masyarakat hukum adat dan sifat hukum adat

1. Masyarakat Hukum
Adat
Muhammad Iqbal, S.H., M.H.

2. Pengertian masyarakat hukum adat
• Masyarakat hukum adat adalah suatu bentuk kehidupan
bersama, yang warga-warganya hidup secara bersama
dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga
membentuk suatu kebudayaan. Masyarakat merupakan
suatu kesatuan dari sistem sosial, yang menjadi wadah
dari berbagai pola-pola interaksi sosial atau hubungan
interpersonal ataupun hubungan antar kelompok sosial.
• Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut,
masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat
yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu,
mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan
sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang
tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-
masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai

3. • Kusumo Pujosewojo memberikan pengertian yang hampir
sama dengan Ter Haar, beliau mengartikan masyarakat
hukum adat sebagai masyarakat yang timbul secara
spontan di wilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan
atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau
penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar di
antara anggota, memandang anggota masyarakat sebagai
orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber
kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber
kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya
oleh anggotanya.
• Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan
masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan
untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan

4. Kriteria masyarakat Hukum adat
Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar hukum tersebut
maka dapat dirumuskan kriteria masyarakat hukum adat
sebagai berikut:
a) Terdapat masyarakat yang teratur;
b) Menempati suatu wilayah tertentu;
c) Terdapat kelembagaan;
d) Memiliki kekayaan bersama;
e) Susunan masyarakat berdasarkan pertalian darah atau
lingkungan daerah, dan.
f) Hidup secara komunal, dan gotong-royong.

5. Beberapa Masyarakat Hukum Adat
1. Masyarakat Hukum Genealogis
Masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis ialah
masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa
terikat dalam suatu tata tertib berdasarkan kepercayaan bahwa
mereka semua berasal dari suatu keturunan yang sama.
Dalam masyarakat hukum adat dikenal tiga macam garis
keturunan yaitu:
a) Pertalian keturunan menurut Patrilineal menurut garis
keturunan laki-laki/ayah (mis. Batak, ambon, bali).
b) Pertalian keturunan menurut Matrilineal menurut garis
keturunan perempuan/ibu (mis. Minangkabau, kerinci dan
samendo).
c) Pertalian keturunan menurut Parental menurut garis
keturunan garis ibu dan bapak (mis. masyarakat yang
tersusun menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak
dan ibu secara bersama-sama. Disebut Parental karena

6. 2. Masyarakat Hukum Territorial
Menurut I Gede A. Wiranta masyarakat hukum adat territorial adalah kelompok
masyarakat yang hidup secara teratur dan tertib dan aman berdasarkan asas
kesamaan tempat tinggal. Sedangkan Ter Haar masyarakat territorial adalah
masyarakat yang tetap teratur, yang anggota-anggotan masyarakatnya terikat pada
suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan
maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.
Masyarakat hukum adat territorial terbagi atas tiga golongan
1) Persekutuan desa
Persekutuan ini terjadi apabila suatu tempat kediaman bersama mengikat suatu
persekutuan manusia di atas daerahnya sendiri, dan boleh jadi terikat bersama-sama
dengan beberapa perkampungan yang terbatas dan tunduk kepada perangkat desa,
serta pusat kedudukannya berada di daerah tersebut. Contohnya desa di jawa dan bali
dan gampong di Aceh.
2) Persekutuan daerah
Suatu daerah kediaman terdiri dari beberapa desa dan menguasai tanah hak ulayat
bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan suatu pusat
pemerintahan adat. Masing-masing persekutuan anggotanya memiliki struktur
pemerintahab secara mandiri tetapi merupakan bawahan dari daerah. Contoh marga di
lampung, nagari di padang, mukim di Aceh.

7. 3. Masyarakat Teritorial-Genealogis
Masyarakat hukum territorial-genealogis adalah kesatuan masyarakat
yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat
pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat
pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan/atau
kekerabatan. Kita dapat membedakan masyarakat territorial
genealogis tersebut dalam bentuk yang asli dan dalam bentuk yang
campuran.
Pada dasarnya masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang
tetap dan teratur adalah masyarakat yang territorial, sedangkan
masyarakat yang semata-mata genealogis, dapat dikatakan tidak ada.
Oleh karena tidak ada kehidupan manusia yang tidak tergantung
pada tanah (bumi) tempat ia dilahirkan, bertempat kediaman hidup
dan mati.
Namun karena di Indonesia kesatuan masyarakat seperti ini, yang
pergaulan hidupnya tidak semata-mata bersifat ketetanggaan, tetapi
juga bersifat kekerabatan dengan dasar pertalian darah (patilinial,
matrilinial, dan parental), maka di samping yang bersifat territorial,