Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja dan perjanjian kerja berdasarkan undang-undang di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa (1) hubungan kerja didasarkan pada perjanjian antara pekerja dan majikan, (2) perjanjian kerja harus memenuhi syarat sah seperti kesepakatan dan kecakapan para pihak, serta (3) perjanjian kerja paling sedikit memuat nama para pihak, jenis pekerjaan,

1. HUKUM PERBURUHAN DAN
KETENAGAKERJAAN
Agustinus Astono

2. HUBUNGAN KERJA
▪ Hubungan antara buruh/pekerja dan majikan/pengusaha berdasarkan
perjanjian kerja, yg mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
▪ Perjanjian Kerja adalah Perjanjian antara buruh/pekerja dengan
pengusaha atau pemberi kerja yg memuat syarat-syarat kerja, hak, dan
kewajiban para pihak.
▪ Perjanjian kerja: (Pasal 51 (1) UU 13/2003)
▪ Tertulis
▪ Lisan
Semua biaya yg timbul menjadi kewajiban majikan/pengusaha.

3. PERJANJIAN
▪ Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yg memberi kekuatan
hak pada satu pihak dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.
▪ Ada 4 Hal:
1. Hubungan Hukum.
2. Bidang Hukum Kekayaan
3. Adanya Hak (kreditur)
4. Adanya kewajiban (debitur)
▪ Obyek Perjanjian adalah “Prestasi”, dapat berupa;
1. Memberikan sesuatu
2. Melakukan sesuatu
3. Tidak melakukan sesuatu.

4. SYARAT SAH PERJANJIAN
▪ Syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 KUHPer):
1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Sesuatu hal tertentu
4. Sebab yang halal
▪ 1 & 2 = syarat subyektif, apabila tdk dipenuhi dapat dibatalkan
▪ 3 & 4 = syarat obyektif, apabila tdk dipenuhi batal demi hukum
▪ Perjanjian sebagai undang-undang bagi yg membuatnya (pasal 1338 KUHPer) = Asas Kebebasan
Berkontrak
▪ UNDANG-UNDANG
▪ UU karena pernyataan para pihak
1. Perbuatan menurut hukum
2. Perbuatan melawan hukum
▪ b. Hanya UU saja ( kewajiban ortu ke anak, kewajiban memelihara ortu, dsb)

5. SYARAT PERJANJIAN KERJA
▪ Syarat Perjanjian Kerja = syarat perjanjian pada umumnya (Pasal 52 (1) = Pasal 1320 KUHPer)
1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan para pihak
3. Pekerjaan yang diperjanjikan
4. Pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan
perundang-undangan.
▪ 1 & 2 dilanggar dapat dibatalkan
▪ 3 & 4 dilanggar batal demi hukum

6. SYARAT PERJANJIAN KERJA
▪ Perjanjian Kerja minimal memuat:
1. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha
2. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat buruh
3. Jabatan atau jenis pekerjaan
4. Tempat pekerjaan
5. Besarnya upah dan cara pembayaran
6. Syarat-syarat kerja yg memuat hak dan kewajiban buruh dan majikan
7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

7. BENTUK DAN ISI PERJANJIAN
▪ ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (Pasal 1338 (1) KUHPer)
▪ Asal tidak bertentangan dengan:
1. Undang-undang
2. Ketertiban Umum
3. Kesusilaan