Dokumen tersebut membahas tentang keamanan pangan di Kabupaten Sumedang. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain masalah keracunan pangan yang terjadi akibat berbagai faktor, perlunya sertifikasi pangan untuk menjamin keamanan, serta tantangan dalam pembinaan dan pengawasan pangan di daerah tersebut.

1. DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SUMEDANG

2. Pangan adalah segala sesuatu yang
berasal dari sumber hayati, baik yang
diolah maupun yang tidak diolah
yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi
konsumsi manusia, termasuk bahan
tambahan pangan, bahan baku
pangan dan bahan lain yang
digunakan dalam proses penyiapan,
pengolahan, dan/atau pembuatan
makanan atau minuman
UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan

3. Keamanan Pangan adalah kondisi
dan upaya yang diperlukan untuk
mencegah pangan dari kemungkinan
cemaran biologis, kimia dan benda
lain yang dapat mengganggu,
merugikan dan membahayakan
kesehatan manusia
PP No.28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

4. Konsumen adalah setiap orang
pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain maupun makhluk hidup
lain dan tidak untuk diperdagangkan
Perlindungan Konsumen adalah
segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen
UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

5. 1. Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan
2. Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan
5. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

6. 6. Kepmenkes RI No.715/Menkes/SK/V/2003
tentang Pedoman Hygiene Sanitasi Jasaboga
7. Kepmenkes RI No.942/Menkes/SK/VII/2003
tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi
Makanan Jajanan
8. Kepmenkes RI No.1098/Menkes/SK/VII/2003
tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah
Makan dan Restoran

7. 9. Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.00.06.1.52.6635
tentang Larangan pencantuman Informasi bebas
Bahan Tambahan Pangan pada Label dan Iklan
Pangan
10.Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan
Makanan RI No. H.K.00.05.5.1640 Tahun 2003
Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan
Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

8. 1. Restoran
Penyedia jasa pangan mulai dari
pembuatan sampai dengan penjualan
dengan menggunakan sebagian atau
seluruh bagian bangunan
2. Rumah Makan
Penyedia jasa pangan yang lingkup
kegiatannya menyediakan makanan dan
minuman di tempat usahanya
3. Catering/Jasaboga
Penyedia jasa pangan yang melakukan
proses pengelolaan pangan yang disajikan
di luar tempat usaha atas dasar pesanan

9. 4. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
Penyedia jasa pangan yang memiliki tempat usaha di
tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual
hingga semi otomatis
5. Pengrajin Makanan
Penyedia jasa pangan yang menyajikan makanan
jajanan
Ket : penyedia jasa pangan = perseorangan atau perusahaan

10. KEJADIAN KERACUNAN PANGAN
Merupakan permasalahan tahunan
yang terjadi akibat berbagai faktor
Diantaranya faktor perilaku produsen
pangan, ketidaktahuan konsumen di
dalam pengkonsumsian pangan
Di Kab.Sumedang kasus keracunan
makanan yang tercatat dari tahun
2005 s.d 2008 adalah 12 kasusdengan
jumlah penderita lebih dari 300 org

11. SERTIFIKASI PANGAN
Merupakan indikator telah
terpenuhinya persyaratan hygiene
sanitasi dalam pencapaian
keamanan pangan
Hal yang paling menjadi kendala
adalah sertifikasi untuk pangan
produksi IRTP
IRTP dengan jumlah yang sangat
banyak menjadikan pengawasan
dan pembinaan perlu dilakukan
lebih optimal

12. Di Kabupaten Sumedang sampai dengan bulan April
2009 terdapat 46,83% IRTP yang telah mengikuti
proses sertifikasi
Dari angka tersebut tidak seluruhnya berhak
memperoleh sertifikat Pangan Industri Rumah
Tangga (P-IRT)
PERDA NO.32 / 2003
RETRIBUSI SARANA
PELAYANAN
KESEHATAN

13. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PANGAN
Belum dilakukan optimal, kendala dana dan
tenaga (SDM)
Kerja sama LP/LS belum optimal, saat ini hanya
sampai pada adanya kasus/isu pangan
Belum adanya sistem keamanan pangan terpadu
Belum ditegakkannya aturan (sanksi)

14. PERSEPSI MASYARAKAT
DAN OPINI PUBLIK
Persepsi masyarakat bahwa
hal yang paling utama
dalam pemenuhan pangan
adalah pangan yang enak,
menarik dan pasti murah
Belum terbangunnya opini
publik dalam hal pemilihan
pangan yang aman
Kebiasaan/perilaku yang
bersifat turun temurun di
masyarakat

15. Perilaku
Lingkungan/tempat dan peralatan kerja
Penggunaan bahan tambahan
Label pada kemasan produk

17. Pekerja di Industri Keripik Kelapa Kecamatan Tanjungsari
Dengan pakaian seadanya, asyik bercengkrama sambil bekerja…….??

18. Pekerja di Industri pembuatan Telur Gabus
di Sukasari

19. Pekerja di Industri pembuatan Comring
Kecamatan Sumedang Selatan

20. Setiap penjamah pangan/karyawan :
1.Tidak boleh bercakap-cakap, makan, minum
pada saat bekerja
2.Tidak diperkenankan menggunakan perhiasan,
jam tangan pada saat bekerja
3.Harus menggunakan perlengkapan kerja seperti
celemek, penutup kepala, sarung tangan,
penutup mulut
4.Harus memiliki surat keterangan sehat dari
dokter (uji kesehatan rutin)

22. Industri Pembuatan Comring di Desa Cijambu-Tanjungsari

23. Kandang ternak di samping Industri Keripik Pisang di Cisarua

24. Para Pekerja di Industri Rumah Tangga dengan tingkat
risiko yang sangat tinggi (paparan debu)
Industri Kue Subadra Industri Sistik Industri Keripik Kelapa

25. Kondisi peralatan dan tempat produksi pangan

26. Kondisi sekitar tempat produksi di
Industri pembuatan comring di Kec.Sumedang Selatan

27. Lingkungan dan Peralatan Kerja :
 Bangunan bersih dan mudah dibersihkan
 Tidak dekat dengan sumber pengotor seperti
jamban, sampah, kandang ternak
 Peralatan kerja bersih, kuat terbuat dari bahan
yang mudah dibersihkan dan tidak berkarat
 Ada fasilitas sanitasi seperti jamban, tempat cuci
tangan yang dilengkapi dengan air mengalir dan
sabun, tempat sampah, sarana pembuangan
limbah yang tertutup
 Hewan dilarang masuk ke tempat produksi

29. Pewarna kuning digunakan untuk merndam pisang pada
Industri Keripik Pisang di Cisarua

30. Kiri : Kerupuk hasil produksi Pengelola IRTP di
Kec.Sumedang Utara
Kanan : Adonan Kerupuk yang ternyata mengandung
Rhodamin B

31. 31
BAHAN TAMBAHAN PANGAN
YANG DILARANG DALAM PANGAN
(PERMENKES N0. 722/MENKES/PER/IX/88
1. ASAM BORAT (Boric Acid) DAN SENYAWANYA
2. ASAM SALISILAT DAN GARAMNYA (Salicylic Acid )
3. DIETYLPIROKARBONAT
4. DULSIN (Dulcin)
5. KALIUM KLORAT ( Potassium Chlorate )
6. KLORAMFENICOL ( Chloramphenicol )
7. MINYAK NABATI YANG DIBROMINASI
8. NITROFURAZON ( Nitrofurazone )
9. FORMALIN (Formaldehyde)
Formalin termasuk bahan berbahaya sesuai Permenkes Nomor
472/MenKes/Per/V/1996
Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan

32. 32
Merupakan senyawa yang berbentuk kristal, warna putih,
tidak berbau dan stabil pada suhu dan tekanan normal.
DILARANG SEBAGAI BAHAN
TAMBAHAN PANGAN
Berdasarkan :
PerMenKes
No.722/Menkes/Per/IX/1988
Tentang : Bahan Tambahan Pangan
BORAKS

33. 33
PERMENKES No.239/MENKES/PER/V/85
PEWARNA YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM MAKANAN
BUTTER YELLOW CI 11020
- CITRUS RED NO.2 CI 12156
- CHOCOLATE BROWN FB
- MAGENTA
- ORANGA RN CI 15970
- PONCEAU 6 R CI 16290
- RHODAMIN B CI 45170
- VIOLET 6 B CI 42640

34. Bahan tambahan yang DILARANG
penggunaannya dalam pangan tetapi masih
banyak ditemukan digunakan pada pangan
adalah :
1.Formalin (sebagai pengawet)
2.Boraks (sebagai pengenyal, untuk memprbaiki
penampakan)
3.Rhodamin B (sebagai pewarna merah)
4.Methanil yellow (sebagai pewarna kuning)

36. Aneka Produk
Pangan
Sumedang

37. Pada label komponen yang harus ada :
1.Jenis Pangan
2.Merk
3.Komposisi
4.Berat bersih
5.Nomor registrasi kesehatan (P-IRT, MD, ML, SD,
SL)
6.Identitas produsen
7.Kode Produksi
8.Baik digunakan sebelum

38. Pada label dilarang mencantumkan pernyataan
atau keterangan dalam bentuk apapun yang
menyatakan bahwa pangan tersebut dapat
berfungsi sebagai obat (berkhasiat)
PP No.69 tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan
Pada label dilarang mencantumkan kalimat
“bebas bahan pengawet” atau dengan
menggunakan kata lain yang semakna
Peraturan Kepala BPOM RI No.Hk.00.06.1.52.6635 tentang
Larangan Pencantuman Informasi Bebas Bahan Tambahan Pangan Pada Label

39. Diperlukan kerja sama dari 3 pilar pelaku pangan yaitu
pemerintah, pengelola pangan dan masyarakat
Pemerintah sebagai pengawas dan pembina pangan
beredar diharapkan mampu menciptakan suatu sistem
keamanan pangan yang terpadu mulai dari tingkat pusat
hingga daerah melalui berbagai aturan sebagai pedoman
di dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait
dengan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
termasuk dalam hal penegakkan sanksi hukum

40. Pengelola sebagai penyedia jasa pangan yang
memproduksi pangan untuk diperdagangkan
bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan
mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi
melalui proses sertifikasi pangan
Masyarakat sebagai konsumen diharapkan turut
melakukan pengawasan terhadap pangan edar sehingga
dapat tercipta opini publik yang positif yang mendukung
kebutuhan akan pemenuhan keamanan produk pangan

41. “ We learn from the past days,
we belong to the present,
and with the guidance from the almighty
we build our tomorrow “
( a wise person’s saying )
dinisuhardini77@gmail.com
082115117585