Critical notes akta otentik

  • 3,768 views
Uploaded on

akta otentik notaris dan akta pejabat umum PPAT

akta otentik notaris dan akta pejabat umum PPAT

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
3,768
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
76
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1.
    • LANDASAN TEORITIS
    • 2. Pengertian Umum Akta
    • 3. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian. Ia adalah salah satu alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR; 164, 285-305 Rbg dan pasal 1867-1894 BW. 
    • 4. Keharusan ditandatanganinya suatu akta didasarkan pada ketentuan pasal 1869 BW, dengan tujuan untuk mengindividualisir suatu akta sehingga dapat membedakan dari satu akta dengan yang lainnya. Yang dimaksudkan dengan penandatangan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf (singkatan tanda tangan) dianggap belum cukup. Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta dibawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditujuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 BW, Staatsblad Nomor 29, Pasal 1, 286 Rbg). Pengesahan sidik jari ini lebih dikenal dengan waarmerking.
    • 5. Jenis-jenis Akta
    • 6. Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yag dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan (pasal 165 HIR, 1868 BW, dan 285 Rbg). Sedangkan akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya (Pasal 101 ayat b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)
    • 7. Perbedaan mendasar antara akta otentik dan akta di bawah tangan adalah:
    • 8. Bentuk dari akta otentik sesuai sesuai dengan sesuai dengan undang-undang, maksudnya yaitu bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dan sebagainya sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak. Sedangkan akta dibawah tangan berbentuk bebas.
    • 9. Akta otentik dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta di bawah tangan tidak diwajibkan.
    • 10. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka akta otentik tersebut harus dianggap asli atau benar. Sedangkan akta di bawah tangan juga mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya.
    • 11. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenaran dari akta otentik tersebut. Sedangkan untuk membuktikan akta di bawah tangan harus terdapat saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya.
    Jika melihat perbedaan tersebut di atas, maka akta notaris termasuk dalam jenis akta otentik karena memenuhi semua unsur-unsurnya.<br />
    • Pengertian Akta Otentik
    Di dalam HIR pasal 165 akta otentik disebutkan bahwa :<br />“ Akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan juga tentang yang ada di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta”.<br />Dan juga tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1868 menyatakan bahwa:<br />“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan tempat akta itu dibuat”<br />Akta otentik yang dimaksud adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang mengenai isi surat itu berkuasa untuk membuatnya, dan juga berkuasa di tempat surat (akta) tersebut dibuat. Seperti misalnya akta notaris, berita acara, akta yang dibuat oleh juru sita, pegawai pencatat sipil, hakim dan lain sebagainya. Akta tersebut merupakan suatu surat yang ditandatangani, berisi perbuatan hukum, seperti misalnya suatu persetujuan jual-beli, gadai, pinjam-meminjam uang, pemberian kuasa, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.<br />Otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh dan di hadapan pejabat saja. Di samping itu caranya membuat akta otentik itu haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sutau akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak–pihak yang bersangkutan.<br />Sebagai keterangan dari seorang pejabat, yaitu apa saja yang dikatakan oleh pejabat itu adalah sebagai yang dilihatnya dianggap benar terjadi di hadapannya, maka ketentuan pembuktiannya berlaku bagi setiap orang. Karena akta otentik itu merupakan risalah dari pejabat, maka hanyalah merupakan bukti dari pada apa yang terjadi di hadapannya saja.<br />Oleh karena dalam hal akta otentik itu pejabat terikat pada syarat-syarat dan ketentuan dalam undang-undang, sehingga hal itu cukup merupakan jaminan dapat dipercayakannya pejabat tersebut, maka isi daripada akta otentik itu cukup dibuktikan oleh akta itu sendiri. Jadi dianggaplah bahwa akta otentik itu dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat itu, sampai dibuktikan sebaliknya.<br />Menurut pasal 165 HIR ( Ps. 285 Rbg, 1870 BW) , maka akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya, yang berarti bahwa akta otentik itu masih juga dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik itu merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu bahwa penilainnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.<br />Pasal 101 ayat a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga menjelaskan tentang akta otentik, bahwa:<br />“Akta otentik adalah yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;<br />
    • Dalam UU No. 5/1986 ini lebih menegaskan tentang akta otentik sebagai alat pembuktian dari suatu peristiwa hukum.
    • 12. Akta otentik menurut Sudikno Mertokusumo ( 1985 : 124) adalah
    • 13. “Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan baik, maupun tanpa bantuan dari yang berkeptningan, yang dicatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya.”
    • 14. Ada beberapa alasan sehingga akta otentik merupakan satu-satunya alat bukti yang mempunyai nilai yang sangat tinggi dari alat bukti lainnya termasuk akta dibawah tangan yaitu :
    • 15. Akta otentik merupakan alat bukti tertulis sebagaimana yang dmaksud dalam pasal 1868 BW, 164 RIB dan 283 RDS;
    • 16. Akta otentik sejak semula sengaja dibuat sebagai alat bukti;
    • 17. Akta otentik dibuat oleh dan dihadapan pejabat Negara yang ditunjuki berdasarkan undang-undang;
    • 18. Berdasarkan pasal 1870 BW atau 165 RIB akta otentik memberikan diantara pada pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya;
    • 19. Akta otentik selain merupakan alat bukti sempurna, juga sebagai bukti yang mengikat. Merupakan bukti yang sempurna dalam arti tidak memerlukan sesuatu penambahan pembuktian. Sedangkan mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis didalmnya harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus diangap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.
    Apabila kita melihat dari kepastian hukumnya, maka kekuatan pembuktian akta otentik itu adalah sebagai berikut :<br />
    • Kekuatan pembuktian lahir
    Bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagi akta otentik sert memenuhi syarat–syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat diangap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya.<br />
    • Kekuatan pembuktian formil
    Dalam arti formil akta otentik membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran daripada keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini yang pasti adalaha tanggal dan tempat akta otentik itu dibuat serta keaslian tanda tangannya.k<br />
    • kekuatan pembuktian materiil
    Pada umumnya akta pejabat tidak mempunyai kekuatan materiil, karena akta pejabat tidak lain hanyalah untuk membuktikan kebenaran apa yang dolihat dan dilakukan oleh pejabat. Akta pejabat yang mempunyai kekuatan pembuktian materil adalah akta yang dilakukan atau dikeluarkan kantor pencatatan sipil.<br />Ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai akta otentik yaitu :<br />Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum.<br />Akta ini disebut juga dengan akta relaas atau akta berita acara yang berisi uraian dari pejabat umum yang dilihat dan disaksikaan pejabat umum sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta otentik. Sedangkan akta yang dibuat di hadapan pejabat umum dalam praktek disebut akta pihak yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan pejabat umum. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik.<br />Disini harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan para pihak . jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada pejabat umum tidak akan membuat akta dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak pejabat umum dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran pejabat umum diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam bentuk akta otentik, hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat pejabat umum, selain itu, atau isi aktapun merupakan perbuatan para pihak, bukan perbuatan atau tindakan pejabat umum.<br />Pengertian tersebut di atas merupakan salah satu karakter yuridis dari akta otentik. Dalam arti hal ini tidak berarti bahwa pejabat umum sebagai pelaku dari akta tersebut, tetapi pejabat umum tetap berada di luar para pihak atau buka pihak dalam akta tersebut. <br /> <br />Dalam tataran hukum yang benar mengenai akta otentik, jika suatu akta otentik dipermasalahkan oleh para pihak, maka :<br />Para pihak datang kembali ke pajabat umum untuk membuat pembatalan tersebut dan jika ada yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut;<br />Jika para pihak tidak sepakat bahwa akta yang bersangkutan dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya dengan gugatan untuk mendegradisikan, hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta otentik yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan ?. hal ini tergantung pada pembuktian dan penilaian hakim.<br />Apabila dalam posisi yang lain, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh pejabat umum, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi berupa tuntutan ganti rugi kepada pejabat umum yang bersangkutan dengan kewajiban penggugat, yaitu dalam gugatan harus dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut akibat langsung dari akta otentik tersebut. Dalam kedua posisi tersebut, penggugat harus dapat membuktikan apa saja yang dilanggar oleh pejabat umum, baik dari aspek lahiriah, aspek formal, maupun aspek materiil atas akta otentik. <br />Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (wet).<br />Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum dalam bentuk yang udah ditentukan dalam undang-undang. Dalam hal ini undang-undang harus diartikan sebagaimana yang tersebut dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perturan Perundang-undangan.<br />Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa : <br />“Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”.<br />Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa :<br />“Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan rakyat dengan persetujuan bersama presiden”.<br />Dalam pasal 38 UUJN disebutkan bahwa :<br />Setiap akta Notaris terdiri atas :<br />Awal akta atau kepala akta;<br />Badan akta; dan<br />Akhir atau penutup akta.<br />Awal akta atau kepala akta memuat :<br />Judul akta;<br />Nomor akta;<br />Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan<br />Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.<br />Badan akta memuat :<br />Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;<br />Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;<br />Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan<br />Nama lengkap, tempat tinggal dan tanggal alhir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.<br /> Akhir atau penutup akta memuat :<br />Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);<br />Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;<br />Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan<br />Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembutaan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.<br />Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.<br />Wewenang Notaris dan PPAT meliputi empat hal , yaitu :<br />Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat itu.<br />Wewenang Notaris dan PPAT dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain atau notaris juga berwenang membuatnya. Di samping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, juga mengandung makna bahwa wewenang notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas, seperti halnya PPAT yaitu hanya terbatas pada pembuatan delapan jenis akta saja. <br />Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. <br />Mengenai orang dan untuk siapa akta itu dibuat harus ada keterkaitan yang jelas.<br />Pejabat umum harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta itu dibuat.<br />Baik Notaris maupun PPAT mempunyai tempat kedudukan dan wilayah kerja masing-masing .<br />Notaris haris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.<br />Notaris Dan PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti, atau diberhentikan sementara waktu.<br />Dengan demikian seorang Notaris sudah memenuhi syarat sebagai pejabat umum- Notaris sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 1868 BW, sehingga akta yang dibuatnya adalah akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika demikian, maka bagaimana kedudukan hukum tentang akta yang dibuat oleh PPAT ?<br />
    • FAKTA EMPIRIS
    • 20. Untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah baik itu pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan akta-akta lainnya yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ( selanjutnya PPAT ). Pengaturan tentang PPAT tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 1998. PPAT adalah Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
    • 21. akta pejabat umum PPAT tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 BW, khususnya akta PPAT dibuat tidak berdasarkan undang-undang, tetapi hanya berupa aturan hukum setingkat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Dengan demikian , akta PPAT bukan sebagai akta otentik, melainkan sebagai perjanjian biasa setingkat dengan akta dibawah tangan. Dari segi fungsi, akta PPAT hanya mempunyai pembuktian dengan kualifikasi sebagai surat di bawah tangan yang penilaian pembuktiannya ( jika bermasalah) diserahkan kepada hakim jika hal tersebut diperiksa atau menjadi objek gugatan di pengadilan negeri. Alasan lain bahwa akta PPAT bukan akta otentik , karena para PPAT hanya mengisi formulir/blanko akta (to fiil) yang telah disediakan oleh pihak lain, bukan membuat (to make) akta.
    • 22. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia agar dapat dibuatkan suatu peraturan yang jelas mengenai Kompetensi Peradilan terhadap Kedudukan PPAT dan Akta-aktanya. Maka dari itu PPAT harus juga memahami tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Balk, meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintahan, asas tidak boleh mencampuradukan kewenangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan hidup, asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Perbedaan yang mendasar antara PPAT dan Pejabat Tata Usaha Negara adalah PPAT tidak mendapat fasilitas dari negara seperti gaji, tunjangan-tunjangan dan pensiun.
    • 23. Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Bogor H.Deddy S Hamdan, mewakili Walikota Bogor HR. Iswara Natanegara membuka penyuluhan hukum bagi aparatur kecamatan dan kelurahan. Kegiatan ini diikuti oleh Camat, Sekcam, dan Lurah se Kota Bogor. Dalam sambutan tertulisnya, Walikota Bogor mengatakan, penyuluhan ini merupakan kegiatan pembinaan hukum, yang sangat penting dilakukan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman serta kesadaran hukum aparatur kecamatan dan Kelurahan. Diharapkan ada dukungan lebih besar bagi upaya penegak hukum yang bertujuan mewujudkan ketertiban umum.
    • 24. Di era otonomi daerah sekarang perlu untuk diperhatikan upaya penegak hukum dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Dengan peran penting yang harus diemban sesuai berbagai ketentuan tentang kewenangan tugas yang berlaku, salah satu peran penting adalah peran sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, mengingat akta yang dibuat merupakan dokumen otentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal dan oleh karenanya bisa menjadi bukti sempurna dibadan peradilan. Oleh karena itu diharapkan setiap PPAT dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya karena proses pembuatan akta tanah harus berpegang pada asas patiha, yaitu kewaspadaan, ketelitian dan hati-hati, sehumgga akta yang dihasilkan benar-benar bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakannya.
    • 25. Setiap perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah, menggadaikan, atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai jaminan atau tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum yang khusus ditunjuk untuk itu oleh Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini adalah PPAT. Keharusan pemindahan hak atas tanah dilakukan dengan akta PPAT adalah disebabkan akta PPAT yang dibuat merupakan dasar kepastian hukum selanjutnya. Tanah yang diperjual belikan dengan perantaraan PPAT, boleh jadi tanah yang sudah bersertifikat dan tanah yang belum bersertifikat. Atas tanah yang sudah bersertifikat, peran PPAT adalah dapat langsung membuatkan akta jual belinya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, setelah sebelumnya PPAT memeriksa dan dirasa benar mengenai surat-surat atau persyaratan yang diperlukan. Selanjutnya, baru dapat dibuatkan peralihan hak atas tanah atau balik nama di Kantor Pertanahan. Sedangkan atas tanah yang belum bersertifikat, pada saat pembuatan akta jual beli saksinya adalah Lurah setempat dan stafnya, sebelumnya PPAT memperoleh surat pernyataan tidak sengketa dari pemilik yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. Kemudian pembeli dapat melakukan permohonan hak atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan atas namanya sendiri.
    • 26. Dari rangkaian tersebut di atas, maka pemahaman dari sebagian aparatur Negara kita, secara khusus dalam lingkup pertanahan, lebih melihat bahwa akta PPAT merupakan akta otentik yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Sehingga untuk menyangkalnya harus dilakukan dengan membuktikan sebaliknya. Maksudnya bahwa penggugat harus menghadirkan akta otentik lain untuk menyangkal keabsahan dari akta otentik yang sebelumnya.
    • 27. PANDANGAN PAKAR HUKUM
    • 28. Pada dasarnya PPAT dan akta PPAT belum memmpunyai kedudukan hukum yang kuat, oleh karena itu agar kjedudukan hukumnya kuat maka harus diatur dan dibuatkan Undang-undang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Habib Adjie, Meneropng Khazanah Notaris dan PPAT di Indonesia (kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT), 2009 : 267-275, Citra Aditya Bakti, Bandung).
    • 29. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada Notaris saja, tapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dengan demikian Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi tidak setiap Pejabat Umum pasti Notaris, karena Pejabat umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang.
    • 30. Dalam aturan hukum yang lain, ada juga istilah Pejabat Negara, selain itu ada juga Badan atau Pejabat Tata usaha Negara , yaitu badan atau Pejabat yang melaksanakan urursan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undanagn yang berlaku. Penjelasan pasaltersebut, yang dimaksud urusan pemerintahan ilaha kegiatan yang bersifat eksekutif. Dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan pemerintah adalah keseluruhan kegiatan yang menjadi tugas dan dilaksanakan oleh para Badan dan Jabatan (Pejabat) Tata Usaha Negara (TUN) yang bukan pembuatan peraturan dan mengadili.
    • 31. Sebutan Pejabat Tata Usaha Negara , tidak hanya ditujukan kepada mereka yang secara struktural memangku suatu jabatan Tata Usaha Negara , tetapi juga dapat ditujukan kepada siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan pemerintahan (fungsional), maka yang berbuat demikian dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga segala keputusan yang mereka keluarkan yang memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, jika merugikan pihak-pihak tertentu, keputusan tersebut dapat dijadikan objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
    • 32. Untuk hal tertentu, tidak selalu keputusan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara memenuhi syarat sebagai Keputusan tata usaha Negara, hal ini berlaku pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Secara fungsional Jabatan PPAT termasuk dalam kategori Pejabat Tata Usaha Negara , yaitu ketika menjalankan urusan pemerintahan berupa tangkaian merupakan satu kesatuan dari proses pendaftaran tanah, dengan membuat akta PPAT, tapi akta PPAT tidak termasuk objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena akta PPAT bukanlah beschikking. Oleh karena elemen obyek tidak dipenuhi, maka seorang PPAT tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara . oleh Philpus M. Hadjon dikemukakan pula bahwa :
    • 33. Figur hukum akta PPAT bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) , karena akta PPAT :
    • 34. Tidak memenuhi hakekat KTUN sebagai suatu besluit. Suatu besluit pada hakekatnya adalah suatu beslissing. Akta PPAT bukanlah suatu beslissing dari PPAT.
    • 35. Bukan norma hukum sebagaimana halnya KTUN adalah norma penutup dalam rangkaian norma hukum.
    • 36. Tidak memenuhi unsur KTUN menurut ketentuan pasal 1. 3 UU No.5 1986. Dan PPAT bukanlah pejabat TUN dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 1.6 UU. No. 5 Tahun 1986.
    • 37. Kedudukan PPAT sebagaimana tersebut di atas ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia :
    • 38. Nomor 62 K/TUN/1998, tanggal 28 Juli 2001, ditegaskan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara , namun dalam hal ini pejabat tersebut bertindak sebagai Pejabat Umum dalam bidang perdata, dan akta PPAT bukan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sub 3 undang-undang nomor 5 tahun 1986, sehingga tidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara.
    • 39. Nomor 302 K/TUN/1999, tanggal 8 Februari 2000, ditegaskan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Tata Usaha Negara, karena melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 19 PP . No. 10 Tahun 1961), akan tetapi akta jual beli yang dibuat oleh PAT bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifat bilateral ( kontraktual), tidak berifat universal yang merupakan sifat Keputusan Tata Usaha Negara.
    Menurut Philipus M. Hardjon, Formulir Pendaftaran Tanah bukan akta otentik, (Surabaya Post, 31 januari 2001 halaman 3 ) karena syarat dari akta otentik itu , yaitu:<br />Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang (bentuknya baku),<br />Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.<br />Sedangkan Irawan Soerodjo ( Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003 : 148 ) bahwa ada 3 (tiga) unsur esensialia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu :<br />Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;<br />Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum;<br />Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.<br />Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otensitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat–syarat sebagai berikut :<br />Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (tenoverstaan) seorang Pejabat Umum;<br />Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;<br />Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.<br />
    • PANDANGAN PENULIS
    Berdasarkan teori dan landasan yuridis tersebut di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa akta PPAT tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Walaupun dalam kenyataannya Notaris dan PPAT merupakan pejabat Negara, tetapi dalam hal pembuatan aktanya berbeda.<br />Notaris telah memenuhi syarat sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1868 BW, sehingga akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta Pejabat Umum PPAT tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata, khususnya akta PPAT dibuat tidak berdasarkan Undang-undang, tapi hanya berupa aturan hukum setingkat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri.<br />Dengan demikian akta PPAT bukan sebagai akta otentik, tapi hanya perjanjian biasa setingkat dengan akta dibawah tangan, dari segi fungsi hanya mempunyai pembuktian dengan kualifikasi sebagai surat di bawah tangan, yang penilaian pembuktiannya (jika bermasalah) diserahkan kepada hakim, jika hal tersebut diperiksa atau menjadi objek gugatan di pengadilan negeri. Alasan lain bahwa akta PPAT bukan akta otentik, karena para PPAT hanya mengisi formulir/blangko akta (to fill) yang telah disediakan oleh pihak lain, bukan membuat (to make) akta.<br />Berdasarkan aturan hukum yang terakhir tersebut, telah membuka mata kita sebagai PPAT, ternyata secara kelembagaan, dalam hal ini PPAT dan akta PPAT belum mempunyai kedudukan hukum yang kuat, oleh karena itu, jika memang lembaga PPAT masih tetap dipertahankan sebagai bagian dari sistem hukum nasional, (artinya kewenangan PPAT tidak akan diambil alih oleh Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf f UUJN), maka untuk segera dibuat Undang-undang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.<br />