1. NAMA : NASRIA IKA NITASARI
NIM : 124254240
PRODI : S1 PPKn 2012 / C
TUGAS : DEMOKRASI MASYARAKAT DAN BERADAB
DEMOKRASI DI INDONESIA
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai
upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan
oleh pemerintah negara tersebut.Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang
membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif). Indonesia
adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, untuk di Asia Tenggara
Indonesia adalah negara yang paling terbaik menjalankan demokrasinya. Prinsip dari sebuah
demokrasi adalah kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat karena “dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat”.
Pada Massa transisi, bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan
dampak ekonomi yang positif. Demokrasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan
tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup. Tetapi di era saat ini, demokrasi yang sedang
berjalan di Indonesia memperlihatkan beberapa kemajuan dibandingkan masa-masa
sebelumnya. Pemilihan umum dengan diikuti banyak partai adalah sebuah kemajuan.
kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi di masyarakat juga semakin
meningkat. Para kaum tertindas (minoritas) mampu menyuarakan keluhan mereka di depan
publik sehingga masalah-masalah yang selama ini terpendam dapat diketahui oleh publik.
Pemerintah pun sangat mudah dikritik bila terlihat melakukan penyimpangan dan bisa
diajukan ke pengadilan bila terbukti melakukan kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan
publik.
Sebagai suatu sistem politik, demokrasi juga mengalami perkembangan dalam
implementasinya. Demokrasi banyak berkembang ke dalam banyak model karena terkait
dengan kreatifitas para aktor politik diberbagai tempat dalam mendesain praktik demokrasi
prosedural sesuai dengan kultur, sejarah dan kepentingan mereka. Dalam pelaksanaannya,
demokrasi dapat diklasifikasikan berdasarkan pelaksanaan pemerintahan dengan berdasarkan
cara yang digunakan yaitu :
a) Demokrasi langsung (direct democratie)
Apabila semua rakyat berkumpul bersama-sama untuk membuat undang-undang serta
menentukan dan memilih suatu pemilihan kebijakan ataupun pemilihan umum dalam rangka
kesejahteraan rakyat didalamnya dan kemajuan negaranya secara langsung dan serentak.
b) Demokrasi perwakilan (representative democratie)
Bentuk penyaluran kehendaknya apabila rakyat yang telah dewasa memilih wakil-
wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di pusat maupun
didaerah, yang akan melaksanakan pemerintahan. Di Negara-negara modern sekarang ini
pada umumnya dijalankan demokrasi dengan perwakilan. Pelaksanaan demokrasi dengan
perwakilan biasanya dilakukan dengan melalui pemilihan umum, karena pemilihan umum
merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang demokratis.
Fungsi pemerintahan pada demokrasi representative ini dialihkan dari warga Negara
kepada organ-organ khusus. Hak menentukan nasib sendiri dalam demokrasi dibatasi pada
prosedur untuk membentuk dan memilih organ ini. Organ berwenang untuk membuat atau
melaksanakan norma-norma hokum dipilih oleh subyek yang perilakunya diatur oleh norma
ini. Pemerintahan representative adalah pemerintahan yang menjalankan kekuasaan dan
otoritas dari orang-orang dengan kekuasaan dan otoritas dilakukan melalui perwakilan yang
dipilih secara bebas dan bertanggung jawab kepada mereka.

2. c) Demokrasi prosedural (procedural democratie)
Demokrasi yang hanya berjalan berdasarkan aturan dan prosedur. Demokrasi prosedural
berjalan secara mekanis dengan mengambil tujuan akhir kekuasaan. Contoh dari demokrasi
prosedural adalah pelaksanaan pemilu. Demokrasi prosedural berada di wilayah hukum,
peraturan, mekanisme serta sistem.
d) Demokrasi substantif (substantive democratie)
Demokrasi yang memberi tempat kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari rakyat
jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan etnik,
untuk dapat menempatkan kepentingannya dalam agenda politik di suatu negara. Demokrasi
ini menjalankan agenda kerakyatan, bukan sekadar agenda demokrasi atau agenda politik
partai semata. Demokrasi substantif menempati ranking paling tinggi dalam penerapan
demokrasi yang memberi tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda,
golongan minoritas keagamaan dan etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan
kepentingannya dalam agenda politik di suatu negara.
Demokrasi substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan
sekedar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata. Agenda-agenda rakyat menjadi
pijakan keberadaan partai politik dalam melakukan proses-proses politik, baik di level
eksekutif maupun legislatif. Indonesia belum dapat berjalan secara substantive, karena
agenda kerakyatan masih terpengaruhi oleh agenda demokrasi atau agenda partai politik.
Dari adanya pengklasifikasian demokrasi berdasarkan pelaksanaan pemerintahan dengan
berdasarkan cara yang digunakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia
menggunakan demokrasi representative (demokrasi perwakilan), karena seluruh rakyat
memiliki hak dan daulat yang kedaulatannya tersebut telah diwakilkan melalui perwakilan
yaitu diwakili oleh lembaga negara yang khusus mewakili rakyat. Di Indonesia badan atau
lembaga negara yang bertugas untuk mewakili kepentingan rakyat dan mewakili aspirasi
maupun pendapat dari rakyat serta mewakili dalam pengambilan keputusan dalam rangka
kesejahteraan semua rakyat dan kemajuan negara adalah lembaga dewan perwakilan rakyat
(DPR).
Dalam era saat ini, yang terjadi di Indonesia adalah minoritas sering dimanfaatkan
sebagai alat oportunisme politik. Demokrasi di Indonesia perlu memiliki ruang keterwakilan
bagi kelompok minoritas. Minoritas harus mempunyai wakil di pemerintahan maupun dalam
pembuatan kebijakan. Sehingga perlu dilakukan suatu perubahan untuk memperluas dan
memperdalam demokrasi dengan mengutamakan kebebasan serta yang terpenting adalah
harus adil. Dalam mewujudkan masyarakat yang bebas, setara atau adil, dan damai
merupakan kewajiban negara dalam menegakkan demokrasi. Demokrasi akan berarti bagi
Indonesia jika negara secara inklusif dapat menyatukan keberagaman yang ada ke dalam
konstitusi, bukan didasarkan pada keterpilihan suara terbanyak.
Menegakkan demokrasi seharusnya tidak hanya mengarah pada emansipasi politik, tapi
juga ekonomi. Akan tetapi, dalam konstitusi di Indonesia, negara adalah organisasi
kemasyarakatan yang bertujuan mewujudkan keadilan bagi kesejehteraan sosial. Itu berarti
politik tanpa ekonomi berarti kemerdekaan belum tercapai. Untuk mewujudkan demokratisasi
yang luas dan dalam, masyarakat Indonesia baik pemerintah maupun pembuat kebijakan,
untuk kembali kepada semangat konstitusi yang didasarkan pada Pancasila karena penyebab
dari adanya kegagalan demokratisasi di Indonesia itu karena tidak berdasarkan Pancasila.

3. Dalam demokrasi perwakilan ada unsur elitarisme. Kontrol warga negara dilakukan
melalui dua cara, yaitu pertama secara langsung melalui pemilihan umum dan kedua secara
tidak langsung melalui keterbukaan pemerintah. Klasifikasi yang kedua tersebut
menghendaki kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan. Wakil-wakil rakyat
bertindak atas nama rakyat, baik itu dalam menetapkan tujuan negara (baik jangka panjang
maupun jangka pendek), corak maupun sistem pemerintahan. Menurut pemikiran Jhon
Locke, walaupun kekuasaan telah diserahkan kepada satu organ, namun masyarakat sebagai
kesatuan politik masih dapat menyampaikan tuntutan-tuntutan dan meminta perhatian
terhadap pelanggaran yang terjadi. Untuk membentuk masyarakat politik, dibuatlah undang-
undang atau hukum. Maka yang pertama kali perlu dibuat adalah badan pembuat undang-
undang yang dipilih dan di bentuk oleh rakyat.
Sehingga untuk keperluan itulah diselenggarakan pemilihan umum yang dilaksanakan
secara berkala. Penyelenggaraan tersebut menjadi penting karena pendapat atau aspirasi
rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis dan
berkembang dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat
berubah, baik karena dinamika dunia internasional maupun karena faktor-faktor dalam
negeri, perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena
pertambahan jumlah penduduk/rakyat yang dewasa sebagai pemilih baru, dan pemilihan
umum perlu diadakan secara teratur dengan maksud menjamin terjadinya pergantian
kepemimpinan negara, baik di bidang legislatif maupun eksekutif.
Pelaksanaan demokrasi dengan perwakilan pada umumnya dilakukan melalui pemilihan
umum, karena pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang
demokratis. Fungsi pemerintahan pada demokrasi representative ini dialihkan dari warga
Negara kepada organ-organ khusus. Organ tersebut berwenang untuk membuat atau
melaksanakan norma-norma hokum dipilih oleh subyek yang perilakunya diatur oleh norma
ini. Pemerintahan representative adalah pemerintahan yang menjalankan kekuasaan dan
otoritas dari orang-orang dengan kekuasaan dan otoritas dilakukan melalui perwakilan yang
dipilih secara bebas dan bertanggung jawab kepada mereka.