OPTIMALKAN_SPM
•
0 likes•250 views
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi SPM (Standar Pelayanan Minimal) di Indonesia, khususnya masalah dan tantangan yang dihadapi. Beberapa poin utama meliputi (1) pemahaman dan internalisasi SPM belum optimal di pemerintah dan daerah, (2) alokasi sumber daya belum sepenuhnya mendukung pencapaian target SPM, (3) standar SPM yang tinggi dan luas cakupannya menyulitkan pencapaian. Perbaikan yang disarankan adal
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Viewers also liked
Viewers also liked (13)
Similar to OPTIMALKAN_SPM
Similar to OPTIMALKAN_SPM (20)
More from Agus Dwiyanto
More from Agus Dwiyanto (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
OPTIMALKAN_SPM
- 1. SPM, Problema Implementasinya, dan Agenda Aksi? Agus Dwiyanto MAP UGM
- 2. SPM, kewajiban daerah, dan kepas@an pelayanan • SPM adalah instrumen NKRI untuk menjamin kepas@an pelayanan dan keadilan sosial kepada semua warga negara. • SPM mewajibkan daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang dijamin oleh konsitutsi dan peraturan perundangan lainnya, se@dak-‐@daknya sesuai dengan standar minimal/ target pencapaian yang telah ditentukan dalam SPM.
- 3. SPM, kewajiban daerah….. (2) • SPM mewajibkan daerah memenuhi jenis dan mutu pelayanan kebutuhan dasar yang menjadi urusan wajib, berupa masukan, proses, dan hasil. • Indikator pencapaian SPM: – Bagi warga adalah instrumen untuk mengontrol penyelenggaraan pemerintahan daerah. – Bagi daerah menjadi pedoman dalam penyelenggara pelayanan kebutuhan dasar – Bagi pemerintah menjadi dasar untuk melakukan pengembangan kapasitas, Binwas, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
- 4. Problema Implementasi (umum) ? • Internalisasi dan pelembagaan SPM dalam penyelenggaraan pemerintahan belum secara op@mal dilakukan. Kementrian belum menjadikan SPM sebagai dasar untuk alokasi DAK, hibah dan sumber dana lainnya ke daerah. Daerah belum memasukan target pencapaian SPM kedalam RPJMD dan renstra SKPD terkait. • Pemerintah menerbitkan SPM, membiarkannya, dan menganggap bahwa implementasi SPM menjadi urusan daerah sepenuhnya. Sebaliknya, daerah menganggap SPM @dak lebih dari ambisi pemerintah yang @dak realis@s untuk dilaksanakan oleh daerah. • SPM belum mampu mengubah pola pikir dan prilaku kementrian sektoral, daerah, masyarakat dan para pemangku kepen@ngan di daerah.
- 5. Problema Implementasi (kementrian) ? • Kementrian sektoral umumnya belum menentukan prioritas dalam pelaksanaan target SPM. Tanpa prioritas daerah sulit melaksanakannya. • Banyak kementrian sektoral belum melakukan Binwas dalam pelaksanaan SPM. Peran gubernur sebagai wakil pemerintah belum dimanfaatkan dlm pelaksanaan SPM ? • Fasilitasi oleh pemerintah dalam pengembangan kapasitas daerah berbasis pada pencapaian SPM belum secara op@mal dilakukan • Alokasi DAK dan sumber-‐sumber APBN belum secara langsung dikaitkan dengan pelaksanaan SPM di daerah
- 6. Problema Implementasi (daerah) • Pemahaman daerah tentang SPM amat beragam – Banyak daerah membuat SPM untuk berbagai pelayanan diluar 13 SPM yang ditetapkan oleh pemerintah. Fokus daerah menjadi terpecah dan pelaksanaan SPM kurang op@mal. • Daerah kesulitan melakukan penganggaran – Sebagian besar APBD untuk gaji dan operasional birokrasi. Sisa yang ada dalam diskresi daerah sangat kecil, karena sebagian digunakan utk cost sharing. Ke@ka dana pemerintah yang dialokasikan ke daerah @dak dikaitkan dengan pelaksanaan SPM maka implementasi SPM di daerah menjadi semakin sulit. – Bad governance dalam prak@k penganggaran (20: 80 persen rule?; Dana aspirasi yang cenderung digunakan utk fisik). Poli@k penganggaran yang kurang berpihak pada warga.
- 7. Problema Implementasi (daerah)? • Daerah belum dihadapkan pada konsekwensi atas kegagalan untuk mencapai target SPM. Kegagalan mencapai target SPM belum terkait langsung dengan penilaian kinerja daerah dan konsekwensinya? – Incen@ves dan disincen@ve belum jelas bagi KDH ataupun bagi daerah • Daerah umumnya kurang memiliki kepercayaan diri untuk melaksanakan SPM. – Kemampuan fiskal terbatas dan salah memahami bahwa pelaksanaan SPM dapat dilakukan secara bertahap
- 8. Problema Implementasi (substansi) • Jumlah SPM cukup banyak (13) , cakupan sangat luas, dan standar sangat @nggi • Cakupan input, proses, output – Tidak ada jaminan bahwa input dan proses akan menghasilkan output • Standar terlalu @nggi, misal: – Tersedia SD/MI dalam jarak maksimal 3 km, SMP/MT 6 km dr permukiman permanen terpencil” – Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendaraan dengan selamat – Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman
- 9. Perbaikan strategi implementasi? • Pelaksanaan SPM harus bertahap dan mengacu pada prioritas yang jelas, sesuai dengan kapasitas daerah dan pemerintah dalam memfasilitasinya – Kementrian sektroal menentukan prioritas SPM – Orientasi pada pencapaian output – Penentuan prioritas berdasar kemampuan daerah dan pemerintah memfasilitasinya • Daerah perlu diperkuat kepercayaan dirinya untuk dapat melaksanakan SPM – Pelaksanaan SPM sebaiknya dimulai dari yang mungkin dan ada dalam jangkauan daerah, bukan dari yang seharusnya. Keberhasilan pencapaian target SPM akan meningkatkan kepercayaan diri daerah – Kaitkan alokasi DAK dan sumber-‐sumber APBN lainya dengan pelaksanaan SPM – Beri penghargaan dan apresiasi bagi daerah yang sudah memulai dan berhasil melakukannya
- 10. Perbaikan strategi implementasi? • Pelembagaan SPM kedalam perencanaan dan evaluasi kinerja daerah. Indikator pencapaian SPM harus menjadi sasaran perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). – Evaluasi dokumen perencanaan berbasis pada rencana pencapaian target SPM. – Evaluasi kinerja daerah harus mengacu pada evaluasi keberhasilan pencapaian indikator pencapaian SPM • Sosialisasi indikator pencapaian SPM kepada para pemangku kepen@ngan di daerah agar ada tekanan pada pencapaian SPM oleh warga dan pemangku kepen@ngan.
- 11. Review substansi SPM? • Penentuan prioritas pencapaian SPM masing-‐ masing sektor • Pembuatan roadmap pencapaian indikator SPM • Pemberian diskresi kepada daerah untuk melakukan adjustment prioritas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah • Review SPM secara periodik untuk melakukan penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional, kapasitas pemerintah, dan aspirasi masyarakat
- 12. Peningkatan kapasitas daerah • Pengembangan kapasitas daerah untuk pelaksanaan SPM. Kementrian memetakan kapasitas daerah dalam pelaksanaan SPM dan mengalokasikan DAK berdasarkan kesesuaian antara kebutuhan daerah dengan prioritas nasional dalam pencapaian SPM. • Penguatan kapasitas gubernur sebagai wakil pemerintah untuk pelaksanaan fungsi Binwas dalam pelaksanaan SPM. Se@ap kementrian menganggarkan dekonsentrasi Binwas kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.