Evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2018 menemukan beberapa kekurangan, di antaranya perencanaan strategis dan kinerja tahunan belum sepenuhnya menjadi acuan anggaran, pengukuran kinerja belum handal, pelaporan dan publikasi kinerja kurang memadai, serta inovasi manajemen kinerja perlu ditingkatkan. Beberapa rekomendasi antara lain menyempurnakan perencanaan strategis menjadi acuan anggaran
2. Komponen Perencanaan Kinerja
Sub kumponen Perencanaan Strategis:
• RPJMD/RENSTRA belum dilengkapi dengan ukuran
keberhasilan (indikator) dan target dan belum
dipublikasikan.
• RPJMD/Renstra belum sepenuhnya dijadikan sebagai
acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja
dan Anggaran Tahunan
3. REKOMENDASI
Memerintahkan kepada Tim Anggaran
Pemerintah Daerah dan Kepala OPD agar
Dokumen RPJMD/Renstra dijadikan sebagai
acuan penyusunan dokumen Rencana Kinerja
dan anggaran Tahunan (RKA), dimonitoring
target capaian kinerjanya dan dokumen
perencanaan direviu secara berkala
4. Komponen Perencanaan Kinerja
Sub kumponen Perencanaan kinerja Tahunan:
• Perjanjian Kinerja (PK) Kabupaten dan OPD belum di
Publikasikan dan Rencana Aksi atas kinerja pada
tingkat OPD yang disampel belum disusun.
• OPD yang di sampel belum menyusun Rencana Aksi
atas Kinerjanya yang disertai target.
• Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam
penyusunan anggaran
5. REKOMENDASI
Memerintahkan kepada Kepala OPD agar
setiap tahun menyusun rencana aksi atas
Perjanjian Kinerjanya. Rencana aksi tersebut
dijadikan sebagai dasar pemberian
penghargaan, dimanfaatkan dalam pengarahan
organisasi dan dipantau capaian kinerjanya
setiap triwulan yang dituangkan dalam suatu
laporan dan dimanfaatkan dalam penyusunan
anggaran.
6. Komponen Pengukuran Kinerja
Sub kumponen Pemenuhan Pengukuran:
• Belum terdapat mekanisme pengumpulan data
kinerja pada Tingkat OPD;
• IKU Kabupaten dan OPD belum di formalkan dan
dipublikasikan;
• Dinas Kesehatan belum menyusun ukuran kinerja
tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja
atasannya
7. REKOMENDASI
• Membuat suatu sistem informasi pengumpulan
data kinerja yang berbasis teknologi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam
Ulu, agar Tim penyusun LKjIP tidak kesulitan dan
lebih cepat dalam mendapatkan data kinerja
• Memerintahkan kepada Kepala Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) agar mempublikasikan
Renstra, Perencanaan Kinerja, Indikator Kineja
Utama (IKU) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LkjIP) di website resmi
pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
8. Komponen Pengukuran Kinerja
Sub kumponen Kualitas Pengukuran:
• IKU belum memenuhi kriteria indikator yang baik dan
cukup untuk mengukur kinerja pada tingkat kabupaten
dan Tingkat OPD;
• Belum ada ukuran kinerja individu yang mengacu pada
IKU unit Organisasi di atasnya;
• Pengukuran data kinerja belum bisa diandalkan;
• Belum seluruhnya target yang ada dalam Rencana Aksi
telah diukur realisasinya secara berkala
(bulanan/triwulanan/ semester);
• Belum melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang
dengan menggunakan bantuan teknologi, sehingga
capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara
lebih tepat dan cepat
9. REKOMENDASI
Memerintahkan kepada Kepala OPD untuk
melakukan pengukuran (indikator) kinerja
individu, memonitor capaian target rencana
aksi IKU secara berkala serta melakukan
pengukuran kinerja secara berjenjang mulai
dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan
tertinggi dan tingkat instansi dengan
menggunakan bantuan aplikasi teknologi
informasi yang terintegrasi, sehingga capaian
atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara
lebih tepat dan cepat
10. Komponen Pengukuran Kinerja
Sub kumponen Implementasi Pengukuran:
• IKU kabupaten dan satu OPD sampel belum di
formalkan
• IKU belum direviu secara berkala
11. REKOMENDASI
• Memerintahkan Kepada Kepala OPD agar
memformalkan IKU Kabupeten dan IKU OPD
• Menggunakan aplikasi manajemen kinerja
sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi
oleh pimpinan, sebagai dasar pemberian reward
and punishment. Aplikasi ini juga diharapkan
dapat mewujudkan mekanisme pengumpulan
data kinerja yang semakin handal serta
mendukung peningkatan kualitas laporan
kinerja. Selain itu, diharapkan aplikasi ini dapat
mengintegrasikan informasi keuangan maupun
tingkat kinerja
12. Komponen Pelaporan Kinerja
Sub kumponen Pemenuhan Pelaporan:
• Laporan Kinerja belum dipublikasikan baik di media
massa atau di website
• Laporan Kinerja tidak menyajikan informasi
mengenai pencapaian IKU
13. REKOMENDASI
Memerintahkan kepada Kepala OPD agar
mempublikasikan Renstra, Perencanaan
Kinerja, Indikator Kineja Utama (IKU) dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LkjIP) di website resmi pemerintah
Kabupaten Mahakam Ulu dan menampilkan
informasi pencapaian IKU pada Laporan Kinerja
14. Komponen Pelaporan Kinerja
Sub kumponen Penyajian Informasi Kinerja:
• Data sulit untuk dapat ditelusuri ke sumber datanya,
sehingga data sulit diverifikasi
• Laporan Kinerja belum menyajikan pembandingan
data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini
dengan realisasi tahun sebelumnya dan
pembandingan lain yang diperlukan
15. REKOMENDASI
• Memerintahkan kepada Tim Penyusun LKjIP
tingkat Kabupaten dan OPD agar
mengadministrasikan dengan baik kertas
kerja pendukung capaian kinerjanya,
sehinggga mudah ditelusuri dan tidak
diragukan lagi validitasnya
• Pembandingan data kinerja yang memadai
antara realisasi tahun ini dengan realisasi
tahun sebelumnya dan pembandingan lain
yang diperlukan agar dimasukan dalam
laporan kinerja
16. Komponen Pelaporan Kinerja
Sub kumponen Pemanfaatan Informasi Kinerja:
• Informasi Kinerja belum sepenuhnya digunakan
untuk perbaikan perencanaan, program dan
peningkatan kinerja
18. Komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
Sub kumponen Kinerja yang dilaporkan (Output):
• Pengumpulan data kinerja atas output yang
dilaporkan belum dapat diandalkan, karena data sulit
ditelusuri dan di akses oleh pihak yang
berkepentingan, belum ada mekanisme verfikasi atas
validitas data sehingga belum jelas siapa yang
bertanggungjawab atas data yang dikeluarkan.
• SOP penyusunan LKjIP Kabupaten telah disusun,
namun Implementasinya belum optimal
19. REKOMENDASI
• Memerintahkan kepada Tim Penyusun LKjIP
tingkat Kabupaten dan OPD agar
mengadministrasikan dengan baik kertas
kerja pendukung capaian kinerjanya,
sehinggga mudah ditelusuri dan tidak
diragukan lagi validitasnya
• Inspektorat agar membuat kesepakatan
tindak lanjut hasil Evaluasi LKjIP OPD Tahun
2018 dengan pimpinan OPD yang dituangkan
dalam Berita Acara kesepakatan. Untuk
selanjutnya secara terus menerus
Inspektorat melakukan monitoring atas
tindak lanjut hasil Evaluasi atas LKjIP OPD
20. Komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
Sub kumponen Kinerja Lainnya:
• Kabupaten Mahakam Ulu belum melakukan Inisiatif
dalam pemberantasan korupsi, belum melakukan
inovasi yang mengarah ke manajemen kinerja yang
menggunakan indikator kinerja utama yang terukur
pada setiap jenjang sampai kepada individu, yang
diukur secara berkala dan hasil pengukurannya
dikaitkan dengan insentif, Mahakam Ulu belum
memperoleh penghargaan-pengharagaan tingkat
internasional
21. REKOMENDASI
Melakukan inovasi yang mengarah ke
manajemen kinerja yang menggunakan
indikator kinerja utama yang terukur pada
setiap jenjang sampai kepada individu, yang
diukur secara berkala dan hasil pengukurannya
dikaitkan dengan insentif.
