Spm penurunan risiko bencana2
•
0 likes•291 views
standar pelayanan dalam penanggulangan bencana
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (18)
Viewers also liked
Similar to Spm penurunan risiko bencana2
Similar to Spm penurunan risiko bencana2 (20)
More from Agus Dwiyanto
More from Agus Dwiyanto (20)
Spm penurunan risiko bencana2
- 1. Pembagian urusan PRB dan implikasinya terhadap SPM PRB
- 2. Pembagian Urusan Dalam Pengurangan Risiko Bencana : Basis Legal • UUD 1945 pasal 28A, “SeGap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” Negara wajib melindungi hak hidup dan kehidupan dari semua warganya, termasuk dari ancaman bencana. Perlindungan dari hak hidup dan sumber kehidupan adalah hak dasar dari seGap warga negara. • UU N0. 24/ 2007 (ps 6 dan ps 8) dan PP 38/2007 telah menetapkan pengurangan risiko bencana dan perlindungan masyarakat sebagai urusan bersama dan urusan wajib bagi pemerintah dan daerah. • Menurut UU N0. 32/ 2004 dan PP 38/ 2007 urusan wajib diatur dengan standar pelayanan minimal (SPM).
- 3. Urusan wajib dalam penanggulanan bencana Pemerintah • PRB dan pemaduannya dengan program pembangunan • Perlindungan masy dari dampak bencana • Pemenuhan hak masy dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai SPM • Pemulihan dari kondisi dan dampak bencana • Alokasi anggaran untuk PB dalam APBN yang memadai • Alokasi dana siap pakai untuk PB • Pemeliharaan arsip/ dokumen otenGk dari ancaman dan dampak bencana Daerah • PRB dan pemaduannya dalam program pembangunan • Perlindungan masyarakat dari dampak bencana • Pemenuhan hak masy dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai SPM • Alokasi anggaran untuk PB dalam APBD yang memadai • -‐-‐-‐-‐ • -‐-‐-‐-‐
- 4. UUD 1945 ps 28A, UU 24/2007 ps 6&8, PP 38/2007 PRB Urusan wajib Pelayanan non-‐ dasar Pelayanan dasar SPM Arsitektur PRB sebagai pelayanan dasar
- 5. Cakupan kegiatan PRB menurut UU 24/ 2007 dan PP 21/2008 • Governance: • Ps. 15 dan Ps 23 tentang pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana di pusat/ daerah • Ps 37 (2): PRB mencakup: pengenalan dan pemantauan risiko bencana; perencanaan parGsipaGf PB; pengembangan budaya sadar bencana; peningkatan komitment dari pelaku PB; dan penerapan upaya fisik, non-‐ fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana • PP 21/2008: rencana aksi nasional/ daerah (RAN/RAD) • Ps 42 (2): monitoring dan evaluasi dan pemenuhan standar keselamatan • Ps 43 (2): pendidikan dan pelaGhan standar teknis PB.
- 6. Cakupan Kegiatan PRB menurut UU 24/2007 dan PP 21/2008 (2) • Ps 45 (2): kesiapsiagaan yang mencakup: penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; pembuatan dan pengelolaan sisGm peringatan dini; penyediaan barang pasokan kebutuhan dasar; diklat dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; penyiapan lokasi evaluasi; penyusunan sisGm informasi dan pemutakhiran prosedur tanggap darurat; dan penyiapan bahan dan barang dan peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana • Ps 46 (2) peringatan dini mencakup: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan, pengambilan keputusan, penyebarluasan informasi peringatan bencana, dan pengambilan Gndakan.
- 7. Kegiatan PRB yang penGng tetapi Gdak diatur dalam UU/PP • Mekanisme transfer risiko • Kerjasama antar daerah • ? • ?
- 8. Pengelompokan kegiatan PRB kedalam bidang/ dimensi kegiatan PRB • Bidang perencanan dan monev PRB – Analisis dan pemetaan ancaman – Analisis dan pemetaan risiko – Pengukuran kerentanan, menurut sector dan kelompok penduduk – Strategi dan rencana aksi – Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi
- 9. Pengelompokan….. • Bidang Penguatan ketahanan/ Disaster Risk Resilience – MiGgasi struktural – Relokasi penduduk dari yang berisiko Gnggi – Pengawasan mutu bangunan sesuai dengan SNI – Pengendalian pembangunan dan investasi – Penataan ruang yang mengintegrasikan PRB – Pemantauan SDA, lingkungan hidup dan penggunaan teknologi yang berbahaya – Penguatan ketahanan sosial – Pemberdayaan masyarakat (CBDRM)
- 10. Pengelompokan.. • Alokasi dan pengembangan dana cadangan • Kerjasama antar daerah untuk PB • Asuransi Bencana • Jaring pengaman sosial untuk masyarakat berisiko
- 11. Pengelompokan… • Bidang Pengarusutaman PRB – Pembinaan forum PRB lintas sektor – Alokasi tugas dan sumberdaya untuk PRB – Pembuatan regulasi PRB – Pemberdayaan perguruan Gnggi
- 12. Pengelompokan… • Pengembangan sisGm peringatan dini dan kesiapsiagaan – ForecasGng dan monitoring bencana – Penyebarluasan peringatan dini – Pengambilan keputusan dan Gndakan – Penyusunan rencanaa konGngensi – LaGhan tanggap darurat – Pembuatan jalur evakuasi dan tempat evakuasi – Pembuatan tanda peringatan bahaya – Kesiapsiagaan reaksi cepat
- 13. Pengelompokan… • Peningkatan aksesabilitas telekomunikasi • Peningkatan aksesabilitas bandara dan pelabuhan • Penyusunan data, informasi, protap tanggap darurat • Penyediaan alat, obat dan kebutuhan dasar sesuai dengan risiko yang ada
- 14. Pengelompokan… • Bidang Kesiapsiagaan – Pembentukan pusdalop, satuan reaksi cepat, dan relawan – Adanya perencanaan tanggap darurat yang terintegrasi dengan sisGm peringatan dini – Adanya persediaan, peralatan dan prasarana untuk merespon bencana – Adanya pelaGhan dan gladi tanggap darurat untuk instansi dan sector terkait – Pendidikan dan pelaGhan masyarakat – Akses masyarakat terhadap fasilitas public untuk penyelamatan diri dalam situasi bencana (bandara, pelabuhan, selter, dsb) –
- 15. Kriteria Pembagian Urusan • Menurut UU N0.32 tahun 2004 dan PP 38/2007: – Ekternalitas, – Efisiensi, dan – Akuntabilitas • Kriteria lainya yang perlu dipikirkan – Potensi risiko bencana: daerah menentukan apakah satu kegiatan PRB perlu dilakukan berdasarkan atas penilaianya tentang potensi risiko bencana – Kemampuan daerah: daerah melaksakan kegiatan PRB
- 16. Fungsi Manajemen Pemerintahan? • NSPK: norma, standar, pedoman, dan kriteria – Untuk kegiatan yang menjadi urusan daerah, pemerintah membuat NSPK sebagai dasar bagi daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahannya • Regulasi: – pemerintah dan daerah dapat membuat regulasi untuk mengatur tentang apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya dalam seGap urusan, bidang, dan kegiatan pemerintahan
- 17. Fungsi manajemen pemerintahan • Provisi: • Pemerintah dan daerah menyelenggarakan pelayanan dan kegiatan pemerintahan yang menjadi urusannya berdasar atas NSPK dan atau regulasi yang terkait • Binwas: • Pemerintah melaksanakan Binwas kepada daerah atas pelaksanaan urusan, apakah sesuai dengan NSPK. Binwas dapat didekonsentrasikan kepada gubernur sebagai pemerintah.
- 18. Pelayanan dasar • Pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan (Permendagri N0 6/2007, ps 1(7)) • Secara akademik, pelayanan dasar adalah pelayanan untuk mewujudkan public values, yaitu hak-‐hak dan privileges yang melekat pada seGap warga negara dan wajib dipenuhi oleh Negara dan atau pemerintah sebagai representasi negara. • Pelayanan dasar ditetapkan oleh negara melalui konsGtusi dan atau peraturan perundangan lainnya, bersifat dinamik sesuai dengan aspirasi publik dan kesepakatan poliGk.
- 19. Kriteria Pelayanan dasar (2) • Kebutuhan yang bersifat mutlak dan menjadi hak-‐hak dasar bagi warga dan penduduk Indonesia, yang jika Gdak terpenuhi akan mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi • Diatur dalam konsGtusi dan peraturan perundangan lainnya • Menjadi bagian dari komitment Indonesia terhadap kesepakatan internasional?
- 20. Pelayanan dasar dalam PRB • Pelayanan yang jika Gdak disediakan oleh negara dapat menempatkan warga dan penduduk terancam jiwa dan kehidupannya sebagai akibat dari terjadinya bencana • Ciri-‐ciri pelayanan dasar dalam PRB: – Risiko keGdaktersediaan dapat mengancam hak hidup dan kehidupan warga – Dirumuskan dalam peraturan perundangan – Kapasitas penyelenggaraannya diluar kemampuan perseorangan dan rumah tangga – Negara atau pemerintah menjadi pilihan kelembagaan yang paling efisien dan efekGf untuk menyelenggarakannya • Hanya pelayanan dasar yang penyelenggaraanya menjadi urusan daerah diatur dalam SPM