Penggunaan asas diskresi dalam pembentukan produk hukum di indaonesia

8,954 views

Published on

Istilah freies ermessen atau (pouvoir discretionnaire, Perancis) berasal dari bahasa Jerman. Kata freies diturunkan dari kata frei dan freie yang artinya : bebas, merdeka, tidak terikat, lepas dan orang bebas. Sedangkan kata ermessen mengandung arti mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan, dan keputusan. Jadi secara etimologis, freies ermessen dapat diartikan sebagai ”orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan”. Selain itu istilah freies ermessen sepadan dengan kata discretionair, yang artinya menurut kebijaksanaan, dan sebagai kata sifat, berarti : menurut wewenang atau kekuasaan yang tidak atau tidak seluruhnya terikat pada undang-undang.

Published in: Education, Technology
0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,954
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penggunaan asas diskresi dalam pembentukan produk hukum di indaonesia

  1. 1. 1 PENGGUNAAN ASAS DISKRESI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI INDONESIA ( dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum ) Oleh : FREINGKY A. NDAUMANU, S.H.PROGRAM PASCASARJARNA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA MAGISTER HUKUM KENEGARAAN 2011
  2. 2. 2 BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Pembangunan yang terus – menerus dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional sepertiyang dimaksudkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 menyebabkan perananhukum semakin mengedepankan. Namun demikian, intesitas serta kesibukan dalam upaya untukmenyusun suatu tatanan kehidupan yang baru di Indonesia, melalui pembangunan danmodernisasi, ternyata telah memberikan pengaruh terhadap dunia hukum. Dalam rangka mensejahterahkan masyarakat, terjadi hubungan hukum (rechtsbetrekking)yang erat antara pemerintah dengan rakyatnya. Dengan perkataan lain, pemerintah mempunyaikewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service). Dengan adanyafungsi “public service” ini, berarti pemerintah tidak saja melaksanakan peraturan perundangan –undangan itu sendiri. Oleh karenanya pemerintah berhak menciptakan kaidah hukum konkrityang dimaksudkan guna mewujudkan tujuan peraturan perundang – undangan.1 Selanjutnya, keterlibatan hukum yang semakin aktif ke dalam persoalan – persoalan yangmenyangkut perubahan sosial, justru memunculkan permasalahan yang mengarahkanpenggunaan hukum secara sadar dan aktif sebagai sarana untuk turut menyusun tata kehidupanyang baru tersebut. Hal ini tampak pada segi pengaturan oleh hukum, baik dari aspeklegitimasinya, maupun aspek keefektifan penerapannnya.21 Muchsan, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara DiIndonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal.32 Sunggono Bambang, Hukum Dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal.1
  3. 3. 3 Diberikannya tugas pelayanan publik itu membawa suatu konsekuensi yang khusus bagiadministrasi negara. Agar dapat menjalankan tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum, makaadministrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif dankebijaksanaannya sendiri, terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul tiba-tibadan yang peraturannnya belum ada, yaitu belum dibuat oleh badan-badan kenegaraan yangdiserahi fungsi legislatif. Dalam hukum administrasi Negara disebut dengan “pouvoirdiscrectionnaire” atau “freies ermessen” atau asas diskresi. Istilah ini mengandung kewajibandan kekuasaan yang luas, yaitu terhadap tindakan yang akan dilakukan dan kebebasan untukmemilih melakukan atau tidak tindakan tersebut.B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalahsebagai berikut : “Bagaimanakah Penggunaan Asas Diskresi Dalam Pembentukan ProdukHukum Di Indonesia?”
  4. 4. 4 BAB II PEMBAHASANA. PENGERTIAN FREIES ERMESSEN / ASAS DISKRESI Istilah freies ermessen atau (pouvoir discretionnaire, Perancis) berasal dari bahasa Jerman.Kata freies diturunkan dari kata frei dan freie yang artinya : bebas, merdeka, tidak terikat, lepasdan orang bebas. Sedangkan kata ermessen mengandung arti mempertimbangkan, menilai,menduga, penilaian, pertimbangan, dan keputusan. Jadi secara etimologis, freies ermessen dapatdiartikan sebagai ”orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, danbebas mengambil keputusan”. Selain itu istilah freies ermessen sepadan dengan katadiscretionair, yang artinya menurut kebijaksanaan, dan sebagai kata sifat, berarti : menurutwewenang atau kekuasaan yang tidak atau tidak seluruhnya terikat pada undang-undang. Dalam kepustakaan Ilmu Hukum Administrasi Negara telah banyak pakar yangmemberikan batasan mengenai istilah ini. Prajudi Atmosudirdjo, mengatakan : “….asas diskresi (discretie; freies Ermessen) artinya, pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan “tidak ada peraturannya”, dan oleh karena itu diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapat sendiri asalkan tidak melanggar asas yuridiktas dan asas legalitas…” Senada dengan pendapat tersebut, Sjachran Basrah, mengatakan bahwa diperlukannyafreies Ermessen oleh admnistrasi Negara itu : “….dimungkinkan oleh hukum agar dapat bertindak atas inisiatif sendiri…., terutama dalam penyelesaian persoalan – persoalan yang penting yang timbul
  5. 5. 5 secara tiba – tiba. Dalam hal demikian, administrasi Negara terpaksa bertindak cepat, membuat penyelesaian. Namun keputusan – keputusan yang di ambil untuk menyelesaiakan masalah itu, harus dapat dipertanggungjawabkan.” Pada bagian lain dari buku tersebut, freies Ermessen itu di artikan sebagai “kebebasanbertindak dalam batas – batas tertentu” atau “keleluasan dalam menentukan kebijakan –kebijakan melalui sikap tindak administrasi Negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan.”Amrah Muslimin, mengartikan freies Ermessen sebagai “lapangan bergerak selakukebijaksanaannya” atau “kebebasan kebijaksanaan.”3 Menurut Saut P. Panjaitan, freies Ermessen adalah kebebasan atau keleluasan bertindakadministrasi Negara yang dimungkinkan oleh hukum untuk bertindak atas inisiatifnya sendiriguna menyelesaikan persoalan – persoalan penting yang mendesak yang aturannya belum ada,dan tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.4 Dari beberapa pendapat yang dikutip sebelumnya, pada hakikatnya tidak terdapatperbedaan yang prinsip, sebab inti hakikat yang dikandung adalah sama, yaitu adanya kebebasanbertindak bagi administrasi Negara untuk menjalankan fungsinya secara dinamis gunamenyelesaikan persoalan – persoalan penting yang mendesak, sedangkan aturan untuk itu belumada. namun harus diingat bahwa kebebasan bertindak administrasi Negara tersebut bukankebebasan dalam arti yang seluas – luasnya dan tanpa batas, melainkan terikat pada batas – batastertentu yang diperkenankan oleh hukum administrasi Negara.3 Marbun SF, dkk, Dimensi – Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi, UII Press, Yogyakarta, 2011,hal.108-1094 Ibid.hal.133-114
  6. 6. 6B. TINDAKAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM FREIES ERMESSEN Pejabat administrasi (bestuur) selaku pelaksana kebijakan politik negara mempunyaiwewenang sebagaimana diperintahkan undang – undang. Berfungsi memimpin masyarakat,mengendalikan pemerintahan, memberi petunjuk, menghimpun aspirasi, menggerakkan potensi,memberi arah, mengkoordinasikan kegiatan, membuka kesempatan, memberi kesempatan,memberi kemudahan, mengawasi, menilai, mendukung, membina, melayani, mendorong danmelindungi masyarakat. Fungsi – fungsi tersebut harus diwujudkan dengan kepastian hukum danperwujudan keadilan yang sesungguhnya. Untuk kesemuanya itu maka kearifan lokal harusmenjadi fokus pembentukan hukum. Apakah dalam bidang – bidang publik atau menyangkut kepentingan umum yang ada ditengah masyarakat itu semuanya dikelola, diurus, dan diatur pemerintah? Pada kenyataannya,dalam berbagai bidang itu tidak selalu demikian. Intensitas intervensi pemerintah itu jugaberbeda – beda bidang satu dengan lainnya. Dalam hal perkawinan, misalnya, intervensipemerintah itu (melalui organ Depag; KUA) hanya pada pencatatan belaka. Dalam hal lainnya,dapat terjadi intervensi pemerintah itu hanya terbatas dalam pemberian izin, misalnya dalam halkuasa pertambangan, izin usaha, dan lain – lain. Dengan demikian, lalu apa kriteria untukmenentukan bahwa bidang atau urusan itu merupakan urusan pemerintahan dan termasuk ataumenjadi bagian hukum administrasi? Ada tiga kriteria untuk menentukan apa itu urusanpemerintahan, yaitu : 1) Urusan itu merupakan bidang publik atau menyangkut kepentingan umum (algemen belang); 2) Ada intervensi atau keterlibatan pemerintah secara langsung atau tidak langsung dalam urusan tersebut;
  7. 7. 7 3) Peraturan perundang – undangan memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengurus (besturen) dan mengatur (regelen) urusan tersebut.5 Hakikat fungsi pemerintah (pejabat administrasi) adalah sebagai pelayan masyarakat.Muaranya adalah kesejahteraan masyarakat yang dilandasi dengan kepastian hukum dankesesuian substansi hukum dengan budaya hukum masyarakat. Hal ini disertai dengan struktursebagai pelaksana hukum yang professional dan proporsional. oleh karena itu, untukmewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pertama – tama harus di dukung dengankemauan politik (political will). hal ini diwujudkan dalam bentuk norma hukum (political law)disamping penggunaan asas – asas umum pemerintahan yang layak sebagai pemungkas.Kaitannya dengan hal tersebut, Deʹ Monchy berpendapat, untuk menjamin perlindungan hukumdari para warga dan demi “terlaksananya pemerintahan yang bersih, maka penyelenggara Negaratidak cukup dengan hanya berpegang pada norma undang – undang saja, tetapi juga berpedomanpada asas – asas umum pemerintahan yang layak”.6 Dengan adanya freies Ermessen menyebabkan administrasi Negara memiliki kekuasaanbertindak dalam menghadapi persoalan – persoalan mendesak dikarenakan aturannya belum ada,yang terwujud melalui kebijakannya. Pada dasarnya hal ini berarti bahwa administrasi Negaramenentukan “apakah hukumnya” bagi persoalan tersebut, dan masalah ini erat kaitannya denganmasalah pertanggungjawabannya. Untuk melihat siapakah yang dapat dipertanggungjawabkanmaka terlebih dahulu harus diketahui Badan administrasi Negara mana yang memiliki freiesErmessen : apakah legislatif, ekesekutif, atau yudikatif ? jadi, dengan adanya kepastianpemegang freies Ermessen ini, kita dapat memastikan pertanggunggjawabannya. Oleh karena itumaka perlu dijawab apakah atau siapakah yang dimaksud dengan administrasi Negara itu ?5 Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hal.406 Fahmal Muin H.A, Peran Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan YangBersih, Kreasi Total, 2008, hal.101-103
  8. 8. 8 Dari berbagai batasan mengenai administrasi Negara yang terdapat dalam pelbagaikepustakaan, Saut P. Panjaitan mengutip Pendapat Sjachran Basah yang mengatakan bahwa :“….administrasi Negara, yakni alat kelengkapan Negara (tingkat pusat dan daerah), yangmenyelenggarakan seluruh kegiatan bernegara dalam menjalankan pemerintahan….” Sekilas timbul kesan bahwa batasan diatas merupakan pengertian dalam arti yang luas.Akan tetapi bila kita pelajari secara seksama, ternyata kita dapati pengertian administrasi Negaradalam arti sempit. Sebab, deimikian menurut Sjachran Basah, meskipun dalam rangka“menjalankan seluruh kegiatan bernegara dalam menyelenggarakan pemerintahan” itu,administrasi Negara melakukan sikap tindakan yang berwujud trifungsi, namun hal tersebutjanganlah digaduhkan atau dihubungkan dengan teori trias politica dari Montesquieu. Denganperkataan lain sikap – tindak administrasi Negara yang berwujud trifungsi tadi ( yang berupa :membuat peraturan perundang – undangan dalam arti materiil yang bukan berbentuk Undang –Undang dan berderajat dibawah Undang – Undang, melakukan tindakan administrasi yang nyatadan aktif, serta menjalankan fungsi peradilan ) buakanlah dalam arti trias politica Montesquieu.7 Selanjutnya, bahwa adanya freies Ermessen ini mempunyai konsekuensinya sendiridibidang perudang – undangan, yakni adanya penyerahan kekuasaan legislatif kepadapemerintah sehingga dalam keadaan tertentu dan/atau dalam porsi dan tingkat tertentupemerintah dalam mengeluarkan peraturan perundangan (produk legislasi) tanpa persetujuanlebih dulu dari parlemen. Menurut E.Utrecht, ada beberapa implikasi dalam bidang peraturan perundang – undanganyang bisa dimiliki oleh pemerintah berdasarkan freies Ermessen, yaitu : Pertama, kewenanganatas inisiatif sendiri yaitu kewenangan untuk membuat peraturan perundangan yang setingkatdengan undang – undang tanpa meminta persetujuan dari parlemen lebih dulu (contoh : lihat7 Marbun SF, dkk,Op.cit.hal 111-112
  9. 9. 9Pasal 22 UUD 1945). Kedua, kewenangan karena delegasi perundang – udangan dari UUD yaitukewenangan untuk membuat peraturan perundang – undangan yang derajatnya lebih dari undang– undang dan berisi masalah – masalah untuk mengatur ketentuan – ketentuan yang ada didalamsatu undang – undang (lihat Pasal 5 (2) UUD 1945). Selain kewenangan atas inisiatif dan karena delegasi dalam bidang perundang – undanganini, pemerintah juga mempunyai droit function, yaitu kekuasaan untuk menafsirkan (baikmemperluas maupun mempersempit) sendiri mengenai ketentuan – ketentuan yang bersifatenunsiatif. Meskipun sebagai konsekuensi logis dari freies Ermessen pemerintah diberikewenangan atas inisiatif, delegasi dan droit function dalam perundang – undangan, namunbukan berarti pemerintah boleh berbuat sewenang – wenang. Pemerintah dilarang melakukantindakan – tindakan yang bersifat detournement de pouvoir (melakukan sesuatu diluar tujuankewenangan yang diberikan) atau onrechtmatig overheidsdaad (perbuatan melawan hukum olehpenguasa), sebab setiap perbuatan pemerintah yang merugikan warganya karena detournementde pouvoir atau onrechtmatig overheidsdaad dapat dituntut dimuka hakim baik melalui peradilanadministrasi Negara maupun melalui peradilan umum.8 Kewenangan untuk membuat ketentuan organik dari berbagai ketentuan peraturanperundang – undangan akan mewujudkan fungsi admnistrasi untuk menciptakan masyarakatmadani, yakni masyarakat sejahtera. Landasan pemikiran yang demikian, akan melahirkanasumsi – asumsi, yaitu : (1) Bahwa pemberian kewenangan bebas atas dasar asas – asas umum pemerintahan yang layak adalah upaya untuk menghindari kebuntuan, perwujudan fungsi pemerintah, sebagai upaya mensejahterahkan rakyat. Tentunya harus di dukung oleh pelaksana hukum (law enforcement) yang professional ;8 MD Mahfud,Moh & Marbun SF, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty,Yoyakarta, 2000, hal.46-47
  10. 10. 10 (2) Memberi peluang para pejabat administrasi menggunakan wewenangnya sedemikian luas dan berpeluang keluar dari bingkai normatif, peluang untuk berwawasan kenegaraan dan kebangsaan, terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa ; (3) Perubahan struktur kekuasaan pemerintah dengan meletakkan otonomi kepada daerah sebagai upaya memberdayakan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan asumsi, bahwa pemerintah daerah mampu dan kreatif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kemauan politik dimaksud menguatkan alasan pentingnya penerapan asas – asas umum pemerintahan yang layak dan pengkajian kearifan lokal yang menjunjung tinggi harkat, martabat sebagai harga diri manusia untuk selanjutnya, dijadikan asas – asas hukum (rechtsbeginsel) dan dijadikan dasar kaidah hukum di Indonesia.9 Guna Mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa pemerintah perlu mematuhi danmelaksanakan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam penyelenggaraanpemerintah. Berkaitan dengan AAUPB, Muchsan (1992: 29-30) mengklasifikasikannya sebagaiberikut : (1) Asas – asas prosedural yang murni, yakni asas – asas yang berkaitan dengan cara pembentukan suatu perbuatan administratif. Asas – asas ini terdiri dari (a) Asas that no man may judge in his own causa atau juga disebut asas likehood bias; (b) Asas audi et alteram partem; (c) Asas pertimbangan dari suatu perbuatan hukum administratif harus sesuai dengan konklusinya dan pertimbangan, serta konklusi tersebutharus berdasarkan fakta – fakta yang benar. (2) Asas yang berkaitan dengan isi/materi dari perbuatan hukum admisnistratif, meliputi (a). Asas kepastian hukum (the principle of legal security); (b). Asas9 Fahmal Muin H.A,Op.cit.hal.105-106
  11. 11. 11 keseimbangan (the principle of proportionality); (c). Asas kecermatan/hati – hati (the principle of carefulness); (d). Asas ketajaman dalam menentukan sasaran (the principle of good object); (e). Asas permainan yang layak (the principle of fairplay); (f). Asas kebijakan (the principle of cleverness); (g). Asas gotong royong (the principle of solidarity).10 Dengan adanya freies Ermessen ini, maka administrasi Negara dapat menjalankanfungsinya secara dinamis dalam menyelenggarakan kepentingan umum, sehingga dalammengahadapi hal – hal yang sifatnya penting dan mendesak yang aturannya belum tersedia itu,administrasi Negara atas inisiatifnya sendiri dapat langsung bertindak tanpa menunggu instruksilagi. Jadi, administrasi Negara dapat langsung berpijak kepada asas kebijaksanaan. denagndemikian sifatnya adalah spontan. Uraian diatas menunjukan bahwa freies Ermessen merupakan kekecualian terhadap asaslegalitas dalam arti yang sempit dengan prinsip wetmatigeheid van bestuur – nya. Hal ini bukanberarti dikesampingkan sama sekali asas legalitas, karena sikap tindak administrasi Negara harusdapat di uji berdasarkan peraturan perundang – undangan lainnya yang lebih tinggi ataupunberdasarkan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini tetap dipergunakan asaslegalitas, hanya saja dalam pengertian yang lebih luas dan fleksibel yang tidak saja berdasarkanpada peraturan perundang – undangan yang tertulis, tetapi juga berdasarkan pada ketentuanhukum yang tidak tertulis, seperti algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hal ini tercermindalam rumusan freies Ermessen menurut Saut P. Panjaitan, yang tercakup dalam kata – kata“dapat dipertanggungjawabkan.”10 Tjandra Riawan W, Peradilan Tata Usaha Negara; Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang bersih Dan Berwibawa, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hal.127-128
  12. 12. 12 Sehubungan dengan hal itu, Prajudi Atmosudirdjo, menyatakan : “Diskresi diperlukansebagai pelengkap dari pada asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiaptindak atau perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang – undang.”11C. PENGGUNAAN ASAS DISKRESI (Freies Ermessen) DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI INDONESIA Menurut Prof. Muchsan, S.H., didalam membuat suatu produk hukum aparat yangberwenang dapat menggunakan dua (2) dasar, yaitu : 1. Wetmatig ( dasar hukum positif ) ini merupakan dasar yang ideal, karena produk hukum yang akan dibuat oleh aparat yang berwenang merupakan produk hukum yang berpatokan atau berlandaskan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi secara hirarki peraturan perundangan. 2. Doelmatig ( kebijakan / kearifan lokal ) ialah produk hukum yang dibuat tanpa adanya landasan hukum peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi secara hirarki peraturan perundangan. dasarnya diambil dari teori hukum yang dikenal adanya “Asas Diskresi (discrestionaire principle) atau disebut juga asas kebebasan bertindak, dan sebagai landasan hukumnya (diskresi) adalah : Algemene Beginselen Van Behoolijk Bestuur / The Principle Of Good Public Administration atau disebut : Asas –Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.1211 Marbun SF, dkk,Op.cit.hal 11412 Muchsan, Catatan Materi Perkuliahan Politik Hukum Program Magister Hukum UGM, 2011
  13. 13. 13 Pemberlakuan asas – asas umum pemerintahan yang layak / baik (Algemene BeginselenVan Behoolijk Bestuur) sebagai norma akan lebih mewujudkan fungsi dan tujuan hukum yangsesungguhnya dan berbagai instrumen bagi hakim dalam mempertimbangkan fungsiadministrasi. oleh karena itu, penerapan Algemene Beginselen Van Behoolijk Bestuur, berfungsisebagai :13 (1) Sebagai tali pengikat antara berbagai kaidah hukum yang akan menjamin keterpaduan kaidah hukum dalam suatu ikatan sistem; (2) Menjamin kaidah hukum dibentuk dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan hukum, misalanya asas kecermatan untuk kepastian hukum; (3) Menjamin keluwesan (fleksibilitas) penerapan kaidah hukum pada situasi konkrit; dan (4) Sebagai instrumen untuk mengerahkan kaidah hukum. Hakim tidak boleh menerapkan suatu kaidah hukum yang bertentangan dengan asas hukum umum yang berlaku. Namun, menurut Prof. Muchsan, S.H., terhadap penggunaan asas diskresi oleh aparatyang berwenang/administrasi Negara ternyata mengundang “dilema”, yaitu di satu sisi pejabatadministrasi/aparat yang berwenang “harus mengeluarkan suatu keputusan” yangsifatnya/terlihat adanya perbuatan sewenang – wenang (karena tidak berdasarkan peraturanperundang – undangan), dan di sisi lain apabila pejabat administrasi/aparat yang berwenang“tidak mengeluarkan suatu keputusan”, maka tujuan pembangunan nasional (demikesejahteraan) sulit dilakukan. Jadi, penggunaan asas diskresi tetap digunakan, akan tetapi13 Fahmal Muin H.A, Peran Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan YangBersih, Kreasi Total, 2008, hal.85-86
  14. 14. 14penggunaannya harus dibatasi. Terhadap Pembatasan diskresi, beliau membaginya menjadiempat (4) syarat yang harus diperhatikan aparat berwenang/admnistrasi negara dalammenggunakan diskresi, yaitu : (1) Diskresi bisa digunakan apabila terjadi kekosongan hukum. Contoh : Indonesia adalah Negara berkembang (developing country), tentunya hukum dan masyarakat ikut tumbuh berkembang, serta bergerak cepat. Dalam perkembangan yang begitu cepat tentunya terjadi kekosongan hukum, karena belum ada pengaturannya terhadap permasalahan baru, karena belum ada peraturan perundangan yang mengaturnya. (2) Adanya kebebasan penafsiran / intrepretasi. Contoh : Pembuat undang – undang membuat suatu undang – undang yang dalam penjelasannya dikatakan “cukup jelas”, disitulah terjadi kebebasan untuk menafsirkannya. (3) Diskresi bisa digunakan apabila ada delegasi perundang – undangan (delegatie van wetgeving). Contoh : Hinder Ordonantie (undang-undang gangguan), terdapat dalam satu Pasal yang menyatakan bahwa yang memberi ijin adanya perusahaan adalah kepala daerah, asal tidak menimbulkan bahaya (qwalijk). Unsur “bahaya” tersebut tidak dijabarkan dalam H.O. Jadi H.O. mendelegasikannya kepada kepala daerah untuk memberikan penjabarannya.
  15. 15. 15 (4) Diskresi bisa digunakan demi pemenuhan kepentingan umum. Contoh : Kepres 55/1993 Tentang Pembebasan Hak Atas Tanah. dalam Kepres tersebut, kepentingan umum dijabarkan menjadi 12.14 Melihat perkembangan yang semakin cepat dalam masyarakat pada suatu Negara modernsaat ini, maka dituntut pula kesiapan administrasi Negara untuk mengantispasi perkembanganyang terjadi itu. Dalam hal ini, sudah barang tentu asas legalitas ( dalam arti: wetmatigeheid vanbestuur ) tidak dapat lagi dipertahankan secara kaku. Sebab administrasi Negara bukan hanyaterompet dari suatu peraturan perundang – undangan, melainkan dalam melaksanakan tugasnyaitu, mereka wajib bersikap aktif demi terselenggaranya tugas – tugas pelayanan publik, yangsemuanya itu tidak dapat ditampung dalam hukum yang tertulis saja. Oleh karenanya makadiperlukan freies Ermessen. Apabila dihubungkan dengan pendapat Sjachran Basah terdahulu, maka implementasifreies Ermessen melalui sikap – tindak administrasi Negara ini dapat berwujud : a) Membentuk peraturan perundang – undangan dibawah undang – undangan yang secara materiil mengikat umum; b) Mengeluarkan beschikking yang bersifat konkrit, final dan individual; c) Melakukan tindak administrasi yang nyata dan aktif; d) Menjalankan fungsi peradilan, terutama dalam hal “keberatan” dan “banding administratif.”14 Muchsan, Catatan Materi Perkuliahan Politik Hukum Program Magister Hukum UGM, 2011
  16. 16. 16 BAB III PENUTUPA. KESIMPULAN Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antaralain : Terhadap penggunaan asas diskresi dalam pembentukan produk hukum di Indonesia, yaitupada dasarnya diskresi muncul karena adanya tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai,tujuan bernegara dari faham negara kesejahteraan adalah untuk menciptakan kesejahteraanrakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia-pun merupakan bentuk negarakesejahteraan modern yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Dalam paragraf keempatdari pembukaan UUD 1945 tersebut tergambarkan secara tegas tujuan bernegara yang hendakdicapai. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut maka pemerintah berkewajiabanmemperhatikan dan memaksimalkan upaya keamanan sosial dalam arti seluas-luasnya. Haltersebut mengakibatkan pemerintah harus aktif berperan mencampuri bidang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (public service) yang mengakibatkan administrasi negara tidak bolehmenolak untuk mengambil keputusan ataupun bertindak dengan dalih ketiadaan peraturanperundang-undangan (rechtsvacuum). Oleh karena itu untuk adanya keleluasaan bergerak,diberikan kepada administrasi negara (pemerintah) suatu kebebasan bertindak yang seringkalidisebut fries ermessen (Jerman) ataupun pouvoir discretionnaire (Perancis). Kebebasan bertindak sudah tentu akan menimbulkan kompleksitas masalah karena sifatnyamenyimpangi asas legalitas dalam arti sifat ”pengecualian” jenis ini berpeluang lebih besar untukmenimbulkan kerugian kepada warga masyarakat. Oleh karena itu terhadap diskresi perlu
  17. 17. 17ditetapkan adanya batas toleransi. Batasan toleransi dari diskresi ini dapat disimpulkan daripemahaman yang diberikan oleh Prof. Muchsan, S.H.,yaitu : Diskresi bisa digunakan apabilaterjadi kekosongan hukum, adanya kebebasan penafsiran / intrepretasi, diskresi bisa digunakanapabila ada delegasi perundang – undangan (delegatie van wetgeving), dan diskresi bisadigunakan demi pemenuhan kepentingan umum.B. SARAN Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapatpenulis rekomendasikan sebagai berikut : Bahwa dalam hal ada suatu aturan yang mengatur tentang hal tertentu, akan tetapi aturantersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka Badan/Pejabat administrasi pemerintahanyang berwenang disarankan untuk menggunakn diskresi dengan mencari alternatif/upaya lain yangtidak melanggar hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Dalam hal adasuatu aturan yang mengatur tentang hal tertentu, dan aturan tersebut dapat dilaksanakan, maka tidakboleh dilakukan diskresi, akan tetapi menerapkan aturan yang berlaku. Bahwa Penulis sependapat dengan pendapat Prof. Muchsan, S.H., yang mengatakan bahwadiskresi sebaiknya bisa digunakan apabila terjadi kekosongan hukum, adanya kebebasanpenafsiran / intrepretasi, diskresi bisa digunakan apabila ada delegasi perundang – undangan(delegatie van wetgeving), dan diskresi bisa digunakan demi pemenuhan kepentingan umum.
  18. 18. 18 DAFTAR PUSATAKAFahmal Muin H.A, Peran Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Kreasi Total, 2008Marbun SF, dkk, Dimensi – Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi, UII Press, Yogyakarta, 2011MD Mahfud,Moh & Marbun SF, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty,Yoyakarta, 2000Muchsan, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981_______, Catatan Materi Perkuliahan Politik Hukum Program Magister Hukum UGM, 2011Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi, FH UII Press, Yogyakarta, 2009Sunggono Bambang, Hukum Dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994Tjandra Riawan W, Peradilan Tata Usaha Negara; Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang bersih Dan Berwibawa, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009

×