Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang keadaan tak hadir menurut KUH Perdata, termasuk pengertian, unsur-unsur, tahapan, akibat hukum, dan tindakan hukum yang terkait. 2. Keadaan tak hadir terjadi ketika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya untuk waktu yang lama tanpa memberi kuasa kepada orang lain. 3. Terdapat berbagai tahap

2. Nama Kelompok
 Nasria Ika Nitasari(124254240)
Elfira Rabbani Hafinur (124254244)
Ari Tri Maria (124254245)
S1 PPKn 2012 C

3. Hukum Perdata
Keadaan Tak Hadir
( Afwezigheid )

4. Keadaan
Tak Hadir
KUH Perdata
Pasal 463 s/d Pasal 498

5. Pengertian Keadaan Tak Hadir
Orang yang tidak hadir (afwezig) adalah
orang-orang yang meninggalkan tempat
tinggalnya untuk suatu jangka waktu yang
relatif lama, tanpa menunjuk orang lain untuk
mewakili dan mengurus kepentingannya.

6. Untukdapat dinyatakan dalamkeadaan tidak hadir harus
memenuhi unsur-unsur yang ditetapkandalampasal 463
KUHPerdata sebagai dasar dari ketidakhadiranyaitu:
1. Meninggalkan tempat kediaman
2. Tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya
3. Tidak menunjuk atau memberi kuasa pada orang lain untuk
mengatur pengelolaan kepentingannya
4. Bilamana pemberian kuasa telah gugur
5. Bilamana timbul keadaan yang memaksa untuk
menanggulangi pengurusan dari harta benda seluruhnya atau
untuk sebagian
6. Untuk mengangkat seorang wakil maka harus diadakan
tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai
akibat ketidakhadiran tersebut.

7. Tahapan
ketidakhadiran
4.
Periode
sesudah
mencapai
30 tahun
1. Periode sampai
5 tahun
3. Periode sesudah
mencapai 10 tahun
2.
Periode
sesudah
mencapai
5 tahun

8. Secara garis besar akibat Hukum dari Keadaan Tidak Hadir
adalah :
Tindakan -
sementara
Dinyatakan
barangkali -
meninggal
dunia
Pewarisan
secara
definitive

9. Tahap-tahap tindakan hukum untuk mengisi
kekosongan yang disebabkan oleh karena tidak hadirnya
seseorang adalah :
1. Menetapkan ketidakhadiran dan menunjuk wakil
yang mewakili dan memelihara kepentingan orang yang
tidak hadir, yang meliputi kepentingan harta kebendaan
dan kepentingan-kepentingan mengenai pribadinya.
2. Penetapan tentang dianggapnya seseorang telah
meninggal dunia.
3. Menetapkan pewarisan

10. Tindakan penetapan tentang di anggapnya seseorang telah meninggal dunia, dapat
diambil baik dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-tindakan sementara, dan
cukup kalau sudah beberapa lama Ia tidak pulang.
Tentang waktu selama beberapa lama itu ditentukkan dalam pasal 467 dan 470 KUH Perdata
ditentukan sebagai berikut :
1. Lima tahun sejak keberangkatan dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah
diperoleh kabar terakhir, bila yang tak hadir tidak mengangkat seorang kuasa untuk
mengurusi harta kekayaannya.
2. Sepuluh tahun bila yang tidak hadir meninggalkan kuasa atau mengatur
pengurusannya.
3. Satu tahun bila tidak hadir bepergian ke tempat yang berbahaya, atau merupakan
penumpang kapal yang dinyatakan hilang atau mengalami kecelakaan.

11. Akibat Pernyataan Barangkali Meninggal Dunia dibagi 3 yaitu :
Terhadap
para
barangkali
ahli waris
Terhadap para
legataris dan
mereka yang
mempunyai hak
Terhadap
istri atau
suami yang
ditinggalkan
Pasal
468, 472, 477,
479, 476 , 478,
473, 482, 484
KUHPerdata
Pasal
475, 476,
477, 482
KUHPerdata
Pasal
483
KUHPerdata

12. Berakhirnya keadaan setelah ketetapan barangkali meninggal dunia
1. Jika si tidak hadir pulang dan diterima kabar
bahwa ia masih hidup
2. Diterima kabar bahwa si tidak hadir telah
meninggal
3. Dengan lewatnya waktu 30 tahun setelah
pernyataan barangkali meninggal dunia atau
setelah lewat 100 tahun sejak kelahiran si
tidak hadir

13. DAFTAR PUSTAKA
Komariah.2010. “Hukum Perdata”.Malang :
UMM Press
Satrio, J.1999. “Hukum Pribadi Bagian I Persoon
Alamiah”.Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
Subekti.2002. “Pokok-Pokok Hukum
Perdata”.Jakarta : PT Intermasa