1. Pemohon mengajukan replik atas jawaban Termohon dalam perkara talak. Pemohon tidak setuju dengan beberapa pernyataan Termohon dan membantah adanya gangguan kejiwaan pada diri Pemohon. 2. Pemohon meminta majelis hakim memberikan putusan menerima talak dan menolak jawaban Termohon, serta menghukum Termohon membayar biaya perkara.

1. KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
ABDUL JABBAR, SH., M.HUM. & ASSOCIATES
Jl. Timoho No. 43 Yogyakarta Telp. 081215532802
Hal : REPLIK
Lamp : -
Kepada Yang Terhormat,
Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara No. 123/Pdt.P/2012/PA Yk
Pengadilan Agama Yogyakarta
Di
YOGYAKARTA
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Bertindak untuk dan atas nama klien kami: Anwar Habibi Siregar Bin Salman Siregar
selaku Pemohon dalam perkara No. 123/Pdt P/ PA Yk. dengan ini Pemohon hendak
mengajukan Repik sebagai tanggapan jawaban Termohon sebagai berikut:
1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu
pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak
Pemohon.
2. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali jika Termohon tidak mengalami
gangguan kejiwaan, dan hal itulah yang memicu percekcokan antara Pemohon
dengan Termohon. hal ini akan Pemohon buktikan dalam acara pembuktian.
3. Bahwa benar Pemohon pernah mengata-ngatai Termohon dengan kata-kata kasar,
disebabkan karena ketika Pemohon menasihati dengan cara halus dan bijak malah
dibalas dengan kata-kata yang tidak mengenakkan dan itu membuat Pemohon khilaf
dan tersinggung sehingga keluar kata-kata yang tidak pantas tersebut. kata-kata
kasar tersebut adalah sebagai wujud dari keputusasaan Pemohon kepada Termohon
yang tidak mau meninggalkan kebiasaan buruknya yakni bertindak sesuka dirinya
sendiri dan bisa dikatakan mengalami gangguan kejiwaan.
4. Bahwa Pemohon menolak pernyataan jika kepergian Termohon ke rumah orang tua
Termohon dikarenakan Termohon tidak kuat lagi mendengarkan ucapan-ucapan
kotor, makian-makian dan perlakuan kasar Pemohon, karena yang memulai ucapan-
ucapan kotor dan maikan-makian tersebut adalah Termohon sendiri dan jika
perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai dengan pasal 335
KUHP maka yang terkena adalah Termohon sendiri, karena Termohonlah yang
memulai.

2. 5. Bahwa jika satu anak tersebut memiliki ikatan bathin yang lebih kuat dengan ibunya
bukan berarti bahwa satu anak tersebut akan mendapatkan hal yang tebaik bagi
hidup mereka apalagi diasuh oleh seorang ibu yang masalah dengan kejiwaannya,
bahkan hal tersebut akan berdampak negatif bagi perkembangan hidup mereka. Dan
dalam kenyataannya banyak ibu yang tidak mampu mengasuh anak dengan tidak
baik meskipun ibu itu adalah ibu kandungnya sendiri. Lagi pula Pemohon dalam
sehari-harinya lebih memiliki waktu bersama anak-anak ketimbang Termohon.
6. Bahwa Pemohon sependapat dengan Termohon tentang nafkah penghidupan yang
akan diterima Termohon, namun tidak sepakat dengan perhitungan Termohon
karena pendapatan Pemohon sebagai buruh tidak tetap.
7. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali dalam hal Termohon mendapatkan
kiswah dan maskan yang sebesar Rp.200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) karena hal
itu sangat keterlaluan dan tidak wajar.
8. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan tuntutan Termohon sebesar Rp.
400.000,00 sebagai nafkah mut`ah. Mengingat bahwa Pemohon adalah seorang
Buruh yang tentu saja sangat keberatan untuk memberikan nafkah mut`ah sebesar
empat ratus ribu rupiah tersebut. Dan lagi pula nafkah mut`ah sebesar empat ratus
ribu rupiah tersebut adalah tidak wajar dan tidak sesuai dengan hukum kebiasaan
yang berlaku
9. Bahwa benar dengan memperhatikan ketentuan Pasal.105 huruf a dan b KHI yang
menyebutkan Bahwa dalam hal terjadinya perceraian :
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah
hak ibunya
b. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah
Namun berdasarkan pasal 107 dan 109 Kompilasi Hukum Islam yang
menyebutkan bahwa :
Pasal 107 ( 4 ) wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau
orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau
badan hukum
Pasal 109 Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan
hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila
wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau
menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang
yang berada di bawah perwaliannya

3. Dengan mengingat ketentuan di atas maka tidak lah layak jika perwalian anak-anak
sah antara Pemohon dengan Termohon diberikan kepada Termohon karena
Termohon tidak lah memenuhi syarat sebagai wali sebabnya adalah Termohon
merupakan pemabuk, dan pemboros sehingga dapat dikatakan tidak berpikiran
sehat dan tidak berkelakuan baik.
Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa memberikan putusan
sebagai berikut :
PRIMAIR
1. Menolak jawaban permohonan talak
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohnan talak Pemohon.
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara.
SUBSIDAIR
Mohon putusan seadil-adilnya
Demikian Replik ini kami ajukan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Yogyakarta, 23 Desember 2012
Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon
ABDUL JABBAR, SH.,M.Hum.