menurut Ahli Hukum
Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro
(1976)
Hukum Waris diartikan sebagai hukum yang
mengatur tentang kedudukan harta kekayaan
seseorang setelah ia meninggal dunia
(pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta
kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris)
3

4. Indonesia adalah negara multikultural. Berbagai aturan yang ada pun tidak dapat mengotak-
kotakan kultur yang ada. Sama berlakunya untuk hukum waris. Di Indonesia, belum ada hukum
waris yang berlaku secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia adalah hukum waris
adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki
aturan yang berbeda-beda.
Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari
abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada
generasi berikut. Hukum adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat-
istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di
daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya.
HUKUM WARIS DI INDONESIA :
4

5. Lanjutan;
5
Hukum Waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur
dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Indonesia, yaitu materi hukum Islam yang ditulis
dalam 229 pasal. Dalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual
bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Dengan demikian pewaris bisa berasal dari
pihak bapak atau ibu.
Hukum Waris Perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk
masyarakat nonmuslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa
maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHP).Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris
mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.

6. 6
SISTEM PEWARISAN KETURUNAN
• Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, sehingga kedudukan
laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan di dalam pewarisan.
• Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu sehingga kedudukan
perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki di dalam pewarisan.
• Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau
menurut garsi dua sisi (bapak dan ibu), sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan tidak
dibedakan di dalam pewarisan.

7. 7
SISTEM PEWARISAN INDIVIDUAL
Pewarisan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris
mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannyya
masing-masing. Sistem individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat dengan sistem kekerabatan
Parental, atau juga di kalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam. Kebaikan sistem
individual bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki
harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupan tanpa dipengaruhi oleh anggota
keluarga yang lain.

8. 8
SISTEM PEWARISAN KOLEKTIF
Pewarisan yang harta peninggalannya diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli
waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, sehingga setiap ahli waris
berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta warisan tersebut, dan
dilaksanakan atas dasar meusyawarah dan mufakat.

9. 9
SISTEM PEWARISAN MAYORAT
Sistem Pewarisan Mayorat Pewarisan sistem mayorat sesungguhnya merupakan sistem pewarisan
kolektip, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu
dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga
menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga. Sistem mayorat ada 2 (dua) macam
disebabkan sistem keturunan yang dianut, yaitu sistem Mayorat Lelaki dan sistem Mayorat Perempuan.

10. 10
SISTEM PEWARISAN ISLAM
Sistem Pewarisan Islam Sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisannya apabila
pewaris wafat. Dasar berlaku sistem individual bilateral ialah Al-Quran Surah IV An-Nisa. Hukum waris
islam merupakan perubahan hukum waris adat bangsa Arab sebelum islam bersistem kekeluargaan
patrilineal. Setelah datangnya islam maka Al-Quran melakukan perubahan sebagaimana diatur dengan
memberi bagian pula bagi kaum wanita.

11. 11
SISTEM PEWARISAN BARAT
istem Pewarisan Barat Sistem pewarisan sebagaimana diatur dalam
KUHPerdata (BW) yang menganut sistem individual, yaitu harta warisan jika
pewaris wafat maka harus selekas mungkin diadakan pembagian warisan.

12. 12
Contoh Sistem
Pewarisan Kolektif:
-Rumah Gadang Minang (Padang,
Sumatera Barat) dan
-Tanah Dati di Ambon

13. 13
TERIMA KASIH